Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Pengembangan Kaidah Fikih Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI Sandy Rizki Febriadi Sanusi; Neneng Nurhasanah; Maman Surahman
At-Taqaddum Vol 12, No 2 (2020)
Publisher : Quality Assurance Institute (LPM) State Islamic University Walisongo Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/at.v12i2.6540

Abstract

The application of fiqh principles to Islamic economic issues often uses general principles outside the muamalah field, even though general fiqh rules in the muamalah field and detailed rules have been formulated. This article aims to describe the development of fiqh principles on Islamic economic fatwas issued by the DSN-MUI from 2000 to 2019. This study uses a qualitative research approach with descriptive analysis, using a library research approach. This study's results indicate that the development of fiqh principles in the DSN-MUI fatwa can be analyzed from two perspectives. First, the ten fiqh rules with the most significant number are the rules "Basically all forms of muamalat are allowed, unless there are arguments that prohibit them." This rule occupies several repetitions of 125 times (36%). Then the fiqh rule ranks tenth with the intensity of the repetition of 8 times (2%), namely the fiqh rule: "Every debit and credit that brings benefits is usury." Second, the DSN-MUI Fatwa Commission has used the theoretical level because its use includes: core principles, basic principles, general rules, special rules, to detailed regulations.
Critical Analysis on Business Innovation for Traders During Pandemic Covid-19: An Islamic Economics Perspective Maman Surahman; Popon Srisusilawati; Redi Hadiyanto; Tri Ambarwati; Reyhan Maharis Fadilah
Falah: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 7 No. 1 (2022): FEBRUARY
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22219/jes.v7i1.20036

Abstract

This study aims to analyze business innovation in Islam Economics to the sustainability of traders around UNISBA during pandemic Covid-19. This study was qualitative using descriptive analytical approach. Type of data collected was primary data obtained from interview. The data analysis technique used was descriptive model qualitative in shape data collection, data reduction, data display, and conclusion. The result found that traders can continue their business by using e-marketing and online marketplace which considered necessary to be implemented, especially in the Covid-19 pandemic situation. The contribution of this research to enhance the development of science and business practice in the implementation of e-marketing dan online marketplace.
PENARAPAN PRINSIP SYARIAH PADA AKAD RAHN DI LEMBAGA PEGADAIAN SYARIAH Maman Surahman; Panji Adam
Law and Justice Vol.2 , No. 2, Oktober 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v2i2.3838

Abstract

Gadai sebagai salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, untuk suatu kepercayaan dari kreditur, maka debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan, namun dikuasai oleh penerma gadai. Mekanisme teknis gadai syariah, maka secara teknis operasional dapat dilakukan oleh suatu lembaga keungan syariah, yaitu pegadaian syariah, baik sebagai lembaga swasta maupun pemerintah. Dalam hal ini penulis bermaksud untuk melakukan analisis penerapan konsep dan prinsip-prinsip syariah yang teraplikasikan pada akad gadai di lembaga pegadaian syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk: pertama, untuk mengetahui konsep gadai dalam literatur fikih klasik; kedua, untuk mengetahui penerapan prinsip syariah pada akad rahn di lembaga pegadaian sayriah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan sifat penelitiandeskriptif analisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Penelitian ini digolongkan kepada jenis penelitian kualitiatif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama, konsep gadai dalam literatur fikih klasik dinamai dengan istilah rahn, landasan yuridis kebasahan transkasi/akad gadai dalam Islam terdapat dalam al-Quran surat al-Baqarah: 283, yang secara eksplisit menerangkan hukum gadai, selain terdapat di dalam al-Quran landasan yuridis keabsakan akad gadai/rahn terdapat di dalam beberapa hadis Nabawi serta konsensu/ijma’ para ulama tenteng hal tersebut; kedua,  prinisp-prinsip syariah di diterapkan dalam sistem pegadaian syariah ada 3 (tiga) prinsip, yaitu: prinsip tauhid, prinsip tolong-menolong (ta’awun) dan prinsip bisnis (tijariah).
ANALISIS PENCAPAIAN TUJUAN BANK SYARIAH SESUAI UU NO 21 TAHUN 2008 Yayat Rahmat Hidayat; Maman Surahman
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 1, No 1 (2017)
Publisher : Univeristas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (639.771 KB) | DOI: 10.29313/amwaluna.v1i1.1996

