Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

p-Index From 2019 - 2024

0.817

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Penelitian Hukum De Jure Jurnal HAM Reformasi Hukum

Hilmi Ardani Nasution

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Author-ID : 2538714

Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Mekanisme Penerapan Intervensi Kemanusiaan dalam Hukum Nasional Indonesia Hilmi Ardani Nasution; Nurangga Firmanditya
Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol 20, No 2 (2020): Edisi Juni
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Intervensi kemanusiaan adalah merupakan tindakan suatu negara dengan menggunakan kekuatan militer, melakukan intervensi kedaulatan negera lain dengan tujuan untuk mencegah dan menghentikan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di negara tersebut. Intervensi Kemanusiaan menjadi sebuah perdebatan di dunia internasional terkait legalitas pelaksanaannya, karena dalam sejarahnya Intervensi Kemanusiaan dilakukan oleh sebuah negara atau sekelompok negara dengan cara yang berbeda-beda. Intervensi Kemanusiaan dari satu sisi merupakan sebuah cara untuk menghentikan pelanggaran berat hak asasi manusia yang sedang terjadi di sebuah negara, namun di sisi lain Intervensi Kemanusiaan dipandang sebagai alat bagi negara adidaya untuk mencampuri kedaulatan negara lain. Bangsa Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan telah merasakan berbagai jenis intervensi negara lain, dan khususnya Indonesia juga sudah pernah melakukan tindakan intervensi kepada kedaulatan negara lain. Tulisan ini membahas bagaimana mekanisme pelaksanaan Intervensi Kemanusiaan di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan luar negeri terutama terkait Intervensi Kemanusiaan

Kirpan Sikh: Antara Hak Kebebasan Beragama dan Hukum Nasional Di Indonesia Hilmi Ardani Nasution
Jurnal HAM Vol 12, No 3 (2021): December Edition
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Agama Sikh termasuk dalam sepuluh agama terbesar di dunia. Penganut Sikh di Indonesia pun sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan. Salah satu ciri khas peribadatan dan simbol keagamaan adalah mengenakan kirpan pada berbagai kesempatan. Berdasarkan ciri fisiknya, Kirpan sering dianggap sebagai senjata tajam yang di dalamnya melekat delik hukum (pidana). Kirpan adalah suatu simbol yang wajib dikenakan oleh pemeluk Sikh terkait dengan penerapan kepercayaannya. Permasalahan muncul ketika penggunaan Kirpan oleh pemeluk Sikh dapat dipidana karena peraturan di Indonesia belum mengakomodir kepemilikan senjata tajam dengan tujuan keagamaan. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang merupakan penelitian kepustakaan. Sumber primer penelitian ini berasal dari norma dan peraturan yang mengatur terkait kebebasan beragama dan senjata tajam. Tulisan ini menemukan bahwa beberapa undang-undang mengancam pemeluk Sikh yang mengenakan Kirpan. Penyesuaian berbagai peraturan terkait persoalan kirpan sebagai simbol dan bagian tata cara peribadatan Sikh perlu dilakukan. Langkah ini akan menghindari pemeluk agama Sikh dari ancaman pidana dan menciptakan atmosfer kebebasan dalam menerapkan nilai-nilai agama di Indonesia yang secara teori dilindungi dalam nilai-nilai hak asasi manusia.

Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta Hilmi Ardani Nasution; Marwandianto Marwandianto
Jurnal HAM Vol 10, No 2 (2019): December Edition
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Memilih dan dipilih merupakan hak dasar bagi setiap orang yang harus dipenuhi oleh pemerintah sebagai pelaksanaan ratifikasi dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Peran pemerintah dalam hak politik secara umum bersifat pasif, namun untuk pemenuhan hak politik bagi kelompok disabilitas adalah perihal yang khusus. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap pelaksanaan hak politik kelompok disabilitas, dan menganalisis hambatan-hambatan dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data primer dari stakeholder terkait di Yogyakarta melalui wawancara mendalam untuk mengetahui lebih mendalam terkait pelaksanaan dan hambatan pemenuhan hak politik kelompok disabilitas. Dalam tulisan ini terungkap bahwa ada potensi regulasi yang berlaku di Indonesia untuk menghilangkan hak politik penyandang disabilitas, selain itu juga didapati dalam pelaksanaan teknis Pemilu masih didapati pula hambatan yang membuat kelompok disabilitas tidak bisa menunaikan hak politiknya dalam Pemilu Oleh karena diperlukan langkah komprehensif oleh pemerintah untuk menjamin hak politik kelompok disabilitas

Penegakan Hukum dan Kedaulatan pada Wilayah Perbatasan Negara oleh Tentara Nasional Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara Hilmi Ardani Nasution
Reformasi Hukum Vol 24 No 2 (2020): Reformasi Hukum: Edisi Juli-Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Sulawesi Utara sebagai salah satu wilayah Republik Indonesia memiliki kawasan laut yang luas dan berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga. Potensi alam besar yang bersumber dari laut Sulawesi Utara berpotensi memberikan pemasukan negara yang sangat besar, selain itu juga berpotensi menimbulkan kerugian yang tidak kalah besarnya bagi negara jika penegakan hukum dan kedaulatan tidak dikedepankan. Salah satu peran penegakan hukum dan kedaulatan di wilayah perbatasan laut dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI), dibebankan tugas yang berat untuk menjaga kewibawaan negara dengan cara penerapan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku nasional maupun internasional. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dijawab dalam tulisan ini adalah bagaimana penegakan hukum dan kedaulatan di kawasan perbatasan negara di Provinsi Sulawesi Utara oleh TNI. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjabarkan tentang peran penegakan hukum dan kedaulatan oleh TNI dan memberikan gambaran kondisi nyata di kawasan perbatasan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait dengan kawasan perbatasan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan bentuk penelitian hukum normatif dan empiris. Hasil penelitian bahwa Tentara Nasional Indonesia melaksanakan penegakan hukum dan kedaulatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait penegakan hukum. Permasalahan yang dihadapi di kawasan perbatasan Sulawesi Utara adalah antara lain pencurian ikan dan penyelundupan, terdapat juga permasalahan hukum terkait dengan kewarganegaraan di wilayah pulau Sulawesi Utara yang menimbulkan kebingungan dalam penegakan hukum oleh Tentara Nasional Indonesia. Kesimpulan bahwa TNI dalam hal ini Angkatan Laut (AL) memiliki tugas untuk melakukan penegakan hukum di laut sebagai bentuk dari penegakan kedaulatan Republik Indonesia di laut, namun penegakan hukum oleh TNI AL tidak termasuk dalam hal melaksanakan fungsi peradilan.

Co-Authors Marwandianto Marwandianto Nurangga Firmanditya

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search