Articles
<![CDATA[ PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN BERDASARKAN UU NO 32 TAHUN 2009 ]]>
<![CDATA[Syaputri, Martika Dini]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 13 No 2 (2017): Vol 13 No. 2 Oktober 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (204.525 KB)
<![CDATA[UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri No. 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup telah mengakomodir masyarakat untuk ikut berperan secara aktif dalam proses penyusunan AMDAL pada tahap penapisan hingga keputusan kelayakan. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan telah memberikan posisi strategis bagi masyarakat untuk memberi saran, pendapat maupun tanggapan namun pada kenyataannya partisipasi justru hanya sekedar sebagai prasyarat secara formalitas saja. Keberpihakan pada pemilik usaha menjadikan AMDAL tidak dapat berfungsi sebagai bentuk preventif terhadap kerusakan lingkungan. Peranan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan perlu di pahami sehingga masyarakat secara terbuka diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif. Oleh karena itu, diperluakannya suatu pembaharuan hukum guna memperjelas setiap mekanisme dan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN BERDASARKAN UU NO 32 TAHUN 2009 ]]>
<![CDATA[Syaputri, Martika Dini]]>
<![CDATA[ Varia Justicia Vol 13 No 2 (2017): Vol 13 No. 2 Oktober 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (204.525 KB)
|
DOI: 10.31603/variajusticia.v13i2.1886
<![CDATA[UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri No. 17 Tahun 2012 tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup telah mengakomodir masyarakat untuk ikut berperan secara aktif dalam proses penyusunan AMDAL pada tahap penapisan hingga keputusan kelayakan. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan telah memberikan posisi strategis bagi masyarakat untuk memberi saran, pendapat maupun tanggapan namun pada kenyataannya partisipasi justru hanya sekedar sebagai prasyarat secara formalitas saja. Keberpihakan pada pemilik usaha menjadikan AMDAL tidak dapat berfungsi sebagai bentuk preventif terhadap kerusakan lingkungan. Peranan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan perlu di pahami sehingga masyarakat secara terbuka diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif. Oleh karena itu, diperluakannya suatu pembaharuan hukum guna memperjelas setiap mekanisme dan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan AMDAL.]]>
<![CDATA[Issues in Acceleration of Establishment of Domestic Wastewater Regulation in Indonesia ]]>
<![CDATA[Nalle, Victor Imanuel W.]]>;
<![CDATA[Syaputri, Martika Dini]]>;
<![CDATA[Haryono, Priskila Fransisca]]>
<![CDATA[ Mediterranean Journal of Social Sciences Vol. 10 No. 6 (2019): November 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Richtmann Publishing ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Statistical data showed that in 2017 only 67.89% household in Indonesia had access to proper sanitation. On the other hand, the National Medium-Term Development Plan targeted 100% universal access in 2019 that means in 2019 each household should have access to proper sanitation. However, the 2017 data of the Ministry of Public Works and Public Housing showed that, only 34, out of 541 municipalities/ cities in Indonesia, have domestic wastewater regulations. This study aims to identify some issues hindering acceleration of the establishment of regional regulations on wastewater management; the goal of the regulations is 100% universal access in 2019. Establishment of domestic wastewater management regulation in the regions in Indonesia is hampered by multisectoral regulation in the national level that is closely related to the domestic wastewater sector. Domestic wastewater management is influenced heavily by the regulations in other sectors. Health, public housing and drinking water are three sectors connected to domestic wastewater. However, Indonesian government simplified domestic wastewater management in the regional level by putting Ministerial Decree on Domestic Wastewater Management System as the major guideline in establishment of local regulations.]]>
<![CDATA[PEMENUHAN LUASAN HUTAN KOTA SEBAGAI PENCEGAH MASALAH LINGKUNGAN DI SURABAYA ]]>
<![CDATA[Syaputri, Martika Dini]]>;
<![CDATA[Suryawati, Nany]]>
<![CDATA[ DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 1 Februari 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Doctor of Law Study Program Faculty of Law, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30996/dih.v17i1.4250
<![CDATA[AbstractEnvironmental problems in urban areas are a problem that never stops. That every community needs a healthy life, but this seems difficult to become a reality for urban communities because the population continues to increase every year so that land conversion occurs which results in increased air and water pollution. Therefore, the central government hopes that each region or region can provide RTH 30% of the city area. The purpose of this study is to analyze the enforcement of the City Forest Regulations in Surabaya and to find out the efforts of local governments in fulfilling urban forest land in urban areas. This study uses a normative juridical method. As part of RTH, the development of urban forests in Surabaya is very much needed by the community, therefore cooperation between the government and the community is needed in the management and development of urban forests. Fulfillment of urban forest areas in Surabaya can be done by maximizing the form of urban forest that has been regulated based on the City Forest Regulation, either in the form of channels, groups or scattered.Keywords: city forest; green open space; urbanAbstrakMasalah lingkungan hidup diwilayah perkotaan merupakan masalah yang tak kunjung berakhir. Bahwa setiap masyarakat membutuhkan hidup sehat, namun hal tersebut seolah sulit menjadi kenyataan bagi masyarakat perkotaan yang disebabkan karena jumlah penduduk yang tiap tahun meningkat sehingga terjadi pengalihfungsian lahan yang berakibat pada semakin meningkatnya pencemaran udara maupun pencemaran air. Oleh karena itu, pemerintah pusat mengharapkan bagi setiap wilayah atau daerah menyediakan RTH 30% dari luasan kota. