Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Devi Andani; Wiwin Budi Pratiwi
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 28 No. 3: SEPTEMBER 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol28.iss3.art9

Abstract

This study aims to determine firstly, the application of simple evidenciary in the application for Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU) and secondly, the comparison of the concept of simple evidenciary in PKPU. The research method used is normative legal research, data is collected by means of literature studies and documents written descriptively and analyzed qualitatively. The results of this study show that first, simple evidenciary provision in Article 8 paragraph (4) in conjunction with Article 2 paragraph (1) of the Bankruptcy Law and PKPU, regulates that simple evidenciary applies to applications for bankruptcy statements. Whereas in the PKPU petition, in fact the Bankruptcy Law and PKPU do not require the application of simple evidenciary which states that the petition for a declaration of bankruptcy must be granted if there are facts or circumstances that are simply proven that the requirements for bankruptcy are declared. Second, although the Bankruptcy Law and PKPU do not regulate the principle of simple proof that can be applied in a PKPU application, judges can apply the simple evidenciary principle by taking into account the principles of simple, fast, and low-cost justice and the objectives of the Bankruptcy Law and PKPU can be achieved.
DIVIDEN PERSEROAN TERBATAS YANG TIDAK DIBAGIKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM SEBAGAI UTANG DALAM KEPAILITAN Devi Andani
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2021): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.548 KB) | DOI: 10.24246/jrh.2021.v6.i1.p53-70

Abstract

Abstrak Tulisan ini ingin membahas dividen perseroan terbatas yang tidak dibagikan kepada pemegang saham sebagai utang dalam kepailitan. Persoalannya berkenaan dengan apakah dividen perseroan terbatas yang tidak dibagikan kepada pemegang saham sebagai utang dalam kepailitan, serta akibat hukum dividen perseroan terbatas yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam kepailitan. Hasil studi menunjukkan bahwa dividen perseroan terbatas yang belum dibagikan kepada pemegang saham dapat dianggap sebagai utang perseroan, yang mana utang tersebut dapat ditagihkan ke perseroan. Akibatnya adalah perseroan yang belum membagikan dividen kepada para pemegang saham dapat dipailitkan oleh pemegang saham dengan berlandaskan pada dividen yang dianggap sebagai utang.
Release and Discharge Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pribadi Pemegang Saham Utang BLBI Devi Andani
Lex Renaissance Vol 3 No 1 (2018): JANUARI 2018
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JLR.vol3.iss1.art1

Abstract

This study aimed to identify the legal strength and legal consequences of release and discharge in MSAA and MRNIA as a form of personal responsibility of Bank Indonesia Liquidity Assistance (BLBI) debt shareholders. This qualitative research followed the typology of normative legal research. The study used a conceptual approach by examining the concept of MSAA and MRNIA agreements in which a Release and Discharge clause was found. The research data was collected by means of library research and documents. All the data obtained was then evaluated using the theory of Piercing the Corporate Veil, written descriptively, and analyzed qualitatively. The results showed that formally the Release and Discharge clause in MSAA and MRNIA had the legal strength though not materially. Then the legal consequences of Release and Discharge in MSAA and MRNIA for shareholders towards BLBI debt could be personally accounted for.Keywords: Release and discharge; MSAA and MRNIA; personal responsibility of shareholders; BLBIStudi ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum serta akibat hukum release and discharge dalam MSAA dan MRNIA sebagai bentuk tanggung jawab pribadi pemegang saham utang BLBI. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan mengikuti tipologi penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, yaitu dengan cara mengkaji konsep perjanjian MSAA dan MRNIA yang di dalamnya terdapat klausula Release and Discharge. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan dokumen. Kemudian seluruh data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen tersebut direlevansikan dengan teori Piercing the Corporate Veil serta dituliskan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa secara formal klausula Release and Discharge dalam MSAA dan MRNIA memiliki kekuatan hukum, namun secara material tidak. Kemudian akibat hukum Release and Discharge dalam MSAA dan MRNIA bagi pemegang saham dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi terhadap utang BLBIKata-kata Kunci:   Release and discharge; MSAA dan MRNIA; tanggung jawab pribadi pemegang saham; BLBI
Tinjauan Hukum Investasi Dampak Judicial Review Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Devi Andani
Nurani Hukum Vol. 2 No. 2 Desember 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/nhk.v2i2.8431

