Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika SIGn Jurnal Hukum Journal of Lex Generalis (JLG)
Muhammad Kamal
Universitas Muslim Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Legitimasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Muhammad Rinaldy Bima; Muhammad Kamal; Hardianto Djanggih
Kertha Patrika Vol 41 No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2019.v41.i01.p03

Abstract

Artikel ini menganalisis legitimasi hak angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dengan fokus permasalahan pada hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legitimasi hak angket DPR RI terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, namun harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana Pasal 79 ayat (3), Pasal 199, dan Pasal 201 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Rekomendasi dari penelitian ini yakni perlunya berbagai upaya penguatan terhadap eksistensi KPK sebagai lembaga yang independen, serta bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, mengingat keberadaan KPK sangat penting bagi Negara Indonesia dengan tingkat korupsi yang masih tinggi.
Hubungan Pemerintahan Daerah dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 Muhammad Kamal
SIGn Jurnal Hukum Vol 1 No 1: April - September 2019
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v1i1.32

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara DPRD dengan Kepala Daerah dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang biasa pula disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Adapun kesimpulan dari penelitian ini ialah: 1) Kepala Daerah harus melakukan pengelolaan keuangan daerah dengan baik sebagai konsekwensi dari Otonomi Daerah; 2) PAD merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah; dan 3) Hubungan antara DPRD dengan Kepala Daerah merupakan kemutlakan dalam menghadirkan kebijakan daerah yang berdampak pada peningkatan PAD.
Implementasi Fungsi Jaringan Dokumentasi Dalam Penyebarluasan Informasi Produk Hukum Sepryani Sepryani; A. Muin Fahmal; Muhammad Kamal
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (300.963 KB) | DOI: 10.52103/jlg.v2i1.300

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis Implementasi Fungsi Jaringan Dokumengasi dan Informasi Hukum dalam Penyebarluasan Produk Hukum Daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Sulawesi Selatan dalam melakukan penyebarluasan informasi Produk Hukum telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalaui website sebagai wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta telah menjadi sarana pemberian pelayanan informasi hukum kepada masyarakat maupun instansi daerah dalam pencarian produk hukum yang telah diundangkan maupun yang sedang di proses pada Biro Hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam melakukan penyebarluasan informasi produk hukum adalah: Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Budaya Hukum. The research objective was to analyze the implementation of the documentation and legal information network function in the dissemination of regional legal products and the factors that influence it. This research is an empirical legal research. The results of the research show that the Legal Documentation and Information Network of South Sulawesi Province in disseminating information on Legal Products has utilized information and communication technology through the website as a forum for joint utilization of legal documents in an orderly, integrated and sustainable manner and has become a means of providing legal information services to the public and local agencies in the search for legal products that have been enacted or are in process at the Legal Bureau. Factors that influence the function of the Legal Documentation and Information Network in disseminating information on legal products are: Legal Substance, Legal Structure and Legal Culture.
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kabupaten Maros Muh Ashar AZ; A. Muin Fahmal; Muhammad Kamal
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 2 No. 3 (2021): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.725 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pelaksanaan Tugas dan Fungsi Camat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Rangka Otonomi Daerah di Kabupaten Maros dan Fungsi Camat berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Rangka Otonomi Daerah. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian adalah, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Derah yang mengatur mengenai pelaksanaan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan Fungsi Camat di Kabupaten Maros, kurang optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Khusus mengenai kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta faktor partisipasi masyarakat. The research objective is to analyze the implementation of the Camat's Duties and Functions based on Law Number 23 of 2014 in the Framework of Regional Autonomy in Maros Regency and the Camat's Functions based on Law Number 23 of 2014 in the Framework of Regional Autonomy. The research method uses empirical legal research. The result of the research is that the implementation of the provisions of the laws and regulations, namely Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government which regulates the implementation of Regional Autonomy in the context of implementing the duties and functions of the Head of Sub-district in Maros Regency, is not optimal. Factors that affect the less than optimal implementation of the provisions of laws and regulations, namely Law Number 23 of 2014 concerning Special Regional Government regarding the quality of human resources, facilities and infrastructure, as well as community participation factors.
Co-Authors A. Muin Fahmal Hardianto Djanggih Muh Ashar AZ Muhammad Rinaldy Bima Sepryani Sepryani