Articles
<![CDATA[PENERAPAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK ]]>
<![CDATA[Bagoes Soenarjanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Widya Publika Vol 7 No 1 (2019): Widya Publika ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (558.077 KB)
|
DOI: 10.47329/widyapublika.v7i1.626
<![CDATA[Pemerintahan yang baik akan tercipta apabila pemerintah mampu menerapkan asas – asas umum pemerintahan yang baik dalam merumuskan sebuah kebijakan yang bersifat publik. Ada beberapa hal yang harus diterapkan oleh pemerintah dengan memperhatikana faktor – faktor yang mempengaruhi kebijakan publik dan penerapan asas – asas umum pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban mengenai permasalahan – permasalahan terkait : 1) apakah faktor – faktor yang mempengaruhi kebijakan publik ?, 2) Bagaimanakan penerapan asas – asas umum pemerintahan yang baik dalam perumusan kebijakan publik ? Untuk menemukan jawaban tersebut maka dipergunakan metode penelitian yuridis normatif sehingga dapat disimpulkan jawaban – jawaban atas apa yang dapat diuraikan dalam pembahasan yang pada hasilnya disimpulkan bahwa : faktor – faktor yang mempengaruhi perumusan kebijakan publik adalah adanya pengaruh tekanan dari luar (eksternal), adanya pengaruh kebijakan lama (conservative), adanya pengaruh sifat – sifat pribadi, adanya pengaruh kelompok luar dan adanya pengaruh keadaan atau system masa lampau. Oleh sebab itu doktrin mengenai asas – asas umum pemerintahan yang baik ini perlu diakomodasikan dalam setiap peraturan perundang – undangan.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENANGGULANGAN KORUPSI MELALUI PERAN SERTA MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Bagoes Soenarjanto]]>;
<![CDATA[M. Kendry Widiyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Widya Publika Vol 8 No 2 (2020): Widya Publika ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (560.617 KB)
|
DOI: 10.47329/widyapublika.v8i2.644
<![CDATA[Korupsi telah menjadi masalah yang tidak mudah untuk dikendalikan, termasuk di Indonesia, permasalahan tentang korupsi korupsi semakin menunjukkan peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Jumlah kasus korupsi yang meningkat tentunya menimbulkan peningkatan pada jumlah kerugian negara. Bahkan tindak pidana ini telah meluas baik pada level pusat maupun level daerah. Sistem desentralisasi pemerintahan telah membuka peluang bagi pejabat-pejabat Pemerintah Daerah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pemasalahan itu memerlukan sebuah pengkajian untuk menemukan aturan yang dapat diterapkan guna mencegah korupsi, sehingga dalam penelitian ini menitik beratkan kepada Pengawasan Kebijakan Publik Dalam Menanggulangan Korupsi Melalui Peran Serta Masyarakat. Permasalahan utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengawasan kebijakan publik dalam penanggulangan korupsi melalui peran serta masyarakat ? untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriftif analisis, sehingga berdasarkan apa yang diuraikan dalam pembahasan dapat diperoleh keseimpulan bahwa masyarakat berperan serta dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik mengenai penanggulangan korupsi melalui upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengawasan ini dilakukan agar kebijakan publik tersebut terlaksana sesuai dengan tujuan perumusannya yakni menanggulangi tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi perorangan maupun Lembaga swadaya masyarakat atau bentuk organisasi masyarakat lainnya]]>
<![CDATA[PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN KUALITAS ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN PALANG - KABUPATEN TUBAN PADA TAHUN 2021: (Bidang Peningkatan Aplikasi Komputer di desa Tasikmadu dam Sumurgung) ]]>
<![CDATA[Bagoes Soenarjanto]]>;
<![CDATA[Arif Darmawan]]>;
<![CDATA[Tri Yuliyanti]]>
