cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahyu Saputra
Contact Email
wahyu@iainponorogo.ac.id
Phone
+6282230400101
Journal Mail Official
alsyakhsiyyah@iainponorogo.ac.id
Editorial Address
Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, Jl. Puspita Jaya, Pintu, Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur, Kode Pos: 63492, Telp. (0352) 3592508
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Al-Syakhsiyyah : Journal of Law and Family Studies
Published by Institusi Agama Islam Negeri Ponorogo
ISSN : 27156699     EISSN : 27156672     DOI : https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Al Syakhsiyyah (Journal Of Law and Family Studies) diterbitkan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Ponorogo 2 kali dalam setahun. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah pemikiran yang terbuka bagi semua kalangan. Artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berupa tulisan-tulisan ilmiah tentang pemikiran konseptual, kajian pustaka, maupun hasil penelitian dalam bidang hukum dan hukum keluarga Islam yang belum pernah dipublikasikan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 (2020)" : 10 Documents clear
RELEVANSI MEDIASI PENAL DALAM PENERAPAN DIVERSI KASUS ANAK Ahmad Syakirin
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v2i2.2602

Abstract

ABSTRAK: Undang-undang sistem peradilan pidana anak no 11 tahun 2011 memberi batasan terhadap usia kapan anak bisa dikenai sanksi, baik berupa sanksi pidana ataupun tindakan. Dalam segala hal terkait penanganan anak ini akan mendapatakan prioritas yang berbeda bila dibandingkan dengan orang dewasa pada umumnya. Mulai dari penyidikan, penuntutan,dan persidangan rangkaiannya akan nampak beda, hal demikian akaibat sebagai konsekwensi terhadap implementasi lex spesialis (lex specialis legi superior). Konsep sistem peradilan pidana anak ini (Juvenile Justice System) hakikatnya adalah keselurahan proses penyelesaian perkara berkaitan anak yang berhadapan dengan hukum, dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahapan pembimbingan setelah menjalani pemidanaan. Jadi, konsep mediasi penal ini sangat relevan dalam menangani segala permasalahn terkait dengan dunia anak, dengan megedepankan ide-ide proses perdamaian sebagai upaya mengedepakan penyelesaian perkara pidana anak diluar pengadilan.
PILKADES LANGSUNG DALAM TINJAUAN FIQH SIYASAH (STUDI KRITIS PILKADES LANGSUNG DI INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAT) Umarwan Sutopo
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v2i2.2591

Abstract

ABSTRAK: Pemilihan kepala desa (Pilkades) adalah hajatan politik yang berlangsung secara rutin di Indonesia. Mekanisme suksesi kekuasan tingkat desa tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagian poin dalam peraturan tersebut yang menjadi pembahasan tulisan ini adalah keberlakuan model pilihan langsung seorang kepala desa. Unifikasi sistem pilkades dalam perjalanannya justru tidak jarang meninggalkan aspek negative terhadap masyarakat. Akibatnya kerukunanan, tepo sliro, dan kekeluargaan yang menjadi ciri khas  dan budaya penduduk desa bisa tercabik-cabik. Fiqh Siyasah melalui pendekatan maslahat menawarkan gagasan tentang keniscayaan berlangsungnya pesta pilkades yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Artinya bentuk suksesi kepemimpinan tingkat desa bisa secara langsung one man one vote, perwakilan, atau berpijak pada kearifan lokal dimana hal tersebut justru mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar pada masyarakat.
INTERGARASI FILSAFAT PANCASILA DAN BINEKATUNGGAL IKA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN KRIMINALITAS PELAJAR DAN MAHASISWA Dewi Iriani; Arif Budiono; St. Hadijah Wahid
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v2i2.2596

