Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

IDENTIFICATION OF CHILDREN'S PERSONALITY PERFORMING CRIMINAL ACTIONS AS A BASIS FOR COMPLETION OF CRIMINAL ACTS DONE BY CHILDREN Dinata, Richie Viata; ., Fitriati; Rosmelly, Wirna
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (July 2020)
Publisher : Master of Law Program, Faculty of Law, LPPM Ekasakti University Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i2.157

Abstract

At the Pariaman District Police Criminal Investigation Unit there are many criminal cases involving minors as perpetrators of criminal investigations. Therefore an investigation is needed to identify the Personality of Children of Criminal Actors by the Pariaman District Police Chief of Criminal Investigation. Identification of criminal investigations by children is carried out with several techniques, including some by interviewing children who are indicated as perpetrators of crime and also by reporting from the public. Crimes involving children as perpetrators of crime are not only caused by genetic factors but also due to lack of supervision from parents and the influence of the social environment and place of residence, therefore the role of parents and us together is expected to be more active in supervising children
PENERAPAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA Prayitno, Rangga; Faniyah, Iyah; Rosmelly, Wirna
Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian Vol. 1 No. 1 (2020): (EJPP) Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (November 2020)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v1i1.88

Abstract

The crime of theft with a weight that is carried out jointly as regulated in Article 363 and Article 365 of the Criminal Code is called theft with qualifications. Theft with a weighting carried out jointly in Decision Number: 976 / Pid.B / 2018 / Pn.Pdg and Number 890 / Pid.B / 2018 / Pn.Pdg by using a comparison of the verdict where in the Decision Number: 976 / Pid. B / 2018 / Pn.Pdg, the two defendants were punished with different sentences while in Decision Number 890 / Pid.B / 2018 / Pn.Pdg was punished with the same sentence, even though the articles applied were the same Article 363 Paragraph (1) the 4th Criminal Code.
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN GAS ELPIJI BERSUBSIDI PADA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES SAWAHLUNTO Aryadi, Danu; Rosadi, Otong; Rosmelly, Wirna
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020)
Publisher : Master of Law Program, Faculty of Law, LPPM Ekasakti University Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i1.143

Abstract

Kejahatan penyalahgunaan gas LPG tiga kilogram yang terjadi di wilayah hukum kepolisian kabupaten Sawahlunto, seperti dalam laporan polisi LP/2/SPKT-A/2018/Res Swl, kejahatan ini termasuk penyalahgunaan tiga kilogram LPG dalam kasus penyalahgunaan di bidang penawaran dan distribusi. Meskipun hal ini telah diatur dalam undang-undang yaitu UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 26 tahun 2009 tentang Penyediaan dan Distribusi Gas Bumi Cair, 3 Kilogram Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2007 tentang Penyediaan, Distribusi, dan Penetapan Harga Gas Minyak Cair 3 Kilogram. Adapun tindakan melanggar hukum yang terjadi di daerah Sawahlunto, penegakan hukum pelaku pelecehan LPG tiga kilogram ditangani oleh Unit Kriminal Kepolisian Daerah Sawahlunto.
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA YANG DIANCAM HUKUMAN PIDANA PENJARA 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PARIAMAN Guswandi, Rio; Rosmelly, Wirna
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017)
Publisher : Master of Law Program, Faculty of Law, LPPM Ekasakti University Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v1i2.20

Abstract

Bantuan hukum adalah hak konstitusional setiap warga negara Indonesia atas perlindungan hukum dan menjamin persamaan hak mereka tidak dilanggar saat diinterogasi oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pariaman dengan teknik wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dalam praktik hak atas bantuan hukum seringkali diabaikan oleh aparat penegak hukum dan lebih ironisnya lagi terdakwa banyak yang menolak diberi bantuan hukum karena ketidaktahuan mereka akan pentingnya bantuan hukum yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Penyediaan bantuan hukum yang secara bebas diberikan kepada tersangka atau terdakwa pada hakikatnya adalah memberikan perlindungan kepada tersangka atau terdakwa atas bantuan hukum untuk membela hak mereka dalam proses peradilan.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMBAYAR UPAH DIBAWAH UPAH MINIMUM Hendri., Hendri; Faniyah, Iyah; Rosmelly, Wirna
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (July 2020)
Publisher : Master of Law Program, Faculty of Law, LPPM Ekasakti University Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i2.161

Abstract

Upah minimum merupakan standar minimal pengupahan oleh pengusaha kepada seluruh pekerja/buruh berdasarkan pada ketetapan di suatu daerah tertentu, upah minimum yang dimaksud memiliki wujud kesesuaian antara kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan kebutuhan ekonomi sesuai dengan Pasal 43 PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Terhadap penetapan upah minimum, kemampuan pemerintah dalam mengkalkulasi secara efektif dan efeisien mengenai jumlan dan angka besaran upah minimum regional secara netral dengan mempertimbangkan ada atau tidak kerugian antara salah satu pihak dalam hal ini pengusaha dan pekerja. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan keseharusan penetapan upah berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan kebutuhan ekonomi namun faktanya tidak demikian. DirekturUtama PT. Karunia Makmur selaku pimpinan perusahaan (Badan Hukum atau Korporasi) didalam Pasal 1 Angka 5 huruf b Undang-Undang.
PERANAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN Martina, Fadesha Lucia; Rosmelly, Wirna
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018)
Publisher : Master of Law Program, Faculty of Law, LPPM Ekasakti University Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sexual violence against children is not only happening in big cities, but has reached the remote or rural areas. This means that this phenomenon has become a social and legal problem that needs to get special attention. Law enforcement against the perpetrators need to be considered. Sawahlunto has occurred sexual abuse against children by children. This condition is clearly very apprehensive amid the government's efforts to combat the crime of sexual violence against children. With these facts, community participation is increasingly important and fundamental as a place of assistance to children and women who experience major social problems concerning violations of human rights or sexual violence as mandated by the State Minister of Women's Empowerment and Child Protection No. 6 of 2015 on the System Women's Empowerment and Child Protection.
KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI PETUNJUK PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA Irfan, Muhammad; Faniyah, Iyah; Rosmelly, Wirna
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (July 2020)
Publisher : Master of Law Program, Faculty of Law, LPPM Ekasakti University Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i2.156

