<![CDATA[AbstrakPengadaan tanah sebagai suatu lembaga hukum untuk mendapatkan tanah bagi aktifitas pemerintah dalam menjalankan pembangunan bagi kepentingan umum dalam sejarah hukum Indonesia senantiasa penuh dengan penyimpangan. Debat pengadaan tanah senantiasa dipersempit hanya berkisar kepada makna kepentingan umum, musyawarah untuk mufakat serta ganti kerugian sesungguhnya dipertajam pada masalah esensial yakni ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, sehingga pihak yang kurang diuntungkan dan mengalami ketidakadilan inilah yang wajib mendapatkan perlindungan hukum dari negara (pemerintah).Kajian ini hendak mengupas tuntas bagaimana kelemahan substansial pada materi rancangan undang-undang pengadaan tanah untuk kepentingan umum belum tertangani, alih-alih justru kepentingan profit justru bersembunyi di balik kepentingna umum. Diperlukan adanya sikap kritik dan penolakan atas kehadiran rancangan undang-undang yang bakal menciptakan ketidakadilan dan resistensi ini. Inkonsistensi rancangan-undang-undang pengadaan tanah sesungguhnya merupakan langkah mundur pengaturan karena kembali pada pengaturan pengambilalihan tanah menurut Peraturan Menteri dalam Negeri pada era Orde Baru. DI samping itu, diprediksi implikasi hukum dari pengundangan rancangan undang-undang akan semakin menumbuhkembangkan kasus agraria.Kata kunci: pengadaan tanah, pembangunan, kepentingan umumAbstractAcquisition of land as a legal institution to obtain land for the government in carriying out development activities for the public interest in the legal history of Indonesia is always full irregularities. Land acquisition continues the debate narrowed down only about the meaning  of public interest, consensus, and real compensation sharpened on essential issues such as inequality in land control and ownership structure, so that the poor benefited and suffered the injustice of this law shall enjoy the protection of the state (goverment).This study is to analyze thoroughly how the substansial weaknesses in teh bill of material acquisition of land for public interest isn't properly handled, rather than just the interests of profit instead hiding behind the public interest. Attitudes needed criticism and rejection of the presence of the bill that would create injustice and resistance. Inconsistency plan of land acquisition laws are indeed a step back setting back setting for the acquisition of land in accordance with the minister of state in New Order era. In addition, predictable legal implications of the enactment of the bill will further resolve the agrarian or land cases.Key words: land acquisition, development, public interset]]>
