Garuda - Garba Rujukan Digital

SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH SEBAGAI ALAT BUKTI HAK YANG KUAT Dadi Arja Kusuma; Rodliyah Rodliyah; Sahnan Sahnan
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 5, No 2 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Salah satu tujuan dari pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat hak milik atas tanah yang beriktikad baik. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kriteria-kriteria sertifikat sebagai alat bukti yang kuat, dan perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat yang beriktikad baik. Tipe penelitian hukum ini adalah penelitian normatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, teori penegakkan hukum, teori kewenangan dan teori perlindungan hukum. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang–undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kriteria-kriteria sertifkat sebagai alat bukti hak yang kuat yakni penerbitan sertifikat hak milik atas tanah harus melalui prosedur peraturan yang berlaku, Sertifikat di buat oleh Pemegang Hak yang beriktikad baik, diterbitkan instansi yang berwenang dan obyek tanah dikuasai secara nyata selama lebih dari 5 (lima) tahun. dan perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat yang beriktikad baik yaitu secara preventif ketentuan pasal 32 ayat 1 dan 2 pp 24 tahun 1997 dan represif dengan adanya lembaga recstverwerking, dan khususnya pada perkara perdata nomor :10/Pdt.G/2010/PN.SBB diberikan perlindungan hukum secara represif bagi pemegang sertifikat yang beriktikad baik.

Penyuluhan Hukum Tentang Dampak Pinjam Meminjam Secara Elektronik Di Desa Bantulante, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa Rodliyah Rodliyah; Salim HS.; Hasan Asy'ari
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Ilmu pengetahuan dan teknologi kini mengalami perkembangan yang pesat, hal ini membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Salah satu pengaruh itu, yaitu masyarakat dimudahkan untuk mendapatkan pinjaman uang dari pemberi pinjaman. Cara yang dilakukan untuk mendapatkan pinjaman itu, yaitu dengan mengajukan permohonan pinjaman dengan menggunakan elektronik, seperti menggunakan komputer, jaringan komputer, maupun menggunakan media lainnya. Dengan adanya pengajuan dari pemohon, maka dalam dalam waktu yang tidak terlalu lama akan menyetujui permohonan yang diajukan oleh pemohon. Walaupun pemohon mendapat kemudahan, namun bunga pinjaman yang dibebankan kepada penerima pinjaman sangat tinggi. Akibat adanya bunga yang tinggi tersebut, maka banyak peminjam yang tidak mampu membayar pinjaman dan pokok. Tujuan kegiatan penyuluhan hukum ini, adalah untuk mengetahui: (1) faktor-faktor penyebab masyarakat yang berada di Desa Bantulante, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa banyak meminjam uang melalui pinjaman on line, dan (2) upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi masyarakat yang meminjam uang secara on line. Metode yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah dan dialog. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan kepada peserta penyuluhan. Sedangkan metode dialog adalah metode untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan hal-hal yang kurang lengkap dan kurang jelas tentang materi penyuluhan hukum.Hasil penyuluhan hukum, disajikan berikut ini. 1. Penyuluhan hukum tentang dampak pinjam meminjam secara elektronik di Desa Bantulante, Kecamatan Terano, Kabupaten Sumbawa telah telah dilaksanakan pada tanggal 27 September 2020. 2. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan lembaga pinjam meminjam secara elektronik. Pemahaman mereka adalah tentang filosofisnya, nama-nama lembaga pemberi pinjaman, , persyaratannya, bunga pinjaman, dan dampaknya bagi peminjam uang secara elektronik. 3. Masyarakat telah memahami dampak negatif dari peminjaman uang secara ivelektronik. Dampak negatifnya, yaitu suku bunga pinjaman yang dibebankan kepada peminjam tinggi, yaitu 30%/bulan.

Penanggulangan Tindak Pidana Pemilu (Studi Di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat) Lalu Parman; Rodliyah Rodliyah; M. Natsir
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v5i1.46

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penanggulangan dan kendala penanganan tindak pidana pemilu di Pulau Lombok. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian pada Bawaslu Prov. NTB dengan cakupan wilayah di Pulau Lombok. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kasus tindak pidana pemilu di Bawaslu Prov. Nusa Tenggara Barat (NTB) pada wilayah pulau Lombok adalah sebesar 59 kasus. Dari total 59 kasus tersebut, sebesar 50 kasus tidak terpenuhi unsur sesuai ketentuan UU No. 7 Tahun 2017, sedangkan 9 kasus telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Mekanisme penanganan yang dilakukan adalah: Pertama, menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaranPemilu di wilayah provinsi. Kedua, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu diwilayah provinsi. Ketiga, menyerahkan penyidikan tindak pidana pada Sentra Gakkumundu dalam hal ini dilakukan Kepolisian. Keempat, menyampaikan hasil pengawasan. Penyelesaian tindak pidana pemilu di wilayah pulau Lombok sebagian besar tidak terpenuhi unsur formil dan materil. Kendala penanggulangan: Pertama, kendala substansi hukum meliputi adanya perbedaan interpretasi terhadap ketentuan tindak pidana pemilu, pemenuhan unsur formil dan materil, pembatasan waktu, minim pengaturan administrasi, manajemen, dan keadilan pemilu. Kedua, kendala penegak hukum yaitu masih minimnya pemahaman hukum, seperti kekeliruan pemahaman mengenai operasi tangkap tangan dalam tindak pidana pemilu yang di Bawaslu dikenal dengan hasil pengawasan. Ketiga, kendala masyarakat yaitu keberpihakan masyarakat pada calon tertentu yang melakukan pelanggaran dan masih toleran terhadap politik uang.

Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Rodliyah Rodliyah
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v7i1.847

Upaya pemerintah untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui Diversi belum berjalan dengan maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis diversi sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Penerapan konsep Diversi dilakukan dengan tujuan untuk menghindari anak-anak dari implikasi negatif sistem peradilan pidana yaitu, menghindarkan anak akan memasuki sistem peradilan pidana dan menghilangkan label penjahat terhadap anak yang telah menjadi korban belum sepenuhnya dipahami oleh aparat penegak hokum dan masyarakat terutama keluarga korban. Perlu dilakukan sosialisasi secara masif mengenai Diversi kepada masyarakat. Hendaknya pemerintah menyediakan sarana dan prasarana Diversi dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada anak, Diversi tidak berjalan seringkali disebabkan karena tidak mendapatkan persetujuan dari keluarga korban. Selain itu, dari pihak penyidik juga masih cukup banyak yang belum mendapatkan pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak, padahal sumber daya manusia (SDM) yang tidak terlatih bisa menghambat upaya Diversi

Konsep Hasil Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Syiis Nurhadi; Rodliyah Rodliyah; Any Suryani Hamzah
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep hasil tindak pidana lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hal ini karena banyaknya peluang para pelaku pencucian uang dalam melakukan aksi pencucian uang di berbagai bidang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan diketahui bahwa terdapat beberapa bidang yang menghasilkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yaitu di bidang Desain Industri, di bidang Paten, di bidang Merek dan Indikasi Geografis, di bidang Hak Cipta, di bidang Wakaf, di bidang ITE, di bidang Ketenagakerjaan, di bidang Kesehatan, di bidang Keuangan, di bidang Pertambangan, di bidang Sistem Resi Gudang, di bidang Penerbangan, dan Penggunaan Identitas Palsu.

Tinjauan Yuridis Pinjam Meminjam Secara Elektronik Rodliyah Rodliyah; Salim HS.; Hasan Asy’ari
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v3i1.42

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis besarnya bunga pinjaman yang dibebankan oleh pemberi pinjaman secara elektronik dan besarnya denda pinjaman yang dijatuhkan kepada penerima pinjaman apabila wanprestasi. Metode yang digunakan disajikan berikut ini. Jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang (statute approah), dan (2) pendekatan konsep. Sumber datanya berasal dari data kepustakaan. dan bahan hukumnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan datanya, yaitu menggunakan studi dokumenter. Analisis datanya, menggunakan analisis kualitatif.Kata Kunci : pinajaman meminjam; pinjaman online

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Viktimologi Kritis Ufran Ufran; Rodliyah Rodliyah; Lalu Parman
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v7i2.115

Artikel ini membahas kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif viktimolgoi kritis. Ia merupakan fenomena yang mempunyai konsekuensi fisik dan psikologis. Korban kekerasan dalam rumah tangga masih menghadapi berbagai stereotipe dan sikap menyalahkan korban ketika mengungkapkan pengalamannya. Persepsi publik tentang derajat kesalahan yang dilakukan korban cenderung masih sangat bervariasi. Banyak korban kemudian dianggap sebagai korban ideal karena posisi mereka yang rentan dan lemah. Sebaliknya, korban juga seringkali dianggap berkontribusi pada viktimisasi yang mereka alami karena berbagai persoalan kontruksi sosial tertentu. Kepelikan ini menyebabkan korban kekerasan dalam rumah tangga seringkali tidak menerima pengakuan sosial yang layak. Mereka menjadi korban sesungguhnya karena mereka berada pada posisi yang rentan dan tidak bersalah. Bias dalam menentukan derajat kesalahan korban ini menyebakan kekeliruan membebankan tanggung jawab untuk mengakhiri viktimisasi kekerasan lebih sering kepada korban daripada pada pelakunya.

Akibat Hukum Atas Terbitnya Sertifikat Tumpang Tindih (Overlapping) Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat) Baiq Rika Septina Wardani; Rodliyah Rodliyah; Aris Munandar
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.90

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum atas terbitnya sertifikat tumpang tindih (oevelapping) dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Jenis penelitian yang digunakan yaitu normatif empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara (interview) dan analisa bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui tujuan melakukan pendaftaran tanah untuk memperoleh sertifikat sebagai alat pembuktian yang sempurna, namun dengan adanya sertifikat tumpang tindih menimbulkan ketidakpastian hukum, sengketa hukum, kekacauan kepemilikan, dan dikhawatirkan akan menimbulkan tindak pidana atas pemakaian sertifikat palsi yang merugikan pemilik sertifikat asli.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search