Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

STATE PROTECTION UPON ADOLESCENT VICTIM OF INCEST RAPE THROUGH GENDER LENS Elita Rahmi; Elly Sudarti
Diponegoro Law Review Vol 4, No 1 (2019): Diponegoro Law Review April 2019
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (578.646 KB) | DOI: 10.14710/dilrev.4.1.2019.89-104

Abstract

The state obligations to fulfill and protect the rights of adolescent victim of incest rape post-abortion and other rights have not been exercised during the legal process of investigation until court verdict as it is indicated that the adolescent victim is unfairly detained without due process for illegally practicing abortion. This occasion indicates that the law is being unfair towards the adolescent victim without considering the precondition which inevitably forces the abortion. This article scrutinizes such case of Muara Bulian county in which the local court’s verdict No. 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn did not accommodate the substantive justice which take stand of the rights of adolescent victim of incest rape. The verdict indicates that such court verdict does not express gender sensitivity to the right of adolescent female victim of incest rape to which the state is obliged to fulfil and protect.
Restorative Justice as an Alternative for The Settlement of Corruption Crimes That Adverse State Finances in The Perspective of The Purpose of Conviction Sahuri Lasmadi; Elly Sudarti
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i2.904

Abstract

This research was motivated by the rampant corruption crimes committed by state officials. The problem is that the restoration of the state’s financial losses due to the corruption crimes with the current system has not met a profitable solution. This research was doctrinal with a normative legal research method, which was a legal research method based on the statutory and conceptual approaches using analytical descriptive analysis. Settlement of corruption crimes concerning state financial losses is currently carried out through a criminal justice system that priorities a retributive justice approach so that it does not achieve the objective of punishment of un optimal returns to state financial losses. Therefore, a new settlement concept is needed. The concept of restorative justice focuses more on the settlement of criminal cases by emphasizing restoration to its original state, not retaliation. Restorative justice also fulfills the value of justice and legal benefits in order to meet the value of legal certainty. In the future, it is necessary to formulate specific regulations regarding the concept of restorative justice in resolving corruption crimes concerning losses on state finances.
PENERAPAN PIDANA PASAL 92 AYAT (1) HURUF A JO PASAL 17 AYAT (2) HURUF B UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGRUSAKANHUTAN (ANALISIS PUTUSAN PENGANDILAN NEGERI SAROLANGUN NOMOR: 16/PID.SUS/2015/PN.SRL) Sahuri Lasmadi; Elly Sudarti
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 4 No 2 (2018): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v4i2.15451

Abstract

Penelitianini bertujuan: (1)Untuk menganalisis putusan hakim dalam menentukan unsur Pasal92 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013  untuk dapat diterapkan kepada pelaku Pengrusakan Hutan (Analisis Putusan pengadilan Negeri sarolangun Nomor: 16/PID.SUS/2015/PN.SRL); (2) Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana  pelaku tindak pidana pengrusakan hutan sebagaimana diatur pada Pasal92 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.Hasil penelitian:(1) Majelis Hakim untuk membuktikan unsur objektif dan unsur subjektif  dari Pasal92 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 berdasarkan fakta di persidangan dan fakta yuridis serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan secara sosiologis dari  terdakwa. Unsur objektif dan unsur subjektif diuraikan oleh Hakim secara detail dan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim yakin bahwa subyek hukum (terdakwa) bersalah, sehingga dijatuhkan pidana; (2) Penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan hutan pada Pasal92 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 pada Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor: 16/PID.SUS/2015/PN.SRL yaitu dengan memperhatikan  Actus Reus dan guilty   mind  atau  mens rea,yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan  dan menurut ukuran yang biasa dipakai masyarakat sebagai ukuran untuk menetapkan ada tidaknya hubunganbatin antara pelakudengan perbuatannyayang diatur dalam ketentuan pidana Pasal92 ayat (1) Huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.  
MODUS OPERANDI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN ANGGOTA DPR DALAM PELEPASAN KAWASAN HUTAN LINDUNG PANTAI AIR TELANG KABUPATEN BANYUASIN SUMATERA SELATAN Sahuri Lasmadi; H. Usman H. Usman; Elly Sudarti
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 5 No 1 (2019): Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v5i1.16748

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis  pengaturandan pembuktian Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana korupsi yang dilakukan anggota DPR dalam pelepasan kawasan hutan lindung Pantai Air Telang KabupatenBanyuasin Sumatera Selatan. Metode penelitianyang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Kesimpulan: (1) Perbuatan tindak pidana korupsi dengan modus operandi ucapan terima kasih memberikan hadiah uang dalam bentuk Mandiri Traveller Cheque (MTC) keseluruhannya senilai Rp 5 milyar termasuk dalam tindak pidana korupsi “pegawai negeri menerima suap” (Pasal 12 huruf a UU No  31 tahun 1999) dan “pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya” (Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999); (2) Pembuktian modus operandi dengan cara menerima hadiah, merupakan unsur Pasal 12 huruf a maupun Pasal 11 meskipun unsur menerima hadiah telah  terpenuhi, unsur  lainnya dari pasal tersebut juga harus terpenuhi, sehingga majelis hakim sampai pada kesimpulan  terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsidan dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya. Saran:Majelis hakim diharapkan terus ditingkatkan dalam pengkajian aspek hukum materil berkaitan dengan konsep-konsep hukum yang harus dibuktikan dipersidangan.  Kata kunci: Modus Operandi, tindak pidana korupsi, kesalahan.
THE SANCTION FORMULATION IN CORRUPTION CRIME DUE TO INDONESIAN CRIMINAL LAW SYSTEM TO REALIZE THE PUNISHMENT GOALS Elly Sudarti; Sahuri L
Ganesha Law Review Vol 1 No 2 (2019): November
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/glr.v1i2.54