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pencapaian tujuan bank syariah yang terkandung dalam UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada UU tersebut disebutkan bahwa bank syariah memiliki tujuan untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu usaha-usaha yang dilakukan bank syariah, terutama melalui pembiayaan yang disalurkannya haruslah dapat meningkatkan tingkat pemerataan kesejahteraan rakyat atau mengurangi kesenjangan pendapatan rakyat yang diwakili dengan rasio gini. Dengan demikian penyaluran pembiayaan bank syariah harus memiliki pengaruh yang negative terhadap rasio gini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran pembiayaan bank syariah berpengaruh signifikan secara positif sebesar 67,4247%. Sisanya sebesar 32,5753% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Persamaan yang didapat dari hasil pengujian di atas yaitu Y = 3.10E-07 + 0.366204 X. Dari persamaan di atas bisa dilihat bahwa penyaluran pembiayaan bank syariah berpengaruh positif terhadap rasio gini. Setiap penambahan 1 satuan penyaluran pembiayaan bank syariah akan menambah 0.366204 satuan tingkat kesenjangan pendapatan rakyat.Kata kunci: pembiayaan bank syariah, pemerataan kesejahteraan rakyat, rasio gini.
KONSEP PAJAK DALAM HUKUM ISLAM Maman Surahman; Fadilah Ilahi
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 1, No 2 (2017)
Publisher : Univeristas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (403.825 KB) | DOI: 10.29313/amwaluna.v1i2.2538

Abstract

AbstrakIstilah pajak dalam hukum Islam yang menjadi sumber pendapat negara tidak dikenal. Oleh karena itu, para ulama berpeda bendapat mengenai status hukum pajak ditinjau dari konsep hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa; pertama, dalam konsep hukum Islam pajak adalah kewajiban yang dapat secara temporer, diwajibkan oleh Ulil Amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat (jadi dharibah bukan zakat), karena kekosongan/kekurangan baitul mal, dapat dihapus jika keadaan baitul mal sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum Muslim yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan mereka (kaum Muslim), bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum Muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan. Kedua, Terdapat dua pendapat dalam hal ini, pihak yang berpendapat bahwa pajak dibolehkan dalam Islam setelah kewajiban zakat. Pihak lain berpendapat bahwa pajak tidak dibolehkan dalam Islam, karena dalam Islam kewajiban seorang Muslim dalam hal harta hanya ada pada zakat. Kata Kunci: Pajak, Hukum Islam, Dharibah.  AbstracTaxes terminology in Islamic law that becomes state opinion source be not been known. Therefore, scholar differ on status taxes law is sighted of islamic law concept. This observational result show that;  first,  In taxes Islamic law concept is do bit one can transient ala, made compulsory by Goverment as liabilities of affix after tithe (so dharibah don't tithe), since void / lack for baitul mal, can be erased if baitul mal's situation have most refills, made compulsory just to rich Moslem clan, and have the favor been utilized they (Moslem clan), not common behalf, as shaped as jihad Moslem clan to prevent its lurching coming that greater if that thing is uncommitted.  Both of,Available two opinions in such event, party that opines that taxes is allowed in afters Islam does bit to tithe. Other party opines that taxes doesn't be allowed deep Islamic, since in Islam does bit a Moslem in term asset there's only on tithe.  Keyword: Tax, Islamic Law, Dharibah 
ANALYSIS OF MAQÂSHID AL-SYARȊ’AH ON THE APPLICATION OF THE COLLATERAL IN THE MUDHȂRABAH CONTRACT IN SHARIA FINANCIAL INSTITUTIONS Maman Surahman; Nurrohman Nurrohman
AMWALUNA (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah) Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Univeristas Islam Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.036 KB) | DOI: 10.29313/amwaluna.v4i2.5588