Abstract

Studi ini menekankan pada tinjauan hukum investasi dampak judicial review Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan mengikuti tipologi penelitian hukum normatif, data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan dokumen, direlevansikan dengan teori yang berkaitan serta dituliskan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan Negara memberikan fasilitas bagi investor asing, yaitu mengenai hak atas tanah. Untuk HGU diberikan maksimal jangka waktu 95 tahun, HGB 80 tahun, dan hak pakai diberikan waktu 70 tahun serta dapat diperpanjang dimuka. Ketentuan tersebut tentu memberikan dampak positif bagi iklim investasi di Indonesia untuk menarik minat investor asing dalam menanamkan modalnya. Namun di sisi lain, ketetntuan UUPM tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ketentuan UUPM tersebut dinilai melanggar Pasal 33 UUD 1945 sehingga melalui judicial review Mahkamah Konstitusi membatalkan ketentuan tersebut. Melalui judicial review tersebut dinilai merupakan sebuah kemunduran ketentuan investasi di Indonesia. Hak atas tanah merupakan suatu yang penting bagi investor asing, maka dari itu pembatalan atas UUPM tersebut merupakan suatu hal yang tidak dapat menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan begitu maka uapay Indonesia untuk membangun perekonomian dinilai tidak dapat tercapai. Hal itu juga mengindikasikan kepastian hukum di Indonesia juga susah didapat dengan ketentuan perundang-undangan yang cepat berubah atau dapat dibatalkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi melalui judicial review.
KEKUATAN HUKUM BATIKMARK SEBAGAI SARANA PERLINDUNGAN PRODUK BATIK DI INDONESIA Devi Andani
Jurnal Justiciabelen Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (507.568 KB) | DOI: 10.30587/justiciabelen.v1i1.483

Abstract

This study aims to find out how legal force and consequence of batikmark as protection of batik products in Indonesia. The problem raised is: How legal force of batikmark as protection of batik products in Indonesia?; and Howconsequence of batikmark as protection of batik products in Indonesia? This study includes qualitative research with normative legal research typology. Research data was collected throught literature study, documents, and interviews. Then all data collectedwritten descriptively and analyzed qualitatively.The results of this study show that batikmark as protection of batik products in Indonesia have legal force like constitution. But, batikmark implemented for batik entrepreneurs in Indonesia not effective yet. Proven by the small number of batikmark certificates given by Balai Kerajinan dan Batik until September 2012. Furthermore, whwn viewed from batik entrepreneurs, batikmark implemented not effective yet because no sanctions have been imposed if batik entrepreneurs have not implemented batikmark. Consequence of batikmark there are legal of implemented batikmark is batik products are given quality assurance, throuhgt batikmark can increase consumer trust because batik quality has certain criteria; and batikmark as a differentiator between Indonesian batik or foreign batik. This study recommends the improvement and renewal rule of law of batikmark; socializayion and introduction to batikmark forbatik entrepreneurs in Indonesia.
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dengan Sistem Outsourcing Di Indonesia Wiwin Budi Pratiwi; Devi Andani
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 29 No. 3: SEPTEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol29.iss3.art9