<![CDATA[ ABDIMAS Vol 1 No 01 (2021): PEMBERINTAHAN DESA ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kabupaten Tubah Merupakan pintu masuk ke Jawa Timur . Kabupten ini berada dalam cekungan wilayah utara dan menjadi lintas strategis antara Semarang dan Sutavaya/ Labupaten ini memiliki 328 desa/kelurahan. Yang memiliki luas 1839,9 Km2 serta memiliki 20 Kecamatan . Kecamatan palang salah satu kecamatan yang ada di kabupaten Tuban dan mrmiliki 19 desa /kelurahan dan memiliki luas 72,70 Km2 atau 3,95 % dari luas Kabupaten Tuban. Desa - desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam kemajuan kesejahteraan masyarakat. Aktifitas dan efektifitas pelayan aparatur desa tergantung dari tingkat perkembangan dan kemanjuan tehnolgi daninformasi serta komunikasi yang ada di dalam masyarakat desa itu sendiri. Untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satu program yang dapat dilakukan oleh pemerintahan desa yaitu melalui peningkatan kualitas administrasi pemerintahan. Persoalan utama yang dihadapi oleh banyak pemerintahan desa di berbagai tempat adalah kurangnya kemampuan untuk mengakses informasi dan peningkatan kualitas pelayanan akibat kurangnya Jaringan WIFI, Server yang up to date dan kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan dapat berkontribusi dalam mengatasi persoalan tersebut melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan maupun penyelenggaraan FGD (focus group discussion). Oleh karenanya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya ikut serta memberikan bantuan berupa penyuluhan dan pendampingan guna peningkatan kualitas admistrasi pemerintahan desa melalui program ABDIMAS. Sebagai langkah pertama dilakukan kegiatan FGD untuk memetakan persoalan yang dihadapi dalam upaya mencari solusi yang terbaik. Selanjutnya dilakukan kegiatan pendampingan terhadap perangkat desa sesuai dengan tugasnya masing-masing.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DALAM MENUNJANG PEMBINAAN DESA: Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk ]]>
<![CDATA[Radjikan Radjikan]]>;
<![CDATA[Diana Juni Mulyati]]>;
<![CDATA[Bagoes Soenarjanto]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 1 No. 2 (2021): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Keberhasilan desa dapat berjalan dengan lancar dan sejahtera yang didukung oleh banyak faktor salah satunya desa yaitu faktor keuangan karena tidak mungkin desa dapat melaksanakan pemerintahan desa secara efektif dan efisien tanpa dukungan dana yang memadai. Dengan demikian dibawah kepemimpinan pemerintah desa beserta perangkat desa penggalian dan pengelolaan sumber-sumber keuangan desa harus di upayakan seoptimal mungkin melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa karena APBDes merupakan instrument yang sangat penting dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik diukur dari bagaimana pemerintah desa bekerja secara mandiri dalam mengelola potensi-potensi yang ada di desa, sehingga APBDes yang di susun benar-benar berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa serta memenuhi asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.]]>
<![CDATA[UPAYA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DALAM PENGEMBANGAN UMKM ]]>
<![CDATA[Agustin Ainur Rohmah]]>;
<![CDATA[Achluddin Ibnu Rochim]]>;
<![CDATA[Bagoes Soenarjanto]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 1 No. 2 (2021): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Upaya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pengembangan Umkm salah satunya dengan cara meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kerja terutama pengrajin Batik Tanjungbumi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang upaya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam pengembangan UMKM Kabupaten Bangkalan pada sektor batik.Penelitian yang digunakan dalan penelitian ini metode kualitatif, penelitian untuk mendeskripsikan tentang fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data dengan observasi,dokumentasi dan wawancara, sedangkan teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa upaya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Pengembangan UMKM Kabupaten Bangkalan dapat dilakukan melalui beberapa metode pelatihan,pemasaran dan pengembangan Sumber Daya Manusia.]]>
<![CDATA[PERJALANAN SENIMAN DI DUNIA VIRTUAL MELALUI E-GOVERNMENT ]]>
<![CDATA[may yusita sari sita]]>;
<![CDATA[Bagoes Soenarjanto]]>;
