Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search
Journal : MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik

EVALUASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY(CSR) PTPN 7 PADANG PELAWIDALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN SUKARAJA KEBUPATEN SELUMA Yanto, Hernowo Novi
MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 4 No 2 (2015): MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni)
Publisher : University of Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengevaluasi Program Corporate Social ResponsibilityPTPN 7 Padang Pelawi di dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan SukarajaKabupaten Bengkulu.Jenis penelitian ini ialah deskriptif kualitatif.Metode pengambilan informanmenggunakan teknik purposive Sampling.Teknik pengumpulan data yang digunakan ialahwawancara mendalam, dokumentasi, observasi, dan triangulasi data. Dari hasil penelitiandiketahui bahwa: (1) PTPN 7 Padang Pelawi telah secara terfokus menyusun program CSR denganmenyesuaikan anggaran dari profit atau laba dengan komitmen 2% dari laba bersig perusahaan,akan tetapi proses penentuan anggaran tersebut dilaksanakan secara terpusat di PTPN 7 BandarLampung sebagai Perusahaan induk. (2) Dari aspek Planet yang menyangkut dengan lingkunganataupun dampak yang dihasilkan oleh perusahaan PTPN 7 Padang Pelawi dalam kapasitasproduksinya menunjukkan bahwa perhatian mengenai dampak lingkungan sudah dilakukanmelalui pertimbangan analisis dampak lingkungan. (3) Pada aspek people terkait dengan programCSR PTPN 7 Padang Pelawi yang secara langsung memberikan manfaat/dampak positif bagimasyarakat di wilayah wilayah desa penyangga. Hal ini tentu saja berhubungan erat denganpemberdayaan masyarakat secara langsung., dan (4) Pada aspek product terkait dengan programCSR PTPN 7 Padang Pelawi pencapaian tujuan program belum maksimal tercapai karena adanyahambatan dari target group dan budaya masyarakat yang sulit diubah karena programpemberdayaan itu bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan kemitraan dapatmembentuk mental wirausaha dan menjalankan usaha secara profesional
Pengaruh Komunikasi Antar Lembaga Terhadap Pelaksanaan Tugas Badan Narkotika (BNK) Kabupaten Bengkulu Selatan Hernowo Novi Yanto
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 2 No 3 (2013): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (September)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komunikasi antar lembaga terhadap pelaksanaan tugas Badan Narkotika (BNK) Kabupaten Bengkulu Selatan. Defensi operasional dalam penetian ini mencakup 2 variabel, yaitu variabel komunikasi antar lembaga sebagai variabel pengaruh (X) yang diukur dengan 1) Saling pengertian (mutual appreciation): 2) Saling mempercayai (mutual confidence): 3) Saling menghargai (mutual appreciation): dan 4) Citra baik (good image). Variabel pelaksanaan tugas sebagai variabel terpengaruh (Y) yang diukur melalui 1) Membangun Sistem Pelayanan Informasi Bidang Pencegahan; 2) Pengawasan dan Pengendalian Ketersediaan; dan 3) Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba. Hasil analisis perhitungan statistik koefisien korelasi product moment menunjukkan bahwa nilai r hitung (0,885) lebih besar dari r tabel (0,334) pada taraf signifikan 5% untuk n 33). Yang artinya terdapat pengaruh yang positif antara komunikasi antar lembaga terhadap pelaksanaan tugas dengan tingkat signifikan adalah sangat kuat yaitu 0.80 – 1.000. Dari perhitungan statistik koefisien determinasi diperoleh r square = 0,783 atau 78,3%. Hal ini menunjukan bahwa komunikasi antar lembaga mempengaruhi pelaksanan tugas hanya sebesar 78,3% sisanya adalah 21.7% dipengaruhi hal lain yang tidak termasuk diteliti. Berdasarkan hasil uji r, didapat nilai untuk variabel komunikasi antar lembaga (X) adalah 6,295 dan nilai pada tingkat keyakinan 95% dan a = 0.05 sebesar 1.753 maka dapat disimpulkan bahwa hitung>tabel yaitu 6.295 > 2.042 sehingga hipotesis Ha diterima (to > ta) yaitu komunikasi antar lembaga (X) berpegaruh terhadap pelaksanaan tugas pada Badan Narkotika (BNK) Kabupaten Bengkulu Selatan. Kata Kunci : Komunikasi Antar Lembaga, Pelaksanaan Tugas
Menemukenali Perilaku Pemilih Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 Di Kota Bengkulu Hernowo Novi Yanto; Alexsander Alexsander
