Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN PARTAI ACEH UNTUK MEMBERIKAN PENDIDIKAN POLITIK KEPADA MASYARAKAT DI KOTA LANGSA Mohammad Shadiqie Alfarizi; Harun H; Hamdani h
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 3 (2021): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i3.6617

This study aims to determine and analyze the role of the Aceh Party in providing political education to the people in Langsa City, the obstacles that make it difficult for the Aceh Party to provide political education and the efforts made by the Aceh Party to provide political education to all levels of society. Based on article 79(a) No. 11 of 2006 of the Law on the Government of Aceh states that local political parties function as a means of political education for members and the community. The Aceh Party in Langsa City has not been maximal in providing political education to all people in the Langsa City area. This can be seen from the lack of public understanding of political education as well as knowledge of the rights and obligations of the community in political education. This is because the Aceh Party in Langsa City still prioritizes political education for its cadres and the Aceh Party's "underbow". In addition, there is still a lack of public understanding of political education which is the responsibility of the Aceh Party, because the Aceh Party which won the general election in Langsa City must provide maximum understanding of political education to the community. This research method uses empirical juridical research methods with a library approach and field research. Literature research was conducted to obtain theoretical secondary data, while field research was conducted to obtain primary data through interviews with respondents and informants. Based on the results of the research that the role of the Aceh Party has not been maximal in providing political education to all people in the Langsa City area as mandated by the Political Party Law and UUPA. The obstacle for the Aceh Party in providing political education to the community is the lack of effectiveness of the Aceh Party in providing education and guidance to the entire community regarding the importance of political education in the nation and state. Efforts are being made to make the "Saweu Gampong" program and accommodate all the aspirations of the community so that the entire community can better understand political education with simplified delivery.

PERAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN USAHA DAN OPERASIONAL KOPERASI SIMPAN PINJAM (studi penelitian pada koperasi simpan pinjam di kota lhokseumawe Vina Melinda Limbong; Harun h; Muhammad Nasir
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 4, No 2 (2021): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v4i2.4811

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan peran,hambatan dan upaya Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam melakukan pengawasan terhadap izin usaha dan operasional koperasi simpan pinjam yang ada di kota Lhokseumawe. Pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan oleh penjabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, tugas pokok dan fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menghasilkan kemandirian dan pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Dan adapun menurut pasal 19 ayat 1 Peraturan Menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang perizinan usaha simpan pinjam menyatakan bahwa pengawasan terhadap izin usaha dan/atau izin operasional dilakukan oleh menteri, gubenur, dan walikota. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelian hukum yang di lakukan dengan cara penelitian lapangan, yang bertitik tolak pada data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak nya ditemukan di kota lhokseumawe koperasi-koperasi ilegal yang dengan bebas beroperasi, serta kurang aktif nya dinas perindustrian perdagangan dan koperasi kota lhokseumawe dalam melakukan pengawasan dan pembinaan, serta kurang nya sarana dan prasarana pendukung dalam melakukan penyuluhan. Upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah kota lhokseumawe hanya melakukan tinjauan lapangan dan pembinaan. Kata kunci : Koperasi, pengawasan, pemerintah daerah.

PELAKSANAAN SIDANG PERADILAN PIDANA SECARA ONLINE PADA MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe) Fakraiza F; Muhammad Nur; Harun Harun
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 5, No 2 (2022): April
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v5i2.7141

The purpose of this study is to find out and explain the legal position of the online trial in the evidentiary process at the Lhokseumawe District Court, to find out and explain the power of evidence through online media at the Lhokseumawe District Court, and to know and explain the obstacles in evidence in the trial at the online criminal justice trial at the Court. Lhokseumawe country. The implementation of online criminal trials which are implemented based on a joint agreement between the Minister of Law and Human Rights, the Attorney General's Office and the Supreme Court can create a huge potential for the loss of the purpose of finding material justice in criminal cases. The process of examining criminal cases in court requires high precision/accuracy in examining facts which will then be reviewed with the application of the law. If the facts cannot be observed, then precise justice will be difficult to find, in fact there will be a neglect of justice. The research method of this thesis uses an empirical juridical research method with a statutory and case approach. The nature of the research used is descriptive. Sources of data used are primary data and secondary data. The results show that the legal position of the online trial in the evidentiary process at the Lhokseumawe District Court remains in accordance with the provisions issued by the Government as regulated in PERMA No. 4 of 2020 concerning Administration and Trial of Criminal Cases in Courts Online provides 2 (two) alternatives for conducting trials in criminal cases, namely offline and online. The power of evidence through online media at the Lhokseumawe District Court, where the quality of evidence in online criminal trials will be well maintained if the online trial continues to uphold the principle of doe process of law. Online criminal trials must be able to guarantee and ensure a transparent and accountable trial by minimizing all risks and crucial problems, especially in the evidentiary process. It is hoped that a law will be formed that regulates online criminal trials at a certain time. So that the online criminal case trial runs smoothly, obeys the principles in accordance with the applicable legal system in Indonesia.

