Garuda - Garba Rujukan Digital

IMPLEMENTATION OF POLICY REGULATION OF THE MINISTER OF AGRARIAN AND SPATIAL/HEAD OF NATIONAL LANDSCAPER AGENCY NUMBER 12 OF 2017 CONCERNING ACCELERATION OF FULL SYSTEMATIC LAND REGISTRATION BY THE NATIONAL LAND AGENCY IN CIAMIS DISTRICT: Array Harry Fajar Kurnia; Agus Dedi
JGSRD: Journal of Government Science and Rural Development Vol. 1 No. 1 (2020)
Publisher : Faculty of Social And Political Science Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.376 KB)

The research began with a miscommunication when counseling regarding the implementation of the Systematic Complete Land Registration policy between the National Land Agency and the Village Government and the Village Adjudication Committee which was held in Cicapar Village, Banjarsari District, Ciamis Regency. This happens because the National Land Agency as the policy implementer does not participate in assisting in the implementation of the field, even though it is clear in the rules that the National Land Agency must be directly involved in the field and there are inconsistencies with the rules or decisions regarding levies carried out by the Village Government and the Village Adjudication Committee to the community. The purpose of this study is to order the administration of land. The method used in this research is analytical descriptive research method. Based on the research that has been obtained, the results of the Policy Implementation of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 12 of 2017 Concerning the Complete Systematic Land Registration Acceleration by the National Land Agency in Cicapar Village, Banjarsari District, Ciamis Regency are not going well. This is due to non-compliance with the National Land Agency on existing regulations and the low quality of implementing resources in the field. The obstacles of the findings of the research results are miscommunication when counseling to the community, the absence of a special office for the Village Adjudication Committee, the low quality of the resources of the Village Adjudication Committee, the majority of which only received education up to high school level, and none of the Village Adjudication Committees have experience in the land sector. Then as for the efforts made to overcome the obstacles faced by implementing coordination first before implementing the agenda or activity.

NEGARA-NEGARA BERKEMBANG DALAM PUSARAN POLITIK GLOBALISASI DUNIA Agus Dedi
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 3, No 1 (2016): DINAMIKA
Publisher : Universitas Galuh

Abstrak Dampak Globalisasi sangat kental dirasakan oleh negara-negara yang sedang berkembang . Hal ini ditandai dengan adanya benturan-benturan dalam aspek tertentu . Benturan ini terjadi karena globalisasi membawa pesan-pesan nilai , yaitu keharusan negara untuk secara intensberkecipung dalam pergaulan pada tingkat global dengan tidak memperhatiakn latar belakang budaya bangsa tersebut. Strategi dalam menghadapi arus globalisasi tentu merupakan langkah utama yang harus dirancang oleh negara-negara yang sedang berkembang . Strategi dilakukan untuk menghadapi berbagai resiko yang berdampak kurang menguntungkan bagi pertumbuhan , perkembangan dan dinamika organisasi dalam suatu negara. Salah satu strategi yang dirancang untuk mengantisipasi berbagai kendala yang ditemukan diantaranya , peningkatan kualitas sumber daya manusia . Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia dilakukan sebagai langkah tepat untuk melakukan job yang dibutuhkan di arena pasar kerja Kata Kunci Negara-negara berkembang, Globalisasi, Politik Dunia

PEMIKIRAN POLITIK SOEKARNO, BUNG HATTA, DAN TAN MALAKA DALAM KEHIDUPAN POLITIK DI INDONESIA Agus Dedi
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 4, No 4 (2017): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dinamika.v4i4.873

Abstrak Fenomena politik tanah air saat ini banyak diwarnai dengan pemikiran-pemikiran tokoh politik. Lama. Pemikiran-pemikiran politik tersebut menjadi landasan filosofis dalam aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks politik tanah air. Menyadari pentingnya hal ini, tampaknya pengkajian tentang pemikiran politik beberapa tokoh di tanah air menjadi bagian yang sangat penting dan strategis guna mencermati fenomena politik yang berkembang di Indonesia saat ini. Pemikiran politik yang dikembangkan oleh Soekarno, Bung Hatta, dan Tan Malaka menjadi sumbangsih berharga dalam konteks kekinian dinamika politik di Indonesia dengan ditandai adanya konsep pemikiran politik yang mengedepankan filosofi politik ciri khas tokoh politik tersebut. Soekarno sangat mengedepankan konsep gotong royong dan berdikari. Bung Hatta memandang bahwa filosofi dari konsep kebersamaan itu tercermin dalam bentuk koperasi. Tan Malaka sangat mengedepankan konsep madilog (materislisme, dialektika, dan logika) dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pandangannya tercermin bahwa kemajuan masyarakat Indonesia dapat dicapai melalui kemajuan cara berpikir masyarakatnya yang akan melahirkan ide-ide konstruktif dan alternatif untuk mencapai masyarakat yang lebih sejahtera dan mampu bersaing dalam tataran global saat ini. Kata kunci: pemikiran politik, negara, dan kehidupan politik.

