Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan)
Jurnal IUS established December 2012, is an institution that focuses on journal development for post graduate students and all law activists in general and specialised topics. Journal IUS publishes three times a year and articles are based on research with specific themes.
Jurnal IUS was founded by a group of young lecturers who had a passion to spread their ideas, thoughts and expertise concerning law. Jurnal IUS focuses on publishing research about law reviews from law students, lecturers and other activists on various topics. As an academic centre, we organize regular discussions around various selected topics twice a month.
Topics of interest:
the battle of legal paradigm
legal pluralism
law and power
Articles
16 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan"
:
16 Documents
clear
<![CDATA[Perbandingan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Pangan Berbahaya Antara Indonesia Dengan Tiongkok ]]>
<![CDATA[Heni Widiyani]]>;
<![CDATA[Kartina Pakpahan]]>;
<![CDATA[Derinie Lim]]>;
<![CDATA[Juliani Chandrago]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ius.v9i2.771
<![CDATA[Mayarakat harus dilindungi dari pangan berbahaya Tujuan Penelitian untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum, penanggulangan tindak pidana pangan berbahaya saat ini. Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan Praktis. Jenis penelitian Yuridis Normatif, Analisis bahan hukum secara kualitatif diuraikan secara deskriptif analitis dan preskriptif. Bentuk perlindungan hukum terhadap tindak pidana peredaran pangan berbahaya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen secara umum dan Undang-Undang Pangan secara khusus. Di Tiongkok diatur dalam peraturan perundang-undangan Keamanan Pangan Republik Rakyat Tiongkok. Administrasi Makanan dan Obat-Obatan Negara China SFDA bertanggung jawab mengawasi dan mengoordinasikan lembaga kesehatan, makanan, dan obat-obatan. Tiap negara perlu memperhatikan sistem perlindungan hukum yang diterapkan dan memberi hukuman yang berat kepada pelaku sehingga memberikan efek jera. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Pangan Berbahaya di Indonesia dilakukan dengan Upaya Pre-Entif, Preventif dan Represif. Ditiongkok menerapkan hukuman pidana penjara dan denda, dan adanya pengawasan oleh SFDA. Diperlukan upaya memberi pemahaman bagaimana pangan yang berbahaya kepada masyarakat agar dapat mengurangi resiko pangan berbahaya.]]>
<![CDATA[Faktor-Faktor Yang Mempersulit Proses Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris ]]>
<![CDATA[Nanda Nadia]]>;
<![CDATA[Rizanizarli Rizanizarli]]>;
<![CDATA[Yanis Rinaldi]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ius.v9i2.786
<![CDATA[Penggunaan media sosial dan situs internet oleh Notaris telah diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) Kode Etik Notaris yang mana membatasi Notaris untuk tidak melakukan publikasi dan promosi diri seperti mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dana tau elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olahraga. Namun dalam praktiknya masih saja ada Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempersulit proses penegakan hukum terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempersulit proses penegakan hukum terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik Notaris adalah rendahnya integritas moral Notaris, kurangnya pengawasan Notaris yang ketat, terbatasnya dana anggaran dan sarana prasarana, terbatasnya kewenangan Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris dan terakhir adalah pasifnya partisipasi masyarakat.]]>
<![CDATA[Antisipasi Indonesia Dalam Pembentukan Kesepakatan Internasional Mengenai Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati di Wilayah Luar Yurisdiksi Nasional ]]>
<![CDATA[Igor Yoso]]>;
<![CDATA[Arie Afriansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ius.v9i2.854
