Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

AKSES MENDAPATKAN KEADILAN (ACCESS TO JUSTICE) DALAM KONSTITUSI INDONESIA Julaiddin, Julaiddin
UNES Law Review Vol 2 No 2 (2019): UNES LAW REVIEW (Desember 2019)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v2i2.68

Abstract

Melalui hukum, negara memberikan fasilitas untuk beraktifitas secara benar. Hukum harus menjamin terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengukuhan Indonesia menjadi negara hukum pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 mutatis-mutandis negara (Pemerintah) bertanggung-jawab untuk menjamin setiap warganya diberlakukan sama dimata hukum (justice for all), serta pula adanya jaminan setiap warga negara untuk mendapatkan akses kepada keadilan (access to justice), yang menjadi amanat konstitusi. Penelitian ini difokuskan pada konsep akses (justice) mendapatkan keadilan dalam konstitusi indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, analisis yang digunakan diskriptif kualitatif dengan sumber data sekunder. Kesimpulan yang didapat, Aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim sebagai lembaga yang fungsinya berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan harus dapat mewujudkan negara hukum Indonesia melalui proses hukum yang adil, sebagai suatu kenyataan, dan bukan penegak hukum yang menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang yang bertentangan dengan UUD 1945.
KEBIJAKAN HUKUM DI TENGAH PENANGANAN WABAH CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) Julaiddin, Julaiddin; Sari, Henny Puspita
UNES Law Review Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v2i4.123

Abstract

The handling of Covid-19 nationally is a unified action born of a comprehensive strategic policy. This policy should address the current state and anticipate its impact later. The efforts currently undertaken by the Government are: social distancing/physical distancing policy, protection for healthcare workers as the front guard, social restrictions on large-scale, government transparency in the handling of Covid-19 pandemic, the validity of the test result data. For the treatment of this Covid-19 outbreak, law enforcement became one of the steps chosen by the government. The police officers are tasked with dissolving crowds, dealing with a liar or hoax, as well as a hoarders of staple material. In addition the police have also prepared a criminal threat for the violating community, the sanctions are in the information on the number of police in Mak/2/III/2020 regarding compliance with government policy in handling the spread of Corona Virus (Covid-19) and other forms of infringement or crime that may occur during PSBB in Kapolri Telegram mail number ST/1098/IV.
CITIZEN LAWSUIT (GUGATAN WARGA NEGARA) TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA DALAM MENCARI KEADILAN Julaiddin, Julaiddin; Sari, Henny Puspita
UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Maret 2019)
Publisher : Master of Law Program, Faculty of Law, LPPM Ekasakti University Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v3i1.89

Abstract

To fight for human interests in seeking justice, environmental law provides a route toresolve problems that harmonize the economic and social interests of Citizen Lawsuit.Citizen Lawsuit is essentially a mechanism for citizens to sue state officials liable fornegligence in fulfilling the rights of citizens. Therefore, on the basis of his negligence, inthe petitum of the lawsuit, the state was punished for issuing a regulation (regeling) so thatthe negligence did not occur again in the future.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG STUDI ATAS KELEMBAGAAN, RUANG LINGKUP SERTA KEBIJAKAN Laode, Julaiddin; Laode, J. Sam. Miekhel
Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian Vol. 1 No. 1 (2020): (EJPP) Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (November 2020)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v1i1.171

Abstract

Pada tingkat dunia, perdagangan orang terkait erat dengan kriminalitas transnasional dan dinyatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia serta merendahkan martabat bangsa dan negara serta merupakan kejahatan kemanusiaan karena memperlakukan orang sebagai komoditi yang dapat dibeli, dijual, dikirim dan dijual kembali. Faktor lain juga yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang adalah faktor pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki sehingga menyebabkan perempuan terjebak dalam perdagangan orang. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang mulai berkembang sebagai suatu upaya untuk memberikan perlindungan oleh karena perempuan dan/atau anak banyak menjadi korban ketidakadilan, kekerasan dan lain sebagainya. Upaya demikian tumbuh dari kesadaran bahwa selama ini kehidupan perempuan/anak kurang mendapatkan perhatian karena alasan budaya, agama, ekonomi, sosial dan hukum dalam masyarakat seperti menguatnya pola pikir bahwa perempuan merupakan makhluk lemah yang harus dilindungi oleh laki-laki.
PENEGAKAN HUKUM YANG TIDAK BERSESUAIAN DENGAN KETENTUAN HUKUM PIDANA DALAM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN YANG MENYEBABKAN TIMBULNYA KORBAN (Dalam Kajian Ilmu Viktimologi) Julaiddin, Julaiddin
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018)
Publisher : Master of Law Program, Faculty of Law, LPPM Ekasakti University Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the law has been discussed about the investigation of Law No. 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code (KUHAP) as the basis of the footing process at the level of investigation. For that, a truly real process is needed to find errors that may not cause the mistrust caused by the process. Thus the legal process can be upgraded to an investigation to determine the primary and can be found by the real culprit.