Mustakim Muchlis
Unknown Affiliation

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Peran Apip Dan Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Menuju Good Village Governance: Pendekatan Konsep Muroqobah Herlina Ilyas; Mustakim Muchlis
Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Vol 6 No 2 (2016): ASSETS
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/.v6i2.2884

Abstract

Penelitian ini fokus pada peranan APIP dan Aparatur Desa terkait dalam pengelolaan keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Mendeskripsikan dan menganalisis pemahaman APIP dan Aparatur Desa menuju good village governance. 2) Mengaitkan peranan APIP dan Aparatur Desa dalam pengelolaan keuangan menuju good village governance dengan pendekatan konsep muroqobah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analisis. Penelitian dilakukan dengan menganalisis peran dari APIP dan Aparatur Desa terkait dalam pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, tujuannya untuk menuju tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance) dengan mendeskripsikan peranan tersebut dalam pendekatan nilai-nilai agama (muroqobah). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, peneyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) namun tidak terlepas dari pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Dalam konteks pemerintahan desa yang sangat rentan terhadap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan inefisiensi, peran APIP dan Aparatur Desa terkait pengelolaan keuangan desa mampu mendorong pemerintahan desa untuk menuju tata kelola pemerintahan desa yang baik (good village governance). Selanjutnya guna mendorong terwujudnya self control dan jati diri aparatur desa agar selalu merasa mendapatkan pengawasan dari Tuhan, apalagi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan melibatkan anggaran keuangan yang besar, maka dibutuhkan sebuah pendekatan muroqobah (pendekatan nilai-nilai agama)
IMPLIKASI KONSERVATISME AKUNTANSI TERHADAP SISA HASIL USAHA KOPERASI SIMPAN PINJAM MELALUI PRINSIP MUQABALAH PADA KSP NASIONAL KABUPATEN PINRANG Ari Wahyuni; Mustakim Muchlis
Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban Vol 1 No 1 (2015)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jiap.v1i1.2994

Abstract

Penelitian ini membahas tentang implikasi konservatismeakuntansi terhadap sisa hasil usaha koperasi simpan pinjam melaluiprinsip muqabalah pada KSP Nasional Kabupaten Pinrang. Metodeyang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatankualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konservatismeakuntansi akan berdampak pada pelaporan SHU KSP NasionalKabupaten Pinrang. Dimana pengakuan yang lebih pada biaya sertaadanya sikap kehati-hatian terhadap risiko dimasa mendatang, akanmengakibatkan bertambahnya jumlah cadangan umum untukmenutupi kerugian yang dibebankan kepada koperasi.Kata Kunci: Konservatisme akuntansi, SHU, dan prinsip muqabalah
IMPLIKASI KONSERVATISME AKUNTANSI TERHADAP SISA HASIL USAHA KOPERASI SIMPAN PINJAM MELALUI PRINSIP MUQABALAH PADA KSP NASIONAL KABUPATEN PINRANG Ari Wahyuni; Mustakim Muchlis
Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban Vol 2 No 1 (2016)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jiap.v2i1.2995

Abstract

Penelitian ini membahas tentang implikasi konservatismeakuntansi terhadap sisa hasil usaha koperasi simpan pinjam melaluiprinsip muqabalah pada KSP Nasional Kabupaten Pinrang. Metodeyang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatankualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konservatismeakuntansi akan berdampak pada pelaporan SHU KSP NasionalKabupaten Pinrang. Dimana pengakuan yang lebih pada biaya sertaadanya sikap kehati-hatian terhadap risiko dimasa mendatang, akanmengakibatkan bertambahnya jumlah cadangan umum untukmenutupi kerugian yang dibebankan kepada koperasi.Kata Kunci: Konservatisme akuntansi, SHU, dan prinsip muqabalah
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 93 TAHUN 2015 PADA KECAMATAN GANRA KABUPATEN SOPPENG Mustakim Muchlis; Ahmad Dzauki Abdur Rabb
Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban Vol 2 No 2 (2016)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jiap.v2i2.3016

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaankebijakan dan melihat faktor-faktor yang menghambat pelaksanaanDana Desa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatandeskriptif-kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melaluiwawancara, studi pustaka, dokumentasi, dan internet searching. Hasilpenelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan dana desa diKecamatan Ganra Kabupaten Soppeng secara keseluruhan telahberjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran penggunaan,pemantauanm, dan evaluasi. Namun, pada tahap penyaluran terjadiketerlambatan dari tanggal yang telah ditentukan. FaktorPenghambat dalam pelaksanaan Dana Desa yaitu keterlambatanmembuat Petunjuk Teknis (Juknis) dan juga Kualitas Sumber DayaManusia.Kata Kunci: Dana Desa, APBN, dan APBD.
EVALUASI PENGGUNAAN APLIKASI SISKEUDES DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA (Studi Pada Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa) Muhammad Sapril Sardi Juardi; Mustakim Muchlis; Reski Amalia Putri
Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban Vol 4 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jiap.v4i1.5159

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa pada Desa Jenetallasa Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan paradigma interpretative. Data diperoleh dengan obsevasi dan wawancara secara mendalam, kemudian diproses tiga tahap yakni reduksi data, penyajian data sampai penarikan kesimpulan, Keabsahan data dilakukan dengan uji credibility, triangulasi sumber data, triangulasi teori dan uji transferability. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Jenetallasa dalam melakukan penerapan Aplikasi SISKEUDES telah menjalankan secara menyeluruh dan dalam proses pengimputan dan pelaporanya di Desa Jennetallsa sudah mekalukan proses pertanggungjawaban yang sudah relevan dan dalam menjalankan aplikasi tersebut sudah terstruktur dengan baik.Kata Kunci:  SISKEUDES dan Akuntabilitas   
Partisipasi Masyarakat Sebagai Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Jamaluddin Majid; Serlianti Serlianti; Mahdalena Mahdalena; Mustakim Muchlis
Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics Vol 2 No 1 (2022): MAQRIZI: JOURNAL OF ECONOMICS AND ISLAMIC ECONOMICS
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (708.89 KB) | DOI: 10.30984/maqrizi.v2i1.183

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengkaji bentuk akuntabilitas Pengelolaan dana Desa dalam pemerintahan desa, dimana setiap pengelolaan dana Desa harus melibatkan masyarakat dan di laporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara transparan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi melalui berbagai sumber data yaitu data primer yang diperoleh langsung dari informan yang didukung dokumen dan data yang bersumber dari jurnal dan buku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana Desa sudah sesuai prinsip akuntabilitas dengan melibatkan partisipasi masyarakat berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang dibuktikan dari laporan dana Desa. Salah satu bentuk akuntabilitas keuangan pemerintah desa yaitu memberikan informasi secara transparan, pengawasan serta keterlibatan masyarakat Desa sebagai asset dalam pengelolaan sumber-sumber daya yang memberikan bantuan berupa tenaga, pikiran dan material dalam pembangunan desa mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan sampai evaluasi secara periodik.