Abstract

In the study of classical Jurisprudence, the mudhârabah contract is the same contract which has no guarantee provisions in it. Therefore, in the mudhârabah contract there is no need for collateral, because the mudhârabah contract is a contract that is based on the element of trust (trust) so there is no need for guarantees given by customers to banks / Islamic financial institutions. The purpose of this study was to analyze maqâshid al- sharia on the application of collateral to the mudhârabah contract in Islamic Financial Institutions. The method of approach used in this study is normative juridical research with the nature of descriptive analysis. The type of data used in this study are primary and secondary data types. This research is classified as a type of qualitative research. The results show that collateral in the mudhârabah contract serves to avoid deviations from the fund management customer so that they do not play around in managing the mudhârabah financing fund, and guarantees are not necessary and mandatory conditions on every Mudhârabah financing. Therefore, LKS may set the guarantee to clients which serves to avoid the moral hazard of the mudharib negligent or not according to the contract, which is in line with the values of the benefit in Islamic transactions system.
Tinjauan Fikih Muamalah dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli Dropshipping pada Marketplace X Syifa Manzilla Tousiya; Maman Surahman
Jurnal Riset Ekonomi Syariah Volume 1, No. 2, Desember 2021, Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.274 KB) | DOI: 10.29313/jres.v1i2.493

Abstract

Abstract. Dropshipping is a buying and selling system where dropshipping actors commonly called dropshipper can sell goods without having to stock goods. In practice, dropshipping transactions conducted by Bloomstore accounts through X's Marketplace feature are still lacking in the application of muamalah jurispruding and Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. This research aims to find out the application of muamalah jurispruding and Law No. 8 of 1999 on dropshipping transactions conducted by Bloomstore store accounts. This research method uses descriptive qualitative methods with a case study approach and type of data fields research (direct research in the field). The data obtained based on observations and interviews is equipped with library data in the form of books and journals that support this research. The results of this study are dropshipping activities carried out by X as the owner of Bloomstore store account has not been in accordance with the pillars and conditions determined based on muamalah jurispruding and provisions that must be considered by consumers and business actors stated in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Abstrak. Dropshipping merupakan sistem jual – beli dimana pelaku dropshipping yang biasa disebut dropshipper bisa menjual barang tanpa harus menyetok barang. Dalam praktiknya, transaksi jual beli dropshipping yang dilakukan oleh akun Bloomstore melalui fitur Marketplace X ini masih terdapat kekurangan dalam penerapan fikih muamalah dan Undang – Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan fikih muamalah dan UU No. 8 tahun 1999 pada transaksi jual beli dropshipping yang dilakukan oleh akun toko Bloomstore. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan jenis data fields research (penelitian langsung di lapangan). Data yang diperoleh berdasarkan hasil observasi dan wawancara dilengkapi dengan data pustaka berupa buku dan jurnal yang mendukung penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah aktivitas jual – beli dropshipping yang dilakukan oleh X sebagai pemilik akun toko Bloomstore belum sesuai dengan rukun dan syarat yang ditentukan berdasarkan fikih muamalah dan ketentuan yang harus diperhatikan oleh konsumen dan pelaku usaha yang dinyatakan dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Tinjaun Fikih Muamalah terhadap Arisan Menurun Arisanlogy.id di Instagram Resya Wahyuni; Maman Surahman; Intan Nurrachmi
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.848 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i1.151

Abstract

Abstract. Arisanlogy.id is a social gathering system where each member pays a different deposit amount, the top one pays the largest deposit amount, and the last member pays the smallest deposit amount and even less than the get he receives. This thesis aims to find out the practice and review of fiqh muamalah social gathering in a declining system on the Arisanlogy.id Instagram account. This research method is qualitative and the type of research is field research. The data collection technique used is interviews with the admin and members of the Arisanlogy.id. The data sources used are primary and secondary data sources and then analyzed using a sociological juridical analysis approach. The object of this research is about the practice of social gathering on a declining system on social media. The results of this study indicate that the practice of social gathering systems is decreasing on the Arisanlogy.id Instagram account based on the implementation system not in accordance with the principles of fiqh muamalah because there are differences in the amount of deposits between members, there is injustice between members in paying wages and the practice of fines and the inaccuracy of penalty fees. taken due to the negligence of members in paying the arisan deposit. So, the practice of Arisanlogy.id's declining system of arisan has an element of usury because debts drag on to profits. Abstrak. Arisanlogy.id ialah arisan menurun dimana yang menempati urutan teratas membayar jumlah setoran paling besar, dan anggota yang menempati urutan terakhir membayar jumlah setoran paling kecil dan bahkan lebih kecil dari get yang dia terima. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik dan tinjauan fikih muamalah arisan menurun pada akun instagram Arisanlogy.id. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitiannya penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara terhadap admin dan anggota Arisanlogy.id. sumber data yang digunakan berasal dari sumber data primer dan sekunder kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis yuridis sosiologis. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah tentang praktik arisan sistem menurun pada media sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan praktik arisan sistem menurun pada akun instagram Arisanlogy.id berdasarkan sistem pelaksanaannya belum sesuai dengan prinsip fikih muamalah karena terdapat perbedaan jumlah setoran antar anggota, terdapat ketidak adilan antar anggota dalam pembayaran upah dan adanya praktik denda serta belum tepatnya biaya penalti yang diambil akibat lalainya anggota dalam membayar setoran arisan. Sehingga, praktik arisan sistem menurun Arisanlogy.id terdapat unsur riba karena utang-piutang yang menyeret pada keuntungan.
Analisis Hukum Islam terhadap Jual-beli Pakaian Bekas di Pasar Ancol Bandung Riska Ariani Siregar; Maman Surahman; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.389 KB) | DOI: 10.29313/bcssel.v2i2.4433

