p-Index From 2017 - 2022
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Tunas Agraria
Salim, M Nazir
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Desain Reforma Agraria Inklusif untuk Program Keluarga Harapan dan Kaum Difabel di Kabupaten Kediri Hidayat, Mohammad Fajar; Luthfi, Ahmad Nashih; Salim, M Nazir
Tunas Agraria Vol. 3 No. 1 (2020): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v3i1.65

Abstract

Abstract: Agrarian Reform according to Presidential Regulation Number 86 of 2018 is carried out through two stages, namely the Asset Reform and Access Reform and there is an expansion of the subject and object of the Agrarian Reform. The research was conducted to design an inclusive Agrarian Reform design that combines Program Keluarga Harapan (PKH) and diffable people as subjects and former land use rights in Sempu Village, Ngancar District, Kediri Regency as its object. The research is aimed at (1) knowing the primary need of PKH and diffable people; (2) creating the design of inclusive Agrarian Reform for PKH and diffable people; (3) describing the involvement of stakeholders and community participation in supporting the design; and (4) identifying the existing constraints in the making of the design. The method used was descriptive qualitative using a rationalistic approach. The results showed that PKH and diffable people need to improve the quality of life through economy, education, health, and social welfare. There are 52 plots of land that will be used as designs for land use, namely agricultural and non-agricultural land. This design is expected to be a new idea in the completion of the Agrarian Reform starting from the asset reform through the granting of corporate and individual rights with land redistribution followed by access reform involving stakeholder’s synergy.Keywords: agrarian reform, family of hope, diffable, inclusive Intisari: Reforma Agraria menurut Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 dilaksanakan melalui dua tahapan yaitu penataan aset dan penataan akses serta terdapat perluasan subjek dan objek didalamnya. Penelitian ini dilakukan untuk membuat desain Reforma Agraria inklusif yang menggabungkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan kaum difabel sebagai subjek dan tanah negara bekas hak guna usaha di Desa Sempu, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri sebagai objeknya. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui kebutuhan utama PKH dan difabel; (2) membuat desain Reforma Agraria inklusif untuk PKH dan difabel; (3) menggambarkan keterlibatan stakeholder sekaligus partisipasi masyarakat dalam mendukung desain ini; serta (4) mengidentifikasi kendala apa yang akan terjadi di dalamnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan rasionalistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH dan difabel membutuhkan peningkatan kualitas hidup melalui ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Terdapat 52 bidang tanah yang dijadikan desain penggunaan tanahnya yaitu pertanian dan nonpertanian. Desain ini diharapkan menjadi gagasan baru dalam penyelesaian Reforma Agraria mulai dari penataan aset melalui pemberian hak milik bersama dan perorangan dengan redistribusi tanah dilanjutkan dengan penataan akses yang melibatkan sinergi stakeholder.Kata kunci: reforma agraria, PKH, difabel, inklusif
Pemetaan Partisipatif Guna Pengusulan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Ogan Komering Hulu Ekawati, Fitria Nur Faizah; Salim, M Nazir; Utami, Westi
Tunas Agraria Vol. 2 No. 3 (2019): Sep-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v2i3.37

Abstract

Abstract: The Agrarian Reform Program of Jokowi’s era allocated land from the release of forest area of 4,1 million ha trough the Settlement of Land Tenure in Forest Areas (PPTKH) spread over 159 regencies/cities. The PPTKH proposal can only be done once by the community in the district unit. Therefore, participatory mapping is necessary so that the community can prepare the Inver PTKH proposal material. This study aims to explain the implementation, benefits and constraints of participatory mapping for proposing TORA in forest areas. The research method used was descriptive qualitative with spatial pattern analysis. Data collection is done by observation, interviews and document studies. Conduct participatory mapping with using Scaled 2D Mapping and semi-observation participatory. The results show that the benefits of participatory mapping are: the transfer of knowledge of the community, the preparation of a PPTKH proposed database for the community, and a working map for the Inver PTKH Team. The study was conducted to be an effective method of PPTKH socialization because it was carried out to the public so that the purpose of PPTKH can be understood directly.Keywords: agrarian reform, PPTKH, participatory mappingIntisari: Program Reforma Agraria era Jokowi mengalokasikan tanah dari pelepasan kawasan hutan sekitar 4,1 juta ha melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) yang tersebar dalam 159 kabupaten/kota. Usulan PPTKH hanya dapat dilakukan satu kali oleh masyarakat dalam satuan wilayah kabupaten. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan partisipatif untuk membantu masyarakat agar dapat menyiapkan bahan usulan Inver PTKH. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan, manfaat dan kendala pemetaan partisipatif guna pengusulan TORA dalam kawasan hutan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan analisis pola keruangan. Untuk memperoleh data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumen. Pelaksanaan pemetaan partisipatif dengan teknik Scaled 2D Mapping dan observasi semi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat adanya pemetaan partisipatif adalah transfer of knowledge masyarakat, penyiapan data base usulan PPTKH bagi masyarakat, dan peta kerja bagi Tim Inver PTKH. Kajian yang dilakukan menjadi metode sosialisasi PPTKH yang efektif karena dilakukan kepada masyarakat sehingga maksud PPTKH dapat dipahami secara langsung.Kata Kunci: Reforma Agraria, PPTKH, Pemetaan Partisipatif
Evaluasi Pelaksanaan Redistribusi Tanah Eks Kawasan Hutan di Kabupaten Musi Rawas Dempo, Agung Anugra Putra; Salim, M Nazir; Farid, Abdul Haris
Tunas Agraria Vol. 4 No. 1 (2021): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Program Studi Diploma IV Pertanahan-STPN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v4i1.131

Abstract

In 2019, Musi Rawas Regency carried out land redistribution on ex-forest land. The issuance of Presidential Regulation Number 86 in 2018 is expected to accelerate the implementation of agrarian reform. This regulation requires the provision of technical standards, institutional, and stage of activity that run in ideal condition. Therefore, it is necessary to conduct research to explain the extent of the suitability of that components applied in its implementation. This research uses qualitative method and descriptive approach. The result of this research are in the form of mechanism for change of status of forest   area   through forest   area   inauguration and   the   implementation of that land redistribution is carried out according to procedure. Constraints encountered include the relinquishment of the forest area which is still at the official report of the boundary setting area  which  is still at the official report of the boundary setting  stage,  the revision of land use plan (RTRW) is still in progress, and some administrative deficiencies can be resolved appropriately with good coordination between that stakeholders involved.Pada tahun 2019, Kabupaten Musi Rawas melaksanakan redistribusi tanah dari tanah eks kawasan hutan. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan reforma agraria. Regulasi ini mensyaratkan adanya standar teknis, kelembagaan, dan tahapan kegiatan yang berjalan dalam kondisi ideal. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk menjelaskan sejauh mana kesesuaian komponen tersebut diterapkan dalam pelaksanaanya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan   deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mekanisme perubahan status kawasan hutan dilakukan dengan pengukuhan kawasan hutan dan pelaksanaan redistribusi tanah tersebut dilaksanakan sesuai prosedur. Kendala-kendala yang ditemui, yakni pelepasan kawasan hutan yang baru sampai pada tahap berita acara tata batas, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sedang berjalan, dan beberapa kekurangan kelengkapan administrasi yang seharusnya bisa diselesaikan dengan tepat dengan koordinasi yang baik antara stakeholder yang terlibat