<![CDATA[Secara berkala, IUCN mengeluarkan daftar spesies terancam dan status konservasinya melalui Red List. Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 menetapkan kriteria penentuan spesies lindung dan status perlindungannya. Kedua ketentuan ini dibuat berdasarkan penilaian ukuran populasi dan ancaman terhadap habitat, serta tekanan pemanfaatan sebagai faktor utama penentuan kriteria keterancaman dan status konservasi spesies. Namun, dalam pelaksanannya kriteria ini sulit dilaksanakan karena keterbatasan data dan informasi sementara tingkat ancaman, terutama perubahan dan kehilangan habitat terus meningkat sejalan dengan peningkatan pembangunan. Penelitian ini mengusulkan suatu pendekatan baru dalam menilai status keterancaman species, terutama menggunakan kriteria yang digunakan IUCN yaitu penilaian atas keadaan habitat (kehilangan dan kerusakan). Pendekatan baru ini diterapkan dalam penilaian ikan pelangi endemik Papua. Penilaian dilaksanakan dengan melalukan tupang susun daerah penyebaran ikan endemik dengan berbagai kegiatan pembangunan, baik yang sedang berjalan maupun dalam tahapan perencanaan dengan Arcgis. Daerah penyebaran yang ditumpang susun dengan berbagai kegiatan pembangunan berskala besar kemudian dihitung luas daerah penyembaran ikan yang terancam. Sebuah matrik dibuat untuk menghitung berbagai ancaman atas habitat atau daerah penyebaran tiap spesies yang dianalisa untuk menentukan tingkat keterancaman spesies dan status konservasinya. Pendekatan analisa ini menyimpulkan ada empat spesies kritis, 11 spesies terancam dan 15 spesies rawan. Pendekatan ini memungkin penilain status dapat dilaksanakan beberarapa spesies bersamaan dibandingkan dengan penilaian yang menggunakan penilain populasi sebagaimana dianjurkan IUCN. Namun pendekatan lebih tepat bagi spesies dengan habitat penyebaran tertentuatau daerah penyebaran telah diketahui, seperti spesies yang terdapat pada danau, pulau atau puncak gunung dan spesies yang daerah penyebarannya telah terpetakan dengan jelas.]]>
