Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

5.951

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Manajemen dan Organisasi Sosiohumaniora Jurnal Tapis : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam Jurnal Manajemen Pelayanan Publik MEDIA BINA ILMIAH Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Tatar Pasundan : Jurnal Diklat Keagamaan Jurnal Papatung : Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik International Journal of Science and Society (IJSOC) Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan JANE (Jurnal Administrasi Negara)

Didin Muhafidin

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Sumedang, Indonesia

Author-ID : 323022

Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 34 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

Perwujudan Desentralisasi Sebagai Bentuk Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Arif Rahman; Didin Muhafidin
Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol 2, No 1: Juni 2019
Publisher : Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Cirebon Regency is one of the regencies in West Java Province that implemented of decentralization as a form of commitment in carrying out the mandate of the central government and the local government of West Java Province which indicating as one of the regions that contributed to the lack of optimalization of government effectiveness and the human development index in Indonesia. The purpose of this study is to find out more about the realization of decentralization that has been carried out by the Local Government of Cirebon Regency as a form of their accountability in building and prospering public. The method in this study using the method of content analysis with qualitative approach. Overall, the result of this research was the implementation of decentralization in Cirebon Regency has not been fully realized, due to the lack of optimalization in strategic planning through the implementation and controlling; technical problems related to inadequate in supporting facilities and infrastructure, and still not done for adaptability to current and future conditions in realizing sustainable regional development in Cirebon Regency, both in the economic, environmental and social fields.

STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN KONAWE SULAWESI TENGGARA jabal arfah; Entang adhy muhtar; djadja saefullah; didin muhafidin
JURNAL TAPIS Vol 15, No 2 (2019): Jurnal Tapis
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

ABSTRACTThe topic of this research is the Implementation of the Study of Tourism Development Policy in Toronipa Beach Tourism Konawe Regency, Southeast Sulawesi. The formulation of the problem in this research is, why is there no strategy in the implementation of tourism development policies that have been raised by local governments. The analytical method used is descriptive qualitative with aspects that are explored including communication, implementing attitudes, bureaucratic structures and resources. The results of the study are communication aspects, namely the absence of intensive communication between the tourism object management with the regional government (district) and the local DPRD which is indicated by the absence of supporting facilities provided for many years of the existence of the tourism object, except for some assistance from the regional government tourism agency ). From the aspect of resources in this case human resources, namely the availability of managers who are ready to carry out their duties but are not supported in non-human resources / facilities in tourism development efforts to further increase the number of visitors, because this is one of the tourism development strategies that must be carried out by the government regions (districts), in addition to being able to improve the welfare of local communities in the tourist area, will also be able to obtain added value of Local Original Revenue from the tourism sector. While the aspect of the attitude of the executor is the executors / managers in the area of tourism have carried out several tasks and functions well but they still feel the lack of attention of the local government each year, in the effort to develop regional tourism strategies. This is indicated by the local policy regarding tariffs deemed by the implementer to have an impact on the reduction in the number of visitors who come, so the implementers carry out tactical discretion / policies so that there is no decrease in visitor interest to travel because of the incompatible between existing (expected) public government facilities and services. And finally, the bureaucratic structure, in terms of human resources, especially in the youth, sports, culture and tourism offices, has shown a better condition due to ski competence and the field of tourism. Therefore the conclusion is seen from the aspect of the attitude of the executor (disposition), resources, communication, has not shown or illustrated the strategy of developing a good regional tourism policy. But aspects of the bureaucratic structure have shown better conditions.Keywords: Policy Implementation and Tourism Development. ABSTRAKTopik penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Pengembangan Kepariwisataan Studi pada Wisata Pantai Toronipa Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara. Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, mengapa belum ada strategi dalam implementasi kebijakan pengembangan kepariwisataan yang dimunculkan oleh pemerintah daerah. Metode analisis yang digunakan adalah secara deskriptif kualitatif dengan sspek yang didalami antara lain komunikasi, sikap pelaksana, struktur birokrasi dan sumberdaya. Hasil penelitian yaitu aspek komunikasi yaitu tidak adanya komunikasi intensif antara pengelola obyek wisata dengan pemerintah daerah (kabupaten) dan DPRD setempat yang ditandai dengan tidak adanya fasilitas pendukung yang diberikan selama bertahun-tahun adanya obyek wisata, kecuali beberapa bantuan dari dinas pariwisata pemerintah daerah (provinsi). Dari aspek sumberdaya dalam hal ini sumber daya manusia yaitu tersedianya pengelola yang siap menjalankan tugasnya tetapi tidak didukung dalam sumberdaya non-manusia/fasilitas dalam usaha pengembangan kepariwisataan agar semakin meningkatkan jumlah pengunjung, karena hal tersebut merupakan salah satu strategi pengembangan kepariwisataan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah (kabupaten), selain akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di area wisata, juga akan dapat memperoleh nilai tambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Sedangkan aspek sikap pelaksana adalah para pelaksana/pengelola diarea wisata sudah menjalankan beberapa tugas dan fungsinya dengan baik tetapi mereka masih merasakan kurangnya perhatian pemerintah daerah setiap tahunnya, dalam upaya strategi pengembangan kepariwisataan daerah. Hal tersebut ditandai dengan kebijakan pemerintah daerah mengenai tarif dianggap oleh pelaksana akan berdampak pada berkurangnya jumlah pengunjung yang datang, sehingga para pelaksana melakukan diskresi/kebijaksanaan taktis agar tidak terjadi penurunan minat pengunjung untuk berwisata karena tidak sesuainya antara fasilitas yang ada (yang diharapkan) dengan layanan publik pemerintah daerah. Dan terakhir adalah struktur birokrasi, dilihat dari segi sumberdaya manusia manusia khususnya pada kantor dinas pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata sudah menunjukkan keadaan yang lebih baik karena kompetensi skiil dan bidang ilmu kepariwisataan. Oleh karena itu kesimpulannya adalah dilihat dari aspek sikap pelaksana (disposisi), sumberdaya, komunikasi, belum menunjukkan atau menggambarkan strategi pengembangan kebijakan kepariwisataan daerah yang baik. Tetapi aspek struktur birokrasi telah menunjukkan keadaan yang lebih baik.Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pengembangan Pariwisata.

