Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ketahanan Nasional Jurnal Sosioteknologi Veritas et Justitia Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan)
Sudjana Sudjana
Padjadjaran University
Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Kebijakan Kredit yang Dihapusbukukan atau Dihapus Tagih oleh Bank BUMN dalam Perspektif Kepastian Hukum Sudjana Sudjana
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 12, No 3 (2018): Edisi November
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2018.V12.331-348

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang ketentuan yang mengatur penyelesaian kredit bermasalah yang dihapusbukukan atau dihapus tagih oleh Bank Badan Usaha Milik Negara. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang (statuta approach), metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan teknik analisa data normatif kualitatif. Hasil kajian menunjukan bahwa Ketentuan Penyelesaian kredit bermasalah yang dihapusbukukan atau dihapus tagih oleh Bank Badan Usaha Milik Negara dari sisi substansi hukum kontradiksi atau inkonsisten sehingga pemangku kepentingan ragu-ragu dalam melaksanakan hapus buku atau hapus tagih tersebut.
Progresivitas Pelindungan Terhadap Pencipta dalam Mendorong Ekonomi Kreatif di Indonesia Sudjana Sudjana
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Vol 14, No 2 (2020): JULY EDITION
Publisher : Law and Human Rights Research and Development Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/kebijakan.2020.V14.183-200

Abstract

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memerlukan dukungan normatif agar dapat menjadi sarana peningkatan ekonomi kreatif, sehingga pencipta potensial memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar termotivasi untuk menghasilkan kreasi yang asli. Kajian ini membahas tentang progresivitas pelindungan terhadap pencipta dalam mendorong ekonomi kreatif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dan teknik analisis data bersifat normatif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan adanya progresivitas pelindungan terhadap pencipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yaitu waktu perlindungan lebih panjang, ketentuan tentang hak ekonomi termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus, Hak Cipta dapat dijadikan obyek jaminan fidusia, dan diaturnya Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menarik royalti dari pengguna hak cipta, sehingga dapat mendorong ekonomi kreatif. Namun substansi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 perlu memperjelas makna “hubungan dinas”, dan menindaklanjuti undang-undang tersebut dengan Peraturan Pelaksanaan berkaitan dengan “lembaga yang berwenang dan cara menentukan “penaksiran nilai ekonomi” untuk Hak Cipta yang dijaminkan sebagai fidusia.
Mekanisme Jual Putus Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Tentang Hak Cipta dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Nasional di Era Globalisasi Sudjana Sudjana
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2019): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v3i01.694

Abstract

This study aims to determine the enactment of Law Number 28 of 2014 concerning Law No. 19 of 2002 relating to the "Sold Flat" mechanism before and after the enactment of Law Number 28 of 2014 in the Perspective of National Economic Development in the Globalization Era. The research method used is the normative and juridical comparative juridical approach, the specification of analytical descriptive research, the research phase is carried out through the study of literature to examine primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques are carried out through document study, which is done by reviewing documents about positive law. Furthermore, data analysis methods are carried out through qualitative normative. The results of the study show that: (1). the secondary linking point (determinant) of the enactment of Law Number 28 of 2014 concerning Law Number 19 of 2002 based on "Lexus exterior derogat priori" (the new law disregards the old law); (2). The "sold flat" mechanism can be a means of National Economic Development in the Globalization Era if it is supported by consistent law enforcement, adequate facilities, community legal awareness and a conducive legal culture.
Hakikat Konsepsi Ketahanan Nasional di Bidang Ekonomi sebagai Geostrategi Indonesia melalui Pendekatan Kesejahteraan sudjana sudjana
JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan) Vol 4, No 2 (2019): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.657 KB) | DOI: 10.24269/jpk.v4.n2.2019.pp1-10