PARTISIPASI POLITIK PEMILIH DISABILITAS DI KABUPATEN CIAMIS PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 Agus Dedi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i1.3318

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat partisipasi politik pemilih disabilitas dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat partisispasi pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis pada pemilu serentak tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan metode ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan membangun makna tentang fenomena partisipasi pemilih disabilitas dalam kegiatan pemilu. Hasil penelitian ini menunjukkan gambaran yang komprehensif bahwa partisipasi politik pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis pada pemilu serentak tahun 2019 termasuk kategori sangat rendah. Rendahnya angka partisipasi politik pemilih disabilitas di Kabupaten Ciamis dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: Aspek psikologi, rendahnya pendidikan politik, sarana prasarana yang kurang memadai bagi pemilih disabilitas, tidak adanya petugas yang menangani khusus disabilitas, tidak ada bimbingan atau sosialisasi pemilu secara khusus bagi pemilih disabilitas.

ANALISIS SISTEM PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019 Agus Dedi
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 3 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v5i3.2676

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang sistem pemilihan umum sebagai bagian dari keberhasilan penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari beberapa literatur yang berkenaan dengan pelaksanaan pemilu tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan metode ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menjelaskan sistem pemilu yang digunakan pada saat pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan presiden dan wakil presiden. . Hasil penelitian menjelaskan bahwa sistem pemilihan umum yang baik harus dibangun agar kualitas penyelenggaraan pemilihan umum dapat dipertanggungjawabkan, baik proses maupun hasilnya. Salah satu sistem pemilu yang menjadi ganjalan bagi partai politik yang baru adalah digunakannnya sistem Parliamentary Threshold yang menetapkan partai politik harus meraih 4 % suara sehingga mendapatkan peluang yang terbuka agar calon yang diusungnya mendapatkan kursi di DPR RI. Sistem ini dianggap merugikan partai politik baru dan menguntungkan partai politik yang sudah lama berdiri. Hal penting lainnya yang perlu dipertimbangkan ke depan adalah sistem pemilu proporsional terbuka yang membuka peluang terjadinya celah kesalahan bagi masyarakat pemilih,masa kampanye yang terlalu lama yang rentan terhadap konflik dan sistem pelaporan hasil pemilu yang tidak praktis.

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KELURAHAN CIGEMBOR KECAMATAN CIAMIS KABUPETEN CIAMIS AGUS DEDI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 2 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i2.2777

Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis. Sehingga hal tersebut sangat berkaitan dengan kajian-kajian ilmu pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan pendekatan penelitian kualitatif dengan jumlah populasi sebanyak 1.775 orang dan jumlah responden sebanyak 93 orang. adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi serta wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik kualitatif sehingga upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-memilih menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, mengenai Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Unium Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis belum berjalan secara maksimal, dengan alasan kualitas Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis masih cukup rendah. Adapun hambatan-hambatan yang di temukan dalam Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kelurahan Cigembor Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, masih rendahnya pengetahuan kaum perempuan dalam bidang politik dan demokrasi sehingga kualitas partisipasinya masih rendah hal tersebut di buktikan balrwa masyarakat hanya menggunakan hak pilihnya, terlalu banyak calon anggota legislatif yang menyulitkan kaum perempuan dalam memilih, Maka upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan, di lakukan dengan cara memberikan pendidikan tentang politik dari berbagai elemen baik dari pemerintah, tokoh masyarakar, ataupun pihak akademisi kepada kaum perempuan di Kelurahan Cigembor, seharusnya pemerintah membatasi para calon legislatif agar tidak terlalu banyak sehingga tidak menyulitkan kaum perempuan dalam memilih, kerja sama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat khususnya kaum perempuan dengan saling mengingatkan bahwa satu suara sangat menentukan nasib negara untuk lima tahun ke depan.

SOSIALISASI POLITIK OLEH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN HAK PILIH YANG MEMILIH KEPADA SALAH SATU CALON PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA CIBULUH KECAMATAN KALIPUCANG KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2013 AGUS DEDI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 2, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v2i1.2731

Latar belakang penelitian ini sebagai berikut: 1) Adanya masyarakat yang tidak memberikan hak suaranya dalam kegiatan pemilihan calon kepala desa di Desa Cibuluh Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran; 2) Kurangnya kepedulian masyarakat akan pentingnya pemilihan kepala desa; 3) Kesadaran dalam memilih calon kepala desa masih rendah. Responden dalam penelitian ini sebanyak 12 orang yang terdiri dari Kepala Desa Cibuluh, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebanyak 2 orang. Panitia Pemilihan Kepala Desa 3 orang dan masyarakat yang mempunyai hak pilih, tetapi tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 6 orang yang terdiri dari dua dusun, dusun Cibuluh I (satu) sebanyak 3 orang dan dusun Cibuluh II (dua). Teknik pengolahan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian akhirnya dapat disimpulkan, sebagai berikut: 1) Sosialisasi yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa dalam meningkatkan hak pilih yang memilih kepada salah satu calon pada pemilihan kepala desa tahun 2013 di Desa Cibuluh Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran pada dasarnya sudah berjalan cukup baik. 2) Hambatan mengenai banyaknya warga masyarakat yang mempunyai hak pilih yang sedang berada diluar kota dan tidak mempunyai dana serta waktu yang cukup untuk pulang dan menggunakan hak pilihnya, nampaknya menjadi hambatan yang cukup berat. 3) Upaya-upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan telah dilakukan secara maksimal, sehingga dapat mengatasi dan meminimalisir hambatan-hambatan yang muncul.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA OLEH PEMERINTAHAN DESA DI DESA CIJULANG KECAMATAN CINEAM KABUPATEN TASIKMALAYA DADAN ARI NUGRAHA; AGUS DEDI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 1 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i1.2926

