Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR)
Budi Pramono
Universitas Hang Tuah Surabaya
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Ancaman Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Suspek Dan Probable Covid-19 Asmuni Asmuni; Budi Pramono
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i3.933

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang jenazah pasien Suspek/Probable Covid-19 dalam Protokol Covid-19 dan tanggungjawab pelaku pengambilan paksa jenazah pasien Suspek/Probable dalam hukum pidana. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan bahan hukum sekunder dengan primer. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conseptual approach). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jenazah pasien tersebut merupakan jenazah suspek/probable Covid-19, harus diperlakukan seperti Jenazah Covid-19 sampai ada hasil dari tes swab untuk memenuhi hak-hak jenazah, Tanggungjawab pelaku pengambilan paksa jenazah pasien suspek/probable dalam hukum pidana dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
Ancaman Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pengambilan Paksa Jenazah Pasien Suspek Dan Probable Covid-19 Asmuni Asmuni; Budi Pramono
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i3.933

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang jenazah pasien Suspek/Probable Covid-19 dalam Protokol Covid-19 dan tanggungjawab pelaku pengambilan paksa jenazah pasien Suspek/Probable dalam hukum pidana. Penelitian ini merupakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan bahan hukum sekunder dengan primer. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conseptual approach). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jenazah pasien tersebut merupakan jenazah suspek/probable Covid-19, harus diperlakukan seperti Jenazah Covid-19 sampai ada hasil dari tes swab untuk memenuhi hak-hak jenazah, Tanggungjawab pelaku pengambilan paksa jenazah pasien suspek/probable dalam hukum pidana dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
Medicolegal Aspects of Visum Et Repertum in Sexual Violence Criminal Cases Renny Sumino; Adriano; Budi Pramono
Journal Indonesia Law and Policy Review Vol 5 No 1 (2023): Journal Indonesia Law and Policy Review (JILPR), October 2023
Publisher : International Peneliti Ekonomi, Sosial dan Teknologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56371/jirpl.v5i1.166

Abstract

One important component in disclosing the cases of criminal acts of sexual violence case is Visum et Repertum (VeR). Based on article 133 of the Criminal Procedure Code. VeR clarifies cases, especially in the context of proving someone's guilt relating to the body or parts of the human body. The purpose of this research is to analyze the medicolegal aspect in handling TPKS victims, especially victims of rape or sexual intercourse. By using normative research methods and using statutory and conceptual approaches. TPKS arrangements are regulated in Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. Handling of TPKS victims is regulated through Minister of Health Decree number 1226/Menkes/SK/XII/2009 concerning Guidelines for the Management of Integrated Services for Victims of Violence Against Women and Children in Hospitals. Indonesian medical council regulation number 66 of 2021 concerning forensic and medicolegal medical education standards regulates clinical authority in handling TPKS victims. There are two regulations related to medical services for legal purposes, Minister of Health Regulation Number 38 of 2022 concerning Medical Services for Legal Purposes and Minister of Health Regulation Number 77 of 2015 concerning Guidelines for Mental Health Examination for the Interests of Law Enforcement.
Co-Authors Adriano Asmuni DWI SURYANTO Renny Sumino