Garuda - Garba Rujukan Digital

STATUS HAKAM DALAM SISTEM PERADILAN AGAMA DI INDONESIA Tanzilulloh, M ilham
Kodifikasia Vol 14, No 1 (2020)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v14i1.2022

Dalam sebuah tatanan kehidupan dinamika tentang perselisihan selalu ada dan tidak akan pernah padam. Dimana perselisihan itu terkadang membuat sebagian orang terjerumus dalam hal-hal yang negatif misalnya pembunuhan dan lain sebagainya. Manfaat al-Qur?an diturunkan adalah untuk memperbaiki kualitas hidup umat muslim termasuk juga mendamaikan bagi orang yang berselisih. Salah satu ayat menjelaskan bahwa jika ada pasangan suami dan istri yang bertengkar secara terus menerus (shiqa<q) maka harus diangkat juru damai (hakam). Begitu pula dijelaskan dalam Undang ? undang bahwa hakim dapat mengangkat hakam dalam perkara perceraian. Namun kenyataannya dalam lingkup Pengadilan Agama seringkali tidak memakai hakam dikarenakan sudah ada mediator. Dengan menggunakan analisis descriptive comparative, penelitian ini membahas tentang keberadaan hakam dalam Pengadilan Agama di Indonesia. Hasilnya adalah hakam masih tetap dipakai dengan catatan sepanjang ijtihad hakim menyatakan bahwa perkara perceraian termasuk dalam kategori shiqa<q. Begitu pula sebaliknya, jika dinyatakan belum masuk maka pengangkatan hakam tidak diperlukan. [In the dynamic of life the conflict and tension will always exist and it likelihood will never disappear. Whereas the conflict sometimes make some people fall into the negative things such as murder and so forth. The benefits of al-Qur'an revealed is to improve the quality of Muslim?s life, including reconciling those who are in conflict. One of the verses explains that if there are husband and wife who quarrel continuously (shiqa<q) then a peacemaker (hakam) should be appointed. It is also explained in the law that judges can appoint hakam in the divorce cases. But in reality within the scope of the Religious Courts often do not use hakam because there are already judge mediators. By using a descriptive comparative analysis, this study discusses the existence of hakam in the Religious Courts in Indonesia. The result is that hakam is still used as long as the judge's ijtihad states that the divorce case is included in the category of shiqa<q. And vice versa, if it is not the category of shiqa<q, then the appointment of hakam is not needed.]

THE IMPLEMENTATION OF ISLAMIC BOARDING SCHOOL CURRICULUM MANAGEMENT IN 4.0 ERA IN JEPARA REGENCY As'ad, Ali; Purwanto, Purwanto; Rohmadi, Yusup
Kodifikasia Vol 14, No 1 (2020)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v14i1.1898

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kurikulum pesantren di Kabupaten Jepara di Era 4.0. Mengapa pesantren sudah menggunakan 4.0, tapi peserta didik tidak menguasai penggunaan media digital. Pondok Kabupaten Jepara ini adalah untuk mengetahui dinamika proses kebijakan pelaksanaan manajemen pendidikan di pesantren tersebut, untuk mengetahui pola manajemen yang dipraktekkan pengelola (kyai) dalam menggerakkan dan mengelola semua sumber daya di pesantren dan untuk mengetahui faktor penunjang dan faktor penghambat dalam kebijakan pengembngan manajemen pesantren sebagai tindak lanjut dalam peningkatan pengelolaan pendidikan pesantren. Penelitian ini di laksanakan di pondok pesatren memakai penelitian lapangan (field research) dengan metode kualitatif atau pendekatan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan telaah dokumentasi, wawancara dan observasi, analisis datang dengan tiga langkah yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau penyimpulan. Hasil penelitian dideskripsikan dengan dianalisis sehingga dapat menemukan menemukan teori serta pesan manajemen pendidikan madrasah pesantren (kyai) dengan manajemen pendidikan pesantren (kemenag). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan merupakan suatu metode yang di gunakan untuk suatu hasil produk tertentu serta menguji keefektifan dari produk tersebut. Upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan temuan temuan baru. Jadi penelitian ini adalah upaya untuk membuktikan mengembangkan dan menemukan bukti kongkret kebenaran sebuah model yang telah ada. hasil penelitian sangat mendukung dalam proses pembelajaran yaitu adanya fasiltas proyektor, laptop, audio, sehingga pada saat pembelajaran materi sangat didukung dengan fasilitas tersebut, dan juga guru sangat terbantu fasilitas tersebut itu terbukti pada saat proses pembelajran guru menyampaikan materi menggunakan semua fasilitas tersebut sehingga peserta didik tidak jenuh dikelas. [This study aims to: (1) explain the meaning of Islamic boarding schools; 2) explain the basis of religion, philosophical foundation and also social foundation Management culture of Islamic Boarding Schools; and (3) explain the curriculum development of Islamic boarding schools in Jepara. This research was carried out in several Islamic boarding schools in Jepara district. This study uses a qualitative method by emphasizing descriptive and problem analysis using a type of problem analysis (field research) that focuses on the analytical studies. So this research is an attempt to prove the development and finding concrete evidence of the truth of an existing model. The results of the study show that development is a method used for a particular product outcome and testing the effectiveness of the product. Efforts to develop new knowledge and findings. So this research is an attempt to prove the development and also find the real evidence and the truth of an existing model. The result of this research support the learning process such as the existence of projector facilities, laptops and audio, so that the learning process will be supported by these facilities, and also the teacher is greatly helped by these facilities as evidenced during the learning process the teacher delivers the material by using all of these facilities so that students not feel saturated in the class.]