Abstract

Abstract. Buying and selling in Islam is an activity of exchanging wealth for property, exchanging permissible benefits with permissible benefits forever, not usury and not debt. This study aims to analyze the practice of buying and selling used clothes and to analyze the review of Islamic law on the practice of buying and selling used clothes at Ancol Regol Market. This research is a qualitative research. Data collection uses interviews with Sellers and Buyers in Article Regol Ancol. The results showed that the sale and purchase of used clothing at Ancol Regol Market was carried out directly between the seller and the distributor and the seller and the buyer. The sale and purchase of used clothing by the seller to the buyer on a consensual basis or based on the agreement of both parties, where the transaction is established between the seller and the buyer without any element of coercion. The implementation of buying and selling used clothes at the Ancol Regol Market is not in accordance with Islamic law, because there are still elements of gharar or uncertainty related to the condition of the goods in the ball. The obscurity of the condition of the goods being traded encourages speculation and is included in the element of fraud. Abstrak. Jual-beli dalam Islam adalah kegiatan tukar-menukar harta dengan harta tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktek jual-beli pakai bekas dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual-beli pakaian bekas di Pasar Ancol Regol. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengambilan data mengginakan wawancara kepada Pembeli dengan penjual di Pasal Regol Ancol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elaksanaan jual-beli pakaian bekas di Pasar Regol Ancol dilakukan secara langsung antara penjual dengan distributor dan penjual dengan pembeli. Transaksi jual-beli pakaian bekas oleh penjual kepada pembeli atas dasar suka sama suka atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dimana transaksi yang terjalin antara pembeli dengan penjual tanpa adanya unsur pemaksaan. Pelaksanaan jual-beli pakaian bekas di Pasar Regol Ancol belum sesuai dengan syariat Islam, dikarenakan masih terdapatnya unsur gharar atau ketidakpastian terkait dengan kondisi barang dalam ball. Adanya ketidakjelasan kodisi barang yang diperjualbelikan, mendorong adanya spekulasi dan masuk dalam unsur penipuan.
Assistance to the Baiturrahman Mosque Prosperity Council and Miftahul Ulum in Qibla Measurement Maman Surahman; Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani
Journal of Community Research and Service Vol 7, No 1: January 2023
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jcrs.v7i1.42687

Abstract

The mosque building, which is in the alley, sometimes escapes the monitoring of the accuracy of the Qibla direction. The difficulty of getting the sun's shadow directly into the mosque is one of the factors so that the instrument used to measure the Qibla only uses makeshift tools or only follows the location of the land used for the building. Such as Baiturrahman and Miftahul Ulum mosques in the Tamansari Village, with the position of building in an alley. The purpose of this PKM activity is to assist the Mosque Prosperity Council (DKM) in verifying the Qibla direction of their mosque so that Muslims can pray towards the Qibla with the help of an accurate tool. This mentoring activity uses a participatory action research approach so that DKM can utilize the sun qibla and mizwandroid instruments in aligning the Qibla direction of the mosque. The results of the mentoring activities at the Baiturrahman Mosque and Miftahul Ulum Mosque, namely the correction of the prayer rows conducted by the DKM of the mosque and the service team, where the difference in Qibla direction deviation is 8 degrees and 5 degrees, respectively. In addition, DKM and the service team have made corrections to the prayers’ rows at the imam's place and the first row in each mosque by attaching Qibla direction stickers as a benchmark for the direction of the rows.