Abstract

ABSTRAK: Filsafat pancasila bersemboyan pada Bineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetap satu), namun sangat disayangkan begitu indahnya makna dan arti dari Pancasila dan Bineka Tunggal Ika. Menlunturnya makna tersebut telah lah luntur maknanya, dikarenaka banyaknya kasus-kasus kekerasan oleh oknum pelajar sekolah dan mahasiswa yang melakukan kriminalitas klitih, bully, narkoba, terorisme, ausila. artikel ini akan mengangkat kajian Intergarasi Filsafat Pancasila dan Binekatunggal Ika Dalam Penanggulangan Kejahatan Kriminalitas Pelajar Dan Mahasiswa. Maka permasalahan yang diangkat 1) Bagaimana intergrasi filsafat Pancasila dan Bineka Tunggal Ika dikalangan pelajar dan mahasiswa? 2) Bagaiman cara Penanggulangan Kriminalitas oleh Pelajar dan Mahasiswa? Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) merupakan penelitian hukum dengan empat pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang – undangan (statutory approach) yakni Pendekatan kasus (case approach) pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan kasus bully, kasus terorisme, kasus narkoba, kasus asusila, kasus klitih.d dengan pendekatan perbandingan (comparative approach) dengan membandingkan anatara teori hukum, hukum pidana, sistem peradilan anak, filsafat pancasila dan Bineka Tunggal Ika sebagai  pisau analisisnya  Hasil yang diperoleh 1) Menerapkan nilai nilai pancasila Bineka Tunggal Ika berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, Persatuan Indonesia dalam prilaku kehidupan sehari-hari.Menghidupkan kembali dengan menganti mata kuliah atau mata pelajaran (PKN) Pendidikan Kewarganegaraan dengan mata pelajaran / mata kuliah (PMP) tingkat playgrup sampai perguruan tinggi. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak penganiayaan. 2) Jika pelakunya adalah mahasiswa yang sudah dewasa maka akan dikenakan sesuai dengan KUHP dan undang-undnag yang berlaku, namun jika pelakuknya masih dibawah umur Perundang-undangan tersebut menjadi lex specialis (kekhususan) tindakan yang terjadi karena para pelaku masih di bawah umur. Perlunya kerjasama antara kampus dan sekolah dengan pemerintah, psikologi, kepolisan
HARMONISASI HUKUM DALAM ANTINOMI HUKUM (ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 20 AYAT 2 HURUF B UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN) Endrik Safudin
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v2i2.2592

Abstract

ABSTRAK: Antinomi merupakan suatu kondisi saling bertentangan satu sama lain akan tetapi tidak dapat dipisahkan karena sama-sama saling membutuhkan. Begitu pula sifat antinomi peran Mahkamah Agung dalam melakukan uji materi terhadap produknya sendiri yaitu Peraturan Mahkamah Agung. Dalam proses pengujian tersebut hakim akan dihadapkan dengan asas hakim dilarang memeriksa perkara yang berkaitan dengan dirinya sendiri (nemo judex idoneus in propia causa) dan asas hakim dilarang menolak terhadap perkara yang diajukan kepadanya (ius curia novit). Begitulah sifat antinomi sejak awal sudah terbentuk dan harmoni sebagai penyeimbangnya. Dengan menggunakan deskriptif-analisis, penelitian ini fokus pada harmonisasi hukum dalam antinomi hukum pada penerapan pasal 20 ayat 2 huruf b Undang-Undang Repbuplik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman. Pendekatan harmonisasi dimaksudkan untuk menghubungkan sifat antinomi dalam penerapan pasal tersebut. Dengan harmonisasi diharapkan tetap tercapai tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan (justice, gerechtigheid) dan kesebandingan (equit, billijkeid), kegunaan dan kejelasan hukum, tanpa mengaburkan dan mengorbankan pluralisme hukum.
STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM DI TUNISIA Mochammad Agus Rachmatulloh
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v2i2.2598