<![CDATA[Dida Rahmadanik]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 1 No. 03 (2021): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The virtual era requires artists to be more developed in their work and also be able to apply their work to virtual media. UPT Taman Budaya as a place where artists show their existence which will later be uploaded through the YouTube account of UPT Taman Budaya, namely Cak Durationm, in this case UPT Taman Budaya helps artists to continue to develop through virtual event performances in the Cak Duration building. By using direct observation techniques in the field, the author is assisted by employees. The author as an internship student at UPT Taman Budaya participates in helping virtual event activities during the internship, and the author also provides suggestions and solutions to promote the virtual event through promotional advertisements on social media belonging to UPT Taman Budaya]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN DESA WISATA GUNUNGANYAR KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN DALAM PERSPEKTIF COLLABORATIVE GOVERNANCE ]]>
<![CDATA[Bagoes Soenarjanto]]>;
<![CDATA[Tri Yuliyanti]]>;
<![CDATA[Arif Darmawan]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 01 (2022): ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Desa Gununganyar menjadi desa yang layak untuk dikembangkan menjadi desa wisata dengan segala potensi yang dimilikinya termasuk dana yang menjadi kriteria desa wisata juga terpenuhi. Namun patut disayangkan bahwa Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah belum mampu mengembangkan potensi desa tersebut menjadi desa wisata. Fokus penelitian ini adalah bagaimana proses pengembangan Desa Wisata Gununganyar dalam perspektif collaborative governance dan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana collaborative governance dalam proses pengembangan potensi Desa Wisata Gununganyar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data di Desa Gununganyar berupa inventarisasi data primer dan sekunder menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pengembangan desa wisata Gununganyar sudah terjadi proses collavorative governance yang ditandai dengan adanya bentuk kerja sama antar stakeholder yang saling mendukung, namun belum sepenuhnya berhasil karena kriteria keberhasilan yang terpenuhi hanyalah akses terhadap aktivitas dan kepercayaan diantara para stakeholder. Untuk mengoptimalkan proses kolaborasi dalam pengembangan Desa Wisata Gununganyar, peneliti merekomendasikan bahwa masyarakat dapat dengan aktif bekerjasama dengan pihak pemerintah desa maupun pihak swasta dan juga berperan aktif mengoptimalkan segala potensi dan menjaga asset desa wisata Gununganyar, disamping Pemerintah desa diharapkan mampu memberikan perhatian terkait pendampingan, monitoring dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan agar terjalin kerjasama dan harmonisasi komunikasi yang baik dengan berbagai pihak. Kebijakan dari pemerintah desa juga harus berorientasi pada pengoptimalan peran serta semua pihak dalam pengembangan desa wisata Gununganyar.]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT MELALUI SISTEM SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR (SISUMAKER) DI KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TIMUR ]]>
<![CDATA[Noviana Tiurulan Rahmawati]]>;
<![CDATA[Bagoes Soenarjanto]]>;
<![CDATA[Anggraeny Puspaningtyas]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 04 (2022): MANAJEMEN PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Lembaga Kemenkumham Jawa Timur dengan meluncurkan aplikasi “Sisumaker”yang telah diluncurkan pada tanggal 1 Juni 2018 agar dapat membantu ASN demi memudahkan pengelolaan sistem surat masuk dan surat keluar yang dapat memberikan solusi dalam proses disposisi surat. Sistem manajemen surat memudahkan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta dapat membantu mempercepat proses penentuan kapan surat harus dikirimkan. Sampai surat dapat terkirim secara efektif dan efisien, tindak lanjut akan dilakukan melalui email. Tujuan dari penelitian adalah 1) dapat mengetahui kinerja ASN dalam mengelola surat masuk dan surat keluar dengan menggunakan aplikasi sisumaker, 2) dapat menganalisis perkembangan pengelolaan surat masuk dan surat keluar demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis digital. Hasil dari penelitian menunjukan fakta bahwa sejauh ini dalam pemakaian aplikasi sisumaker di lingkup Kemenkumham Jatim dapat mempermudah kinerja ASN dalam mengelola surat masuk dan surat keluar. Akan tetapi, fakta berikutnya bahwa pemakaian sisumaker terkadang mengalami kendala pada saat proses surat masuk dan surat keluar seperti kendala jaringan.Kesimpulan adalah pengembangan e-government melalui system surat masuk dan surat keluar untuk mewujudkan good government dimana dalam hal memudahkan pemantauan kinerja ASN terhadap keberadaan suatu surat untuk kemudian dapat ditindaklanjuti secara efektif dan efisien.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DALAM MEMBERIKAN KEPUASAN KEPADA NASABAH: (Studi Di Kantor PT. Pegadaian Syariah Cps Sampang Kota) ]]>
