<![CDATA[Abstract : In 1988, PT. BMS Acquired Cultivation Rights Title (CRT/HGU) for 6.925 acres in Kabupaten Rejang Lebong. The land acquisition process after CRT has been given through land relinquishment, however PT. BMS only able to relinquish people’s land for 2.046 acres. This condition caused uncertainty of land rights upon community. Later on, the condition caused overlapping of land ownership and authorization of PT. BMS CRT, ended by the reclaiming and cancellation upon the land right. Formal legal perspective and descriptive analytic study describe several issues related to the constraints of the right and status of land for the farmers. This study found some fundamental issues, first related to objects of CRT as state land. Legally, it was considered flawed because the company only released less than half of the rights, triggering reclaimings by the residents who assumed that it was their land. Therefore, the state should seek ways to strengthen the rights of peasants with the scheme of redistribution or the reinforcement of the right to avoid land right conflicts. This review offers main alternative policy solution scheme: Redistribution, the granting of a Right License, or a plasma core plantation scheme. Intisari: Pada tahun 1988, PT BMS memperoleh Hak Guna Usaha seluas 6.925 Ha di Kabupaten Rejang Lebong. Proses perolehan tanah HGU-nya lewat pembebasan lahan masyarakat, namun PT BMS hanya mampu membebaskan tanah masyarakat 2.046 Ha sehingga menimbulkan ketidakpastian hak atas tanah masyarakat. Kondisi tersebut kemudian mengakibatkan terjadinya tumpang tindih pemilikan dan penguasaan tanah pada areal HGU PT BMS yang berakhir dengan reklaiming dan pembatalan hak atas tanah. Perspektif legal formal dan deskriptif analitis kajian ini menjelaskan beberapa hal terkait kendala kedudukan hak dan status bagi petani penggarap. Kajian ini menemukan beberapa hal mendasar, pertama terkait obyek HGU sebagai tanah negara yang cacat hukum karena perusahaan hanya membebaskan kurang dari separo hak yang diberikan, sehingga menimbulkan gelombang reklaiming oleh warga yang merasa lahan tersebut adalah miliknya. Oleh karena itu, negara semestinya berupaya memberikan penguatan hak bagi petani penggarap dengan skema redis atau penguatan hak untuk menghindari konflik ketidakpastian hak garapannya. Kajian ini menawarkan skema solusi alternatif kebijakan utamanya: Redistribusi, pemberian Surat Izin Hak Garap, atau skema perkebunan inti plasma.]]>