Abstract

ABSTRAK: Fenomena “asimilasi” antara hukum Islam dan hukum positif di negara-negara muslim, seperti dilegislasikannya hukum Islam sebagai hukum nasional, banyak terjadi di negara-negara muslim yang telah lama menerapkan sistem hukum barat. Pembaharuan hukum keluarga Islam di negara-negara muslim terus berkembang dimulai dari awal abad ke-20, dan Tunisa merupakan salah satu diantaranya. Pembaharuan hukum di Tunisia tidak terlepas dari aspek historis yang melatarbelakanginya. Peran pendidikan dan pejuang nasionalis sebagai pelaku pembaharuan juga ikut menentukan. Proses perumusan dan penataan hukum keluarga Islam di Tunisia, tidak hanya sekedar upaya kodifikasi fikih mazhab Maliki maupun Hanafi serta adanya pengaruh Prancis, akan tetapi juga melakukan langkah-langkah progresif dan revolusioner dalam upaya melakukan legalisasi dan regulatory dalam bidang hukum, dengan lahirnya Majallat al-Ahwal al-Syakhshiyah atau Code of Personal Status Tunisia (CPST). Sikap negara Tunisia terhadap pembaharuan hukum secara umum masuk dalam kelompok negara yang melakukan pembaharuan hukum secara demokrat untuk disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan zaman sesuai dengan konteks kontemporer. Sifat metode yang digunakan dalam pembaharuan hukum keluarga tetap merujuk pada konsep fiqih konvensional (intra doctrinal reform) dengan disinergikan dengan warisan hukum Prancis guna melakukan reinterpretasi pada nash (ekstra doctrinal reform). Reformasi hukum yang dilakukan Tunisia, tidak bermaksud untuk melakukan penyimpangan dan meninggalkan prinsip-prinsip hukum Islam, akan tetapi lebih disebabkan keinginan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan, kedamaian, dan kemaslahatan bangsa negara dan rakyat Tunisia.
TINJAUAN TEORI NUSHU ̅Z TERHADAP PELANGGARAN SUAMI ATAS HAK ISTRI DALAM CATATAN TAHUNAN KOMNAS PEREMPUAN TAHUN 2018 DAN 2019 Abdul Mun’im; Silvia Nahla Sari
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v2i2.2593

Abstract

ABSTRAK : Dalam Islam ketika istri tidak memenuhi hak suami disebut sebagai nush z karena istri dianggap durhaka kepada suami. Namun subordinasi masih banyak ditemui dalam rumah tangga dimana istri yang dituntut untuk selalu memenuhi hak suami sedangkan banyak kasus suami yang sering tidak memenuhi hak istri, fakta ini telah dicatat oleh Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Tahun 2018 dan 2019 yang menunjukkan tingginya angka pelanggaran suami terhadap hak istri. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti akan menjelaskan konsep nush z suami terhadap istri yang terjadi dalam sebuah perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi yaitu berupa buku ataupun jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi peneliti. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskripstif dan analisis isi (content analysis). Dari penelitian ini dapat disimpulkan yang pertama jenis kekerasan suami terhadap istri dalam CATAHU Komnas Perempuan Tahun 2018 dan 2019 perspektif teori nush z yaitu kekerasan suami terhadap istri seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Kedua akibat terjadinya hukum kekerasan suami terhadap istri  dalam CATAHU perspektif nush z, istri berhak mengajukan gugat cerai dengan memberikan ‘iwaḍ sebagai tebusan agar terlepas dari ikatan perkawinan. Ketiga dalam menghadapi kekerasan suami dalam CATAHU perspektif nush z, istri dapat melaukan upaya penyelesaian dengan cara menasihati suami sehingga terjadi perdamaian, jika perdamaian tidak tercapai, penyelesaian dapat dilakukan dengan mengajukan suami istri ke Pengadilan Agama.
PELINDUNGAN TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DI LUAR NEGERI Susilaningtias Susilaningtias
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v2i2.2599