KONTRUKSI PEMIKIRAN FIKIH SOSIAL KH. ALI YAFIE DALAM MERESPONS PROGRAM PEMERINTAH DI ERA ORDE BARU Fathorrahman, Fathorrahman
Kodifikasia Vol 14, No 1 (2020)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v14i1.1964

Tulisan ini menjelaskan posisi pemikiran KH. Ali Yafie dalam mengkaji fikih yang berdimensi sosial sekaligus bagaimana responsnya terhadap program pemerintah di era orde baru. Tulisan ini berpendapat bahwa keluasan dan keluwesannya dalam membaca realitas sosial sosial, terutama dalam konteks memahami kebijakan pemerintah, menghadirkan sebuah persepsi bagi masyarakat bahwa fikih sosial bisa menjadi basis pengetahuan dalam memahami ajaran Islam secara kontekstual. Meskipun dalam beberapa aspek, pemikiran fikih sosial KH. Ali Yafie terbilang pro-status quo karena mengamini berbagai kebijakan pemerintah yang seolah-olah dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Namun sesungguhnya pemikiran fikih sosial KH Ali Yafie menjadi pintu masuk bagi kita untuk mendudukkan secara proporsional dan kontekstual bagaimana memahami ajaran Islam yang berdimensi sosial. Maka, melalui penelitian ini, penulis ingin menguraikan, pertama, seperti apa konsep kemaslahatan yang dikontekstualisasi dalam fiqh sosial KH. Ali Yafie dalam merespons program pemerintah. Kedua, bagaimana wawasan sosilogis mewarnai pikiran fiqh sosial KH. Ali Yafie guna mengenengahkan alternatif pemikiran Hukum Islam yang kontekstual. Untuk menganalisis dua pokok masalah tersebut, penulis menggunakan metode penelitian pustaka dengan cara melacak dan membedah karya-karya KH. Ali Yafie yang berkaitan langsung dengan Fiqh Sosial dan secara umum berkaitan dengan pikirannya tentang keislaman. [This paper explains the position of KH. Ali Yafie in studying fiqh with social dimensions as well as how he responded to government programs in the new order era. This paper argues that the breadth and flexibility in reading the social reality, especially in the context of understanding government policy, presents a perception for the community that social fiqh can be a knowledge based on the understanding of Islamic teachings contextually. Although in some aspects, KH. Ali Yafie is considered as a pro-status quo because he agrees with the various government policies that appear to be contrary to Islamic teachings. But actually KH Ali Yafie's social fiqh thinking is an entry point for us in order to have position proportionally and contextually how to understand the Islamic teachings with the social dimensions. So, through this research, the writer wants to elaborate, first, what kind of maslahah (benefit) concept is contextualized in KH Ali Yafie's social fiqh in responding to the government programs. Second, how is the sociological worldview of KH. Ali Yafie works to highlight the alternative of contextual Islamic Law thought. So, to analyze these two main problems, the writer uses library research method by tracking and dissecting the works of KH. Ali Yafie which is directly and particularly related to the Social Fiqh and generally related to his thoughts about Islam.]