PENERAPAN PROTOKOL COVID-19 DALAM PENGELOLAAN KAWASAN AGROWISATA BERBASIS ECOTOURISM DI MASA PANDEMI Nina Karlina; Didin Muhafidin; Elisa Susanti
Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Vol 2, No 1 (2021): Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sawala.v2i1.29921

Abstrak Pengabdian Pada Masyaraka ditujukan untuk memberikan pengetahuan kepada pengelola agrowisata maupun kepada masyarakat luas akan pentingnya penerapan protokol kesehatan covid-19 di objek wisata pada era transisi seperti sekarang ini. Protokol kesehatan covid – 19 ini sangat penting untuk diterapkan oleh pengelola dan penting untuk dipatuhi oleh masyarakat sebagai pengunjung tempat wisata. Kegiatan pengabdian ini dilakukan di 4 (empat) objek agrowisata yaitu Asia Farm - Pekanbaru, Taman Celosia Desa Gunung Keling, Desa wisata Cireong dan Desa wisata Cihideung. Program ini, diawali dengan identifikasi awal mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penerapan protokol covid-19 di Asia Farm - Pekanbaru, Taman Celosia Desa Gunung Keling, Desa wisata Cireong dan Desa wisata Cihideung. Hasil identifikasi yang didapatkan dari wawancara dan observasi menunjukan bahwa pengelola Asia Farm - Pekanbaru, Taman Celosia Desa Gunung Keling, Desa wisata Cireong dan Desa wisata Cihideung belum siap untuk menyambut pengunjung dengan menerapkan protokol covid -19. Begitupun dengan wisatawan yang berkunjung, tidak terlalu memperdulikan protokol kesehatan covid -19 yang dapat diterapkan secara pribadi. Dalam menanggapi hal tersebut, maka pengabdian ini menyampaikan tentang pentingnya pariwisata berbasis ecoutoursm yaitu menikmati dan menghargai keindahan alam dengan meminimalisir dampak negatif dari pengunjung, dan memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk terlibat aktif dalam sosial-ekonomi serta penerapan protocol covid di tempat pariwisata khususnya di agrowisata. Dengan Pengabdian ini maka diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta menumbuhkan kesadaran baik kepada pengelola agrowisata maupun masyarakat secara umum. Adapun program kegiatan yang dilakukan adalah dengan membuat program webinar “pentingnya penerapan protokol covid”, video edukasi dan promosi “berwisata saat pandemi ?” serta instagram story “pamflet tentang protokol covid-19 saat berwisata/ bepergian.”

