ali rama
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

SCHUMPETERIAN ‘GREAT GAP’ THESIS AND MEDIEVAL ISLAMIC ECONOMIC THOUGHT: INTERLINK BETWEEN GREEKS, MEDIEVAL ISLAMIC SCHOLARS AND EUROPEAN SCHOLASTICS Ali Rama
Al-Maslahah : Jurnal Ilmu Syariah Vol 13, No 1 (2017)
Publisher : Fakultas Syariah (Syari'ah Faculty )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (151.638 KB) | DOI: 10.24260/almaslahah.v13i1.916

Abstract

Abstract Joseph Schumpeter (1883-1950) in his magnum opus, History of Economic Analysis (1954) proposed a great gap thesis by saying that economic analysis begins only with the Greeks and was not reestablished until the rise of European Scholasticism in the hands of St Thomas Aquinas.In fact, this Schumpeterian great gap in economic thought coincides with the Islamic golden age, when various Muslim writers made substantial contributions in various fields of inquiry, including economic matters. A substantial body of contemporary economic is traceable to medieval Arab Scholastics such as Abu Yûsuf (731-798), Al Farabi (873-950), IbnuSina (980-1037), Al-Ghazalî (1058-1111), IbnuTaimiyah (1263-1328), and IbnuKhaldûm (1364-1442).There were interlinked between Greek intellectual legacy to Islamic medieval legacy and to Latin scholastic economics. The Arab scholarship itself stimulated by the Greeks and further developed in light of the Islamic Ethos, not only inspired Scholastic thought, but that much of that scholarship became incorporated in Scholastic writings.So this paper provides an academically objection to the Schumpeterian thesis by providing Islamic scholars’ contribution on economic thoughts. Additionally, the paper provides some issues on Islamization of contemporary economics. Key words: great gap, medieval Arab-Islamic scholastics, Islamization of Economics, Islamic worldview. Abstrak Joseph Schumpeter (1883-1950) dalam bukunya History of Economic Analysis (1954) memperkenalkan sebuah tesis ‘great gap’ dengan mengatakan bahwa analisis ekonomi hanya mulai dari Yunani dan tidak berkembang lagi sampai kemunculan ilmuan Skolastik Eropa di tangan St Thomas Aquinas. Namun kenyataannya, ‘great gap’ Schumpeter ini justru terjadi pada masak ejayaan Islam, yaitu ketigasejumlahsarjanadanilmuan Muslim memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai jenis penemuan dan keilmuan termasuk dalam bidang ekonomi. Isi dari ilmu ekonomi kontemporer saat ini dapat dilacak kesamaannya dengan karya ilmuan Arab abad pertengahan seperti Abu Yûsuf (731-798), Al Farabi (873-950), Ibnu Sina (980-1037), Al-Ghazalî (1058-1111), Ibnu Taimiyah (1263-1328), dan Ibnu Khaldûm (1364-1442). Terdapat keterhubungan antara karya intelektual Yunani, ilmuan Muslim abad pertengahan dan Ilmuan skolastik. Ilmuan Arab sendiri ‘distimulasi’ oleh ilmuan Yunani yang selanjutnya dikembangkan sesuai dengan kerangka Islam dan banyak dari karya mereka memiliki kemiripan dengan tulisan Skolastik. Penelitian ini melakukan penolakan secara akademik atas tesis Shumpeter tentang ‘great gap’ dengan menunjukkan kontribusi ilmuan Muslim dalam pemikiran ekonomi. Penelitian ini juga membahas beberapa isu tentang Islamisasi ilmu ekonomi kontemporer.
Konstruksi Indeks Keislaman Ekonomi dan Kajian Empirisnya di Indonesia ali rama
Jurnal Bimas Islam Vol. 9 No. 3 (2016): Jurnal Bimas Islam
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstraksi Terdapat sejumlah studi yang membuktikan bahwa agama dan kinerja ekonomi memiliki hubungan yang kuat. Studi ini mengukur tingkat ‘keIslaman ekonomi’ provinsi-provinsi di Indonesia menggunakan model ‘indeks keIslaman ekonomi”. Konsep indeks ini merupakan indeks komposit dari tujuan utama yang ingin dicapai oleh sistem ekonomi Islam. Tujuan utama tersebut selanjutnya diturunkan menjadi prinsip-prinsip ekonomi Islam yang nantinya akan diproksikan oleh sejumlah indikator ekonomi yang relevan dan terukur. Model ini menghasilkan peringkat rangking ‘keIslaman’ ekonomi provinsi-provinsi di Indonesia dalam bentuk