Pengelolaan Zakat Pertanian Padi Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal (Penelitian di Desa Seuneubok Punti Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen) Zurriyatina Z; Fauzah Nur Aksa; Hasan Basri; Harun H
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 7 (2023): Agustus
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8231884

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan zakat pertanian padi berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahu 2018 tentang Baitul Mal dan menganalisis pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Seuneubok Punti Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dan pendekatan yurididis empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustkaan (library research), analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa masyarakat di Desa Seuneubok Punti Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen sudah melaksanakan pembayaran zakat pertanian padi pada setiap kali panen yang terjadi dalam setahun dua kali berdasarkan ketentuan hukum Islam, akan tetapi pelaksanaannya belum sesuai dengan Qanun Nomor 10 Tahu 2018 tentang Baitul Mal. Penyebab ketidak sesuaian tersebut terjadi karena masyarakat menganggap bahwa pengairan yang digunanakan secara irigasi dianggap sama dengan pengairan secara tadah hujan dan pembagian zakat pertanian padi dibagikan oleh Amil kepada golongan fakir dan miskin tetapi seluruh masyarakat mendapatkan pembagian zakat pertanian padi, ini dilakukan untuk kedamaian dalam masyarakat dan tidak terjadinya keributan. Disarankan kepada masyarakat yang berprofesi sebagai petani agar mempelajari kembali mengenai kadar pembayaran zakat yang dialiri air hujan dan air irigasi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Dan kepada masyarakat Desa Seuneubok Punti Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen yang mampu dan mempunyai lahan sawah yang luas sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, diharapkan agar dapat mengundurkan diri sebagai penerima zakat (Mustahik). Kepada bapak Keuchik, Imuem Gampong dan Amil zakat Desa Seuneubok Punti Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen diharapkan dapat memperhatikan pembagian zakat serta pengelolaan zakat dan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat.

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 ATAS PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Desi Fitria Fitria; Mukhlis Mukhlis; Harun Harun
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 6, No 2 (2023): April 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i2.12558

Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada 5 Oktober 2020 mendapat pengajuan permohonan pengujian formil kepada Mahkamah Konstitusi pada 15 Oktober 2020. Dalam putusan permohonan pengujian formil tersebut, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan status inkonstitusional bersyarat atas Undang-Undang Cipta Kerja setelah terbukti terdapat kecacatan dalam prosedur pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Mahkamah Konstitusi juga mewajibkan adanya perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dalam jangka waktu dua tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU-XVIII/2020 tersebut serta implikasinya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja pasca putusan tersebut dijatuhkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menjawab segala permasalahan dan topik utama yang diteliti dengan berbagai bahan hukum yang dianalisa secara kualitatif dengan teknik studi pustaka. Status inkonstitusional bersyarat yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja dalam putusan nomor 91/PUU-XVIII/2020 diperoleh setelah terbukti bahwa Undang-Undang Cipta Kerja melanggar prosedur pembentukan undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Putusan tersebut diperoleh dengan pertimbangan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja menggunakan metode yang tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia, melanggar asas-asas pembentuan peraturan perundang-undangan yang baik serta tidak melibatkan partisipasi publik secara maksimal. Implikasi dari putusan tersebut adalah Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak dilakukan perbaikan, serta terdapat penangguhan dan larangan mengeluarkan aturan pelaksana yang bersifat strategis dan berdampak luas kepada masyarakat serta yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.Kata kunci: Pengujian formil, Mahkamah Konstitusi, Cipta Kerja.