PENGEMBANGAN AGROWISATA BERBASIS COMMUNITY BASED TOURISM MELALUI PENGENALAN BAHASA ASING Elisa Susanti; Didin Muhafidin; Nina Karlina
Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat Vol 2, No 1 (2021): Sawala : Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sawala.v2i1.29581

Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah sebagai upaya untuk mengembangkan agrowisata berbasis community based tourism melalui pengenalan bahasa asing. Kegiatan pengenalan bahasa asing ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan promosi daerah agrowisata. Analisis situasi menunjukkan bahwa pelaku agrowisata kurang memiliki kemampuan berbahasa asing, kurangnya keterampilan penggunaan media digital, dan juga daerah agrowisata yang kurang dikenal. Tahapan kegiatan pengabdian meliputi: analisis situasi masyarakat, merancang kegiatan pengabdian, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di empat lokasi yaitu Desa agrowisata Cihideung Kabupaten Bandung Barat, Kebun Mini Serba Ada Kabupaten Bandung Barat, Cibugary Jakarta Timur, dan Hutan Mangrove Kota Tegal. Terdapat lima bahasa asing yang dikenalkan yaitu bahasa inggris, bahasa jepang, bahasa prancis, bahasa jerman dan bahasa rusia. Kegiatan yang dilakukan dalam pengenalan bahasa asing adalah dengan pemasangan poster/ornament bahasa asing, membagikan buku edukasi pengenalan bahasa asing, serta pembuatan video promosi dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia agar mereka dapat berpartisipasi dalam pengembangan agrowisata berbasis komunitas. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kegiatan-kegiatan pengenalan bahasa asing tersebut diterima dengan baik oleh pengelola agrowisata dan juga masyarakat sekitar, dianggap memberikan pengetahuan mengenai bahasa asing, juga membantu mempromosikan daerah agrowisata melalui video promosi berbahasa asing.

PELAKSANAAN KOORDINASI EKSTERNAL OLEH KEPALA KANTOR BKKBN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PROGRAM TAKESRA/KUKESRA DAERAH NON IDT DI KEC. WARUNG KONDANG KAB. DT. II CIANJUR Entang Adhy Muhtar; Sinta Ningrum; Didin Muhafidin
Sosiohumaniora Vol 3, No 3 (2001): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2001
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v3i3.5182

Dengan semakin kompleksnya permasalahannya pembangunan khususnya masyarakat pedesaan maka pemerintah dengan berbagai kebijakan telah melakukan segala upaya untuk memberdayakan masyarakat melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi serta pembinaan dan bantuan dalam berbagai aspek kehidupan. Program Takesra/Kukesra merupakan realisasi dari kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk membantu keluarga Pra sejahtera dan sejahtera I agar mereka dapat melepaskan dari keterbelakangan sosial ekonomi untuk dapat hidup lebih layak dan sejahtera.penelitian tentang pelaksanaan Koordinasi Eksternal oleh Kepala Kantor BKKN dalam peningkatan Program Takesra/Kukesra di Kecamatan Warung Kondang Kab. Cianjur ini menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi wawancara, observasi dan kuesioner. Sampel responden diambil secara purposive terhadap populasi dari berbagai unit kerja/instansi terkait. Dari hasil analisis data diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan koordinasi Eksternal oleh Kepala Kantor BKKBN dalam program Takesra/Kukesra di Kecamatan Warung Kondang Kabupaten Dati II Cianjur, melalui teknik koordinasi belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini terbukti baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan program belum di dukung dengan kerjasama, tanggungjawab dan pengaturan wewenang yang terpadu sehingga mempengaruhi terhadap hasil kerja yang dicapai. Adapun implikasi kebijakan yang dapat diarahkan dari hasil penelitian ini yaitu perlu diciptakan kerjasama yang lebih konstruktif dan terpadu dengan di dasarkan pada pengaturan tugas dan wewenang yang tegas, saling pengertian dan saling keterkaitan dengan berbagai lembaga dan masyarakat pada umumnya. Kata kunci : Koordinasi eksternal, peningkatan program Takesra

