Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

STATUS STATELESS WARGA NEGARA INDONESIA Eks-ISIS DALAM PERSPEKTIF HAM INTERNASIONAL Waode Mustika
Literasi Hukum Vol 5, No 1 (2021): Literasi Hukum
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.568 KB)

Abstract

HAM dan negara adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam hal menjamin stabilitas internal suatu negara. HAM menjadi pembatas untuk negara agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Negara berkewajiban untuk menghargai, melindungi dan memenuhi HAM warga negaranya. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan HAM internasional dan bentuk tanggung jawab negara sehubungan dengan pemenuhan HAM WNI Eks-ISIS yang berstatus Stasteless. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif berdasarkan kerangka hukum internasional. Hasil studi menunjukkan bahwa konsep perlindungan HAM Internasional dalam upaya melindungi hak-hak orang-orang tanpa kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam Konvensi 1954 serta upaya untuk mencegah dan mengurangi keadaan tanpa kewarganegaraan yang tertuang dalam Konvensi 1961 belum menjadikan Indonesia sebagai negara yang berusaha untuk memenuhi HAM WNI eks-ISIS yang berstatus stateless. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dengan tidak memulangkan dan mencabut kewarganegaraan WNI eks-ISIS menjadi suatu bentuk pelanggaran terhadap HAM. Pelanggaran yang terjadi akan menghasilkan sebuah bentuk tanggung jawab negara dalam pemenuhan HAM. Beberapa pilihan yang bisa dilakukan oleh Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab dalam upaya pemenuhan HAM yaitu: (1) pemberlakuan prinsip exhaustion of local remedies; (2) pembentukan hybrid court; (3) penggunaan yurisdiksi International Criminal Court
Menggagas “Sister City for Smart City” sebagai Optimalisasi Peran Hukum Internasional di Gorontalo Mellisa Towadi; Waode Mustika
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 9, No 1 (2022): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v9i1.7148

Abstract

This study aims to provide policy recommendations in the legal context regarding regional needs for integrative problems so that the flexibility to open access to international cooperation is not only to promote regional potential but can empower that potential for sustainable development. The article was compiled using a juridical normative method supported by field data relating to the existing conditions in Gorontalo in terms of developing international law in the region, namely optimizing the role of the region in international relations as a consequence of the Regulation of the Minister of Foreign Affairs Number 3 of 2019 concerning General Guidelines for Foreign Relations by Local government. The results of the study indicate that strengthening diplomacy is part of the Gorontalo provincial government's efforts to get to know the personal identity of the region (regency and city) both in the context of local excellence and globally competent regional advantages and can even build future-oriented international relations. Sister cities or twin cities in the Gorontalo government will be one way to strengthen foreign diplomatic relations through international cooperation mechanisms that can enable the Gorontalo provincial government, both district and city, to play a strategic role to take advantage of the inter-governments/inter-federation state network. in other countries in order to realize the vision of good governance and the vision of a sustainable smart governance/smart city
Optimasi Pemanfaatan Ruang Pesisir melalui Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Pesisir Desa Botubarani Mellisa Towadi; Waode Mustika
Jurnal Sibermas (Sinergi Pemberdayaan Masyarakat) Vol 11, No 4 (2022): Jurnal Sibermas (Sinergi Bersama Masyarakat)
Publisher : Univeristas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/sibermas.v11i4.15550

Abstract

Sebagian besar masyarakat di desa Botubarani yang memiliki pemukiman di pinggir pantai dan pesisir belum menyadari adanya pengaturan tentang hak batas ruang dan hak pemanfaatan wilayah pesisir dan pantai. Paradigma masyarakat tentang penguasaan wilayah pesisir dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kepentingan ekonomi seluas-luasnya oleh masyarakat setempat tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Implementasi program penyuluhan di desa Botubarani dilaksanakan dengan menggunakan metode sosialisasi. Tujuan yang diharapkan dari kegiatan tersebut adalah memberikan edukasi yang dapat mendorong pengetahuan, pemahaman, wawasan tentang penetapan batas ruang dan pemanfaatan wilayah pesisir khususnya pada masyarakat desa Botubarani. Penyluhan tersebut diterima dengan baik masyarakat hingga menghasilkan pembentukkan sebuah kelompok pemberdayaan masyarakat sebagai alternatif penegakkan hukum dan keamanan pesisir Botubarani.
Membina Karakter Anak Sekolah Dasar Melalui Pembelajaran Hak Asasi Manusia dengan Pendekatan Case Study: Developing Character of Children Elementary School through Human Rights Learning with a Case Study Approach Mellisa Towadi; Lisnawaty W. Badu; Waode Mustika
Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 (2022): Desember 2022, Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegara
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Negeri Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.468 KB) | DOI: 10.53682/jce.v6i2.5256

