Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JUSTITIA JURNAL HUKUM JURNAL YURIDIS UNAJA Journal of Judicial Review
Asiyah Jamilah
Universitas Diponegoro
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Orang Dari Perspektif Politik Kriminal di Indonesia Asiyah Jamilah; Nyoman Serikat Putra Jaya
Justitia Jurnal Hukum Vol 4, No 1 (2020): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (691.218 KB)

Abstract

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia terutama di wilayah-wilayah perbatasan negara. Penulisan jurnal ini difokuskan pada pencegahan tindak pidana perdagangan orang melalui politik kriminal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah bahwa penanggulangan tindak pidana perdagangan orang tidak hanya dilakukan melalui sarana penal melainkan juga dengan sarana non-penal yakni techno-prevention (pemanfaatan fasilitas berbasis teknologi).Kata Kunci : Perdagangan Orang, Politik Kriminal, Techno-Prevention
Pidana Kerja Sosial: Kebijakan Penanggulangan Overcrowding Penjara Asiyah Jamilah; Hari Sutra Disemadi
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 8, No 1: April 2020 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v8i1.726

Abstract

Permasalahan overcrowding penjara kian meningkat tiap tahunnya dan hampir terjadi di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Salahsatu upaya untuk menanggulangi overcrowding tersebut adalah menggunakan alternatif pidana penjara yaitu pidana kerja sosial. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pidana kerja sosial dapat menjadi alternatif yang tepat untuk menanggulangi overcrowding penjara. Penelitian ini adalah penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Hasil dari penelitian ini adalah pidana kerja sosial diharapkan dapat menghindarkan atau setidaknya memperkecil dampak negatif dari upaya masif pemenjaraan dan dapat menjadi salahsatu alternatif yang tepat untuk menanggulangi overcrowding yang terjadi di Indonesia.
Penanganan Kasus Kemanusiaan Melalui Lembaga Peradilan International Criminal Court : Perbudakan Seksual Terhadap Perempuan Etnis Yazidi Oleh ISIS Candra Ulfatun Nisa; Asiyah Jamilah; Kartika Sasi Wahyuningrum
Journal of Judicial Review Vol 22 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jjr.v22i2.1495

Abstract

Salah satu wujud kasus kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity) yang menuai banyak perhatian masyarakat internasional adalah berupa kejahatan perbudakan seksual terhadap perempuan etnis Yazidi yang dilakukan oleh Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS). Penelitian ini difokuskan pada peran International Criminal Court (ICC) dalam menangani masalah kejahatan kemanusiaan dalam kasus perbudakan seksual terhadap perempuan etnis Yazidi oleh ISIS. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa ICC tetap dapat mempunyai yurisdiksi dalam mengadili dan menghukum kelompok ISIS, dengan berdasarkan adanya rujukan atau rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB. Namun, Dewan Keamanan PBB belum mengusulkan rekomendasi terhadap pihak Penuntut Umum ICC, sehingga belum ada penyelidikan terkait pelanggaran HAM berat yang dilakukan kelompok ISIS.
Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme Sebagai Kejahatan Politik Asiyah Jamilah; Candra Ulfatun Nisa Wahyuningrum
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 5 No. 1 (2022): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v5i1.515

Abstract

Terorisme yang diatur dalam UU tindak pidana terorisme beserta bentuk-bentuk tindak pidana terorisme yang ada di dalamnya, dapat dikatakan bahwa kejahatan terorisme masuk ke dalam kategori kejahatan politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme Sebagai Kejahatan Politik. Jenis penelitian pustaka ini berupa pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach) yakni melakukan telaah terhadap undang-undang mengenai Undang Tindak Pidana Terorisme. Dari penelitian di atas, terorisme diciptakan dengan sengaja untuk menyebarkan rasa takut melalui kekerasan atau ancaman kekerasan demi mengejar suatu perubahan politik atau sebagai usaha memperoleh kekuasaan politik. Usaha tersebut seringkali dilakukan oleh kelompok-kelompok yang merasa dirugikan dari segi politik. Hal ini terjadi mengingat terorisme sebagai gerakan radikal yang berarti gerakan yang “mengakar” karena suatu ideologi yang ditanamkan, cara-cara ekstrem yang digunakan, dan tujuan yang ingin dicapai khususnya tujuan politik
Black Campaign Pada Platform Media Sosial Instagram Asiyah Jamilah; Candra Ulfatun Nisa; Kartika Sasi wahyuningrum
JURNAL YURIDIS UNAJA Vol. 2 No. 2 (2019): JURNAL YURIDIS UNAJA
Publisher : Universitas Adiwangsa Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35141/jyu.v2i2.519

Abstract

Pemanfaatan Instagram dalam berkampanye seringkali disalahgunakan banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang mudahnya menyisipkan black campaign sekaligus membuat situasi semakin memanas antara peserta pemilu satu dengan lainnya.Efek-efek yang dapat ditimbulkan oleh media sosial tersebut tidak bisa dianggap remeh, sehingga perlu adanya aturan khusus yang tegas untuk menghadapi black campaign yang dilakukan di media sosial, salah satunya media sosial Instagram.Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif. Untuk lebih mendalami permasalahan yang diteliti, maka selain statute approach, dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan hukum (case law approach).1. Tatanan Hukum Indonesia Dalam Mengatur Black Campaign, 2. Akibat Hukum Terhadap Black Campaign Yang Dilakukan Di Platform Media Sosial Instagram Black Campaign yang dilakukan melalui media sosial Instagram dapat dijerat dengan UU 7/2017 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016).Mengingat black campaign melalui media sosial Instagram termasuk dalam tindak pidana pemilu disamping pula merupakan tindak pidana siber karena erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi.
Co-Authors Candra Ulfatun Nisa Candra Ulfatun Nisa Wahyuningrum Hari Sutra Disemadi Kartika Sasi Wahyuningrum Nyoman Serikat Putra Jaya