PROBLEMATIKA OTONOMI DAERAH DALAM KAITANNYA DENGAN PENTINGYA HUMAN RELATIONS DAN PUBLIC RELATIONS Didin Muhafidin
Sosiohumaniora Vol 6, No 1 (2004): SOSIOHUMANIORA, MARET 2004
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v6i1.5324

Human relations dan public Relations adalah metode komunikasi yang digunakan untuk mengkaji hubungan antar personal dalam suatu organisasi dan hubungan antara organisasi dengan publiknya. Human relation dan public Relations menyoroti aspek kejiwaan yang secara manusiawi memecahkan berbagai masalah yang menyangkut manusia dalam organisasi sambil melakukan motivasi agar bekerja lebih baik, bergairah serta rasa bahagia dan puas hati serta keterampilan membina hubungan antara manusia di dalam dan diluar organisasi seraya mencegah timbulnya masalah. Manfaat Human Relations dan Public Relations di Indonesia ke depan adalah turut mengambil bagian dalam berbagai konflik di dalam negeri yang mengancam utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia dan menjaga hubungan yang harmonis dengan negara lain agar memberi dukungan terhadap keutuhan negara Republik Indonesia. Konflik vertikal dan konflik horizontal yang terjadi antara penduduk asli dan warga pendatang di Kalimantan, Maluku, Papua serta daerah-daerah lainnya di Indonesia,merupakan wujud konkrit belum maksimalnya hubungan yang harmonis antara sesama anak bangsa, dan konflik antara Indonesia dengan Australia juga menunjukkan belum optimalnya hubungan yang harmonis antara sesama bangsa. Human Relations dan Public Relations secara komprehensif dapat menyuguhkan metode pendekatan dalam mengantisipasi kesenjangan komunikasi antara warga dengan pemerintah, dan antara Indonesia dengan negara lain, sebagai alternatif dalam penyelesaian masalah kebangsaan. Kata kunci: Hubungan manusiawi, hubungan masyarakat, otonomi daerah

Implementation of Government Performance Accountability System (SAKIP) in Indonesian Local Government (Case of Regional Development Planning Board of Sukabumi Regency) Tomi Setianto; Sinta Ningrum; Didin Muhafidin
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 5, No 1 (2021): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v5i1.34738

The use of performance measurement system in the public sector (PMS) has become a panacea in addressing an inefficient bureaucracy that fails to meet the citizen satisfaction by its lethargic service delivery. It has introduced a way for public managers to better generate outcome policy into a concrete-measurable actions. While many countries already demonstrates the benefit of using the system, Indonesia remain struggle in implementing the ideal of performance management particularly in the context of local government that usually lacking of adequate capacity and sources. Despite the continuous support by central government, the diverse of socio-environmental context hinder local government to fully implements of SAKIP. This paper sought to portray the implementation and challenges that is faced by one local government agencies in Sukabumi, West Java Indonesia in implementing Indonesian public performance management system (SAKIP). This paper is using qualitative approach by conducting structured interview to key informants. The results showed that organizational variables have been able to accommodate the implementation of SAKIP policy through units formed specifically in organizational structure and governance regulations, organizational interpretation variables are still necessary to improve the dissemination of policy information to all levels of employees, application variables where the implementation of policies are still experiencing constraints, especially in planning and evaluation, as well as a lack of specific strategies in improving organizational performance. This paper reinforces the results of previous studies related with performance management system in Indonesian local government that its implementation has not been yet showing their best result.

PERUSAHAAN KECIL DENGAN PERTUMBUHAN TINGGI: PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK Didin Muhafidin
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 2 No 2 (2019): JURNAL PAPATUNG Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v2i2.60

This study aims to find out whether there are signs that public policy is beginning to understand that it is not only in startup companies that can achieve high levels of growth. More research is needed to find out what company needs are more mature, before policies move away from supporting early stage companies. In examining the implications of recent research on small companies with a large impact, we must resist the temptation to rule out useful programs that support early-stage business.