Abstract

Hakikat konsepsi ketahanan nasional di bidang ekonomi merupakan keuletan  bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat, karena itu kajian ini bertujuan untuk menentukan  pendekatan kesejahteraan terhadap ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia melalui beberapa indikator.Hasil kajian menunjukan ada 3 indikator penting dalam ketahanan nasional di bidang ekonomi melalui pendekatan kesejahteraan yaitu (1). Indikator Pendapatan; (2). Pendidikan, dan (3). Kesehatan. (1). Indikator pendapatan terkait jumlah dan pemerataan pendapatan  secara umum dapat menjadi indikator signifikan, meskipun bersifat subyektif sehingga berpengaruh positif terhadap ketahanan nasional dibidang ekonomi;(2). Indikator  pendidikan dalam jangka pendek berakibat negatif karena biaya yang dikeluarkan mengurangi tingkat kesejahteraan, tetapi dalam jangka panjang berakibat positif karena akan meningkatan taraf hidup sehingga  kualitas pendidikan merupakan indikator bagi ketahanan nasional di bidang ekonomi; (3).Indikator  kesehatan merupakan indikator  yang berpengaruh  positif terhadap ketahanan nasional di bidang ekonomi karena kualitas kesehatan memungkinan untuk bekerja  dengan kuantitas lebih banyak, sehingga mendapatkan penghasilan lebih untuk peningkatan taraf hidupnyaThe essence of the Conception of National Resilience in the Economic Field as Indonesian Geostrategy through the Welfare Approac. The essence of the conception of national resilience in the economic field is the tenacity of the Indonesian people to realize the welfare of all people, therefore this study aims to determine the approach to prosperity towards national security as Indonesia's geostrategy through several indicators. The results of the study show that there are 3 important indicators in national security in the economic sector through the welfare approach, namely (1). Income Indicator; (2). Education, and (3). Health. (1). Indicators of income related to the amount and equity of income in general can be a significant indicator, although it is subjective so that it has a positive effect on national resilience in the economic field; (2). Education indicators in the short term have a negative effect because the costs incurred reduce the level of welfare, but in the long run it has a positive effect because it will improve living standards so that the quality of education is an indicator of national resilience in the economic field; (3). Health indicators are indicators that have a positive effect on national resilience in the economic field because the quality of health makes it possible to work with more quantity, so that they earn more income to improve their standard of living
Hakikat Adil Dan Makmur Sebagai Landasan Hidup Dalam Mewujudkan Ketahanan Untuk Mencapai Masyarakat Sejahtera Melalui Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila sudjana sudjana
Jurnal Ketahanan Nasional Vol 24, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/jkn.33573

Abstract

ABSTRACT This article examined the nature of prosperousness as the foundation of life of the Indonesian nation towards a prosperous society so that a philosophical approach was realized in a practical level (operational) through the national development. The research used the method of approach philosophical; stages of research, the study of literature; and data analysis, descriptive philosophical.The study results could be stated that fairness and prosperousness were terms that could not be separated, even though both of them were the object of study of science that it was different. Fairness or justice was the study of law and one of the objectives of the law while the prosperousness focused on meeting basic human needs. It was one of economic studies. Fair and prosperous were related to the time, place and the philosophy was adopted by a group of people who called himself as a country. Thus the implementation of both institutions in national development must be understood in the context and could not be separated from the culture, ideology, philosophy of life and philosophy of the nation that was followed. The essence of prosperousness based on Pancasila was social justice and social prosperity through national development in all fields for all the people of Indonesia proportionally and equally and it was inspired by the values of Pancasila unanimously and intactly.ABSTRAKKajian ini membahas hakikat adil dan makmur  sebagai landasan hidup  bangsa Indonesia menuju  masyarakat yang sejahtera, sehingga  pendekatannya lebih bersifat filosofis tetapi kemudian diwujudkan dalam tatanan praktis (operasional) melalui pembangunan nasional.Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan filosofis ; tahap penelitian, studi kepustakaan; dan analisis data, deskriptif filosofis.Hasil kajian yang dapat dikemukakan adalah bahwa adil dan makmur adalah istilah yang tidak dapat dipisahkan, meskipun kedua hal  tersebut merupakan obyek kajian dari ilmu yang berbeda. Keadilan  atau adil adalah kajian hukum dan merupakan salah satu tujuan dari hukum, sedangkan makmur lebih menitikberatkan pada pemenuhan  kebutuhan pokok manusia, sehingga merupakan kajian ekonomi.  Adil dan makmur bersifat relatif, bergantung pada waktu, tempat serta falsafah yang dianut oleh sekelompok masyarakat yang kemudian menamakan dirinya sebagai negara. Dengan demikian penerapan kedua pranata tersebut dalam pembangunan nasional harus dipahami dalam konteks yang tidak dapat dipisahkan dari budaya, ideologi, pandangan hidup serta  falsafah bangsa yang dianutnya. Hakikat adil dan makmur berdasarkan Pancasila merupakan keadilan sosial dan kemakmuran sosial melalui pembangunan nasional di segala bidang untuk seluruh rakyat  Indonesia  secara proporsional (sebanding) dan merata yang dijiwai oleh nilai-nilai  Pancasila secara bulat dan utuh.  
IMPLIKASI DOKTRIN “FAIR USE” TERHADAP PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN OLEH AKADEMISI (DOSEN) ATAU PENELITI DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK CIPTA Sudjana Sudjana
Veritas et Justitia Vol. 4 No. 2 (2018): VERITAS ET JUSTITIA
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v4i2.2993