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 3 No 4 (2014): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat , dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian yang dilakukan pada tema Menemukenali Model Perilaku Pemilihan pada Pemilu Legislatif 2014 di Kota Bengkulu untuk mengungkapkan gejala-gejala perilaku pemilih di Kota Bengkulu, sehingga dari temuan yang dihasilkan dalam penelitian dapat mengidentifikasi apakah kecenderungan perilaku pemilih mengarah pada pendekatan sosiologis, Psikologis atau pilihan rasional. Untuk mendapatkan data di lapangan, penulis menggunakan pendekatan field research dengan menggabungkan dua pendekatan yang diawali survey terlebih dahulu, dimana data disajikan dalam bentuk statistik deskriftif terkait dengan pengumpulan data yang bersumber dari responden yang kemudian mendalami alasan-alasan atau fenomena-fenomena, sifat dan peristiwa yang terjadi di lapangan sesuai dengan relevansinya pada tema penelitian. Adapun variabel pada penelitian tersebut terdiri dari variabel yaitu perilaku pemilih, sementara dimensi yang akan dilihat adalah dimensi perilaku pemilih dilihat dari model sosiologis, psikologis dan model pilihan rasional. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa; kecenderungan perilaku pemilih pada pendekatan sosiologis hanya 41,7%, sementara untuk pendekatan psikologi sebesar 42,7%. Selanjutnya untuk pendekatan rasional pilihat responden sebanyak 51,9% dan terakhir untuk pendekatan pragmatis sebanyak 46,8%. Meskipun pendekatan rasional lebih unggul akan tetapi pilihan tersebut tidak begitu dominan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya praktek money polotic yang ada di lapangan pada saat penyelenggaraan pemilu legislatif. Keywords : Perilaku Pemilih . Pemilihan Umum Legislatif 2014
Strategi Pengembangan Pariwisata Di Provinsi Bengkulu Hernowo Noviyanto
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 5 No 4 (2016): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Provinsi Bengkulu merupakan daerah yang memiliki potensi pariwisata yang menjanjikan untuk dikembangkan menjadi investasi didalam memperkuat daya saing ekonomi, yang khususnya di Kawasan Sumatra. Upaya pengembangan industri kepariwisataan di provinsi Bengkulu dilatar belakangi dengan adanya berbagai pemikiran , bahwa secara geografis provinsi Bengkulu memiliki daya Tarik tersendiri atau pesonas bagi daerah pariwisata, dengan memiliki keragaman potensial alam maupun potensi budayanya. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan menganalisis strategi pengembangan pariwisata di provinsi Bengkulu melalui analisis SWOT. Hasil penelitian menjelaskan bahwa di dalam pengembangan pariwisata di provinsi Bengkulu terdapat isu strategis yang perlu diperhatikan yaitu: 1) Memanfaatkan Keanekaragaman obyek wisata alam dan budaya; 2) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengembangan obyek wisata alam dan budaya; 3) Meningkatkan Kuantitas dan kualitas aparatur, terutama di bidang kepariwisataan; 4) Meningkatkan fasilitas wisata melalui kolaborasi dengan stakeholder kepariwisataan dalam memenuhi pelayanan kepada wisatawan; 5) Melibatkan masyarakat di dalam pengembangan pariwisata berbasis ramah lingkungan; 6) Miningkatkan upaya promosi wisata dalam minginformasikan obyek-obyek wisata yang potensial kepada khalayak umum; 7) Mengadakan formasi aparatur fungsional perencanaan pariwisata; dan 8) Meningkatkan fasilitas wisata dan penggalian potensi baru dalam menghadapi persaingan dengan destinasi di daerah lain. Keywords: Strategi, Pengembangan pariwisata, Provinsi Bengkulu
Pemahaman Aparatur Desa Sido Rejo Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang Tentang Kewenangan Pengelolaan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Hernowo Novi Yanto
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 5 No 2 (2016): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman aparatur desa sido rejo kecamatan kabawetan Kabupaten Kepahiang Tentang Kewenangan Pengelolaan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang mana jenis penelitian deskriptif lebih memperhatikan masalah-masalah yang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Adapun data diperoleh melalui hasil wawancara, Observasi dan dalam bentuk dokumentasi. Hasil penelitian ini didapat bahwa pemahaman aparatur desa sido rejo tentang kewenangan pengelolaan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang ditinjau dari kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berdasarkan hak lokal berkala desa secara keseluruhan telah dipahami oleh desa, walaupun ada beberapa sub aspek yang belum bisa dijalankan secara maksimal oleh desa. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang dalam menjalankan kewenangan tersebut seperti belum adanya kantor desa dan peralatan-peralatan lainnya yang menunjang seperti computer dan lain-lain. Dengan adanya penelitian ini, aparatur desa dapat merasakan manfaatnya , karena dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat tentang undang-undang Desa. Dan dapat lebih Mengetahui dan Memahami kewenangannya sebagai pemerintahan desa. Keywords: Pemahaman Aparatur Desa, dan Kewenangan Pengelolaan Desa
FUNGSI KEPEMIMPINAN DALAM MENINGKATKAN PRESTASI KERJA PEGAWAI KANTOR CAMAT KEDURANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN Soehito Efendi; Edi Darmawi; Hernowo Noviyanto
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 8 No 1 (2019): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/jpsp.v8i1.937