KAPASITAS ORGANISASI DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DESA : STUDI KASUS DESA WISATA KABUPATEN BINTAN Okparizan Okparizan; Asep Sumaryana; Didin Muhafidin; Yogi Suprayogi Sugandi
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 8 No 1 (2019): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/jpsp.v8i1.773

Kinerja organisasi desa belum optimal dalam memaksimalkan potensi desa wisata. Hal ini mengakibatkan desa wisata belum memberikan kontribusi positif pada pembangunan desa. Indikator yang menjadi tolak ukur belum optimalnya kinerja lembaga desa adalah belum terwujudnya tiga sasaran pengembangan pembangunan desa yaitu atraksi wisata, aksesibilitas dan amenitas. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana mewujudkan kapasitas organisasi desa yang efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif interpretatif , dengan subjek penelitian empat desa wisata yaitu Desa Sungai Kecil, Desa Sebong Pereh, Desa Pengudang, dan Desa Berakit. Data yang digunakan yaitu data primer melalui wawancara yaitu dengan tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan dan wawancara tidak terstruktur serta observasi untuk melihat langsung realitas yang terjadi di locus penelitian. Data selanjutnya yang digunakan yaitu data sekunder dari dokumen pendukung. Hasil dari analisis penelitian empiris membuktikan dimensi kapasitas organisasi cenderung tidak memberikan manfaat yang lebih besar dalam pembangunan di desa wisata. Keseluruhan dimensi kapasitas yang dinilai tidak menunjukkan dukungan kapasitas kerja yang efektif. Implikasi dari hasil temuan penelitian dan dokumentasi yang dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa Human resorcus, Eksternal, inftastructure dan Financial dalam linkungan organisasi desa belum memilikikualitas yang mencukupi untuk mendukung secara efektif terlaksana pembangunan kepariwisataan di empat desa wisata.

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP TRANSPARANSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN PANGANDARAN Dewi Yuni Lestari; Ishak Kusnandar; Didin Muhafidin
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 7, No 1 (2020): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Artikel ini membahas bagaimana pengaruh implementasi kebijakan terhadap transparansi pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik di Kabupaten Pangandaran. Apabila kebijakan pengadaan barang dan jasa yang tertera pada peraturan-peraturan yang berlaku terimplementasikan dengan baik, maka semestinya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara elektronik dapat terwujud. Karena dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik, seluruh proses pengadaan menggunakan sistem elektronik sejak perencanaan sampai kontrak. Meskipun secara empiris telah mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi, penerapan pengadaan barang dan jasa Pemerintah secara elektronik masih menghadapi tantangan, diantaranya adalah berupa resistensi dari individu pelaksana pengadaan barang/jasa yang kurang menguasai teknologi dan masih memiliki budaya korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Teknik analisis data yang dilakukan adalah uji normalitas data. Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang dihasilkan berdistribusi normal atau tidak. Hasil penelitian ini menyarankan untuk melakukan keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik, Kemudahan pengguna dalam memahami peraturan dan prosedur pelayanan, Kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik dan pelaporan penyalahgunaan kewenangan. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pengadaan Barang/Jasa, Kabupaten Pangandaran.

Co-Authors Akhmad Zikri Azmi Ami Afriyani Anestian Rimpaka Arif Rahman Asep Sumaryana Darto Darto Darto Miradhia Dedi Sukarno Dewi Yuni Lestari djadja saefullah Elfan Muhib Danil Islam Elisa Susanti Elisa Susanti Elisa Susanti Elisa Susanti Entang Adhy Muhtar Fhirman Ramadhan Firda Rahma Herijanto Bekti Immanuel Gok Asiniroha Hariandja Irsyad Haniif Isakh Ishak Kusnandar jabal arfah Lina Nurlina Luthfi Anwar Mahbubi Mas Halimah Maya Kusuma Permata Sari Neneng Weti Isnawaty Nina Karlina Nina Karlina Nina Karlina Nina Karlina Okparizan Okparizan Owen Rahadian Naufal Putri Amellia R Ira Irawati R. Achmad Buchori Rita Myrna Shafyra Amani Shalsabilla Syifa Enasta Sinta Ningrum Siti Julaeha Tomi Setianto Tomi Setiawan Wahyuni Sari Nasution Yogi Suprayogi Sugandi Zahra Sri Noviarani

Title

Found 34 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 34 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 34 Documents
Search