<![CDATA[Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (The 1982 United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS 1982)) belum mengatur mengenai pemanfaatan keanekaragaman hayati di wilayah luar yurisdiksi nasional, tidak boleh ada negara manapun yang melakukan kedaulatannya pada wilayah di luar yurisdiksi nasional yang terdiri dari Laut Bebas dan Kawasan (The Area) sehingga dianggap telah melanggar ketentuan dari UNCLOS. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi para ilmuwan menemukan terdapat potensi-potensi dari keanekaragaman hayati yang bisa dimanfaatkan pada wilayah tersebut. Dengan adanya penemuan potensi tersebut, memicu Indonesia dan negara-negara lainnya untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi keanekaragaman hayati di luar yuridiksinya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian mengupayakan pembentukan pengaturan pemanfaatan keanekaragaman hayati di wilayah yurisdiksi nasional dengan cara mengakomodir pertimbangan negara-negara anggota melalui Intergovernmental Conference on Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction. Pada konferensi ini akan diuraikan draft teks perjanjian hukum internasional yang mengikat secara hukum di bawah UNCLOS yang mengatur khusus mengenai konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati laut di wilayah luar yurisdiksi nasional.]]>
<![CDATA[Problematika Penegakan Hukum Perbuatan Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Terkait Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Yenny Aman Serah]]>;
<![CDATA[Anita Yuliastini]]>;
<![CDATA[Rini Setiawati]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ius.v9i2.878
<![CDATA[Artikel ini mengupas persoalan bagaimana virus corona atau dikenal dengan istilah covid-19 ini berimplikasi terhadap persoalan komunikasi dan informasi, dimana faktanya terdapat beberapa kasus di Kalimantan Barat yang berujung ke ranah hukum karena bersentuhan sebagai perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Realitasnya dibalik pandemi covid-19 terdapat beberapa kasus yang harus ditangani Aparat Kepolisian karena penyebaran informasi tidak benar/hoax terkait covid-19 melalui media sosial yang menimbulkan kepanikan masyarakat. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan terkait pandemi Covid-19 serta upaya apa yang harus dilakukan dalam penanganannya. Melalui penelitian socio-legal dengan pendekatan secara kualitatif, diperoleh hasil penelitian bahwa ketidakjelasan dalam rumusan unsur pasal terkait perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutana dalam rumusan unsur pasal yang dapat dikenakan UU ITE sebagai berita bohong/hoax tersebut adalah unsur merugikan konsumen. Unsur mana tidak ada penjelasan yang tegas apa makna merugikan konsumen akibat berita bohong tersebut, sehingga dapat menimbulkan missintepretasi. Missintepretasi inilah menjadi penyebab kendala dalan penanganan hukumnya, sehingga diperlukan suatu penjelasan yang tegas di dalam perumusan normanya. Rekomendasi dari hasil penelitian ini perlunya perubahan terhadap UU Informasi dan Transaksi Elektronik terkait unsur penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang dapat menimbulkan kerugian konsumen. Terlebih mendasari fakta sosiologis bahwa perbuatan penyebaran berita bohong (hoax) dan menyesatkan semakin marak terjadi di tengah masyarakat, termasuk di tengah marakya pandemi covid-19]]>
<![CDATA[Law Enforcement on Sharia Compliance: a Case Study on The Murabahah Consumptive Financing Agreement of Bank A Syariah ]]>
<![CDATA[Nurjannah S]]>;
<![CDATA[Bambang Setiaji]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ius.v9i2.895
<![CDATA[Sharia compliance is the basic basis for assessing whether Islamic banks have enforced sharia law. Law enforcement by Islamic banking must reach the element that the bank has implemented the rules of muamalah related to the prohibition of usury and dzolim. The factual phenomenon is fraud in the murabahah consumptive financing contract by Bank A Syariah. This is important to study and analyze considering that law enforcement on sharia compliance in bank A Syariah on contract and financing instruments has an impact on customer and public trust. This research uses normative legal research methods, with a critical legal study approach. The results of the study show that law enforcement is not directly proportional to sharia compliance. There is still a “legal trick†(Hilah) in the murabahah consumptive financing contract. Hilah is part of the legalization of taking usury. Bank A Syariah business activities have not been maximally carried out in the real or productive sector. Productive sectors, such as livestock, food crop agriculture, food and beverage processing industry, and others. Second, murabahah consumptive financing still relies on the pattern of consumptive lending in the form of a privileged civil servant decree as collateral. The object of the contract is money, not the real sector, so that the murabahah contract fraud by Sharia bank A also surfaced. The murabahah contract that is carried out between BA customers and Sharia bank A is one of the cases that justifies Islamic banks only have sharia labels, but their implementation has not been sharia.]]>
