<![CDATA[Abstrak. Penelitian mengenai prasasti-prasasti pada masa pemerintahan Airlangga telah banyak dilakukan. Namun, penelitian mengenai latar belakang kebijakan Airlangga yang berkaitan dengan kehidupan politik, ekonomi, dan sosio-religi kerajaannya dengan berdasar pada bukti prasasti belum banyak disentuh oleh arkeolog maupun ahli epigrafi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang salah satu kebijakan Airlangga berupa penetapan sīma bagi pertapaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis menggunakan pendekatan epigrafi dengan data utama berupa alih aksara dan alih bahasa prasasti, serta data sekunder berupa naskah kesastraan dan literatur mengenai Airlangga dari buku, jurnal, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Analisis penelitian dilakukan terhadap isi prasasti dan kebijakan yang dilakukan selama Airlangga menjadi raja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua faktor yang melatarbelakangi penetapan sīma bagi pertapaan pada masa Airlangga yaitu faktor politik sebagai upaya menarik simpati dan menegakkan hegemoninya sebagai raja dan faktor sosio-religi berkaitan dengan kewajiban raja untuk mengayomi rakyat. Abstract. There are several kinds of research on the inscriptions during the reign of Airlangga at 1019-1043 C.E. However, research on Airlangga's policy related to the political, economic, and socio-religious aspects based on inscription evidence has not been widely discussed. This study aims to determine the background of the sima establishment policy for the hermitage set by Airlangga. This is analytical descriptive research using an epigraphic approach. Primary data is the transliteration and translation of inscriptions, while secondary data is literary texts and literature studies on Airlangga. Research analysis was carried out on the contents of the inscriptions and Airlangga’s policies during his reign. The results showed that there were two factors behind the establishment of sīma for a hermitage. First, the political factor was an effort to get sympathy and strengthen his hegemony. Second, socio-religious factors related to the king's obligation to protect the people.]]>