Abstract

Alat bukti petunjuk diatur dalam 188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Alat bukti petunjuk memegang peranan penting dalam pembuktian kasus-kasus pembunuhan dan membantu hakim dalam pengambilan putusan di persidangan. Alat atau benda yang digunakan si pelaku untuk membunuh si korban dalam tindak pidana pembunuhan dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk, penerapan alat bukti. Petunjuk oleh hakim di pengadilan dapat dilihat pada contoh kasus tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst dan nomor 09/Pid.Um/2016/PN.Slk. Berdasarkan pembahasan dan analisis dapat disimpulkan bahwa: Pertama, kekuatan alat bukti petunjuk yang sangat mengikat, karena bukti yang di hadirkan oleh JPU dalam berupa rekaman CCTV dapat dijadikan sebagai perluasan dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai “Barang Bukti” yang jika bersesuaian dengan fakta dan peristiwa pidana yang dijadikan Majelis Hakim sebagai PETUNJUK untuk memastikan peristiwa pidana. dengan adanya alat bukti petunjuk berupa CCTV sangat memberikan pengaruh yang berbeda untuk menjadi pertimbangan hakim dan sebagai dasar atas penetapan bersalahnya terdakwa dan alat bukti petunjuk dalam hal ini mempengaruhi hakim memberikan putusan akhir. Dalam Perkara Nomor 9/Pid.B/2018/PN.Slk hakim tidak mempertimbangkan alat bukti Petunjuk karena 2 (dua) alat bukti yang sah sudah di penuhi, sebagaimana pasal 183 KUHP, bukti yang di pertimbangakan hakim berupa Keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa sebagai dasar hakim memutus perkara. Kedua, dalam kedua kasus ini majelis hakim pertama menilai setelah terpenuhi 2 (alat bukti ) yang sah, hakim memperhatikan dalam fakta persidangan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai dasar bagi hakim memberikan pidana bagi terdakwa pembunuhan berencana.
PERAN PANITERA PENGGANTI DALAM PELAKSANAAN ASAS PERADILAN YANG CEPAT, SEDERHANA BIAYA RINGAN Yetti, Arni; Kana, Philips A.; Rosmelly, Wirna
UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (January 2020)
Publisher : Master of Law Program, Faculty of Law, LPPM Ekasakti University Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v3i4.172

Abstract

1 Peran panitera pengganti dalan pelaksanaan asas peradilan yang cepat, sederhana biaya ringan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 Peraturan Mahkamah Agung RI No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan peradilan. Peranan birokrasi peradilan pidana di Pengadilan sangat penting untuk mewujudkan keadilan substansial karena KUHAP menganut model pelayanan (service model) dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Panitera Pengganti dalan pelaksanaan asas peradilan yang cepat, sederhana biaya ringan pada Pengadilan Negeri Padang Kelas IA sangat menentukan dalam proses persidangan untuk menelurkan sebuah putusan yang berkualitas guna memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat. Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas dalan sistem peradilan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekunsaan Kehakiman yang berbunyi "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan". Peran panitera pengganti dalan pelaksanaan asas peradilan yang cepat, sederhana biaya ringan pada PN Padang Kelas IA adalah bertugas untuk melakukan persiapan sidang sebelum sidang, waktu sidang dan atau sidang sedang berlangsung dan setelah persidangan dan pasca sidang, seperti membantu Hakim dalam persidangan, mencatat jalannya persidangan kemudian menuangkannya dalam berita acara siding. Kendala-kendala yang ditemui penitera pengganti dalam pelaksanaan asas peradilan yang cepat, sederhana biaya ringan pada PN Padang Kelas IA, baik secara internal maupun ekstemal. Faktor Internal, yaitu: a) Banyaknya jumlah perkara yang masuk, sehingga menyulitkan dalam hal penetapan hari sidang; b) Adanya salah satu Majelis Hakim yang menangani perkara tindak pidana yang sakit, cuti atau sedang melaksanakan tugas lain di luar kota, sehingga menyebabkan terganggunya agenda persidangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Faktor Eksternal, yaitu: a) Adanya saksi yang tidak tepat waktu dari agenda sidang yang telah di tetapkan; b) Kondisi terdakwa yang mengalami sakit yang diperkuat dengan keterangan dokter; c) Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi untuk beberapa kali persidangan; e) Pihak terdakwa ataupun korban yang tidak dapat menghadirkan saksi, dikarenakan saksi yang berdomisili di luar Kota Padang.