<![CDATA[Legal Framework for The Establishment of a Local-Owned Banking Enterprise: Study in Batu City ]]>
<![CDATA[Ria Casmi Arrsa]]>;
<![CDATA[Anindita Purnama Ningtyas]]>;
<![CDATA[Fransiska Ayulistya Sutanto]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ius.v9i2.896
<![CDATA[The establishment of a Local-Owned Enterprises (BUMD) operating in the banking sector has a strategic role for the people and the Government of Batu City in order to improve the economic status, public service, and competitiveness in the financial sector, and is an attempt to increase the regionally generated revenue as mandated by Law Number 23 of 2014 and Government Regulation Number 54 Year 2017. However, with the regulatory space and authority it has so far, Batu City Government has not established the BUMD as intended. Moreover, this paper will explain sociological aspect and the choice for politic of law for the Batu City Government in the framework of BUMD establishment in banking sector. Based on these circumstances, this paper uses a normative juridical research method to see regional community needs for banking financial institution owned by the Batu City Government. Based on the provisions of the legislation, the Batu City Government in preparing the process of establishing a BUMD begins with the formation of a BUMD formation team consisting of elements of the relevant Regional Apparatus, and prepare a research of regional needs and the feasibility of business fields in the banking sector to ensure the next step is to prepare and compile Regional Regulations governing the establishment of BUMD and ratification of legal entities by a notary through the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law and Human Rights. According to theory and authoritative regulations, the formation of BUMD may be carried out in the form of a Legal Entity for a Regional Corporation, while the banking enterprise activities may be in the form of People’s Credit Banks (BPR) or Sharia People’s Financing Banks (BPRS).]]>
<![CDATA[Kepastian Hukum Pendaftaran Persekutuan Komanditer Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha Pada Direktorat Administrasi Hukum Umum ]]>
<![CDATA[Anggit Metha Mustika Yon Surya]]>;
<![CDATA[Herman Suryokumoro]]>;
<![CDATA[Riana Susmayanti]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ius.v9i2.897
<![CDATA[Penerapan e-government di Indonesia juga berdampak pada sistem perizinаn, pendaftaran maupun pembubaran suatu Badan Usaha di Indonesiа pun menjаdi berubаh yаng mаnа perubаhаn tersebut sаlаh sаtunyа mengenаi pendаftаrаn CV di Indonesiа. Perubаhаn yаng dimаksud adalah mekаnisme dаri Sistem Ðdministrаsi Bаdаn Usаhа dalam Ditjen Adminstrasi Hukum Umum dаlаm melаyаni pendаftаrаn badan Usaha salah satunya adalah CV di Indonesiа yаng mаnа melаlui Sistem Ðdministrаsi Bаdаn Usаhа sesuai dengan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Artikel ini bertujuan untuk mengаnаlisis kedudukаn Perаturаn Menteri Hukum dаn Hаk Ðzаsi Mаnusiа Nomor 17 Tаhun 2018 tentаng Pendаftаrаn Persekutuаn Komаnditer, Persekutuаn Firma, dаn Persekutuаn Perdаtа terhаdаp Kitаb Undаng-Undаng Hukum Dаgаng sesuаi dengаn hierаrki Peraturan Perundаng-Undаngаn di Indonesiа , аkibаt hukum bаgi pendаftаr аtаu pemilik Persekutuan Komanditer yаng tidаk mendаftаrkаn Persekutuan Komanditer nyа pаdа Sistem Ðdministrаsi Bаdаn Usаhа dаlаm jаngkа wаktu yаng telаh ditentukаn. Serta kepastian hukum pendaftaran Persekutuan Komanditer Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Artikel ini termasuk penelitian hukum normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan Dan Pendekatan Konseptual serta menggunakanTeknik Analisis Data Dengan Logika Deduktif. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa ketentuan didalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 bertentangan dengan ketentuan didalam KUHD, menimbulkan beberapa akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak mendaftarkan Persekutuan Komanditernya pada Sistem Administrsi Badan Usaha, serta adanya keterkaitan antara Pendaftaran dalam Sistem Administrasi Badan Usaha dan UUITE yaitu adanya pengakuan secara tegas didalam UUITE terutama mengenai adanya tanda tangan elektronik didalam Surat Keterangan Terdaftar.]]>
<![CDATA[Kewenangan Pemerintah Daerah Mengenai Pelestarian Lahan Pertanian Padi Pandanwangi Cianjur Sebagai Bagian Dari Indikasi Geografis ]]>
<![CDATA[Koerniatmanto Soetoprawiro]]>;
<![CDATA[M. Rendi Aridhayandi]]>;
<![CDATA[Dedi Mulyadi]]>;
<![CDATA[Aji Mulyana]]>;
