<![CDATA[ABSTRACTIndonesia as a maritime country in the Southeast Asian region is faced with a case of piracy in the South China Sea that has a serious impact. Piracy interferes with incoming trade access and threatens the safety and security of both citizens and passing merchant ships. Increasingly, piracy carries out kidnapping, smuggling and murder activities, involving countries and the international community. Even though Indonesia is a non-climant state, it still needs a role in suppressing transnational crime activities based on Indonesia's responsibility to create peace in accordance with the mandate of the constitution. The focus of this paper is to examine piracy in the South China Sea which has an effect on maritime security and trade routes. This study uses descriptive methods to explain the efforts of the Indonesian government in overcoming these problems. With strict government regulation and TNI involvement in investigating maritime piracy cases in Indonesia, this will certainly be an effective way.Keywords: Marine piracy, Indonesian law, Indonesia's role, preventiveIndonesia sebagai negara maritim di wilayah Asia Tenggara dihadapkan dengan adanya kasus pembajakan di Laut China Selatan yang membawa dampak serius. Pembajakan mengganggu akses perdagangan yang masuk serta mengancam keselamatan dan keamanan, baik warga maupun kapal dagang yang melintas. Semakin meluas, pembajakan mengusung kegiatan penculikan, penyelundupan, dan pembunuhan, melibatkan negara-negara dan komunitas internasional. Meskipun Indonesia adalah non-climant state, tetap diperlukan adanya peran dalam menekan aktivitas kejahatan transnasional yang didasarkan pada tanggung jawab Indonesia untuk menciptakan perdamaian sesuai amanat konstitusi. Fokus penulisan ini adalah untuk mengkaji pembajakan di laut cina selatan yang berpengaruh terhadap keamanan maritime dan jalur perdagangan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menjelaskan upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi pemasalahan tersebut berdasar peraturan yang berlaku. Dengan adanya regulasi dari pemerintah yang tegas dan keterlibatan TNI dalam penyelidikan kasus pembajakan laut di Indonesia, tentu hal ini akan menjadi cara yang efektif.Kata-Kata Kunci: Pembajakan laut, Hukum Indonesia, Peran Indonesia, Preventif]]>
