Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK R. Taqwaty Firdausijah; Ami Priatna
Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi Vol 11 No 2 (2020): Vol.11 No.2 Juni 2020
Publisher : Program Magister Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, Pascasarjana, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/kebijakan.v11i2.2899

Abstract

Penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah merupakan suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar (barang dan jasa), dalam bentuk pelayanan administrasi dan atau pelayanan umum yang disediakan oleh para penyelenggara pelayanan publik atau instansi pemerintah. Penyelenggaraan pelayanan publik ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan setiap warga masyarakat demi menciptakan terjadinya kesejahteraan, sehingga dalam hal ini kinerja dan efektivitas suatu pemerintahan akan terlihat baik atau buruk tergantung dari kredibilitas para penyelenggara pelayanan publik tersebut. Permasalahan yang sering muncul dalam pelayanan publik pada umumnya adalah mengenai pelayanan publik yang tidak berjalan sesuai dengan peraturan dan standar prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya, masalah struktural birokrasi yang ada keterkaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan publik, dan faktor perilaku aparatur negara yang masih terlihat belum mencerminkan sikap dan atau karakter dari seorang pelayan publik. Dengan adanya permasalahan dalam pelayanan publik ini, maka diperlukan adanya kesadaran yang mengedepankan kepentingan publik, transparansi atau keterbukaan pelayanan publik, dan hal-hal lain yang berpotensi untuk untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, dalam era globalisasi saat ini.
COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH THE FORMATION OF THE PANEMBONGAN TOURISM TOURISM MOVEMENT TOURISM IN TEMBONG VILLAGE, GARAWANGI DISTRICT, KUNINGAN REGENCY Lia Muliawaty; R. Taqwaty Firdausijah; Mira Rosana; Kamal Alamsyah
Pasundan International of Community Services Journal (PICS-J) Vol 2 No 1 (2020): Volume 2 Number 01 June 2020
Publisher : LPM Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/pics.v2i1.2241

Abstract

The presence of Bukit Panembongan nature tourism is inseparable from the surrounding community and the youth of Karang Taruna in Tembong Village who explore the potential possessed by one of the hill areas located in the Panembongan Village. Bukit Panembongan Nature Tourism which is located in Tembong Village, Garawangi District, Kuningan Regency was opened to the public on March 28, 2015. The area of ‚Äč‚Äčland reaches 5ha but the effective land is around 3ha. Panembongan Hill natural attractions start open at 08.00 WIB until 17.00 WIB. Based on the conditions in the field can be found the following problems: the dissolution of the group of tourism activists in the Panembongan hill destination. Partners still have not sought to increase tourism service interest at the village / sub-district level by involving tourism service entrepreneurs in order to support the success of the K3 program, Partners still do not have the ability to organize funds seeking tourism activists (Kompepar) through the sale of souvenirs, the establishment of cooperatives, kiosks and so on. After the implementation team discussed with the local authorities , the activity implementation team determined the solution priority, namely the problem related to the formation of a tourism driving group, coordinating with the management of this tourism object was the result of collaboration between Perhutani KPH Kuningan with Forest Village Community Institutions (LMDH) and Tembong Village with a system of Community-Based Forest Management (PHBM), which is managed 90% by Perhutani and 10% by the Village. In connection with the problem, this activity aims to help resolve some of the problems faced by Partners as previously stated. The implementation method used in this activity is by lecturing and training. The conclusion of this activity is that the assistance provided by the Implementation Team can be understood by partners and is in accordance with the planned activities and priorities. Suggestions that can be delivered are: the formation of a tourism driving group, holding a meeting with the Ministry of Forestry and Forest Village Community Institutions (LMDH) and the Village Head to resolve the Joint Forest Management System pattern.
ANALISIS KOMPETENSI PEGAWAI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUBANG taqwaty firdausijah
Decision Vol 2 No 2 (2020): DECISION : Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Prodi Administrasi Publik FISIP UNPAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (186.081 KB) | DOI: 10.23969/decision.v2i2.3170

