<![CDATA[Abstrak Kematian tidak wajar merupakan salah satu perkara tindak pidana yang harus diselesaikan demi penegakan hukum. Penyelesaian perkara tindak pidana kematian tidak wajar perlu adanya otopsi untuk mengungkap penyebab kematian dan menentukan pelaku pembunuhan tersebut. Namun, pelaksanaan otopsi tersebut seringkali terkendala dengan kurangnya informasi mengenai penyebab, cara dan mekanisme kematian tersebut dengan cara wajar atau tidak wajar. Penyebab kurangnya informasi tentang penyebab, cara dan mekanisme kematian yang tidak wajar tersebut seringkali disebabkan karena pihak keluarga yang menolak dan menentang dengan adanya otopsi tersebut, sehingga banyak kasus kematian yang tidak wajar tidak terungkap. Tindakan keluarga yang menolak untuk diotopsi pada kematian yang tidak wajar membuat pelaku pembunuhan masih bebas berkeliaran di luar dan sangat membahayakan bagi masyarakat maupun negara. Maka dari itu perlu telaah khusus dalam penegakan Pasal 222 KUHP juncto Pasal 216 KUHP bagi keluarga korban yang menolak untuk diotopsi di Polrestabes Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan Pasal 222 KUHP juncto Pasal 216 KUHP bagi keluarga korban yang menolak untuk diotopsi di Polrestabes Surabaya serta hambatan dan solusi dalam proses pelaksanaan otopsi di Polrestabes Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan kualitatif menggunakan sumber data primer dalam memperoleh informasi serta data penelitian perolehan data menggunakan metode observasi dan wawancara kepada informan penegak hukum dan keluarga korban. Data kemudian direduksi dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Proses acara pidana Pasal 222 juncto Pasal 216 KUHP belum ditegakkan dengan sempurna. Penegakan Pasal menjadi alternatif terakhir ketika ada penyesuaian kasus dengan cara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa pasal pada KUHP menurut teori efektifitas hukum adalah fleksibel dan dapat menyesuaikan aktifitas globalisasi lainnya. Hambatan dalam proses pelaksanaan otopsi di Polrestabes Surabaya yang ditolak oleh keluarga korban karena takut jenazah dimutulasi, menghabiskan waktu dan uang, belum paham otopsi, menghormati tubuh jenazah, kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang forensik, adat dan budaya yang menentang otopsi dan sarana prasarana yang masih kurang dan mendukung. Tindakan dari pihak kepolisian dalam penegakan penegakan Pasal 222 KUHP juncto Pasal 216 KUHP bagi keluarga korban yang menolak untuk diotopsi di Polrestabes Surabaya yang sering kali dilakukan adalah dengan menyatakan bahwa pihak kepolisian tidak bertanggungjawab atas apa yang terjadi di kemudian hari karena keluarga korban menolak jenazah untuk diotopsi dengan cara menggunakan surat pernyataan tertulis yang harus disetujui oleh keluarga korban pada kematian yang tidak wajar. Kata Kunci: otopsi, kematian tidak wajar, penolakan keluarga, KUHP. Abstract Unfair death is one of the criminal offenses that must be solved for law enforcement. The settlement of a criminal case of unnatural death requires an autopsy to uncover the cause of death and determine the perpetrator of the murder. However, the implementation of such autopsies is often constrained by a lack of information about the causes, mechanisms and mechanisms of death in a reasonable or unnatural way. The cause of the lack of information about the causes, mechanisms and mechanisms of unfair deaths is often caused by the family who refuse and oppose the existence of the autopsy, so that many cases of unnatural deaths are not revealed. Family action that refuses to be autopsied on an unnatural death makes the perpetrators of murder still free to roam outside and very dangerous for society and country. Therefore, special study in enforcing Act 222 juncto Act 216 of the KUHP for families of victims who refuse to be autopsied at Polrestabes Surabaya. The study entitled the enforcement of Act 222 juncto Act 216 of the KUHP for families refusing to be autopsied at unfair deaths aims to know how the enforcement of Act 222 juncto Act 216 of the KUHP for families of victims who refused to be autopsied at Polrestabes Surabaya as well as any obstacles and solutions in the process of carrying out an autopsy at Polrestabes Surabaya. This study uses a qualitative approach and includes a type of sociological juridical research. Qualitative approach uses primary data source in obtaining information and data of data acquisition research using observation method and interview to law enforcement informant and victims family. The data are then reduced and analyzed descriptively qualitatively. The process of criminal procedure Act 222 juncto Act 216 KUHP can not be established perfectly. Enforcement of Article becomes the last alternative when there is adjustment of case by way of kinship. This shows that the Act on KUHP according to the theory of legal effectiveness is flexibility and can adjust other globalization activities. Obstacles in the autopsy process in Polrestabes Surabaya rejected by the families of the victims for fear of bodies being mutilated, spending time and money, not understanding autopsies, respecting bodies, lack of human resources expert in forensics, customs and cultures that oppose autopsy and infrastructure which is still lacking and supportive. The action of the police in enforcing the enforcement of Act 222 juncto Article 216 KUHP for the families of victims who refused to be autopsied in Surabaya Polrestabes which often done is to state that the police are not responsible for what happened in the future because the families of the victims refused the body to be autopsied with how to use a written statement to be approved by the victims family on an unfair death. Keywords: autopsy, unfair death, family refuses, KUHP.]]>
