<![CDATA[Terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan sebuah langkah maju bagi Indonesia yang didominasi oleh penduduk beragama Islam.Sumatera Utara sebagai salah satu Provinsi yang memiliki potensi beraneka ragam UMKM dengan jumlah unit usaha di Indonesia. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Utara (2021). Untuk jumlah UMKM di Sumut mencapai 2,8 juta jumlah UMKM yang terdaftar dan terverifikasi pada Dinas Koperasi dan UMKM hanya sebesar 380.249 unit usaha dimana 97% berada di daerah perkotaan. Sebagian besar UMK yang berada di Provinsi Sumatera Utara merupakan usaha kuliner.Selain itu, permasalahan lain yang berhubungan dengan implementasi UU no. 3 Tahun 2014 adalah bahwa produk yang dijual belum memiliki sertifikasi halal, belum adanya penyelia halal dari UMK, belum adanya pengetahuan tentang Manajemen Jaminan Halal dan proses sertifikasi halal itu sendiri. Dalam hal ini penulis meninjau terkait aturan pada 33 Tahun 2014 dan regulasi lainnya ditinjau dari keberlakuan maṣlahah. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penilitian ini bahwa konsepnkemaslahatan terkait kebijakan halal self declare bagi UMK telah sejalan dengan tujuan syar‟i dalam rangka mencapai kemaslahatan dan menghilangkan/menolak kemudharatan. Sehingga dalam penerapannya, peran pelaku usaha dalam rangka memberi kenyamanan, melindungi konsumen muslim khususnya, serta kekuatan komitmen para pembuat kebijakan dan lembaga terkait agar dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya.]]>