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi kepemimpinan dalam meningkatkan prestasi kerja pegawai Kantor Camat Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan. Karena diharapkan fungsi kepemimpinan dari camat ini nanti dapat meningkatkan prestasi kerja pegawai, sebab dalam observasi sebelumnya terindikasi bahwa prestasi kerja pegawai kecamatan masih belum maksimal. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif dengan mengacu pada indikator Fungsi kepemimpinan pegawai Hadari Nawawi (1992). Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kedurang, narasumber dari Camat Kecamatan Kedurang, Sekretaris Camat Kedurang, Kasi Pelayanan Umum Kecamatan Kedurang, Kepala Desa Keban Agung II dan Tokoh Masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumen dan catatan lapangan. Kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prestasi kerja pegawai secara keseluruhan sudah dapat dikatakan optimal, walaupun masih ada indikator yang tidak maksimal, SOP menjadi pedoman kerja bagi pegawai, prestasi kerja pada pelayanan umum masih dikategorikan belum maksimal, namun pada fungsi partisipatif sudah maksimal terlihat dari keikutsertaan pegawai dalam kegiatan dan rencana kerja pemerintah kecamatan yang selalu diikuti dengan aktif dan konsultatif. SDM sebagian pegawai yang masih rendah sehingga tidak dapat mencerna dengan baik instruksi dari camat, seperti masih ada pegawai yang kurang termotivasi dan tidak dapat mengoperasikan komputer , dengan adanya pegawai diharapkan pekerjaan kantor dapat terselesaikan dengan tepat waktu, dan outputnya adalah pelayanan yang prima dan pemberdayaan bagi masyarakat kecamatan kedurang
DAMPAK PEMBANGUNAN PARIWISATA PANTAI PANJANG TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR DI KOTA BENGKULU Adi Sutojo; Hernowo Novi Yanto
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 6 No 4 (2017): Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/jpsp.v6i4.240

