Mahdalena Mahdalena
Accounting Department, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Tangible Journal

Telaah Kebijakan Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah Mahdalena Mahdalena; Zulkifli Bokiu
Tangible Journal Vol 7 No 1 (2022): Vol 7 No. 1 (2022)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) STIE Tri Dharma Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53654/tangible.v7i1.246

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyusunan anggaran pemerintah daerah. Penelitian dilakukan pada pemerintah daerah Kota Gorontalo. Pendekatan teori tindakan komunikatif Habermas sebagai bagian dari pendekatan kritis dipilih sebagai metode dalam penelitian ini untuk menangkap realitas dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa tindakan kompromi merupakan bentuk komunikasi kebijakan anggaran yang dilatarbelakangi oleh kepentingan politik. Keputusan kebijakan anggaran didominasi oleh kuasa yang dimiliki oleh para aktor untuk menentukan prioritas anggaran. Praktik komunikasi diwarnai oleh negosiasi dan kompromi sehingga mengabaikan nilai kompetensi komunikasi secara komprehensif (kebenaran, ketepatan, kejujuran). Komunikasi yang terbangun hanya legal formal untuk menghasilkan anggaran yang terlegitimasi. Hasil penelitian memberikan informasi bahwa terbelenggunya keselarasan komunikasi menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan kebijakan dengan memprioritaskan rasionalitas agar diperoleh legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat kepada penyelenggara pemerintah.
Telaah Kebijakan Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah Mahdalena Mahdalena; Zulkifli Bokiu
Tangible Journal Vol 7 No 1 (2022): Vol 7 No. 1 Juni 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) STIE Tri Dharma Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53654/tangible.v7i1.246

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyusunan anggaran pemerintah daerah. Penelitian dilakukan pada pemerintah daerah Kota Gorontalo. Pendekatan teori tindakan komunikatif Habermas sebagai bagian dari pendekatan kritis dipilih sebagai metode dalam penelitian ini untuk menangkap realitas dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa tindakan kompromi merupakan bentuk komunikasi kebijakan anggaran yang dilatarbelakangi oleh kepentingan politik. Keputusan kebijakan anggaran didominasi oleh kuasa yang dimiliki oleh para aktor untuk menentukan prioritas anggaran. Praktik komunikasi diwarnai oleh negosiasi dan kompromi sehingga mengabaikan nilai kompetensi komunikasi secara komprehensif (kebenaran, ketepatan, kejujuran). Komunikasi yang terbangun hanya legal formal untuk menghasilkan anggaran yang terlegitimasi. Hasil penelitian memberikan informasi bahwa terbelenggunya keselarasan komunikasi menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan kebijakan dengan memprioritaskan rasionalitas agar diperoleh legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat kepada penyelenggara pemerintah.
Telaah Kebijakan Penyusunan Anggaran Pemerintah Daerah Mahdalena Mahdalena; Zulkifli Bokiu
Tangible Journal Vol 7 No 1 (2022): Vol 7 No. 1 Juni 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) STIE Tri Dharma Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53654/tangible.v7i1.246

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyusunan anggaran pemerintah daerah. Penelitian dilakukan pada pemerintah daerah Kota Gorontalo. Pendekatan teori tindakan komunikatif Habermas sebagai bagian dari pendekatan kritis dipilih sebagai metode dalam penelitian ini untuk menangkap realitas dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa tindakan kompromi merupakan bentuk komunikasi kebijakan anggaran yang dilatarbelakangi oleh kepentingan politik. Keputusan kebijakan anggaran didominasi oleh kuasa yang dimiliki oleh para aktor untuk menentukan prioritas anggaran. Praktik komunikasi diwarnai oleh negosiasi dan kompromi sehingga mengabaikan nilai kompetensi komunikasi secara komprehensif (kebenaran, ketepatan, kejujuran). Komunikasi yang terbangun hanya legal formal untuk menghasilkan anggaran yang terlegitimasi. Hasil penelitian memberikan informasi bahwa terbelenggunya keselarasan komunikasi menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan kebijakan dengan memprioritaskan rasionalitas agar diperoleh legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat kepada penyelenggara pemerintah.