Laili Nur Anisah
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERBANDINGAN HUKUM KEDUDUKAN PEREMPUAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUANGAN DAN PEMBUNUHAN BAYI DI KUHP DAN RKUHP Laili Nur Anisah
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 7 No 1 (2022): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - FEBRUARI 2022
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v7i1.3197

Abstract

Kasus pembuangan dan pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya sendiri terjadi setiap tahun. Menjadi dilema saat perempuan yang berperan sebagai seorang ibu, juga dapat melakukan kedua tindak pidana tersebut. Kehamilan tidak diinginkan menjadi salah satu faktor pendorong ibu melakukan pembungan dan pembunuhan bayi. Kehamilan yang disebabkan oleh dua orang tidak menjadikan pelaku yang dijerat juga dua orang. KUHP hanya menjerat ibu. Penelitian ini membandingkan pengaturan mengenai ibu sebagai pelaku pembuangan dan pembunuhan bayi di dalam KUHP dan di RKUHP. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik dalam KUHP maupun RKUHP, hanya ibu satu-satunya orang yang bisa dihukum dalam tindak pidana pembuangan dan pembunuhan bayi. Tidak ada pengaturan mengenai orang lain yang mendorong seorang ibu melakukan tindak pidana pembuangan dan pembunuhan bayi.
Penguatan Kesehatan Mental Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Laili Nur Anisah
Jurnal Dedikasi Hukum Vol. 1 No. 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.03 KB) | DOI: 10.22219/jdh.v1i2.16544

Abstract

Banyaknya angka Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) dengan korban remaja menurut KPAI memiliki banyak faktor, salah satunya adalah konsep diri remaja yang rendah. Pencarian jati diri oleh remaja sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Remaja yang memiliki konsep diri tinggi dan positif biasanya berada dalam lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya, sebaliknya remaja yang memiliki konsep diri yang rendah akibat perlakuan orang sekitarnya yang negatif seperti melakulan bullying dll. Pengabdian masyarakat ini bekerjasama dengan 3 lembaga, Universitas Widya Mataram, Komunitas Sareng dan Fakultas Psikologi Universitas Widya Dharma Klaten. Para peserta merupakan anggota ekstrakulikuler Pusat Informasi Kesehatan Remaja (PIK- R) SMPN 1 Klaten. Metode diskusi dan bermain dipilih agar peserta tidak terlalu tegang. Materi pertama yang disampaikan adalah pengenalan diri dan karakter. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini yakni membantu peserta mengenali dirinya sehingga terbangun kepercayaan diri yang positif. Kepercayaan diri yang positif, salah satu upaya untuk mencegah terjadinya KGBO, terutama dengan korban usia anak. Hasil dari kegiatan ini yakni peserta lebih mengenal dirinya sendiri, juga peserta mengetahui pencegahan terjadinya KGBO serta akibat hukumnya.   Strengthening Adolescent Mental Health as an Effort to Prevent Online-Based Gender Violence (KGBO. According to KPAI, the number of online-based gender violence (KGBO) with teenage victims has many factors, one of which is the low self-concept of adolescents. The search for identity by adolescents is very much influenced by the surrounding environment. Adolescents who have a high and positive self-concept are usually in an environment that supports their growth and development, on the other hand, adolescents who have a low self-concept are due to negative treatment of those around them such as bullying, etc. This community service collaborates with 3 institutions, Widya Mataram University, Sareng Community and the Faculty of Psychology, Widya Dharma University, Klaten. The participants were extracurricular members of the Youth Health Information Center (PIK-R) at SMPN 1 Klaten. The method of discussion and play is chosen so that the participants are not too tense. The first material presented was self-introduction and character. The purpose of this community service is to help participants identify themselves so that positive self-confidence is built. Positive self-confidence, one of the efforts to prevent KGBO, especially with child victims. The result of this activity is that participants know themselves better, participants also know about the prevention of KGBO and its legal consequences.
Problems in the Arrangement of Household Abandonment Crimes in the PKDRT Law And Its Relevance in Court Decisions Laili Nur Anisah; Anin Dita
UNISKA LAW REVIEW Vol 3 No 2 (2022): Uniska Law Review
Publisher : Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/ulr.v3i2.3425

Abstract

Domestic neglect is a form of domestic violence that is often encountered in the community, but statistics show this violence is the least violent compared to other forms of violence stipulated in Law number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. The number of household neglects both recorded in the data of women's comnas and in the police is very small, the real number is never known. It can go unreported because it is not considered a form of domestic violence. This research will explore the problem of regulating the regulation of economic neglect violence in Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence and what impact the arrangement has on the execution of court decisions. The method used in this study is normative research, using literature studies with primary legal materials of Law 23/2004 and comparing 3 district court rulings that break free cases of domestic neglect violence. The results of this study are known that the regulation of household neglect articles still causes differences in interpretation in its implementation, such as the absence of a deadline for household neglect and the definition of the phrase abandonment in the law.