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa pemberlakuan Perda Hutan Kota di Surabaya serta mengetahui upaya pemerintah daerah dalam memenuhi lahan hutan kota pada wilayah perkotaan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sebagai bagian dari RTH, pengembangan hutan kota di Surabaya sangat dibutuhkan oleh masyarakat oleh karenanya diperlukan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan hutan kota. Pemenuhan luasan hutan kota di Surabaya dapat dilakukan dengan mamaksimalkan bentuk dari hutan kota yang telah diatur berdasarkan pada Perda Hutan Kota, yakni dapat dengan bentuk jelaur, mengelompok maupun menyebar.]]>
<![CDATA[Kelemahan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Dari Kekerasan Seksual di Ruang Publik ]]>
<![CDATA[Wahyu Krisnanto]]>;
<![CDATA[Martika Dini Syaputri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 20, No 2 (2020): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Batanghari Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (746.799 KB)
|
DOI: 10.33087/jiubj.v20i2.924
<![CDATA[Indonesia is one of the countries that has ratified the Declaration on the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) and follow up with the issuance of various laws and implementing regulations. Even though Indonesia has ratified the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women and has published various legal instruments for the protection of women, referring to the results of the 2018 National Commission on Violence Against Women there were 348,446 cases of Violence Against Women, of which 3,528 cases occurred in the public sphere and 2,670 cases of violence in the form of sexual violence. Based on these problems, a study was conducted to find out how people's perceptions of women's body autonomy and other forms of sexual violence in public spaces were experienced by women. Theoretical understanding is expected to be used as a basis for legal reform to be more effective in protecting women from sexual violence in the public sphere. This research is legal research with a social science approach. With empirical research, the method used is a qualitative research method by conducting structured interviews with women and in-depth interviews with police officers. The analysis technique that will be used is descriptive qualitative. From the results of the study obtained data, that sexual violence is caused by the unequal power relations between men and women resulting in the view of women as other people. Women do not have autonomy over their bodies. The female body is only used as an object of sexual attraction for men. The dominance of masculinity does not only manifest in the form of violence, but also the norms and rules of law. Legal norms and rules are more nuanced masculine that is not sensitive to the existence of women. There is a need for existing legal reforms to show the real form of gender equality. ]]>
<![CDATA[SROI: Metode Alternatif dalam Riset Evaluasi Pasca-Legislasi ]]>
<![CDATA[Victor Imanuel W. Nalle]]>;
<![CDATA[Martika Dini Syaputri]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ius.v9i3.874
<![CDATA[Metode evaluasi undang-undang di Indonesia belum menjadi isu yang dibahas secara komprehensif. Kajian-kajian sebelumnya lebih banyak fokus pada metode riset dalam penyusunan rancangan undang-undang, misalnya tentang ROCCIPI (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology) atau CBA (Cost and Benefit Analysis). Oleh karena itu, artikel ini mengisi kekosongan kajian tersebut dengan membahas Social Return on Investment (SROI) sebagai metode evaluasi implementasi undang-undang. Metode ini dapat menjadi alternatif wacana dalam evaluasi undang-undang di Indonesia tetapi perlu didukung adanya pedoman evaluasi yang menjelaskan langkah-langkah konkrit dalam evaluasi kuantitatif terhadap undang-undang. Selain itu, metode SROI menuntut pendekatan interdisipliner serta keterlibatan pemangku kepentingan yang terkait dalam berbagai tahapan analisis SROI.]]>
<![CDATA[PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR SUNGAI BRANTAS ]]>
<![CDATA[Martika Dini Syaputri]]>
<![CDATA[ Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 1 No 2 (2017): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Kristen Satya Wacana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (167.626 KB)
|
DOI: 10.24246/jrh.2017.v1.i2.p131-146