Abstract

The Formulation of Criminal Sanctions holds a strategic position in an effort to decrease corruption crime. Until now, the application of criminal sanctions in Indonesia has not provided a direction for the occurrence of a significant decrease in corruption. This can be seen from the issued by Transparency International 2017 about the ranking of the most corrupt countries in the world, where Indonesia still in the 5thranks in ASEAN. This research purposes to analyze and to formulate the harmony in the formulation of criminal sanctions for corruption, with the goal of Indonesian criminalizing law system so that the ultimate goal is suppressing the level of corruption in Indonesia can be achieved. This study is used the statute, conceptual and case approach as a method to analyze the legal substances and the results of this research had been shown, there are several weaknesses in the criminal punishment system according to The Act Number 31 on 1999 andThe Act Number 20 on 2001; where, the system of corruption criminalizing is complicated that make the punishment for corruption cannot reach the goal of punishment. For the better law system in the future, it is more appropriate criminal sanctions needed to be formulated, so that the purpose of criminal penalties for corruption can be achieved, used by conducting a plea bargaining in the beginning, that the perpetrator must return state losses and pay fines but still be found guilty through the determination of the judge.
Putusan Tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Listiana Listiana; Elly Sudarti
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v1i1.8372

Abstract

ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis putusan dalam tindak pidana penadahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Keputusan Pengadilan Negeri Sarolangun menunjukkan dalam penjatuhan pidana, hakim belum menerapkan ketentuan sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari pemidanaan yang dijatuhkan terhadap pelaku penadahan kurang dari 1 (satu) tahun penjara, sementara ancaman maksimal dari tindak pidana penadahan adalah 4 (empat) tahun penjara. Hal ini mengakibatkan pemidanaan tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku. ABSTRACT This article aims to find out and analyze the verdict of criminal offence. The research methods is normative research. The Sarolangun District Court's decision shows that in a criminal sentence, the judge did not apply the provisions of criminal sanctions contained in the law to the maximum. This can be seen from the punishment imposed on perpetrators of detention of less than 1 (one) year in prison, while the maximum threat of criminal offense is 4 (four) years in prison. This resulted in the punishment will not give a deterrent effect for the offender.
Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana M. Alvi Rizki ilahi; Elly Sudarti; Nys. Arfa
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v1i2.9572

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian untuk mengetahui pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Alyatama Jambi dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan pidana pelatihan kerja tersebut. Dengan menggunakan metode yuridis empiris, penelitian menunjukkan bahwa: 1). Pelaksanan pidana pelatihan kerja di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Alyatama Jambi dapat dikatakan belum terlaksana, Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Alyatama Jambi sebagai tempat pelaksanaan pelatihan kerja tersebut belum memberikan pelatihan kerja dikarenakan belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan pidana pelatihan kerja, sehingga Balai Rehabilitasi Sosial tersebut hanya memberikan Rehabilitasi berupa Terapi-terapi mulai dari terapi Psikososial hingga terapi mental dan spiritual 2). Kendala yang dihadapiyaitu dari Peraturan pelaksana yang belum ada, sarana dan prasaraan pendukung belum tersedia, serta belum adanya petugas yang secara khusus memberikan pelatihan kerja terhadap anak pelaku tindak pidana. ABSTRACT The purpose of this research is to determine the implementation of job training crimes against children who are criminal offenders at the Child Social Rehabilitation Center in Need of Special Protection, Alyatama Jambi and the obstacles faced in the process of implementing the job training criminal.. The research method used is empirical juridical legal research. The results of the study are: 1). It can be said that the implementation of job training crimes at the Child Social Rehabilitation Center Requires Special Protection Alyatama Jambi has not been implemented, the Child Social Rehabilitation Center Needs Special Protection Alyatama Jambi as a place for implementing job training has not provided job training because there is no Government Regulation regarding the implementation of job training penalties, so The Social Rehabilitation Center only provides Rehabilitation in the form of therapies ranging from psychosocial therapy to mental and spiritual therapy 2). The obstacles faced are from the missing implementing regulations, the supporting facilities and infrastructure are not yet available, and the absence of officers who specifically provide job training to child perpetrators of crime.
Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia M. Hadhri Nur; Elly Sudarti; Dheny Wahyudi
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 3 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v1i3.11074