Abstract

Kompetensi pegawai berperan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian organisasi untuk mencapai tujuannya. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kompetensi pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kompetensi pegawai dan untuk mengetahui unsur-unsur kompetensi yang menjadi penentu dalam implementasi kompetensi pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan karyawan dalam memahami persyaratan pendaftaran serikat pekerja masih rendah, hal ini disebabkan kurangnya daya tanggap karyawan dalam menyelesaikan masalah keterlambatan proses pembuatan pencatatan serikat pekerja. Keahlian pegawai nampaknya belum maksimal dengan indikator adanya permasalahan sebagai berikut: dalam pencatatan kegiatan Serikat Pekerja masih terdapat data yang tidak sinkron yang menyebabkan kualitas pelayanan terkait data serikat pekerja dari Perusahaan ke Jasa, Khususnya Bidang Pembangunan dan Perlindungan Ketenagakerjaan yang dilaporkan sampai data yang ada tidak tercatat. perbarui secara teratur. Unsur determinan dalam pelaksanaan kompetensi pegawai di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang menurut hasil penelitian adalah sikap. Dengan adanya landasan perilaku pegawai yang berlandaskan nilai-nilai serta Kode Etik dan Tata Tertib diharapkan dapat menciptakan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab.
PERLUNYA KEBIJAKAN TENTANG UNIT USAHA PADA PESANTREN Latifah Adnani; R. Taqwaty Firdausijah
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2018: 4. Penguatan Inovasi Ekonomi dan UMKM Bagi Pemerintah Daerah
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.006 KB)

Abstract

Pesantren Darul Fallah yang terletak di kampung lemahduhur. RT 02/04 desa Benteng, kec. Ciampea, Kab. Bogor adalah pesantren yang berada di Kabupaten Bogor , yang menjalankan kegiatan pendidikan keagamaan dari tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah. Mayoritas santrinya (60%) anak yatim dan mereka yang dari aspek perekonomian mengalami kendala. Untuk membantu para santri dan biaya operasional pesantren , maka Pondok Pesantren Darul Falah membentuk PT.Dafa yang menjalankan kegiatan bisnis disektor pembibitan tanaman, peternakan sapi dan domba. Dari usaha peternakan sapi ini diolah dan dilakukan pasteurisasi susu menjadi minuman menyehatkan yaitu susu segar., selain itu usaha susu sapi tersebut difermentasi bakteri menjadi yogurt. Pegawai dari PT. Dafa yang memproduksi yogurt adalah beberapa alumni pesantren Darul Fallah maupun pesantren lainnya, dan ibu ibu dari masyarakat setempat yang telah dibina oleh pengelola usaha dalam memproduksi yogurt tersebut. Adapun manfaat dari yogurt ( http://hellosehat.com ) yaitu 1) Mengatasi saluran pencernaan 2) Membantu program penurunan berat badan 3) Menjaga kesehatan gigi 4) Mencegah darah tinggi 5) Menyehatkan gigi 6) Pencegahan osteoporosis 7) Mengangkat sel mati pada kulit yang kering 8) Menyembuhkan jerawat . Kandungan dalam yogurt yaitu karbohidrat, gula, kalsium, Vitamin A dan Vitamin B, berprotein tinggi . Tempat pengelolaan yogurt yaitu disuatu ruangan tersendiri yang disebut Serambi Botani. Bentuk produk yogurt ini yaitu stick,cup,botolan dan curah. Adapun rasa yogurt meliputi rasa original, coklat strawberry dan melon., sehingga konsumen memiliki banyak pilihan untuk menentukan jenis dan rasa yogurt. Permasalahan dalam usaha yogurt yaitu terbatasnya cara promosi Saat ini model promosinya melalui media Whatsapp ( WA ) dan dari mulut ke mulut. Serta dalam kemasan yogurt nya belum memiliki label.sehingga mudah di klaim sebagai produk pihak lain, dan terbatasnya bahan baku susu masih menjadi kendala , selain itu juga masih terbatasnya system pemasaran Metode pelaksanaannya yaitu dengan cara memberi penyuluhan tentang cara cara promosi efektif dengan melalui penyuluhan pentingnya menjalani promosi melalui media social selain WA, pelatihan cara menjalani bisnis on-line, dan pendampingan system pengemasannya serta pendampingan dalam pendaftaran Merek Dagang kekantor Hukum dan Ham Pembahasan dengan diberikan penyuluhan tentang promosi maka dipahaminya cara promosi yang efektif, yaitu cara promosi melalui web, dan dengan diadakannya pelatihan tentang penjualan secara on line , maka PT. Dafa mampu menjalani penjualan secara on-line, Dengan dilakukannya pelatihan pengemasan produk, maka pengelola yogurt mampu mengemas produk yang lebih menarik.. Selanjutnya dilakukan pendampingan untuk pendaftaran Merek produk, sehingga usaha yogurt dari PT. Dafa memiliki legal formal dalam perlindungan produknya. Kesimpulan , bahwa diferensiasi produk dari kegiatan bisnis susu perah menjadi minuman yogurt , memiliki nilai tambah yang bagus bagi pesantren Darul fallah Bogor. Karena pengerjaannya melibatkan ibu ibu dari masyarakat setempat. Usaha yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Darul Fallah , dapat dijadikan Model bagi pesantren lainnya dalam mendukung keberlangsungan pondok pesantren yaitu dengan mendirikan badan usaha yang khusus mengelola bisnis secara profesional. Pemerintah perlu mendukung kegiatan tersebut dengan memberikan pembinaan disektor perijinan . dan legal formal yang dibutuhkan dari usaha yang dikelola pada unit bisnis pesantren. Serta Perlu adanya kebijakan dari pemerintah bahwa pesantren perlu membentuk unit bisnis untuk keberlangsungan kegiatan pesantren. Kata kunci: Kebijakan Unit usaha di pesantren
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Public Private Partnership Bagi Peningkatan Pariwisata Desa Warnasari Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Ine Mariane; Soleh Suryadi; Taqwaty Firdausijah; Rizki Ilhami
KAIBON ABHINAYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/ka.v2i2.2060