<![CDATA[Kondisi sungai Brantas Kota Surabaya semakin memprihatinkan akibat pencemaran dari limbah rumah tangga maupun limbah industri. Sebagai pemasok bahan baku PDAM, kualitas sungai Brantas harus diperhatikan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat pengguna air. Letak sungai yang berada di kawasan hilir menjadikan beban pencemaran yang dialami sungai Brantas semakin berat serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum juga ikut mempengaruhi penurunan kualitas air sungai Brantas. Penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan peran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam pengendalikan pencemaran air sungai Brantas baik dalam pengeluaran izin, pengawasan, pemberian sanksi maupun upaya dalam penanggulangan pencemaran. The condition of Brantas river in Surabaya is deteriorating as a result of contamination from household as well as industrial waste. As the provider of water for municipal fresh water supply service, the quality of Brantas river must be considered so as not to cause harm to the water users. The river part which is located in the downstream region makes the pollution even more severe. This condition is worsened by the lack of scrutiny and law enforcement efforts which ultimately also cause the degradation of the water quality of Brantas river. This study was performed to demonstrate the strategic role of the Environmental Office of Surabaya Municipality in controlling Brantas river water pollution in terms of the issuance of licenses, supervision, implementation of sanctions and measures taken to prevent water pollution.]]>
<![CDATA[Membangun Percaya Diri Anak Panti Asuhan Melalui Kreativitas Majalah Dinding Sekolah ]]>
<![CDATA[Martika Dini Syaputri]]>;
<![CDATA[Ian Michael]]>
<![CDATA[ Patria : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1, No 2: September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Katolik Soegijapranata ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24167/patria.v1i2.2096
<![CDATA[Abstrak: Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang diwujudkan melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini dilakukan di salah satu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau Panti Asuhan di Surabaya. Kegiatan yang dilakukan selama 3 (tiga) bulan dilakukan dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi oleh dampingan. Metode dalam menemukan akar masalah ialah dengan menggunakan analisis sosial serta melakukan wawancara secara mendalam dengan anak asuh, pengurus serta alumni. Pengalaman masa lalu yang buruk, lingkungan keluarga yang kurang baik, latar belakang yang tidak jelas maupun perlakukan yang berbeda ketika di masyarakat menjadikan dampingan kurang percaya diri. Bahwa percaya diri sangat berpengaruh untuk kesuksesan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, melalui program KKN ini, pendamping ingin membentuk rasa percaya diri dengan menggunakan media majalah dinding sekolah. Sehingga lingkungan sekolah akan memberikan respon yang positif bagi dampingan.Abstrack: Mentoring at the Community Service orphanage in Surabaya. Activities carried out for 3 (three) months to solve the problem at hand. The method used to solve problems with social analysis and in depth interviews to orphanages, management and graduate. Bad past experience, poor family environment, unclear background and different treatments when in the community make them less confident. That self-confidence is very influential for success in the future. Therefore, through this KKN program, we want to build self-confidence by using the school wall magazine media. So that the school environment will respond positively to them. ]]>
<![CDATA[Peningkatan Kesadaran Keselamatan Berkendara Bagi Pengemudi Ojek Online di Surabaya ]]>
<![CDATA[Martika Dini Syaputri]]>;
<![CDATA[Dian Ety Mayasari]]>
<![CDATA[ J-ADIMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol 9, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[(STKIP) PGRI Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29100/j-adimas.v9i2.2353
<![CDATA[Tingkat kematian akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia cukup tinggi. Pengemudi ojek online sebagai salah satu pengguna jalan raya perlu diberikan edukasi terkait dengan pentingnya menerapkan keselamatan dalam berkendara. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan maupun Kode Etik telah mengatur mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh pengemudi ojek online (mitra) diantaranya adalah 5K yang terdiri dari Keselamatan, Keamanan, Kenyamanan, Keterjangkauan dan Keteraturan. Namun pada kenyataannya masih banyak mitra yang belum sepenuhnya menerapkan hal tersebut. Hal ini dibuktikan bahwa dalam setiap harinya selalu ada mitra yang mendapatkan sanksi baik berupa akun yang di non aktifkan sementara hingga pemutusan hubungan kemitraan. Oleh karenanya, perlu adanya edukasi secara langsung untuk mensosialisasikan 5K tersebut. Diharapkan dengan adanya sosialisasi atau penyuluhan tingkat mitra yang mendapatkan sanksi dari penyedia jasa layanan transportasi online semakin rendah begitu pula dengan tingkat kecelakaan yang terjadi akibat kelalaian mitra dalam berkendara.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Program Permakanan Bagi Penyandang Disabilitas Dan Usia Lanjut Kelurahan Klampis Ngasem Surabaya ]]>
<![CDATA[Martika Dini Syaputri]]>;
<![CDATA[Yohanes Slamet Hariyadi]]>
<![CDATA[ J-ADIMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol 8, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[(STKIP) PGRI Tulungagung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29100/j-adimas.v8i2.1730
<![CDATA[Program permakanan kota Surabaya telah berlangsung selama 8 (delapan) tahun dan pelaksanaan didasarkan pada Peraturan Walikota Surabaya No. 19 tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Makanan di Kota Surabaya. Berdasarkan pada data yang diperoleh, bahwa warga yang menerima manfaat telah mencapai 35.000 lebih. Salah satu pemanfaat dari program ini adalah penyandang disabilitas. Selama melakukan pendistribusian makanan kepada penerima manfaat, khususnya penyandng disabilitas diketemukannya kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan program tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas mengenai optimalisasi program permakanan kota Surabaya diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah kota Surabaya untuk memperbaiki program yang telah banyak membantu masyarakat kota Surabaya dalam pemenuhan gizi.]]>