Abstract

Pembangunan industri pariwisata di Kota Bengkulu dilatar belakangi dengan adanya berbagai pemikiran, bahwa secara geografis Kota Bengkulu memiliki daya tarik tersendiri bagi daerah pariwisata, dengan memiliki keragaman potensial alam maupun potensi budayanya. Pendekatan penelitian adalah kualitatif deskriptif, dengan menganalisis dampak pembangunan pariwisata pantai panjang di Kota Bengkulu. Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara umum, pembangunan pariwisata Pantai Panjang berdampak positif terhadap sosial budaya masyarakat pesisir Kota Bengkulu yaitu peningkatan pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat juga meningkat. Dari segi ekonomi, dampak positif dari pengembangan pariwisata Pantai Panjang terhadap kemajuan ekonomi di daerah ini begitu besar karena partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pariwisata cukup Tinggi. Hal tersebut dikarenakan antara lain masyarakat memiliki ketrampilan dalam bidang pariwisata, namun peluang untuk bekerja bersifat tertutup, peluang usaha terbatas, tidak memiliki modal, serta ketidaktahuan masyarakat akan adanya peluang usaha bidang pariwisata. Namun, pariwisata juga dapat berdampak negatif, seperti terjadinya degradasi sosial-budaya masyarakat. Dampak negatif juga bisa terjadi pada perekonomian masyarakat di mana terjadi kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat antara pelaku pariwisata dengan masyarakat lain yang tidak bersentuhan dengan pariwisata secara langsung, serta ketidak berdayaan masyarakat lokal dalam hal persaingan ekonomi dengan investor dari luar daerah.
ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH Hernowo Noviyanto; Edi Darmawi; Afifah Mardiyah Caniago
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 11 No 1 (2022): Mimbar Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Juni)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/jpsp.v11i1.1639

Abstract

In research that uses qualitative research methods with the type of non-participatory observation, research that investigates the activities of small business actors, traditional grocery figures and consumers. Data collection to obtain information, researchers conducted by interviewing related parties such as the public or consumers, traditional grocery store traders, and employees of Alfamart and Indomaret. The results of this study indicate that the rampant development of Alfamart and Indomaret has a social and economic impact on traditional grocery store small businesses. From a social perspective, there are changes in the way of life and culture that develop in the community. In addition, from an economic point of view, it has an impact on decreasing income as well as unhealthy economic activities for small traders in traditional grocery stores.
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN MULAK ULU KABUPATEN LAHAT Heru Purnawan; Hernowo Noviyanto; Tauran Tauran
Mimbar : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Vol 11 No 2 (2022): Mimbar Jurnal Penelitian Sosial dan Politik (Desember)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof Dr Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/jpsp.v11i2.3020

Abstract

The District Integrated Administrative Services (PATEN) aims to improve administrative services to the community. Based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 4 of 2010 concerning Guidelines for Integrated District Administration Services (PATEN) that the conditions that must be met to organize a PATEN are: Substantive requirements, namely the delegation of part of the authority of the Regent / Mayor to the Head of the District Administrative requirements which include service standards and job descriptions of sub-district personnel, and technical requirements which include facilities and infrastructure, as well as technical implementers. This study examines the implementation of PATEN in the Mulak Ulu sub-district, Lahat Regency. This study uses qualitative research methods with data collection techniques through interviews, observations, and document studies. This study shows the lack of commitment from district agencies to the delegation of authority in the Mulak Ulu district, the lack of support for facilities and infrastructure, and no budget support for the provision of facilities and infrastructure as well as the operational budget. One of the factors that influence the implementation of one-stop administrative services in Mulak Ulu District, Lahat Regency is the lack of readiness of the district government to succeed in the implementation of PATEN.