Abstract

ABSTRAK: Pemerintah menerbitkan peraturan yeng mengatur tentang perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban tindak pidana terorisme di luar negeri. Mereka memiliki hak yang sama dengan korban tindak pidana terorisme di dalam negeri. Sehingga tentu pemenuhan hak-haknya akan menemui berbagai tantangan mengingat pemenuhan dapat dilakukan baik ketika mereka kembali ke Indonesia dan/atau di negara setempat terjadinya tindak pidana terorisme, yang tentu memiliki system hukum yang berbeda. Lebih lanjut pemenuhan ini juga tentu akan dibatasi dengan relasi-relasi diplomatic yang harus diterapkan seperti dituangkan di dalam Konvensi Wina. Selain itu, jika muncul perbedaan pandangan antara Indonesia dan negara setempat mengenai suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme atau tidak, hukum mana yang akan diterapkan. Tantangan ini berpotensi muncul karena sampai detik ini PBB gagal merumuskan definisi terorisme karena perbedaan pandangan di antara negara-negara anggotanya. Dalam semua tantangan dan keterbatasan tersebut, lalu bagaimana rentang tanggung jawab negara untuk memberikan pelindungan kepada WNI yang menjadi korban tindak pidana terorisme di luar negeri. 
MENELISIK REGULASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA) TERHADAP EKSISTENSI PEKERJA LOKAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM Lailatul Mufidah; Uswatul Khasanah; Qonita Qurrota A’yun
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v2i2.2594

Abstract

ABSTRAK: Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2008 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagai upaya untuk meningkatkan investasi, alih teknologi dan alih keahlian kepada pekerja lokal, serta perluasan kesempatan kerja. Oleh karena itu, investasi asing di Indonesia sepenuhnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, regulasi tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat karena dinilai lebih memihak dan memudahkan masuknya pekerja asing. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 9, di mana izin menggunakan TKA tidak diperlukan lagi cukup dengan RPTKA. Selain itu, masih banyak TKA di Indonesia yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan dan keahlian sebagaimana diatur dalam Pasal 5, sehingga tujuan diundangkannya regulasi tersebut sebagai alih keahlian dan teknologi tidak benar-benar terjadi. Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan prinsip keadilan hukum untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Sanksi dan norma bagi pengguna TKA yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan harusnya diterapkan, karena meningkatnya jumlah investor yang turut serta membawa pekerja kasar dari negara asalnya sangat kontradiktif dengan jumlah angkatan kerja di Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya.
KEPMENPERINDAG RI NO. 651/MPP/KEP/10/2004 DALAM PRAKTEK PENGOLAHAN DEPOT AIR MINUM ISI ULANG DI KECAMATAN BALONG DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH Achmad Baihaqi; Ervina Nikmaturrohmawati
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v2i2.2601

