<![CDATA[AbstrakPersoalan utama dalam upaya penanganan wabah Covid-19 adalah pemerintah kesulitan memperoleh kepatuhan masyarakat untuk mentaati kebijakannya sesuai protokol kesehatan. Berbagai kebijakan ataupun himbauan pemerintah tentang protokol kesehatan terkesan diabaikan atau tidak dipatuhi masyarakat. Studi ini menggunakan konsep legitimasi untuk memahami ketidakpatuhan masyarakat dalam upaya penanganan wabah Covid-19. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah penelurusan kepustakaan dan dokumentasi. Hasil studi menunjukkan bawha dalam penanganan Covid-19 pemerintah mengalami krisis legitimasi, sehingga pememerintah mendapatkan tentangan (resistensi), dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, peraturan dan keputusannya akan meluap. Hal terjadi karena pencintraan politik berlebihan yang hanya melahirkan demokrasi semu tanpa fondasi politik yang kuat. Pemerintah seperti ini sulit mengharapkan kepatuhan masyarakat dalam situasi krisis. Kata Kunci: pandemi global, krisis legitimasi, politik pencitraan Abstract The main problem in the efforts to deal with the Covid-19 outbreak was that the government had difficulty obtaining community compliance to comply with its policies according to health protocols. Various policies or government appeals on health protocols appear to be ignored or not obeyed by the public. This study uses the concept of legitimacy to understand community non-compliance in efforts to deal with the Covid-19 outbreak. The method used in this study is searching literature and documentation. The results of the study showed that in handling Covid-19 the government experienced a crisis of legitimacy, so that the government received opposition (resistance), and public confidence in the laws, regulations and decisions would overflow. This happened because of excessive political intelligence which only gave birth to pseudo democracy without a strong political foundation. Such a government is difficult to expect community compliance in a crisis situation. Keywords: global pandemic, crisis of legitimacy, imaging politics]]>
Copyrights © 2020