Abstract

In this article the author discusses the fair use (Art. 43-49 Law 28/2014 re. copyright) in relation scientific work performed by lecturers and researchers.  This legal discourse in the field of copyright law will be performed using a juridical normative approach. One important finding is that the fair use doctrine allows lecturers and researchers to utilize copyright protected work from others – in the name of scientific progress or educational purposes – without having to obtain prior consent or license. Nonetheless, user of copyright protected works must pay attention to reasonable interest of copyright holder, the meaning of which is left to legal practice.
PENDAFTARAN DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU TERHADAP PENGEMBANGAN INDUSTRI TEKNOLOGI ELEKTRONIKA INDONESIA Sudjana Sudjana
Jurnal Sosioteknologi Vol. 19 No. 3 (2020)
Publisher : Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan kepada pendesain yang  melakukan pendaftaran, sehingga  apabila pemilik desain tidak melakukan pendaftaran, maka berarti tidak mendapat perlindungan hukum.  Kajian ini bertujuan untuk menentukan   sistem pendaftaran yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkut Terpadu. Teori yang digunakan adalah teori  tentang Kekayaan Intelektual, sedangkan metode yang digunakan adalah yuridis normatif  yaitu mengkaji  bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil temuan menunjukan bahwa permohonan pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak dilakukan dilakukan pemeriksaan substantif hanya administratif  saja.  Selanjutnya, belum ada  pendaftaran untuk mendapatkan  Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu  karena kualitas sumber daya manusia atau kurangnya kesadaran hukum pendesain, sehingga dapat disimpulkan bahwa ketentuan tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu secara  yuridis sosiologis belum merealisasikan pengembangan industri teknologi elektronika di Indonesia.
Tanggung Jawab Prinsipal Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Keagenan Dan Distributor Sudjana Sudjana
Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 6 No. 1 (2022): Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ajudikasi.v6i1.4334

Abstract

This study aims to determine the Legal Existence of Agency and Distributor Agreements in the Civil Law Perspective and Principal Responsibilities to Consumers in Agency and Distributor Agreements. The research method used is a normative juridical approach, the research phase is a literature study, data collection technique is through document studies and normative qualitative data analysis. The results of the study show that the existence of an Agency and Distributor Agreement in the Civil Law Perspective is an anonymous agreement and is categorized as a power of attorney although not entirely because it is more of a fiduciary relationship, while the distributor agreement is basically a sale and purchase agreement as regulated in Article 1457 until Article 1540 of the Civil Code, so that the distributor is not the power of the principal but acts on his own behalf. The principal is responsible for consumers who feel aggrieved in the agency agreement based on the principle of absolute responsibility because the agent acts in the interests of the principal, so that the agent is not responsible for losses incurred on the consumer's side due to the use of goods and services produced by the principal unless the agent exceeds his authority or changes goods that are the object of the agreement based on the principle of presumption of responsibility are not always guilty. The principal in the distributor agreement is not directly responsible for consumers who have a legal relationship with the distributor, except for product defects through the principle of presumption of not always being responsible. The distributor acts on his own behalf, not on the principal's orders, so that the distributor is responsible if the consumer feels aggrieved based on the presumption of always being guilty.
Co-Authors