indeks. Penelitian ini menemukan bahwa provinsi Sumatera Selatan menempati posisi tertinggi dalam perolehan skor indeks. Sebaliknya, provinsi Papua menjadi provinsi yang memiliki skor indeks terendah dibandingkan dengan provinsi lainnya. Selanjutnya, hanya terdapat 11 provinsi dari total provinsi di Indonesia yang memiliki skor indeks di atas 50 poin. Hal ini berarti rata-rata wilayah/provinsi di Indonesia memiliki kinerja indeks pada pencapaian tujuan sistem ekonomi Islam relatif rendah. Abstract Some earlier studies show that religion and economic activities have strong relationship. The study measured the level of 'the Islamic economy' provinces in Indonesia using the model 'index of the Islamic economy". The index concept is actually a composite index derived from main purposes of Islamic economy system. The main concepts are divided into several Islamic economic principles then proxied by several relevant and measurable economic indicators. The model provides ranking of Islamic economy performance for all provinces in Indonesia.This study found that the South Sumatra province occupies the highest position in the acquisition of the index score. Instead, the province of Papua into the provinces which have the lowest index score compared to other provinces. Furthermore, there are only a total of 11 provinces of the provinces in Indonesia which has an index score above 50 points. This means an average of regions / provinces in Indonesia have a performance index on the achievement of the objectives of Islamic economy system is relatively low.
Analisis Sistem Tata Kelola Syari’ah bagi Perbankan Syari’ah di Indonesia dan Malaysia Ali Rama
Jurnal Bimas Islam Vol. 8 No. 1 (2015): Jurnal Bimas Islam
Publisher : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Shariah governance is a term that would represent a model of corporate governance designed to ensure the compliance of shariah principles. The study analyzes the regulatory framework of shariah governance system for Islamic financial institution between Indonesia and Malaysia, based on the legal framework in each jurisdiction. Comparative analysis is conducted on the four major aspects of shariah governance, namely regulatory framework, organizational structure, process and function of shariah council. The study finds that there are many similarities as well as difference of shariah governance practices in both countries. The similarity, for example, is that both countries have a centralized fatwa council at national level and shariah board at firm level to supervise the implementation of fatwa at industry. According to the process of shariah governance particularly on the restriction of any appointment as shariah board in other financial institutions and qualification for the shariah board, Malaysia adopts strict approach, while Indonesia adopts moderate approach. Abstraksi Tata kelola syari’ah atau shariah governance merupakan istilah yang dapat merepresentasikan akan suatu model tata kelola yang didesain secara kelembagaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aspek syari’ah. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisa model tata kelola syari’ah bagi lembaga keuangan syari’ah yang ada di Indonesia dan Malaysia, berdasarkan kerangka hukum di masing-masing yurisdiksi tersebut. Analisis komparatif dilakukan pada empat aspek utama dari sistem tata kelola syari’ah, yaitu regulasi, struktur organisasi, proses dan fungsi dewan syari’ah. Penelitian ini menemukan berbagai kesamaan dan perbedaan tentang model tata kelola syari’ah di kedua negara tersebut. Persamaanya misalnya adalah kedua negara tersebut menerapkan sistem sentralisasi fatwa melalui lembaga fatwa di tingkat nasional yang pengawasan penerapannya di industri dilakukan oleh dewan syari’ah pada internal perusahaan. Sementara pada aspek proses khususnya masalah rangkap jabatan dan kompotensi bagi anggota dewan syari’ah, di Malaysia menggunakan pendekatan ketat. Sementara di Indonesia cenderung moderat.