OTORITAS SPRITUAL DI ERA SYARIAT JARINGAN DAN KONTESTASI TAREKAT DALAM MASYARAKAT ACEH KONTEMPORER Hayani, Aida; Shadiqin, Sehat Ihsan
Kodifikasia Vol 14, No 1 (2020)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v14i1.1892

Hadirnya teknologi telah memberikan dampak negatif bagi sebagian orang yang tidak dapat memanfaatkannya dengan baik. Selain itu zaman modern yang dianggap sebagai zaman yang menyebabkan seseorang untuk terjebak pada pola hidup materialistik-hendonistik yang mendorong dirinya lebih banyak menghabiskan hidupnya untuk mencari kepuasan yang bersifat materi dan sering kali bersifat tak acuh kepada Tuhannya. Penerapan syariat Islam di Aceh selalu terkait dengan hukum Islam. Hal ini telah menafikan aspek spritualitas dalam tarekat yang merupakan akar Islam di Aceh, apalagi kelompok-kelompok tarekat seperti tidak menampakkan diri kepermukaan. Namun yang menjad ipertanyaan apakah kelompok tarekat benar-benar hilang karena diberlakukan syari?at Islam. Tulisan ini mencoba menelusuri bagaimana pola adaptasi dan perubahan gerakan tarekat di Aceh pasca modern, dimana penulis mengambil contoh pada Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf (MPTT) Syekh Haji Amran Wali sebagai representasi tarekat Naqsyabandi al-Khalidi (Aceh Selatan dan Banda Aceh). Dari penelusuran ini, penulis menemukan beberapa pola adaptasi tarekat terhadap kebijakan dan kecenderungan masyarakat Islam dalam hukum Islam. MPTT Amran Wali cenderung melakukan pemaknaan ulang atas doktrin-doktrin tasawuf klasik yang dianggap bertentangan dengan syariat namun berbeda dengan lainnya. [The existence of technology has had a negative impact on some people who cannot use it wisely. In addition, modern era is considered as the period that caused peoples to get caught up in a materialistic-hendonistic lifestyle that drives them to spend more of their life looking for material satisfaction and ignored their God. The implementation of Islamic law in Aceh is always related to Islamic law. This has denied the spirituality aspect in the tarekat which is the root of Islam in Aceh, moreover tarekat groups are reluctant to appear on the surface. The question is whether the tarekat group was truly disappeared because of the implementation of sharia. This paper tries to explore how is the adaptation patterns and changes in the tarekat movement in post-modern Aceh, and the sample of this research is the Study of Tawheed Tasawuf (MPTT) Sheikh Haji Amran Wali as the representation of the Naqsyabandi al-Khalidi congregation (South Aceh and Banda Aceh). This study reveals several adaptation patterns of the tarekat to the policies and trends of the Islamic community in the implementation of Islamic law. MPTT Amran Wali tended to redefine classical Sufism doctrines that were considered to be contrary with the Sharia.]

INDEKS DIMENSI MAKRO BAZNAS KOTA MATARAM BERDASARKAN INDEKS ZAKAT NASIONAL Pratomo, Ahmad Sidi; Afkar, Shulhan Zainul
Kodifikasia Vol 14, No 1 (2020)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v14i1.1937