Abstract

The problem brought up in this research is the implementation of legal protection for outsourcing workers is still minimal, especially with the enactment of Law Number 11 of 2020 on Job Creation, which is considered to be increasingly legalizing outsourcing. The purpose of this research is to analyze the legal protection for outsourced workers in Indonesia. This is a normative juridical research which utilises statutory and conceptual approaches. The source of the research is secondary data in which the analysis was carried out in a qualitative descriptive manner. The results of the study conclude that legal protection for outsourced workers in Indonesia is regulated in Law Number 11 of 2020 on Job Creation. Law Number 11 of 2020 on Job Creation removes the provisions of Article 64 and Article 65 of Law Number 13 of 2003 on Manpower. Article 66 of the Job Creation Law does not include restrictions on jobs that are prohibited from being carried out by outsourced workers, whereas in Article 65 paragraph (2) of the Manpower Law previously it was regulated regarding jobs that could be handed over to other companies. Other provisions allow no time limit for workers which allows workers to be outsourced indefinitely or even for life. The provisions in the Employment Creation Law that protect the rights of outsourced workers are still regulated in Article 66 paragraph (5) of the Job Creation Law related to wages, welfare, working conditions, disputes that arise are the responsibility of the outsourcing company. Key Words: Outsourcing; legal protection; labor AbstrakPermasalahan dalam penelitian ini adalah masih minimnya implementasi perlindungan hukum bagi tenaga kerja outsourcing terlebih dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dianggap semakin melegalkan outsourcing. Tujuan penelitian untuk menganalisis perlindungan hukum bagi tenaga kerja outsourcing di Indonesia. Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi tenaga kerja outsourcing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menghapus ketentuan Pasal 64 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 66 UU Cipta Kerja tidak dicantumkan mengenai batasan pekerjaan yang dilarang dilaksanakan oleh pekerja outsourcing, padahal dalam Pasal 65 ayat (2) UU Ketenagakerjaan sebelumnya diatur mengenai pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain. Ketentuan lain memungkinkan tidak ada batas waktu bagi pekerja yang memungkinkan pekerja dapat di outsourcing tanpa batas waktu bahkan bisa seumur hidup. Ketentuan dalam UU Cipta Kerja perlindungan hak bagi pekerja outsourcing tetap ada yang diatur dalam Pasal 66 ayat (5) UU Cipta Kerja terkait dengan upah, kesejahteraan, syarat-syarat kerja, perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan outsourcing. Kata-kata Kunci: Outsourcing; perlindungan hukum; tenaga kerja
Bahaya Apatisme Pemuda terhadap Kehidupan Bernegara: Edukasi Partisipasi Politik Karang Taruna Ira Kusuma Yogyakarta Murti Ayu Hapsari; Sri Handayani Retna Wardhani; Nita Ariyani; Devi Andani
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Vol. 2 No. 2 Juli 2022
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v2i2.15180

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah mensosialisasikan secara tertulis tentang partisipasi politik terhadap pemuda yang merupakan hal yang layaknya dilakukan secara berkelanjutan. Negara demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi warga negara, khususnya pemuda yang berkualitas untuk bisa tetap melanjutkan eksistensinya. Tim Pengabdi Fakultas Hukum Universitas Janabadra berusaha untuk menanamkan pengetahuan tentang pentingnya partisipasi politik serta bahayanya sikap apatis terhadap kebijakan pemerintah. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta meningkatkan kesadaran Pemuda Karang Taruna Ira Kusuma di Yogyakarta terkait dengan pendidikan politik, sedangkan tujuan penulisan adalah untuk mempublikasikan lebih lanjut mengenai kegiatan tersebut. Metode pelaksanaan terdiri dari dua tahap yaitu tahap persiapan serta tahap pelaksanaan sosialisasi. Keseluruhan rangkaian berjalan dengan baik dengan meningkatnya pemahaman pemuda Karang Taruna Ira Kusuma terkait pentingnya partisipasi politik. The purpose of this paper is to socialize in writing about political participation in youth which is something that should be done on an ongoing basis. A healthy democracy requires the participation of citizens, especially qualified youth to be able to continue their existence. Janabadra University's Faculty of Law Service Team seeks to instill knowledge about the importance of political participation as well as the dangers of apathy towards government policies. This socialization aims to provide understanding and increase awareness of the Karang Taruna Ira Kusuma Youth in Yogyakarta related to political education, while the purpose of writing is to publish more about the activity. The implementation method consists of two stages, namely the preparatory stage and the socialization implementation stage. The whole series went well with the increasing understanding of “Karang Taruna” youth Ira Kusuma regarding the importance of political participation.
Pembayaran Fee Kurator dalam Hal Putusan Pernyataan Pailit Dibatalkan Oleh Mahkamah Agung Devi Andani
Kertha Patrika Vol 44 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2022.v44.i02.p.07