Abstract

This study aims 1) to determine and analyze the factors causing the occurrence of the crime of transferring the object of fiduciary security in Jambi City; 2) to identify and analyze efforts to overcome the occurrence of a criminal act of transferring the object of fiduciary security in Jambi City. The research method used is empirical legal research methods. The results showed that 1) the factors causing the crime of transferring the object of fiduciary security in Jambi City consisted of internal factors and external factors. ; 2). Efforts to overcome the cause of the crime of transferring the object of fiduciary security in Jambi City are through preventive and repressive measures from the police and related parties with fiduciary guarantees. Abstrak Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya terjadinya tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia di Kota Jambi; 2) untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia di Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia di Kota Jambi terdiri atas faktor internal , dan faktor eksternal. ; 2). upaya penanggulangan penyebab terjadinya tindak pidana pengalihan objek jaminan fidusia di Kota Jambi adalah dengan upaya preventif maupun represif dari pihak kepolisian dan pihak terkait dengan jaminan fidusia.
Kedudukan Hukum Deponeering dalam Sistem Peradilan Pidana Desi Ratnasari; Sahuri Lasmadi; Elly Sudarti
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v2i1.12053

Abstract

This article aims to identify and analyze the legal implications and analyze the regulation of public interest as a condition for implementing deponeering by the Attorney General for the sake of the public interest in the perspective of the development of criminal procedural law. This research is a legal research, obtained from statutory studies (statute approach), concept (conceptual approach), cases. The result of this research is that there is discrimination against equality before the law contained in Article 27 Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and can trigger misinterpretation by the Attorney General. Then in its implementation there is no clear regulation regarding the application of the opportunity principle related to the authority of the attorney general in the implementation of case waiver (deponeering) for the public interest in the Criminal Procedure Code.  Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum serta menganalisis terhadap regulasi kepentingan umum sebagai syarat pelaksanaan pengesampingan perkara (deponeering) oleh Jaksa Agung demi kepentingan umum dalam prespektif perkembangan hukum acara pidana.  Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yang diperoleh dari studi perundang-undangan (statute approach), konsep (conceptual approach), kasus. Hasil dari penelitian ini adalah adanya diskriminatif terhadap equality before the law yang terdapat dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dapat memicu salah tafsir oleh Jaksa Agung. Lalu di dalam pelaksanaannya belum terdapat regulasi yang jelas mengenai penerapan asas oportunitas yang berhubungan dengan kewenangan jaksa agung dalam pelaksanaan pengesampingan perkara (deponeering) demi kepentingan umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHAP). 
Eksekusi Putusan Pengadilan oleh Jaksa Terhadap Pidana Pembayaran Uang Pengganti Pada Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi Tri Nada Sari; Elly Sudarti; Yulia Monita
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v2i2.13716

Abstract

This article aims to find the execution of court decisions by prosecutors in crime of paying subtitute money in criminal deed of corruption at Muaro Jambi District Prosecutor’s Office. Aims to discuss is: why the criminal excecution of payment of subtitute money cannot be carried out optimally and the efforts made by the prosecutor as excecutor to maximizing the payment of compensation in criminal cases of corruption in order to recover state losses. The research results obtained in this research are: 1) the execution of substitute money punishment but the leniency is close to the main criminal. 2) the efforts of executing attorney to maximize the penalty for paying subtitute money, substitute money punishment is from of criminal application aimed to recovering state financial losses, the excecutor prosecutor’s efforts to maximize penalty of subtitute money, namely by ordering convict to pay as much as possible. Obtained from corruption. Prosecutor has authority to confiscate and auction off property, and trace the assets of convicted person to pay subtitute money, if convict’s property is insufficient to pay subtitute money, then he will sentence imprisonment which does not exceed the basic threat of imprisonment.   ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk mengetahui eksekusi putusan pengadilan oleh jaksa terhadap pidana pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Muaro Jambi, yang dibahas yaitu: mengapa eksekusi pidana pembayaran uang pengganti tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan upaya yang dilakukan oleh jaksa selaku eksekutor untuk memaksimalkan pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi demi mengembalikan kerugian negara. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: 1) Eksekusi pidana uang pengganti, pidana uang pengganti sebagai pidana tambahan pada tindak pidana korupsi merupakan pidana tambahan, pidana pembayaran uang pengganti ini bersifat fleksible. Walaupun pembayaran uang pengganti ini hanya bersifat sebagai pidana tambahan, namun bobot berat-ringannya mendekati pidana pokok. 2) Upaya Jaksa eksekutor dalam memaksimalkan pidana pembayaran uang pengganti, pidana uang pengganti merupakan bentuk penerapan pidana yang bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara, upaya jaksa eksekutor dalam memaksimalkan pidana pembayaran uang pengganti yaitu dengan memerintahkan kepada terpidana agar membayar sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang di peroleh dari tindak pidana korupsi. Jaksa berwenang menyita dan melelang harta benda, serta melacak aset milik terpidana untuk membayar uang pengganti, apabila harta benda terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman pokok pidana penjara.