Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

p-Index From 2019 - 2024

0.23

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JURNAL LITIGASI (e-Journal) Fiat Iustitia: Jurnal Hukum Jurnal Prointegrita

Elizabeth Ghozali

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas, Medan

Author-ID : 2537993

Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

KEBIJAKAN PEMBERIAN HAK REMISI NARAPIDANA KASUS KORUPSI Elizabeth Ghozali
JURNAL LITIGASI (e-Journal) Vol 17 No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasundan

Remission rights is not inalienable rights (which can not be removed or revoked). Remission is limited rights, by the specific requirements and procedures. However, restrictions on the terms and procedures can not be done through Government Regulation No. 99 of 2012 directive, because according the Corrections Act, remission is the rights of every prisoner without any distinction based on qualifications criminal offense committed. Therefore, in order for remissions does not irregulatities, the determination of restrictions on the remission’s rights of corruption’s prisoners needs to adjustments (harmonization) of the Corrections Act. Keywords: Human Rights, Remission, Corruption.

URGENSI FORMULASI JUSTICE COLLABORATOR SEBAGAI SYARAT PEROLEHAN REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI DI INDONESIA Elizabeth Ghozali
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 1 Nomor 2
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerangka hukum terkait justice collaborator dalam sistem hukum Indonesia selama ini dan bagaimana prospek pengaturan tentang justice collaborator dalam pemberian remisi bagi narapidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan cara mengkaji dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan kebijakan tentang justice collaborator dan pemberian remisi bagi narapidana pelaku tindak pidana korupsi, kemudian mengelaborasi pengaturan justice collaborator di negara lain sebagai bahan perbandingan dengan menggunakan metode analisis yang mengarah kepada pendekatan futuristik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum terkait justice collaborator dalam tindak pidana korupsi belum mendapatkan pengaturan yang memadai sebagai landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan maksimal kepada justice collaborator, dan prospek pengaturan terhadap justice collaborator berkaitan dengan pemberian remisi narapidana korupsi di Indonesia pada masa mendatang memiliki peluang yang besar mengingat peranannya yang sangat strategis dalam mengungkap jaringan tindak pidana korupsi yang terorganisir..

PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM KERANGKA PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA Elizabeth Ghozali
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 2 Nomor 1
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Tujuan penelitian ini adalahÂ untuk mengetahui perkembangan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ditinjau dari perspektif politik hukum nasional. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum sebagai sumber utamanya dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik analisis dimulai dengan inventarisasi (identifikasi) setelah diklasifikasikan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif politik hukum nasional lebih mengedepankan kepada manfaat hukum dan urgensi kebutuhan hukum dalam hal penegakan hukum dengan melakukan penyesuaian dengan kebijakan dalam Konvensi yang diratifikasi menyangkut kebijakan legislasi terkait kemungkinan-kemungkinan perumusan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi di sektor swasta serta kebijakan kriminalisasi beberapa bentuk tindak pidana korupsi.

URGENSI PENGATURAN GRATIFIKASI SEKSUAL SEBAGAI SALAH SATU BENTUK TINDAK PIDANA KORUPSI Bertrand Silverius Sitohang; Elizabeth Ghozali; Jaminuddin Marbun
JURNAL PROINTEGRITA Vol 4 No 1 (2020): APRIL
Publisher : JURNAL PROINTEGRITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalprointegrita.v4i1.559

Research on the urgency of regulating sexual gratification as a form of corruption is aimed at identifying whether or nor a gift can be given to attempt the sexual service received by civil servant or state officials categorized as gratuities related to corruption. In addition this study also aims at finding out and analyzing policies on sexual gratification in Law Number 31 of 1999 in conjuction with law number 20 of 2001 concerning eradication of corruption in Indonesia in the futer (ius contituendum) and finding out the urgency of regulating sexual gratification as a form of corruption. Based on research conducted, it can be seen that the provision of sexual service to civil servants or state administrators has fulfilled the elements of Article 12 B of Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Crime. Providing gratuities in the form of sex service is against the law that lives in the community. Criminal law policy towards the eradication of sexual gratification in Indonesia can be seen in Law Number 31 of 1999 concerning eradicating Criminal Acts of Corruption in conjuction with Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. Both of these laws have also been enacted Law Number 7 of 2006 concerning Ratification of the 2003 UN Anti-Corruption Convention. The urgency of regulating sexual gratification as a form corruption is based on the fact that in Indonesia the provison of sex services as a criminal act of corruption has occurred, making it easier to prove the efforts made by the KPK (Corruption Eradication Commission) in cases of sexual gratification by official country

Co-Authors Bertrand Silverius Sitohang Jaminuddin Marbun

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search