Abstract

This study aims to determine the payment of the curator's fee in the event that the decision of the bankruptcy statement is canceled by the Supreme Court so that it can examine and find out how the payment of the curator's fee in the event that the decision of the bankruptcy statement is annulled by the Supreme Court, as well as to examine and find out the legal consequences of the curator's actions in the event that the decision of the bankruptcy statement is canceled. by the Supreme Court. This research is a type of qualitative research by following the typology of normative legal research. Research data were collected by means of literature and document studies. The data that has been collected will be identified and compiled systematically, both data obtained from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Then all the data obtained from the literature study and document study are relevant to the related theory and written descriptively and analyzed qualitatively. The results of this study show that: first, based on the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (Permenkumham) Number 18 of 2021 concerning Guidelines for Service Fees for Curators and Management in Article 3 paragraph (1) letter c, payment of the curator fee in the case of a statement decision bankruptcy is canceled by the Supreme Court either at the level of cassation or review, then the amount of service fees is charged to the applicant for the declaration of bankruptcy or the applicant and debtor, the amount of which is determined by the Panel of Judges. Second, the decision to declare bankruptcy was canceled by the Supreme Court either at the level of cassation or review, then the legal consequences that occur are in accordance with the provisions of Article 72 of the Bankruptcy Law and PKPU, namely the curator is responsible for errors or omissions in carrying out management and/or settlement tasks. cause loss to the bankruptcy estate. The legal consequence is the responsibility of the curator after the decision of the Supreme Court that annuls the bankruptcy decision, namely all legal actions that have been carried out by the curator in managing and settling the bankruptcy estate cannot be restored to their original state and are binding forever.
Pentingnya Memahami Arisan Online dalam Perspektif Hukum Perjanjian Bagi Karang Taruna Unit Pedukuhan Kalipucang Yogyakarta Devi Andani; Nita Ariyani; Murti Ayu Hapsari
DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora Vol. 3 No. 1 Januari 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jds.v2i1.16258