Kemiskinan menjadi permasalahan umum di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Bagi umat islam, zakat merupakan instrumen pengentas kemiskinan. Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar, perlu peran penting antara pemerintah dan lembaga zakat untuk melakukan penghimpunan lebih masif. Beberapa daerah sudah memiliki Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat, salah satunya di BAZNAS Kota Mataram. PUSKASBAZNAS mengeluarkan indeks untuk mengukur kinerja perzakatan secara nasional maupun regional. Dimensi Makro pada Indeks Zakat Nasional digunakan untuk mengukur kinerja perzakatan dalam peran pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan lembaga zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods dengan melakukan wawancara terhadap pimpinan BAZNAS Kota Mataram, kemudianmenentukan nilai indeks Dimensi Makro dengan menggunakan Multistage Weigh Index. Berdasarkan data wawancara yang didapat, BAZNAS Kota Mataram memiliki Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah, shingga indikator regulasi mendapatkan nilai indeks 1 yang berarti sangat baik. BAZNAS Kota Mataram juga mendapatkan dukungan APBD sebesar Rp 600 juta untuk biaya operasional, sehingga mendapatkan nilai indeks 0,5 yang berarti kinerjanya adalah baik, dan terakhir pada indikator database mendapat nilai indeks 0,33 yang berarti kinerja indikator ini adalah baik. Kinerja BAZNAS Kota Mataram berdasarkan Indeks Dimensi Makro pada Indeks Zakat Nasional adalah cukup baik dengan nilai indeks 5,99. [Poverty becomes a common problem in developing countries, including in Indonesia. For Muslims, zakat is a poverty alleviation instrument. Indonesia as one of the countries with the largest Muslim population needs an important role between the government and the zakat institution to conduct a more massive gathering. One of them already has a Regional Regulation on the management of zakat to optimize the collection of zakat, one of them is BAZNAS in Mataram City. PUSKAS BAZNAS issued an index to measure the performance of national and regional zakat. The Macro Dimension of the National Zakat Index is used to measure the performance of zakat in terms of the role of the government and society to develop zakat institutions. This study uses qualitative interviews with the leaders of BAZNAS in Mataram city, then Macro Dimension index value is determined using the Multistage Weigh Index. Based on the interview data obtained that BAZNAS in Mataram has Regional Regulations concerning Management of Zakat, Infaq and Alms, so that the regulatory indicators get an index value of 1 which means very good. BAZNAS of Mataram city received APBD support of Rp. 600 million for operational costs, so this indicator gets an index value of 0.5 which means its performance is good, and finally the database indicator gets an index value of 0.33 which means the performance this is good. The performance of BAZNAS in Mataram City based on the Macro Dimension Index on National Zakat Index is quite good with an index value of 5.99.]

SANTRI, JIHAD, DAN RADIKALISME BERAGAMA: IMPLIKASI ATAS PENAFSIRAN AYAT JIHAD Badi?ati, Alfi Qonita
Kodifikasia Vol 14, No 1 (2020)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v14i1.1802

Santri, jihad, dan radikalisme adalah satu kesatuan yang digambar sebagai lingkaran pengontrol dalam beragama, pun bisa berlaku sebaliknya. Santri (orang yang tinggal di pesantren) dipahami sebagai orang yang mengerti dasar- dasar agama. Pemahaman tetang jihad adalah konsep dasar yang menuntun seseorang untuk melakukan tindakan radikalisme. Dan Toleransi adalah hasil dari pemahaman jihad berdasarkan ajaran Islam tersebut yang kemudian dimaknai sebagai Islam rahmatan lil ?alamin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman santri terhadap makna jihad, yang kemudian berdampak pada tindakan radikalisme beragama. Penelitian dengan pendekatan field research ini menggunakan sampel para santri dari berbagai tipe pesantren (salaf, khalaf, dan campuran) di Kabupaten Semarang. Studi ini menemukan bahwa semua santri memiliki benih radikalisme, meskipun masih dalam taraf pemahaman, pun ada yang sudah dalam tindakan. Ini dipengaruhi beberapa faktor penting; jenis pesantren, pendidikan dan kurikulum yang diterima, bahan bacaan, serta keadaan lingkungan santri tinggal. Ada beberapa alternatif untuk mengurangi pergerakan intoleransi dan radikalisme; melalui lingkungan dengan pemahaman Islam yang baik, pendidikan agama yang moderat, serta pengamalan konsep Islam yang rahmatan lil ?alamin. [Santri, jihad, and radicalism are the unity which illustrates as the controlling circle in religion, and can be applied vice versa. Santri (Islamic boarding school student) is understood as a person who understands the basics of religion. An understanding of Jihad is a basic concept that leads someone to be radical. Tolerance is the result of the understanding of jihad based on Islamic teachings wholeheartedly, and called rahmatan lil ?alamin. The aim of this reseacrh is to determine the understand of santri about the means of Jihad which is becames a religious radicalism. The kind of this research is field research, which is the sampling is santri from all the type of pesantren (salaf, khalaf, and mixed) in Semarang district. The result of this study is that all of santri has the potential of radicalism, even still in their understood. There are some factors such as the model of pesantren, education system that received, or at least from the results of dissemination of the reading, and the neighbourhood. There are also several alternatives to reduce the movement of intolerance and radicalism. Starting from a good family environment, moderate religious education, and understanding the concept of rahmatan lil amin alamin in Islam.]