<![CDATA[Nurul Sofiani]]>;
<![CDATA[Bagoes Soenarjanto]]>;
<![CDATA[Anggraeny Puspaningtyas]]>
<![CDATA[ PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (e- ISSN: 2797-0469) Vol. 2 No. 04 (2022): MANAJEMEN PUBLIK ]]>
Publisher : <![CDATA[COMMUNITY OF RESEARCH LABORATORY SURABAYA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kemunculan PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cps Sampang Kota dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dengan mengeluarkan produk-produk yang tidak melanggar prinsip- prinsip syari’ah baik produk dalam penghimpunan dana atau penyaluran dana atau gadai emas. PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cps Sampang Kota ini system gadai berupaya membantu masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayan terhadap kepuasan nasabah dan untuk mengetahui Penghambat dan pendukung dari kepuasan nasabah di kantor pegadaian syariah Cps Sampang Kota. Penelitian ini menggunakan penelitian deskripsi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, Observasi dan dokumentasi. Sedangkan Analisis Data menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang atau perilaku yang bisa diamati. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kualitas pelayanan dilihat dari aspek bukti fisik (tangibles), kehandalan (reability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (Assurance), emphaty (Empati) yaitu : (1) Bagian pelayanan di kantor pegadaian syariah cps sampan kota memenuhi fasilitas sarana dan prasarana seperti: tv, ac, kamar mandi, tempat duduk dll. (2) masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan dalam aspek reavility (kehandalan) mengenai kehandalan dalam menangani setiap keluhan nasabah, handal dalam segi waktudan ketepatan proses pelayanan (3) pegawai dalam hal membantu nasabah yang membutuhkan pelayanan khususnya nasabah yang bingunng dengan pelayanan yang sydah terlihat anatara petugas dan nasabah yang saling berkomunikasi. (4) keamanan di kantor pegadaian syariah Cps Sampang Kota sudah menunjukkan upaya meningkatkan kualitas pelayanannya terkait memberi rasa aman dan nyaman bagi nasabah. (5) aspek empati (emphaty), yang diberikan oleh pihak kantor pegadaian syariah Cps Sampang Kota yaitu memberikan kesan yang menyenangkan. Hal itu dapat terlihat dari sikap pegawai yang menerangkan dengan sejelas-jelasnya mengenai prosedur pelayanan dan menerima kritik maupun saran dengan sepenuh hati sebagai intropeksi untuk layanan yang lebih baik.]]>
<![CDATA[Strategi Pengembangan UMKM Desa Pekarungan Berbasis Analisis SWOT ]]>
<![CDATA[Ingesti Lady Rara Prastiwi]]>;
<![CDATA[Bagoes Soenarjanto]]>;
<![CDATA[Adi Susiantoro]]>
<![CDATA[ ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 3: Februari 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Ulil Albab Corp ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau kelompok yang bertujuan untuk menyejahterakan individu maupun kelompoknya. Keberadaan UMKM di desa dipandang memiliki potensi untuk mengembangkan perekonomian masyarakat. Desa Pekarungan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang memiliki potensi dalam bidang UMKM dan didukung dengan letak desa yang tergolong cukup strategis. Desa Pekarungan sendiri memiliki 255 UMKM yang berpeluang tinggi untuk dikembangkan. Namun, dalam proses pengembangan, UMKM Desa Pekarungan menghadapi beberapa masalah, seperti kepemilikan legalitas usaha, akses permodalan, penerapan teknologi dalam pemasaran, serta belum adanya kebijakan dari Pemerintah Desa yang berfokus pada pengembangan UMKM. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi UMKM serta menganalisis menggunakan analisis SWOT, sehingga dihasilkan strategi untuk mengatasi permasalahan. Hasil dari penelitian ini adalah strategi utama dalam pengembangan UMKM Desa Pekarungan menggunakan Strategi WO atau Turn Around.]]>