SEXUAL HARASSMENT BY CHILDREN IN THE ACEH PROVINCE: A CASE STUDY ON THE JINAYAT BYLAW Muhammad Nur; Harun Harun; Nurdin Bakry
PETITA: JURNAL KAJIAN ILMU HUKUM DAN SYARIAH Vol 8 No 2 (2023)
Publisher : LKKI Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/petita.v8i2.183

The Aceh province is a special autonomous region with the authority to carry out Islamic Sharia. Article 125 of Law Number 11 of 2006 concerning the Aceh Government emphasizes that the Sharia implemented in Aceh includes aqidah (creed), syar'iyah, and akhlaq (disposition). However, Sharia implementation in Aceh has not fully affected the social conditions of its people, especially since child crimes, such as sexual harassment, still happen. Acehnese people are religious and view the relationship between men and women as sacred and can only happen through marriage. Hence, sexual harassment is against the Acehnese people's Islamic life views and beliefs. This study aims to explain the factors that cause children to commit sexual harassment in Aceh Province. This study is empirical legal research that collects primary and secondary data. Data analysis employed a descriptive-analytical approach. The study shows that children commit sexual harassment in Aceh due to two factors, namely internal factors, i.e., children's lack of religious knowledge and sexual desire, and external factors, i.e., lack of parental supervision as well as influence from communication and social media. Abstrak: Propinsi Aceh sebagai Daerah Otonomi khusus mempunyai kewenangan untuk menjalankan syari’at Islam, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintah Aceh, pada Pasal 125 ditegaskan bahwa Syari’at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar’iyah dan akhlak. Namun kebijakan penerapan syari’at Islam di Provinsi Aceh belum sepenuhnya berpengaruh terhadap kondisi social masyarakatnya, terutama masih terjadi tindak criminal yang dilakukan oleh anak yaitu Pelecehan seksual. Pada dasarnya masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius, dan memandang hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai hubungan yang sakral. Hubungan tersebut hanya dapat dilakukan melalui lembaga perkawinan. Sehingga tindak pidana pelecehan seksual sangat bertentangan dengan pandangan hidup dan keyakinan masyarakat Aceh yang Islami. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimanakah faktor penyebab anak melakukan pelecehan seksual di Propinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, pengumpulan data dilakukan melalui data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif-analitik. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa anak melakukan pelecehan seksual di Propinsi Aceh disebabkan oleh dua factor yaitu factor internal, berupa; anak kekurangan ilmu pengetahuan agama dan dorongan nafsu birahi. Adapun faktor eksternal, anak melakukan pelecehan seksual karena kurang mendapatkan pengawasan orang tua dan pengaruh media komunikasi dan media social. Kata Kunci: Pelecehan Seksual, Anak Sebagai Pelaku, Hukum Jinayat

Perlindungan Hukum Terhadap Kerusakan Benda Cagar Budaya Di Aceh Utara Siti Qurrata A’yun; Muhammad Nasir; Harun Harun
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 6, No 2 (2023): April 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i2.10054

Cultural Heritage in North Aceh suffered destruction both intentionally and unintentionally. Its existence must be maintained to survive and avoid various threats that can speed up the weathering process. The management of cultural heritage problems is often neglected, this is because the people of Aceh do not understand the problem of cultural heritage. With the existence of legal protection, it is hoped that it will be able to preserve cultural heritage objects. The Aceh region has special autonomy and has Law No. 11 of 2006 concerning the Government of Aceh (UUPA). It is explained in article 149 that: "The Government of Aceh and the Regency/City Government are obliged to carry out integrated environmental management by paying attention to spatial planning, protecting biological natural resources, non-biological natural resources, artificial resources, conservation of biological natural resources and their ecosystems, cultural heritage, and biodiversity with due regard to the rights of indigenous peoples, and for the greatest extent for the welfare of the population." In Law Number 11 of 2010 Article 105 explains the Criminal Provisions for people who damage cultural heritage. Article 105 explains that "Any person who intentionally damages the Cultural Heritage as referred to in article 66 paragraph (1) shall be sentenced to a minimum imprisonment of 1 (one) year for a maximum of 15 (Fifteen) years and / or a fine of at least Rp. 500,000,000 ( Five Hundred Million Rupiah) and a maximum of Rp. 5,000,000,000 (Five Billion Rupiah)." The approach method used in this study is empirical juridical, namely legal research that obtains data from primary data. This type of research is descriptive research, namely to obtain a brief overview of a problem based on an applicable law and related to the problem to be discussed in a writing, then compile it logically and systematically. The results showed that legal protection against damage to cultural heritage objects in North Aceh is based on legal rules or norms, especially those listed in laws and regulations. The suggestion from this study is that the Government is expected to pay comprehensive attention to the protection of cultural heritage objects in North Aceh. The Government of North Aceh should form a qanun on the preservation of cultural heritage objects and to the people of Aceh it is hoped that they can maintain, care for and preserve cultural heritage objects and can become valuable heritage for the next community.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search