Fitria Arianty
Laboratorium Perpajakan Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERBANDINGAN PENGENAAN PBB SEKTOR PERDESAAN & PERKOTAAN DI PROVINSI DKI JAKARTA , BEKASI, & DEPOK BERDASARKAN SPPT PBB TAHUN 2014 & 2015 Fitria Arianty; Thesa A. Purwanto
Jurnal Vokasi Indonesia Vol 3, No 1 (2015): January - June
Publisher : Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.495 KB) | DOI: 10.7454/jvi.v3i1.22

Abstract

AbstractTax on Land and Building, Rural and Urban Sector based on the regional regulation may vary fromone region to another. This is because the imposition authority of tax on land and building, rural andurban sectors were handed over to local governments. This study aimed to compare the land andbuilding, Rural and Urban Sector tax policies in DKI Jakarta, Bekasi, Depok, based on SPPT 2014and 2015. In analyzing the problems of the imposition tax on land and building, rural and urbansectors in DKI Jakarta, Bekasi, Depok, information obtained from interviews with tax authorities andfield observations. The land and building, Rural and Urban Sector tax policies in DKI Jakarta, Bekasi,Depok different in terms of tax rates, determination the amount of NJOPTKP, as well as the amountof NJOP. The amount of NJOP in Jakarta is higher and more diverse than the amount of NJOP inDepok and Bekasi. Determination the amount of NJOP in Jakarta also set more frequently, whichevery year than in the city of Depok and Bekasi. This is because the value of land and buildings inJakarta faster rise than in Depok and Bekasi.Keywords: Tax on Land and Building, Rural and Urban Sector, Local Tax.
TINJAUAN ATAS ASAS KEADILAN & KEMUDAHAN ADMINISTRASI PAJAK DALAM PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN FINAL 1% TERHADAP WAJIB PAJAK UMKM Fitria Arianty
Jurnal Vokasi Indonesia Vol 5, No 1 (2017): January - June
Publisher : Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.63 KB) | DOI: 10.7454/jvi.v5i1.66

Abstract

Tujuan Penerapan Kebijakan Pajak Penghasilan Final dengan tarif 1% bagi Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)  adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM, yang dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi bawah tanah karena aktivitas ekonominya yang tidak terdeteksi oleh sistem pemungutan pajak konvensional. Penerapan PPh Final ini lebih mengedepankan Asas Kemudahan Administrasi Perpajakan dengan mengabaikan Asas Keadilan, agar pelaku UMKM ini masuk dalam database Wajib Pajak Direktorat Jenderal Pajak, untuk kemudian dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Metode penelitian yang dipakai adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Data yang diperoleh merupakan data primer dan sekunder yang dapat dijadikan tinjauan dan landasan peneliti untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada. Hasil penelitian dan analisis yang telah peneliti lakukan adalah bahwa pada pelaksanaannya Asas Kemudahan Administasi Pajak yang dikedepankan oleh pembuat kebijakan tidak sepenuhnya tercapai, kebijakan PPh Final ini menimbulkan tambahan beban administrasi pajak bagi Wajib Pajak yang tunduk dengan kebijakan ini.