Abstract

The main problem responded by partners is Karang Taruna as a business effort in Warnasari, one of which has not yet formed a commitment to make partnerships in planning in its area, because of the lack of resources and capital owned.The purpose of this community service program is to educate business actors related to the potential of existing agrotourism with the resources needed to build partnerships through private-public partnerships needed to develop existing tourism potential.The methodology of implementation in community service is divided into 3 (three) The result of community service activities in the village of Warnasari, Pangalengan Sub-district, Bandung Regency, was to build a public private partnership so that forming an MOU also gained the ability to manage tourism in the village of Warnasari, Pangalengan District, Bandung Regency.The impact of community service activities is the assistance of youth organizations as an aid to businesses and village apparatus in developing existing potential through private public partnerships developed by the MOU.The benefit of community service activities is the achievement of the welfare of the people of Warnasari Village, Pangalengan District, Bandung Regency, with tourism support in the area.
Sosialisasi Program Bank Sampah Resik Dalam Kemitraan Dengan Pemulung Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Di Kota Bandung Lia Muliawaty; R. Taqwaty Firdausijah; Dhika Firmansyah; Rifa'Athul Mulyaningsih
Jurnal Pengabdian Dharma Laksana Vol 5, No 1 (2022): JPDL (Jurnal Pengabdian Dharma Laksana)
Publisher : LPPM Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/j.pdl.v5i1.23451

Abstract

Meskipun pemulung tidak memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk bekerja di ekonomi formal, mereka dapat melakukannya di kota karena adanya modal sosial, atau koneksi yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan ekonomi dan sosial. Pemulung di kota-kota besar sering kali bergabung dengan komunitas pemulung, di mana mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dan bertemu dengan anggota lain. Permasalahannya adalah: Bank Sampah belum mampu menjadikan pemulung tertarik menjadi nasabah Bank Sampah. Bank Sampah kurangnya mensosialisasikan keberadaan serta kemanfaatan kepada pemulung. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi maka dapat dipetakan keberlanjutan program PKM berdasarkan fakta kongkrit di lapangan akan meningkatnya nasabah Bank sampah serta multiplier effect kepada anggota mitra yang lain yang ikut serta dan menjadikan edukasi sebagai pengetahuan baru bagi mitra.