Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI) Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Nahdhah Nahdhah
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad AL Banjari Banjarmasin
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK (CHILD LABOR) DI INDONESIA Nadila Oktavianti; Nahdhah Nahdhah
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 2 No. 1 (2021): Edisi Februari 2021
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v2i1.29

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan pekerja anak di Indonesia, khususnya aturan yang melindungi pekerja anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan statute approach (pendekatan perundang-undangan) yang dianalisis dengan analisis normatif. Anak-anak dilarang untuk bekerja dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap anak yang bekerja ini telah dikeluarkan berbagai peraturan perundangan, yang pada prinsipnya melarang anak untuk bekerja dan apabila terpaksa bekerja, maka secara normatif anak-anak tersebut harus memperoleh jaminan perlindungan hukum yang memadai. Pada dasarnya, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan, salah satunya adalah perlindungan dari eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. Dengan demikian pengusaha maupun orang tua yang mempekerjakan anak di dunia dengan tujuan untuk dieksploitasi secara ekonomi diancam pidana sesuai Pasal 88 UU 35/2014. Hasil penelitian menunjukan bahwa pekerja anak telah mendapatkan perlindungan yang cukup dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perlindungan tersebut baik pada tingkat hukum dasar Negara dan Undang Undang, maupun pada peraturan derivatif yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, menteri dan pemerintahan daerah.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Nahdhah Nahdhah; Norisnaniah Norisnaniah; Maria Ulfah
Jurnal Penegakan Hukum Indonesia Vol. 3 No. 2 (2022): Edisi Juni 2022
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51749/jphi.v3i2.57

Abstract

There were many cases derived from transnational marriages. For an instance, many Indonesian international students have married their spouses from the country where they are studying. Transnational marriage is prone to future conflicts, especially regarding the status of the children. The civil rights of children from a transnational married couple living in Indonesia are regulated on Act No. 12/2006 on Citizenship (Citizenship Act). This research is pure legal research that is carried out by examining previous literature. From this study, it was found that the status of children born from transnational families according to the Citizenship Act is based on bloodlines following the father. If the father is a foreign citizen, the child will also be a foreign citizen. On contrary,  if the father is an Indonesian citizen, the legal status of the child is also as an Indonesian citizen, from here the role of the mother becomes neglected. Furthermore, Citizenship Act guarantees that the children have the right to determine or choose citizenship after the age of 18 years, the child is required to choose one nationality. Legal protection for children born from transnational marriages is the right to choose their nationality.
PENYULUHAN HUKUM MENGENAI ASPEK HUKUM PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KEPADA PENGURUS DAN ANGGOTA AISYIYAH RANTING CEMPAKA KOTA BANJARMASIN Munajah Munajah; Muthia Septarina; Nahdhah Nahdhah
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 5: Oktober 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berbagai instrumen internasional berupa berbagai konvensi dan perangkatnya diterbitkan sebagai respon terhadap problematika ini. Pada studi yang dilakukan Organisasi Kesehatan Dunia (selanjutnya disingkat WHO) menemukan satu dari tiga perempuan mengalami kekerasan fisik dan seksual, sepertiga perempuan di dunia, atau sekitar 736 juta dari mereka, pernah mengalami kekerasan fisik maupun seksual. Di Indonesia, dari tahun ke tahun kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini mengalami peningkatan. Apabila nampak secara angka terjadi penurunan, akan tetapi hal itu tidak menunjukkan realitasnya. Sebab masih banyak kasus yang tidak dilaporkan. Tujuan dilakukannya pengabdian ini adalah untuk memberikan penyuluhan kepada kalangan perempuan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum terhadap hak perlindungan dari kekerasan. Selain itu penyuluhan hukum ini diharapkan dapat berkesinambungan memberikan pendampingan menyangkut kekerasan yang dialami perempuan dan anak. Metode yang digunakan adalah observasi dan penyuluhan terhadap objek dengan pendekatan-pendekatan strategis untuk mencapai tujuan pengabdian. Hasil dari pengabdian yang dilaksanakan adalah Pemahaman keagamaan juga perlu diberikan, agar antara hukum dan agama dapat berjalan beriringan, yang selanjutnya akan tercipta harmoni di dalam setiap keluarga dan masyarakat.
URGENSI PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA NAHDHAH NAHDHAH; Munajah Munajah
Badamai Law Journal Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i1.15891

Abstract

Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan fenomena yang terjadi pada saat ini. Dalam peraturan perundang-undangan sudah sangat jelas mengatur tentang perkawinan di Indonesia yangmana sahnya perkawinan jika merujuk kembali kepada agama masing-masing. Penolakan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap JR Pasal 2 ayat (1) undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait pernikahan beda agama diharapkan dapat menjadi acuan ketika masih terjadi penyelundupan hukum yaitu pernikahan beda agama. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsekuensi hukum ketika terjadi perkawinan beda agama di Indonesia sehingga pengaturan ini dianggap sangat penting. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normative dengan mengkaji undang-undang perkawinan yang berlaku. Adapun hasil penelitian yaitu dalam undang-undang perkawinan dan hasil JR tidak mengatur perkawinan beda agama akan tetapi hal ini masih terjadi di Indonesia oleh karena itu maka dapat dikatakan bahwa tidak cukup hanya dengan JR saja, sanksi terhadap pelaku penyelundupan hukum harus diatur dengan jelas sehingga mampu memberikan efek jera demi terciptanya kepastian hukum.
Co-Authors MARIA ULFAH Munajah Munajah Munajah Munajah MUTHIA SEPTARINA Nadila Oktavianti Norisnaniah Norisnaniah