Abstract

Arisan yang dulunya hanya bisa dilakukan secara langsung atau tatap muka, arisan kini mulai berkembang menjadi arisan online atau arisan yang bisa dilakukan dengan cara berjauhan dan tidak bertatap muka seiring kemudahan dengan hadirnya teknologi bernama media sosial. Transaksi pembayaran uang arisan dapat dilakukan melalui Anjungan Tunai Mandiri atau e-commerce. Pelaksanaan undian arisan dilakukan menggunakan sarana media elektronik, arisan online sebagai bentuk perkembangan teknologi yang pada dasarnya membutuhkan suatu perjanjian. Tujuan kegiatan ini adalah agar anggota Karang Taruna Unit Pedukuhan Kalipucang Yogyakarta dapat memahami syarat sah perjanjian dalam arisan online sehingga tidak merugikan anggota arisan online. Metode pelaksanaan terdiri dari dua tahap yaitu tahap persiapan serta tahap pelaksanaan sosialisasi. Keseluruhan rangkaian berjalan dengan baik dengan meningkatnya pemahaman pemuda Karang Taruna Ira Kusuma terkait pentingnya memahami arisan online dalam perspektif perjanjian. Perjanjian lisan yang dilakukan di arisan online merupakan salah satu jenis perjanjian innominaat atau perjanjian tidak bernama yang belum ada keterangannya disebutkan didalam perundang-undangan yang berlaku, dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak dan ketika melihat kepada syarat sah dari perjanjian maka perjanjian lisan yang ada di arisan online tersebut merupakan perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, seperti apa yang disebutkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa sahnya perjanjian tidak harus tertulis. Maka dari itu, Perjanjian lisan dalam arisan online disebut sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian serta unsur unsur yang telah disebutkan diatas. Perjanjian dalam arisan online sah dan mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya. Hal ini didasarkan oleh Asas kebebasan berkontrak. Bahwasannya kontrak dibuat boleh dengan bagaimanapun bentuknya, mau tertulis dan tida tertulis. Sepanjang kedua pihak yang membuat perjanjian sama-sama sepakat dan isi dari perjanjian yang akan dibuat tidak sama sekali bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku di masyarakat. In the past, gatherings that used to be done in person or face-to-face, are now starting to develop into online gatherings or social gatherings that can be done far apart and not face to face along with the ease with the presence of technology called social media. Social gathering payment transactions can be made through Automated Teller Machines or e-commerce. The implementation of the social gathering draw is carried out using electronic media facilities, online social gathering as a form of technological development which basically requires an agreement. The purpose of this activity is so that members of the Karang Taruna Unit of the Kalipucang Village of Yogyakarta can understand the legal terms of the agreement in the online arisan so as not to harm the online arisan members. The implementation method consists of two stages, namely the preparation stage and the socialization implementation stage. The whole series went well with the increasing understanding of the youth of Karang Taruna Ira Kusuma regarding the importance of understanding online social gathering in an agreement perspective. An oral agreement made at online arisan is one type of innominate agreement or an anonymous agreement whose explanation has not been stated in the applicable legislation, based on the principle of freedom of contract and when looking at the legal terms of the agreement, the oral agreement in the online arisan The agreement is a legal agreement and has legal force, as stated in Article 1320 of the Civil Code that the validity of the agreement does not have to be in writing. Therefore, an oral agreement in an online social gathering is said to be valid if it has fulfilled the legal requirements of the agreement and the elements mentioned above. The agreement in the online social gathering is legal and binding for both parties who make it. This is based on the principle of freedom of contract. That a contract may be made in any form, whether it is written or unwritten. As long as the two parties who make the agreement both agree and the contents of the agreement to be made are not at all contrary to the laws and laws that apply in society.
Pemberdayaan Karang Taruna Unit Padukuhan Kalipucang dalam Pemenuhan Hak Kesehatan Remaja Melalui Posyandu Remaja Nita Ariyani; Devi Andani; Murti Ayu Hapsari; Sri Handayani Retna Wardani; Dwi Oktafia Ariyanti; Muhammad Ramadhan
Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma
Publisher : LPPM Universitas Jenderal Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26874/jakw.v4i1.287

Abstract

Karang Taruna Unit Padukuhan Kalipucang telah membentuk Posyandu Remaja dengan nama Posyandu Remaja Abhisar Sahi sejak tahun 2019 namun belum efektif dijalankan bahkan pernah vakum pada masa pandemi Covid 19. Pembentukan Posyandu remaja pada awalnya dilatarbelakangi beberapa permasalahan remaja terutama angka pernikahan usia dini yang cukup tinggi semenjak tahun 2016 hingga sekarang, tingginya penyalahgunaan obat-obatan psikotropika di kalangan remaja, dan kesadaran para pemuda pemudi untuk mendapatkan alternatif layanan kesehatan dengan tujuan mencegah dan mendeteksi secara dini Penyakit Tidak Menular (PTM). Permasalahan yang dihadapi Karang Taruna Unit Padukuhan Kalipucang dianalisis oleh tim pengabdi dalam menjalankan Posyandu Remaja antara lain permasalahan pelayanan kesehatan yang belum memenuhi standar nasional, kualitas sumber daya manusia yang terbatas, dan kurangnya edukasi kesehatan serta fasilitasi konseling kesehatan. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa penyuluhan, pendampingan dan diskusi kelompok terpumpun. Solusi dari pengefektifan Posyandu remaja melalui kalibrasi ulang alat kesehatan Posyandu Remaja berdasarkan standar alat kesehatan posyandu yang laik, perlunya fasilitas pelatihan kesehatan remaja dan bimbingan konseling kesehatan pada posyandu remaja, serta edukasi hak kesehatan remaja.