Abstract

The current method that is very appropriate for limiting children's social interactions while preventing the practice of minor human rights violations is to get more intense in inviting children to actualize what they see and read into human rights theory through a case study approach. The research method used in this theory is the Creswell case study, the focus of the case study is the specification of the case in an event, whether it includes individuals, cultural groups or a portrait of life. The results of this study indicate that elementary school children more easily understand the theory that is transformed in the form of the case method by the teacher. This is because the case study approach is carried out based on practice or actualization through a good habit process.
Perbandingan Hukum atas hak anak yang berkewarganegaraan ganda akibat korban cerai (komparatif BW dan Privaatrecht) Ni Made Megiani; Nur Mohamad Kasim; Waode Mustika
Journal of Comprehensive Science (JCS) Vol. 2 No. 2 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/jcs.v2i2.255

Abstract

Perbandingan Hukum di Negara Indonesia dan juga Negara belanda dalam menangani kasus Child Abduction atau (penculikan anak oleh orang tua kandungnya sendiri) meskipun sama-sama menganut sistem civil law, Indonesia belum menjadi peserta dari Konvensi Den Haag 1980, sejak akhir tahun 2014 sampai saat ini , telah dibahas rencana Indonesia untuk menjadi peserta dari konvensi ini Saat ini tengah dipersiapkan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Aksesi Indonesia terhadap Konvensi Den Haag 1980 oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Keikutsertaan Indonesia dilakukan melalui aksesi terhadap Konvensi Den Haag 1980. Sementara di Negara belanda (Eropa Kontinental), pengaturan hukum terhadap perlindungan anak menggunakan sistem Hague Convention terutama dalam Kasus parented International Child Abduction atau (penculikan anak oleh oleh orang tua kandung).
Pengaturan Hukum Atas Hak Anak Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran Menggunakan Studi Komparatif Ni Made Megiani; Nur Mohamad Kasim; Waode Mustika
Journal of Comprehensive Science (JCS) Vol. 2 No. 4 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan kewarganegaraan dari perkawinan campuran sering kerap terjadi, pengkajian komparatif atau perbandingan hukum merupakan bagian yang tidak pernah lepas dari hukum nasional. Setiap perkawinan campuran antara WNS dan WNI salah satunya akan kehilangan kewarganegaraannya dan akan mengikuti kewarganegaraan pasangannya, Begitu pula pada Anak yang berkewarganegaraan ganda. Perbandingan antara Hukum indonesia dan belanda pada Hak status dan kewarganegaraan anak korban cerai pada perkawinan campuran. Dimana Pada hukum di indonesia seorang anak yang orang tuanya bercerai pada perkawinan campuran dapat dikatakan sebagai anak yang memiliki status dwi kewarganegaraan atau berkewarganegaraan ganda sedangkan pada hukum belanda anak tersebut hanya akan memiliki satu kewarganegaraan yaitu kewarganegaraan belanda saja dapat dikatakan dwi kewarganegaraan hanya apabila salah satu orang tuanya menganut asas ius soli. Bentuk perlindungan Hukum antara Hukum di Indonesia dan Hukum Belanda pada Hak Anak Masih sama yaitu memberikan kebebasan terhadap si anak ketika bersia delapan belas (18) atau paling lambat dua puluh satu (21) untuk memilih kewarganegaraanya.
Fulfillment Of Assimilation Rights And Integration Rights To Corporate Students Susan Bau; Zamroni Abdussamad; Waode Mustika
Estudiante Law Journal VOL. 4 NO. 1 FEBRUARI 2022
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (66.316 KB) | DOI: 10.33756/eslaj.v4i2.16040