MODEL PENERAPAN KONTRAK BISNIS SYARIAH DALAM MANAJEMEN RISIKO BMT UGT SIDOGIRI Ghozali, Mohammad; Zaid, Abdul Hafidz bin; Ulfa, Badria Nur Lailina
Kodifikasia Vol 14, No 1 (2020)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v14i1.1952

KSPPS BMT UGT Sidogiri adalah salah satu BMT terbesar di Indonesia dengan banyak jaringan kantor cabang yang tersebar di Indonesia. BMT UGT Sidogiri memilikikinerja keuangan bagus dan terbaik dilihat dari perkembangannya beberapa tahun terakhir.Dengan pembiayaan yang semakin besar dan meningkat, maa pihak BMT haruslah siap untuk menghadapi risiko-risiko dalam pembiayaan dan operasionalnya. Maka BMT UGT Sidogiri memerlukan adanya penerapan manajemen yang baiksehingga mampu mengurangi risiko yang akan dihadapi dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak BMT. Penelitian ini merupakan kualitatif yang bersifat induktif. Pada penelitian ini maka permasalahan dibiarkan muncul untuk diinterpretasi. Data dikumpulkan dengan pengamatan, mencakup deskripsi dalam konteks mendetail yang disertai catatan hasil pengamatan, wawancara, serta hasil analisis dokumen dan catatan. Teknik analisis menggunakan deskriptif analitis. Dengan hasil penelitian bahwa BMT UGT Sidogiri dalam menerapkan kontrak bisnis syariah menggunakan prinsip 5C dan 1S yaitu: 1) Character, 2) Capacity, 3) Capital, 4) Collateral, 5 Condition of Economic dan 6) Sharia. Penerapan prinsip tersebut dalam manajemen risiko digunakan sesuai dengan Standart Operasional Prosedur yang berlaku, sehingga dapat menimialisir risiko yang terjadi dan juga dapat membantu mengembangkan usaha masyarakat sekitar. [KSPPS BMT UGT Sidogiri is one of the largest BMT in Indonesia with many branch offices in Indonesia. The BMT UGT Sidogiri has good financial performance and best viewed from its development in recent years. With the increasing of financing, the BMT must be ready to deal with the risks that involved in the financing and operations. Therefore, BMT UGT Sidogiri requires the implementation of good management to reduce the risk that will be faced by any activities undertaken by the BMT. This research uses an inductive qualitative method. This research let the problems appear to be treated for interpretation. The data are collected by observations, including the descriptions in a detailed context with the transcript of observations, interviews, documents and record analysis results. The analytical technique that used is descriptive analytic. With the results of study that BMT UGT Sidogiri in implementing of Sharia business contracts using the principles of 5C and 1S as follow: 1) Character, 2) Capacity, 3) Capital, 4) Collateral, 5 Condition of Economic and 6) Sharia. The implementation of these principles in the risk of management is used in accordance with the operational standards of the applicable procedures, so to be able to improve the risks that occur and also can help to develop the community's livelihood.]

GLOKALISASI PENDIDIKAN: STUDI ATAS REVITALISASI PEMIKIRAN KI HAJAR DEWANTARA Muzakki, Hawwin
Kodifikasia Vol 14, No 1 (2020)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v14i1.1906

