Hery Listyawati
Unknown Affiliation

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR UNTUK IRIGASI DI KABUPATEN SLEMAN Hery Listyawati; Triyanto Suharsono
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 24, No 1 (2012)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (393.146 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16151

Abstract

Supervision and control of utilization of water resources for irrigation in Sleman regency is vital in realizing fair use of water resources. This descriptive-qualitative study finds that preventive-internal supervision has been consistent with those set forth in the working procedures and that repressiveinternal supervision is present in the form of sanctions. The locals enjoy preventive and repressive eksternal supervisionary role, which is manifested in local gatherings and public reporting system. We also find that the government exerts control by licensing, reprimands, advocacy, direction, and conflict resolution mechanisms. Practical problems include the absence of provincial irrigation commission and specific agencies that supervise the enforcement of mediation. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di Kabupaten Sleman sangat penting dalam mewujudkan penggunaan sumber daya air yang adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal-preventif telah sesuai dengan yang dimandatkan oleh tugas pokok dan fungsi dan bahwa pengawasan internal-represif telah dilaksanakan dalam bentuk sanksi. Masyarakat melakukan pengawasan preventif dan represif dalam bentuk sarasehan/musyawarah dan sistem pelaporan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemerintah mengendalikan penggunaan sumber daya air dengan menyelenggarakan sistem perizinan, teguran, pembinaan, dan penyelesaian sengketa. Beberapa masalah yang ditemukan di lapangan antara lain adalah tidak adanya komisi irigasi provinsi dan lembaga pengawas khusus yang mengawasi pelaksanaan putusan mediasi.  
KONFLIK PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR UNTUK IRIGASI DI KECAMATAN MINGGIR KABUPATEN SLEMAN Hery Listyawati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 23, No 3 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (403.757 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16174

Abstract

PP 20/2006 on Irrigation opens opportunity for farmers to determine the type of their agricultural business. However, diversification of agriculture gives rise to conflict of interests in the utilisation of irrigational water resources. Inadequate regulation, supervision, and control of water resources would result to conflicts, particularly in Minggir District, Sleman Regency. Berlakunya PP No. 20 Tahun 2006 tentang Irigasi memberi peluang kepada petani dalam menetukan jenis usaha pertanian. Diversifikasi pertanian berdampak pada terjadinya konflik kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi. Tanpa pengaturan, pengawasan, dan pengendalian yang baik akan muncul konflik dalam pemanfaatan sumber daya air, khususnya di Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman.
Kegagalan Pengendalian Alih Fungsi Tanah dalam Perspektif Penatagunaan Tanah di Indonesia Hery Listyawati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 22, No 1 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (453.212 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16207

Abstract

Annual field records show a failure in the regulation of land conversion, a situation which reflects the poor implementation of numerous Indonesian agrarian policies, including farmland conversion, land use, and spatial planning. Six attempts to control the land conversion and land use in Indonesia are formulated in this writing.  Catatan lapangan tahunan menggambarkan adanya kegagalan pengendalian alih fungsi tanah, yang secara umum menunjukkan kegagalan implementasi berbagai kebijakan agraria yang termasuk di dalamnya alih fungsi tanah pertanian, penatagunaan tanah, dan penataan ruang di Indonesia. Tulisan ini merumuskan enam upaya untuk mengendalikan alih fungsi dan penatagunaan tanah di Indonesia.
Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Bandara Adisucipto Menjadi Bandara Internasional Hery Listyawati
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 21, No 3 (2009)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.381 KB) | DOI: 10.22146/jmh.16279

Abstract

Despite the fact that it has been running for five years, the process of land acquisition for the extension of Adisucipto Airport is still far from being completed. It happens because various problems arise, specifically regarding land titles and the sum of compensation for the owner of the acquired land.  Walaupun telah berjalan selama lima tahun, proses pengadaan tanah untuk pengembangan Bandara Adisucipto masih jauh dari selesai. Hal ini terjadi karena pelbagai masalah yang muncul, terutama masalah mengenai hak atas tanah dan jumlah ganti rugi bagi para pemilik tanah yang diakuisisi.