Abstract

ABSTRAK: Lewat pendekatan maslahah, bermacam wujud transaksi bisnis serta macam-macam pembiayaan syariah tidak cuma mempunyai dasar aturan hukum bagaikan dasar untuk mempraktekkanya, namun juga bisa dipelajari dan diteliti secara lebih mendetail tentang kemaslahatannya. Seiring dengan terus berkembangnya peradaban manusia, model-model bisnis terus berinovasi ke wujud yang bertabiat modern, misalnya aktivitas perdagangan air minum isi ulang yang menuju kepada proses pengolahan air yang higienis sehingga langsung bisa diminum. Bersumber pada syarat yang telah disebutkan dalam aturan pemerintah, banyak pelakon bisnis depot air minum higienis yang diisi ulang belum cocok dan sesuai seperti yang di tulis dalam KEPMENPERINDAG RI Nomor. 651/ MPP/ KEP/ 10/ 2004. Distributor memasarkan isi air higienis yang di isi ulang dengan galon yang berlabel. Tidak hanya itu depot air minum higienis tersebut menyediakan pula persediaan ataupun melaksanakan stok air baku yang masih dalam olahan ke dalam galon kosong dalam jumlah yang tak terhitung. Dalam Pendekatan yang digunakan maka penulis menyusunnya ke dalam pendekatan kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan informasi merupakan memakai wawancara serta dokumentasi. Analisis informasi memakai tata cara interaktif. Dalam penyusunan ini bisa disimpulkan kalau pemakaian galon berlabel dalam bisnis air isi ulang higienis di Kecamatan Balong tidak sesuai dari peraturan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor. 651/ KEP/ MPP/ 10/ 2004. Ditinjau dari segi metode maslahah, perihal tersebut tidaklah cocok. Pengisian air higienis ke wadah galon dalam bisnis air minum isi ulang di Kecamatan Balong tidak cocok dengan KEPMENPERINDAG RI Nomor. 651/ KEP/ MPP/ 10/ 2004. Penulis menganalisis dengan teori maslahah perihal tersebut tidak cocok dengan maslahah al- daruriyah serta hifz al- nafs dalam rangka memelihara jiwa, karena buat mempraktekannya, Islam mengharuskan umatnya untuk makan minum dari suatu yang bisa menyehatkan serta bias memberikan ketahanan terhadap jiwa. 
REINVENSI SYARIAH DALAM PERSPEKTIF TAFSIR KONTEMPORER AL-QUR’AN Muhamad Taufik Kustiawan; Supriyanto Agus Jibu
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/syakhsiyyah.v2i2.2597

Abstract

ABSTRAK: Tulisan ini merupakan kegelisahan penulis terhadap tafsir Alquran tentang pemahaman syariah yang dimaknai sebagai hukum Islam (hukum Tuhan). Kondisi demikian memunculkan beragam pandangan di kalangan para mufasir tekstual (teosentris) dan mufasir kontemporer (antroposentris) dalam mengemukakan tafsir untuk memberikan penjelasan terhadap makna syariah. Sebab, makna syariah ini sering dijadikan landasan dasar hukum serta legitimasi untuk mendukung politik-praktis bagi sejumlah gerakan paham Islam konservatif sebagai bagian dari melaksanakan kewajiban membela Tuhan. Pandangan demikian bertentangan dengan para pemikir Islam kontemporer seperti Abdullahi Ahmed An-Na’im, Muhommad Hasim Kamali, Fazlur Rahman, Asghar Ali Engineer, Khaled M. Abou El-Fadl, dan lain-lain. Pemikir Islam di atas cenderung memahami syariah sebagai jalan menuju kebahagiaan serta kebijaksanaan untuk semua umat manusia. Bagi kalangan pemikir Islam kontemporer, syariah bukanlah diartikan sebagai hukum Tuhan yang keras dan kaku, melainkan sebuah metodologi hukum Islam yang memiliki ciri keterbukaan dan antiotoritarianisme. Maka, seumpama makna syariah secara komunal ditafsirkan demikian tentu dapat meminimalisir terjadinya konflik kekuasaan politik Islam yang sering kali mengatas namakan Tuhan, seperti aksi terorisme yang menimbulkan aksi kekerasan. Sehingga, untuk mengkaji tafsir terhadap makna syariah, penulis menggunakan teori fikih akbar yang digagas oleh Hamim Ilyas. Teori tersebut menunjukan bahwa untuk memahami prinsip-prinsip teologi Islam, perlu memahami fikih, akidah, ra’yu, konteks, fungsi akidah, sebagai pedoman untuk mempelajari nilai-nilai spiritualitas dalam ilmu-ilmu agama Islam. Dapat dikatakan, bahwa penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (library research) yang lebih menekankan sumber-sumber teks. Sehingga penelitian ini dapat berkontribusi memberikan penjelasan secara mendalam tentang tafsir Alquran dari pandangan pemikir Islam kontemporer dalam memaknai syariah.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 2 (2023): In Press Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019)