This Author published in this journals
All Journal JURNAL BIOMEDIK
Dionisius Felenditi
Universitas Negeri Manado

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

TERAPI PALIATIF DALAM PROFESI KEDOKTERAN Felenditi, Dionisius
Jurnal Biomedik : JBM Vol 5, No 1 (2013): JURNAL BIOMEDIK : JBM
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35790/jbm.5.1.2013.2041

Abstract

Abstract: Palliative treatment is the effort of physicians to ease the suffering of terminally ill patients. This is rather ignored because physicians give their priority to cure, prevent, promote, and rehabilitate patients based on the principle of beneficience. The palliative treatment should be paid attention to due to the sophistication of the medical profession. However, it is bypassed when faced with terminally ill  patients. This palliative treatment should be intergrated with the four priorities mentioned above, which are already stated in the Indonesian Medical Code of Ethics. Nowadays, modern medical technics have been applied in the management of patients, including terminally ill patients; therefore, it is not ethical to allow a terminally ill patient to undergo suffering to the end of his/her life. Keywords: palliative care, terminal patient, suffering.     Abstrak: Terapi paliatif merupakan upaya para dokter untuk mengurangi penderitaan pasien terminal. Tugas ini agak terabaikan karena para dokter lebih mengutamakan tugas kuratif, preventif, promotif, dan rehabilitasi berdasarkan the principle of beneficence. Terapi paliatif ini perlu mendapat perhatian karena sehebat apapun profesi kedokteran untuk mempertahankan kehidupan pasien, namun suatu saat akan berhenti bila menghadapi pasien terminal. Tugas terapi paliatif harus terintegrasi dengan keempat tugas di atas yang memang merupakan tugas utama dalam profesi kedokteran sebagaimana tercantum dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia. Dewasa ini, tehnik kedokteran modern sekarang menyediakan banyak kemungkinan untuk meringankan penderitaan pasien terminal, sehingga tidak etis membiarkan pasien terminal dalam menjalani akhir hidupnya dengan sangat menderita. Kata kunci: terapi paliatif, pasien terminal, penderitaan.
PENEGAKAN OTONOMI PASIEN MELALUI PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (INFORMED CONSENT) Felenditi, Dionisius
Jurnal Biomedik : JBM Vol 1, No 1 (2009): JURNAL BIOMEDIK : JBM
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35790/jbm.1.1.2009.808

Abstract

Abstract: Informed consent is the voluntary consent given by the patient for medical treatment, after he/she has obtained all the necessary information about the possible risks of the treatment. Informed consent is done upon the principle of autonomy, beneficence, and nonmaleficence. This is based on the principle of patient dignity wherein the personal autonomy and integrity of the patient is protected and respected. If the patient is incompetent, the consent will be given by the family, the legal proxy, or the guardian. If the family or the guardian is present but they are also incompetent, then the medical staff themselves must make a decision to determine the appropriate medical treatment in accordance with the patient’s condition. Informed consent is especially needed in extraordinary means. Albeit, for a patient in critical condition or in an emergency wherein the medical treatment must be done immediately as a life-saving procedure, proxy consent is not needed. Key words: informed consent/refusal, autonomy, competence, extraordinary means.     Abstrak: Informed consent ialah persetujuan bebas yang diberikan oleh pasien terhadap suatu tindakan medis, setelah ia memperoleh semua informasi yang penting mengenai sifat serta konsekuensi tindakan tersebut. Informed consent dibuat berdasarkan prinsip autonomi, beneficentia dan nonmaleficentia, yang berakar pada martabat manusia di mana otonomi dan integritas pribadi pasien dilindungi dan dihormati. Jika pasien tidak kompeten, maka persetujuan diberikan oleh keluarga atau wali sah. Jika keluarga/wali hadir tetapi tidak kompeten juga, maka tenaga medis harus memutuskan sendiri untuk melakukan  tindakan medis tertentu sesuai keadaan pasien. Informed consent terutama dibutuhkan dalam kasus-kasus luar biasa (exraordinary means). Namun untuk pasien kritis atau darurat yang harus segera diambil tindakan medis untuk menyelamatkannya, proxy consent tidak dibutuhkan. Kata-kata kunci : persetujuan/penolakan, otonomi, kompetensi, sarana luar biasa.
PATERNALISME DALAM TINDAKAN MEDIS Felenditi, Dionisius
Jurnal Biomedik : JBM Vol 2, No 3 (2010): JURNAL BIOMEDIK : JBM
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35790/jbm.2.3.2010.1195

Abstract

Abstract: In an ethical context, paternalism means any act that limits someone’s freedom, without his/her consent, for the purpose of either preventing the person from doing himself any harm, or carrying out something positive in a way that can not be achieved by himself/herself. The principle of paternalism must be distinguished from the harm principle. The principle of paternalism says that one’s freedom may be limited if one will inflict the harm on oneself due to one’s attitude, or will not be able to achieve something beneficial for himself/herself. Meanwhile, the harm principle says that someone’s freedom may be limited if the purpose is to protect another person from the harm inflicted by the first party. In medical service sector, paternalism causes conflicts between the principle of beneficence and the principle of autonomy. This is evident if a doctor takes a certain medical action based on the principle of beneficence without giving any information to the competent patient, or the doctor gives the information only to the family. In this situation, there is no informed consent. However paternalism can not cause conflict between these two ethical principles if the patient is not autonomous, so that he/she is not competent to make a decision that can be justified. Key words: paternalism, patient, doctor, competent     Abstrak: Dalam konteks etika, paternalisme dimaksudkan setiap tindakan yang membatasi kebebasan seseorang tanpa persetujuannya, yang bertujuan mencegah terjadinya kerugian baginya, atau melakukan sesuatu yang baik, yang tidak dapat diperolehnya dengan cara lain. Prinsip paternalisme perlu dibedakan dengan prinsip kerugian. Prinsip paternalisme mengatakan bahwa kebebasan seseorang boleh dibatasi, jika orang itu akan merugikan dirinya sendiri karena kelakuannya sendiri, atau tidak akan memperoleh sesuatu yang sangat baik bagi dirinya. Sedangkan prinsip kerugian mengatakan bahwa kebebasan seseorang boleh dibatasi untuk melindungi orang lain dari kerugian. Di bidang pelayanan medis, paternalisme dapat menimbulkan konflik antara prinsip berbuat baik dan prinsip otonomi bila dokter mengambil tindakan medis tertentu atas dasar prinsip berbuat baik (the principle of beneficence) tanpa memberi informasi kepada pasien yang kompeten, atau hanya menyampaikannya kepada pihak keluarga. Dalam kondisi seperti ini tak ada informed consent atau informed choice dari pihak pasien, dan paternalisme ini tak dapat dibenarkan. Namun terdapat situasi di mana paternalisme tidak menimbulkan konflik antara kedua prinsip etika ini, yakni apabila pasien memang tidak otonom sehingga tidak kompeten untuk mengambil suatu keputusan rasional yang dapat dipertanggungjawabkan. Kata kunci: paternalisme, pasien, dokter, kompeten