<![CDATA[Muhamad Fahreza Ramdhi]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ius.v9i2.900
<![CDATA[Padi/Beras Pandanwangi Cianjur merupakan produk unggulan di Kabupaten Cianjur yang terdaftar sebagai Indikasi Geografis yang hanya dapat ditanam di 7 kecamatan saja di Kabupaten Cianjur, yang keberadaannya perlu dilindungi. Namun dalam perkembangannya keberadaan lahan budidaya Padi Pandanwangi Cianjur terus berkurang. Dengan adanya peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan proses pembangunan atau kegiatan non pertanian di Kabupaten Cianjur semakin cepat, mengakibatkan proses alih fungsi lahan sawah dan pertanian menjadi non pertanian semakin sering terjadi dan tak terkendali. Hal tersebut dapat mengacam keberadaan lahan pertanian produktif, khususnya lahan pertanian Padi Pandanwangi Cianjur. Dengan adanya permasalahan tersebut, dapat berdampak pada terancamnya keberadaan lahan sawah yang berpotensi sebagai lahan budidaya Padi Pandanwangi Cianjur. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, kemudian dikaji dengan teori-teori hukum, serta dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Upaya yang dilakukan untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian Padi Pandanwangi tersebut yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pelestarian dan Perlindungan Padi Pandanwangi Cianjur dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, namun pada kenyataannya upaya tersebut masih belum terealisasi dengan baik.]]>
<![CDATA[Restorative Justice as an Alternative for The Settlement of Corruption Crimes That Adverse State Finances in The Perspective of The Purpose of Conviction ]]>
<![CDATA[Sahuri Lasmadi]]>;
<![CDATA[Elly Sudarti]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ius.v9i2.904
<![CDATA[This research was motivated by the rampant corruption crimes committed by state officials. The problem is that the restoration of the state’s financial losses due to the corruption crimes with the current system has not met a profitable solution. This research was doctrinal with a normative legal research method, which was a legal research method based on the statutory and conceptual approaches using analytical descriptive analysis. Settlement of corruption crimes concerning state financial losses is currently carried out through a criminal justice system that priorities a retributive justice approach so that it does not achieve the objective of punishment of un optimal returns to state financial losses. Therefore, a new settlement concept is needed. The concept of restorative justice focuses more on the settlement of criminal cases by emphasizing restoration to its original state, not retaliation. Restorative justice also fulfills the value of justice and legal benefits in order to meet the value of legal certainty. In the future, it is necessary to formulate specific regulations regarding the concept of restorative justice in resolving corruption crimes concerning losses on state finances.]]>
<![CDATA[Kemunduran Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara ]]>
<![CDATA[Lelisari Lelisari]]>;
<![CDATA[Hamdi Hamdi]]>;
<![CDATA[Imawanto Imawanto]]>
<![CDATA[ Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 2: August 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ius.v9i2.907
<![CDATA[Revisi atas Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara hasil pembahasan Panitia Kerja telah merombak 143 pasal dari total 217 pasal, artinya ada 82% pasal diubah pada Undang-Undang No 4 Tahun 2009. Undang-undang ini tidak partisipatif dan tidak transparan, sehingga kurang berpihak terhadap penerapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini betujuan untuk menganalisis serta mengkaji kemunduran pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dalam sektor pertambangan mineral dan batubara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa Undang-Undang No 3 Tahun 2020 mengalami kemunduran pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan dalam sektor pertambangan mineral dan batubara yaitu: adanya penambahan izin penambangan yaitu Surat Izin Penambangan Batuan, dimana Izin ini akan membuka ruang baru dalam pengelolaan pertambangan, memuat ketentuan baru yang membahayakan ruang hidup masyarakat sebab semua aktivitas mulai dari penyelidikan hingga pertambangan masuk dalam ruang hidup masyarakat, hanya melakukan pengawasan terhadap aspek keselamatan pertambangan saja menghapus aspek dari kesehatan kerja pertambangan, membuka jalan untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menolak keberadaan tambang di wilayahnya.]]>
