Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI KABUPATEN MERANGIN TENTANG SUKU ANAK DALAM Bakhtiar, Riswanto; Anshar, Sayid; Zumiarti, Zumiarti; Fitri, Annisa; Prayitno, Rangga
UNES Law Review Vol 2 No 4 (2020): UNES LAW REVIEW (Juni 2020)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v2i4.128

Abstract

The policy of the jambi regency provincial government regulates the ethnicity of children based on Law No. 6 of 2014 concerning Villages; Permendagri No. 52 of 2014 concerning Guidelines for the Recognition and Protection of Indigenous and Tribal Peoples; and Ministry of Social Decree Number 187 / Huk / 2018 Concerning Determination of Social Empowerment Locations for Remote Indigenous Communities in 2019. Based on these regulations the regency government has issued a program specifically for the Suku Anak Dalam (SAD), namely the Remote Welfare Development Program (PKSMT) . Where there are 5 programs that have been targeted, but of the five PKSMT programs that are running there are only 4 programs, namely: (a) Settlements, (b) Smart Houses, (c) Empowerment, (d) Health.
PENERAPAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA Prayitno, Rangga; Faniyah, Iyah; Rosmelly, Wirna
Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian Vol. 1 No. 1 (2020): (EJPP) Ekasakti Jurnal Penelitian & Pegabdian (November 2020)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v1i1.88

Abstract

The crime of theft with a weight that is carried out jointly as regulated in Article 363 and Article 365 of the Criminal Code is called theft with qualifications. Theft with a weighting carried out jointly in Decision Number: 976 / Pid.B / 2018 / Pn.Pdg and Number 890 / Pid.B / 2018 / Pn.Pdg by using a comparison of the verdict where in the Decision Number: 976 / Pid. B / 2018 / Pn.Pdg, the two defendants were punished with different sentences while in Decision Number 890 / Pid.B / 2018 / Pn.Pdg was punished with the same sentence, even though the articles applied were the same Article 363 Paragraph (1) the 4th Criminal Code.
PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PEMBELAAN TERPAKSA ,, Julaiddin; Prayitno, Rangga
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020)
Publisher : Master of Law Program, Faculty of Law, LPPM Ekasakti University Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i1.144

Abstract

Nilai keadilan memanglah bersifat abstrak dan bisa jadi tolak ukur pertimbangan keadilan setiap orang berbeda-beda. Tergantung pada nilai yang mendasarkan paradigmanya atas keadilan itu sendiri. Akan tetapi dalam pratiknya masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran serta penyimpangan-penyimpangan terhadap tujuan hukum itu sendiri, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sudah semestinya peran penegak hukum melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Tindak pidana pembunuhan dalam pembelaan terpaksa, menjelaskan suatu tindak pidana pembunuhan yang sudah jelas pada akhirnya memiliki sanksi yang berat, baik itu hukum pidana Indonesia. Maka dari itu dengan adanya keterpaksaan atau dorongan daya paksa yang menjadi alasan penghapus tindak pidana dalam memunculkan suatu tindak pidana pembunuhan apakah pada akhirnya dihukumi menjadi suatu alasan pembenar ataukah pemaaf dalam hukum pidana Indonesia.