Adanya inferiority complex yang menjangkiti kaum pribumi dan paham koloni dari Belanda pada masa penjajahan, akhirnya ajaran diferensiasi sosial masuk ke masyarakat Indonesia. Belanda dengan sengaja membedakan antara pribumi dan non pribumi, sehingga mencabut akar identitas bangsa. Dalam kondisi tersebut, diperlukan sebuah lembaga pendidikan model baru yang bisa diakses oleh semua orang dengan menggabungkan tradisi luhur dan modernitas. Taman siswa (1922), sebagai jawaban Ki Hajar Dewantara atas lembaga pendidikan yang dimaksud. Penelitian ini merupakan penelitian literatur yang dianalisis dengan menggunakan hermeneutika filosofis. Penelitian ini ingin mengungkap, Pertama, Bagaimana konsep pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara berbasis kearifan lokal? Kedua, Bagaimana konsep pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara berwawasan global? Ketiga, Bagaimana revitalisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang glokalisasi pendidikan? Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk Memberikan gambaran pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang konsep pendidikan yang masih melestarikan tradisi, mengembangkan modernitas, rancang bangun konseptual tersebut sebagai dasar untuk me-revitalisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan di Indonesia. Hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan; Pertama,konsep pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara berbasis kearifan lokal meliputi 3 hal, yaitu: local assets, traditions, values and beliefs. Kedua,konsep pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara berwawasan global melliputi: Bidang ekonomi, bidang sosio-cultural dan bidang akademik. Ketiga,revitalisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang glokalisasi pendidikan, yaitu: revitalisasi aspek global dan revitalisasi aspek lokal dengan perencanaan glokalisasi pendidikan melalui: Komitmen kelembagaan; pembentukan kelompok perencanaan strategis dan komite pengarah, Penilaian kontekstual; Mengembangkan rencana strategis, Validasi; Adopsi dan Perayaan. [During the Dutch colonial period, The Netherlands deliberately distinguishes between natives and non-natives, thereby eliminating national identity. Under these conditions, a new model of educational institution is needed that can be accessed by everyone by combining the noble tradition and modernity. Taman Siswa (1922) is the answer of Ki Hajar Dewantara to the educational institution that intended. This research is a literature research that analyzed by using the philosophical hermeneutics. This research reveal, First, how is the concept of Ki Hajar Dewantara on education thought based on the local wisdom? Second, how is the concept of Ki Hajar Dewantara on the educational of global-minded? Third, how is the revitalization of Ki Hajar Dewantara's thoughts on the education glocalization? The purpose of this study is to provide a description of Ki Hajar Dewantara's thoughts on education glocalization (global, local and revitalizing aspects of his ideas). The results of this study concluded; First, the concept of Ki Hajar Dewantara education thought based on local wisdom includes 3 types, namely: local assets, traditions, values and beliefs. Second, the concept of global education Ki Hajar Dewantara's thinking includes: Economic, socio-cultural and academic. Third, the revitalization of Ki Hajar Dewantara's thoughts on the education glocalization, namely: revitalizing global aspects and revitalizing local aspects with the planning of education glocalization through: Institutional commitment; the formation of a strategic planning group and steering committee, contextual assessment; Develop a strategic plan, Validation; Adoption and Celebration.]

POLITIK HUKUM DISKRESI DI INDONESIA: ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN KEKUASAAN ANTARA PEMERINTAH DAN LEGISLATIF Safudin, Endrik
Kodifikasia Vol 14, No 1 (2020)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v14i1.1993

Diskresi (freies ermessen) merupakan kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri yang dimiliki oleh Pemerintah atau pejabat administrasi negara. Diskresi sebagai sarana untuk mengatasi persoalan-persoalan yang penting, mendesak, muncul secara tiba-tiba, yang pengaturannya memberikan pilihan atau belum ada atau kewenangannya yang tidak jelas atau samar-samar. Pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam menggunakan kekuasaan diskresi harus dapat mempertanggungjawabkannya baik secara hukum maupun moral. Penggunaan diskresi hanya ditujukan demi kepentingan umum. Oleh karena itu, diskresi hadir sebagai alternatif untuk memenuhi kekurangan dan kelemahan implementasi asas legalitas (wetmatigheid van bestuur). Ia sebagai pelengkap terhadap asas legalitas, namun bukan mengesampingkan hukumnya sama sekali. Dengan menggunakan deskriptif-analisis, penelitian ini fokus pada kajian politik hukum diskresi sebagai bentuk pembagian kekuasaan antara pemerintah dan legislatif. Pendekatan politik hukum memudahkan untuk menggali ulang konsep diskresi yang telah ada. Sehingga kajian ini tidak bisa dilepaskan dari penelusuran sejarah tentang konsep diskresi dimasa lalu telah dibuat dan seharusnya dibuat. Hasil penelitian ini menunjukkan tujuan ?mulianya? dilahirkannya konsep diskresi dalam politik hukum di indonesia. Sehingga, penggunaannya harus benar-benar untuk mendukung kesejahteraan dan kepentingan umum. [Discretion (freies ermessen) is a freedom of action on self- initiative which is owned by the Government or state administration officials. Discretion is a tool to overcome the important, urgent and emergent problems, and the arrangement provide choices or the authority is unclear or vague. The government or state administration officials in using discretionary power must be able to take responsibility both legally and morally. The use of discretion is only intended for the public interest. Therefore, discretion exists as an alternative to meet the weaknesses in the implementation of the legality principle (wetmatigheid van bestuur). It was as a complement to the principle of legality, but does not ignore the law itself at all. By using descriptive-analysis, this research focuses on the study of discretionary political law as a form of power sharing between the government and legislative. The political of law approach make it easy to re-explore the existing concept of discretion. So this study cannot be separated with the historical traces about the concept of discretion in the past that have been made. The results of this study indicate the purpose of the "nobility" of the discretion concept in the legal politics in Indonesia. So, its implementation must really support the welfare and the public interest.]