Abstract

This study aims to determine the fulfillment of assimilation rights and integration rights to correctional students. The type of research method used in this study is empirical research with sampling using purposive sampling. This study also uses a qualitative approach and descriptive analysis techniques. The results of this study indicate thatIn the implementation of the fulfillment of the right of assimilation and the right of integration to correctional students, there are several obstacles, as for these obstacles, namely there is no guarantor of the correctional students, has register f records, Community Environment, excess capacity, minimal quality of officers and less bureaucratic processes. effective. The government carries out alternative non-prison punishments that can be carried out such as supervision and community service which is seen as more efficient than prison law because in achieving the goal of fostering or rehabilitating correctional students before finally being able to be free and return to life in the community and for the community.The community is expected to participate actively in the implementation of community programs, so that correctional students feel they can be accepted again in the community.
Perlindungan Konsumen Terhadap Kerusakan Barang Yang Diakibatkan Oleh Perusahaan Rizky Dwitama Bagaskara Modjo; Nirwan Junus; Waode Mustika
Journal of Comprehensive Science (JCS) Vol. 2 No. 5 (2023): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin segala kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen didasarkan pada adanya sejumlah hak-hak konsumen yang perlu dilindungi dari tindakan- tindakan yang dapat merugikan konsumen. Penelitian bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum perlindungan konsumen .Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. penelitian hukum normatif yang didasari pada bahan hukum primer dan sekunder. Pelaku usaha memiliki beberapa tanggung jawab dalam suatu kegiatan perdagangan. Tanggung jawab tersebut diatur dalam pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu pasal yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha yaitu pasal 19. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen adalah dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
Rights and Obligations of Children to Parents as Objects of Commercial Content on Tiktok According to the Marriage Law Hana Yunita Wagimin; Waode Mustika
Estudiante Law Journal VOL. 5 NO. 1 FEBRUARY 2023
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v5i1.19944

Abstract

This study aims to find out how the rights and obligations of children towards parents as objects of commercial content on TikTok according to the marriage law. The research method used is normative. The results of the study show that the rights and obligations of children towards their parents are based on the Marriage Law; children must respect their parents and obey their good wishes. And if the child has grown up, he is obliged to look after according to his ability, parents and family in a straight line upwards, if they need help. Legal consequences for children who do not carry out their alimony obligations towards parents, namely parents can submit a determination to the District Court and file civil lawsuits regarding unlawful acts (PMH) committed by children due to non-fulfillment of children's obligations in providing care to parents whether it's looking after and caring for parents in a healthy or sick condition, as well as providing a living and other things, including the cost of compensation.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Penjualan Makanan Dan Minuman Dalam Kemasan Kadaluarsa Mohamad. Akbar R. Hatu; Weny Almoravid Dungga; Waode Mustika
Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Vol. 1 No. 2 (2023): Januari - Maret
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47233/jishs.v1i2.781

Abstract

Abstract In the current era of globalization and technological development, many Indonesian industries are competing to produce goods, including food and beverages, which are continuously developing rapidly, therefore consumers must be more careful in choosing food and beverage products that are circulated and marketed in Indonesia. Food and beverage production that is marketed only becomes the object of exploitation by business actors who deliberately seek profit because of the reality at this time there are still many consumers who only directly accept and consume food and beverage products that are circulated and marketed without paying attention to the dangers of consuming them, food ingredients and beverages are commodities that are utilized for the survival of society in general. i This research uses normative juridical methods, namely research sources from books, papers, journals, i internet and other sources.i According to Article 19i of Law Number 8i Year 1999i concerning Consumer Protection, i Business actors are responsible for providing compensation for damages, pollution and/or losses to consumers as a result of consuming goods and/or services produced/traded. i Fostering and Supervision of Food and Beverage Distribution by BPOM i standardization which is the function of setting standards, i regulations, and policies related to the supervision of Food and Drug Administration.