Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KEADILAN PROGRESIF Jurnal Pranata Hukum Widya Yuridika Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik jurnal hukum das sollen
S. ENDANG PRASETYAWATI
Universitas Bandar Lampung
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Pranata Hukum

 1 
KEDUDUKAN PRODUK HUKUM DARI FUNGSI PENGATURAN MAHKAMAH AGUNG DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL S. Endang Prasetyawati
PRANATA HUKUM Vol 14 No 1 (2019): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v14i1.158

Abstract

ABSTRAK Authority of the Supreme Court in Implementing the Functions of Post-Amendment Arrangements of the 1945 Constitution associated with the current national legislation system will be very meaningful to determine whether the legal products made by the Supreme Court have the power such as legal products made by legislators - other invitations. The problem examined is how is the legal product position from the Supreme Court's regulatory function in the national legislation system? To answer these problems, this study uses a normative juridical method with a legislative approach. Sources of data are generated from the study of laws and regulations, decisions of the Supreme Court, Supreme Court regulations, Supreme Court circular letters and related research literature. The resulting data is qualitative data. The data is processed, analyzed, and presented with analytical descriptive methods. Based on the results of the study, it can be explained that the legal product position of the Supreme Court's regulatory function in the national legislation system consists of the position of the Supreme Court Regulation as a statutory regulation, and the position of the Supreme Court Circular as a policy regulation. The advice given is that in the implementation of the Supreme Court's regulatory functions it needs to be limited so that no arbitrary acts or acts of abuse of authority occur.
Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah S. Endang Prasetyawati
PRANATA HUKUM Vol 13 No 1 (2018): Januari
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v13i1.179

Abstract

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro. Salah satu perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan Peraturan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Metro. Permasalahan penelitian adalah bagaimana implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi lapangan dan data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan cara memperluas tax-base pajak hotel dan melakukan sistem penarikan pajak door to door, yaitu dengan melakukan penagihan dengan mendatangi wajib pajak hotel secara langsung, melakukan reidentifikasi mandat organisasi dan melaksanakan pemungutan pajak hotel sesuai Standar Operasional Prosedur melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Saran untuk meningkatkan pajak hotel yaitu memperluas tax-base pajak hotel dengan cara melakukan pendataan kembali objek pajak hotel yang telah ada, meningkatkan motivasi pegawai dengan cara memberikan imbalan kepada pegawai yang berprestasi.
Co-Authors Erlina B Indah Satria Joyya Grace Sianturi Nita Yolanda Putri Mawardita Puspitasari Rizki Nesia Putri Zainab Ompu Jainah