Garuda - Garba Rujukan Digital

PERKEMBANGAN PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM HUKUM DI INDONESIA Kumala Sari, Ratna; Budoyo, Sapto
Jurnal Meta-Yuridis Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v2i2.4686

salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan negara ialah kemampuannya di dalam menegakkan Hak Asasi Manusia. Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam Artikel ini, yaitu Bagaimana perkembangan pengaturan HAM dalam hukum di Indonesia? Di dalam penelitian yang bersifat yuridis normatif ini kemudian dapat disimpulkan bahwa perkembangan pengaturan HAM dalam hukum di Indonesia saat ini telah menunjukkan perkembangan yang relatif baik dan memadai jika dibandingkan masa lalu. Hal ini berarti penghormatan dan pengakuan HAM secara normatif oleh negara telah memperoleh kedudukan yang dalam hukum di Indonesia. Persoalannya adalah seberapa banyak setumpuk regulasi tersebut untuk dapat diimplementasikan sebagai upaya memberikan perlindungan dan jaminan konstitusional sekaligus penegakan hak-hak asasi manusia di Indonesia.

EKSISTENSI RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA Budoyo, Sapto; Kumala Sari, Ratna
Jurnal Meta-Yuridis Vol 2, No 2 (2019)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v2i2.4689

Anak Merupakan Generasi Penerus bangsa maka dari itu keberadaannya harus dilndungi oleh negara. Berangkat dari pemikiran di atas maka berkaitan dengan penulisan dalam makalah ini akan membahas mengenai: Bagaimana eksistensi restorative justice sebagai tujuan pelaksanaan diversi pada sistem peradilan anak di Indonesia? Dan Bagaimana penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana anak melalui proses diversi? Hasil penelitian yang bersifat yuridis normatif ini menunjukkan bahwa Restorative justice merupakan tujuan dari dilaksanakannya diversi untuk menyelesaikan perkara pidana anak di Indonesia. Restorative justice sebagai tujuan dari pelaksanaan diversi sudah diatur dalam peraturan tertulis dan telah lama digunakan oleh masyarakat adat, namun eksistensi restorative justice dikalangan aparat penegak hukum masih menjadi persoalan dikarenakan proses diversi itu sendiri belum diatur secara tegas. Penerapan restorative jusctice terhadap tindak pidana anak mengikuti mekanisme pelaksanaan diversi yaitu pengalihan hukum dari proses pidana ke proses luar pidana dengan syarat ancaman pidana nya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan tindak pidana pengulangan.

Refleksi Teoritik Dan Konseptual Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kajian Perundang-Undangan di Luar KUHP Kumala Sari, Ratna; Kamalludin, Iqbal
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i2.38922

Legal protection for children must begin as early as possible, so that one day they can participate optimally for the development of the nation and state. Child protection is an embodiment of justice in a society, which must be endeavored in various fields of state and community life. This study aims to understand and examine the legal protection of children in the study of legislation outside the Criminal Code. This type of research used in this paper using the normative juridical approach method considering the problems studied and studied in addition to holding on to juridical aspects that is based on norms, regulations, legal theories. The specifications used in this study are analytical descriptive because this study is expected to obtain a clear, detailed and systematic picture. The results showed that the legal protection of children in the study of legislation outside the Criminal Code is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Law of the Republic of IndonesiaÂ Number 11 of 2012 concerning Juvenile Justice System. Protection that is obliged to be given is legal protection both preventively to prevent disputes and repressively to resolve problems that occur. In addition, legal protection is given to children starting from the investigation stage to the implementation phase of decisions in Penitentiary.

Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Teknologi atas Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas oleh Pengemudi Ojek Online Ratna Kumala Sari; Nyoman Serikat Putra Jaya
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 8 No 1 (2019)
Publisher : University of Udayana

Act No. 22 the year 2009 about Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (road traffic and transportation) raises perspectives in criminal law regarding criminal liability for public transportation companies. Furthermore, it raises problems on how criminal liability of technology companies for traffic accidents and how law enforcement practice. The purpose of this study is to analyze and describe the criminal liability of technology companies for traffic accident by online motorcycle taxi drivers and for criticizing law enforcement. Normative research methods will be used to answer the problem. There are two approaches to assess the problem, namely case approach the and law approach. The conclusion is that technology companies can be criminally accounted for by the vicarious liability perspective and the Road Traffic and Transportation Act. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) memunculkan perspektif dalam hukum pidana menyangkut pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan angkutan umum. Selanjutnya memunculkan permasalahan mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana perusahaan teknologi atas tindak pidana kecelakaan lalu lintas dan bagaimana praktek penegakan hukumnya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai pertanggungjawaban pidana perusahaan teknologi atas tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh pengemudi ojek online dan untuk mengkritisi penegakan hukumnya. Metode penelitian normatif yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan ini. Terdapat dua pendekatan untuk mengkaji permasalahan ini yaitu pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa perusahaan teknologi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dengan perspektif vicarious liability dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Refleksi Teoritik Dan Konseptual Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kajian Perundang-Undangan di Luar KUHP Ratna Kumala Sari; Iqbal Kamalludin
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 2 (2021): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i2.38922

Legal protection for children must begin as early as possible, so that one day they can participate optimally for the development of the nation and state. Child protection is an embodiment of justice in a society, which must be endeavored in various fields of state and community life. This study aims to understand and examine the legal protection of children in the study of legislation outside the Criminal Code. This type of research used in this paper using the normative juridical approach method considering the problems studied and studied in addition to holding on to juridical aspects that is based on norms, regulations, legal theories. The specifications used in this study are analytical descriptive because this study is expected to obtain a clear, detailed and systematic picture. The results showed that the legal protection of children in the study of legislation outside the Criminal Code is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning Juvenile Justice System. Protection that is obliged to be given is legal protection both preventively to prevent disputes and repressively to resolve problems that occur. In addition, legal protection is given to children starting from the investigation stage to the implementation phase of decisions in Penitentiary.

STRENGTHENING THE ROLE OF CORPORATE CARRIER IN THE DEVELOPMENT OF CORPORATE STUDENTS AT THE CHILDREN'S SPECIAL DEVELOPMENT INSTITUTION Iqbal Kamalludin; Apriliani Kusumawati; Ratna Kumala Sari; Ayon Diniyanto; Bunga Desyana Pratami
CREPIDO Vol 3, No 2 (2021): Jurnal Crepido November 2021
Publisher : Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/crepido.3.2.61-75

The rehabilitation approach has not become a priority for coaching so that it is difficult to change Andikpas' behavior for the better. This paper aims to describe the idea of strengthening the role of Correctional Caregivers in fostering Correctional Students at the Special Child Guidance Institution. The research method of this paper uses normative juridical with a qualitative approach. Harmonizing regulations in the correctional system is needed through legal rules in the form of special guidelines. In addition to increasing knowledge and understanding related to child protection, it is also necessary to strengthen the capacity of counseling techniques. Considering that counseling is one method that can help Andikpas to express various feelings, including the negative thoughts he feels.

KEBIJAKAN FORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP PERBUATAN TRADING IN INFLUENCE SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI Ratna Kumala Sari; Nyoman Serikat Putra Jaya
Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Salah satu jenis tindak pidana korupsi yang akhir-akhir ini diperbincangkan yaitu trading in influence. Terlebih pada saat ini tindak pidana trading in influence tidak dilakukan hanya oleh seseorang, melainkan suatu korporasi yang sudah terstruktur dan memiliki visi yang kuat. Mengingat trading in influence menjadi bagian dari tindak pidana korupsi, maka diperlukan kebijakan formulasi hukum pidana khususnya mengenai formulasi tindak pidana. Jenis korupsi ini yang sebenarnya sudah diatur dalam UNCAC, tetapi belum dirumuskan dalam ketentuan hukum positif Indonesia meskipun sudah diratifikasi. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini merumuskan permasalahan yaitu: 1) Bagaimana kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap perbuatan trading in influence dalam hukum positif di Indonesia saat ini? dan 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap perbuatan trading in influence sebagai tindak pidana korupsi yang akan datang? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa saat ini formulasi hukum pidana trading in influence tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara dalam konsep KUHP yang sedang dibahas saat ini telah merumuskan perbuatan trading in influence, sehingga dapat mengakomodir kekurangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search