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya persyaratan pengangkatan pengurus yang kurang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam pengelolaan BUMDes belum ditunjang oleh adanya sumber daya manusia atau pengelola yang memadai sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat, hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya pengurus hanya sebagai pelengkap saja untuk mengisi kepengurusan dan tidak memiliki jiwa berwirausaha. Rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintahan Desa di Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya? 2) Bagaimana hambatan-hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintahan Desa di Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya? 3) Bagaimana upaya-upaya mengatasi hambatan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintahan Desa di Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya? Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Penasihat, Badan Pengawas, Pelaksana Operasional dan Masyarakat sebanyak 15 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Analisis data dalam penelitian kualitatif, langkah-langkah pengolahan data yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintahan Desa di Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya secara umum telah diimplementasikan, namun belum optimal. Hambatan yang dihadapi diantaranya kurang dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, keterbatasan modal anggaran, kemampuan, kemauan dan kesadaran masyarakat, masih rendahnya kemampuan dalam melakukan identifikasi jenis usaha, kurangnya sejumlah modal untuk pengadaannya dan sarana prasarana, minimnya informasi tentang dunia usaha, kurangnya pelibatan masyarakat. Upaya untuk menyesuaikan dengan perkembangan pembangunan desa, berupa penyediaan barang oleh BUMDes, penambagan sejumlah modal dan anggaran, meningkatkan kemampuan pengurus dan masyarakat, melakukan identifikasi jenis usaha melakukan komunikasi, peningkatan kemampuan pengurus untuk memfasilitasi masyarakat dalam memasarkan produknya.

KAJIAN TERHADAP EKSISTENSI DAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN CIAMIS AGUS DEDI
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1, No 4 (2015)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25147/moderat.v1i4.2847

Kajian Terhadap Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Ciamis dilakukan dengan tujuan: 1) Mendeskripsikan jenis, bentuk dan ruang lingkup aktivitas organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Ciamis; 2) Memetakan peran serta organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Ciamis yang memiliki aktivitas dalam pemberdayaan masyarakat; 3) Menakar efektivitas dari eksistensti organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Ciamis. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Kajian ini dimaksudkan untuk memotret kenyataan tentang keberadaan organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sebagai berikut: 1) Bentuk organisasinya adalah organisasi kemasyarakatan sedangkan jenis organisasi kemasyarakatan adalah bentuk lainnya misalnya lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan, dan advokasi hukum. Adapun kegiatan organisasi dilakukan secara insidental dan dalam mendukung aktivitas organisasi, maka organisasi memiliki secretariat khusus. Namun demikian organisasi masih banyak yang tidak menyertakan atau membuktikan dokumen pendukung organisasi. 2) Pada umumnya organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Ciamis sangat berperan namun demikian kencendrungan kurang berperan dan tidak berperan sangat tinggi. 3) Pada umumnya organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Ciamis sangat efektif namun demikian kecendrungan kurang efektif dan tidak efektif sangat tinggi.

IMPLEMENTASI KUALITAS KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PERDA KABUPATEN CIAMIS NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN KEINDAHAN Agus Dedi; Uung Runalan Sudarmo
Journal of Management Review 2019: Jurnal Management Review (Special Issue - Ekonomi Kebijakan 1)
Publisher : Magister Manajement Studies Program

Kebutuhan dan tuntutan terhadap kualitas pelayanan dan kebijakan public semakin meningkat sejalan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa masih belum baiknya kualitas pelayanan public, dan harus diatasi dengan dilakukannya berbagai teriobosan melalui berbagai kebijakan. Tulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis untuk memecahkan permasalahan yang ada di Kabupaten Ciamis dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran monitoring sangat penting dan menentukan agar mampu memantau kualitas pelayanan yang menjadi indikator kualitas pelayanan suatu kebijakan kepada publik atau masyarakat khususnya di daerah Kabupaten Ciamis. Dalam tataran implementasi kebijakan publik, peran Pemerintah Daerah sangat mendominasi, termasuk dalam produk- produk pelayanan publik. Hal ini dilakukan mengingat bahwa tujuan akhir dari pelayanan publik adalah terpenuhinya kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang beragam sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan masyarakat Kabupaten Ciamis

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search