ANALISIS KESETARAAN GENDER PADA PEMBELAJARAN PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK DI SMK PGRI 2 PONOROGO Werdiningsih, Wilis
Kodifikasia Vol 14, No 1 (2020)
Publisher : IAIN PONOROGO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/kodifikasia.v14i1.1915

Kesetaraan dan keadilan gender harus diwujudkan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan pendidikan. Pendidikan responsif gender penting untuk diterapkan di seluruh lembaga pendidikan, sebab baik laki-laki maupun perempuan adalah sama dan berhak untuk memperoleh segala manfaat dalam pendidikan sesuai dengan minat dan bakatnya. SMK PGRI 2 Ponorogo merupakan salah satu sekolah kejuruan di Ponorogo dengan jumlah siswa perempuan yang minoritas.Perempuan sering kali dianggap lebih banyak memiliki kelemahan di dalam kegiatan praktik dibandingkan laki-laki.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesetaraan dan keadilan gender pada pembelajaran program keahlian teknik di SMK PGRI 2 Ponorogo.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Sumber data berasal dari kata-kata, tindakan, sumber tertulis dan foto yang berkaitan dengan proses kegiatan pembelajaran jurusan teknik di SMK PGRI 2 Ponorogo. Hasil menunjukkan bahwa kesetaraan dan keadilan gender di SMK PGRI 2 Ponorogo telah terwujud. Dalam kegiatan pembelajaran, baik siswa perempuan maupun laki-laki, mendapatkan akses yang sama, kesempatan untuk berpartisipasi, memiliki kontrol dan dapat mengambil manfaat secara maksimal.Namun masih terjadi ketidaksetaraan gender, yakni pada kategori pelabelan, subordinasi dan pemiskinan. [Gender equality and justice are must be realized in all aspects of life, including educational activities. Gender responsive education is important to be implemented in all educational institutions, because both men and women are the same and are entitled to get all the benefits in education in accordance with their interests and talents. SMK PGRI 2 Ponorogo is one of the vocational schools in Ponorogo with a number of minority female students. Women are often considered to have more weaknesses in practical activities than men. This study aims to analyze gender equality and justice in learning technical skills programs at SMK PGRI 2 Ponorogo. The approach that used in this research is a qualitative approach with the type of case study. The source of the data comes from words, actions, written sources and photos that are all forms of data relating to the process of learning activities in the engineering department at SMK PGRI 2 Ponorogo. The results show that gender equality and justice in SMK PGRI 2 Ponorogo have been realized. In learning activities, both female and male students get equal access, the opportunity to participate, have control and can take maximum advantage. However, there is still a gender inequality, namely in the categories of labelling, subordination and impoverishment.]

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Dr. Evi Mu'afiah

Contact Email
muafiahevi@gmail.com

Phone
(0352) 481277

Journal Mail Official
-

Editorial Address
LPPM IAIN Ponorogo Jl. Pramuka No.156 Ponorogo

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Dr. Evi Mu'afiah

Contact Email muafiahevi@gmail.com

Phone (0352) 481277

Journal Mail Official -

Editorial Address LPPM IAIN Ponorogo Jl. Pramuka No.156 Ponorogo

Location Unknown, Unknown INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Dr. Evi Mu'afiah

Contact Email
muafiahevi@gmail.com

Phone
(0352) 481277

Journal Mail Official
-

Editorial Address
LPPM IAIN Ponorogo Jl. Pramuka No.156 Ponorogo

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA