Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
5.381
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika Jurnal Studi Jender SRIKANDI Jurnal Cakrawala Hukum Aktual Justice
Anak Agung Ketut Sukranatha
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 99 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 99 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
Kedudukan Perempuan Bali Terhadap Harta Bersama Dalam Hal Terjadi Perceraian (Analisis Perkembangan Yurisprudensi)*) Sukranatha, A.A. Ketut
Jurnal Studi Jender SRIKANDI Vol. 5, No. 1 Januari 2005
Publisher : Jurnal Studi Jender SRIKANDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (180.854 KB)

Abstract

This study aims at finding out the jurisprudence development on the effect of divorce toward the status of mutual property in the marriage (gunakarya). The study is conducted by using normative approach that is to study the judge decision at Denpasar Court of First Instance that related to the mutual property dispute.Results of the study indicate that the judge decision (jurisprudence) on the effect of divorce toward the status of mutual property has experienced some depelovment. In the past (in the period of Kertha Raad Custom Court), the status of mutual property after divorce was judged based on the guilty one in the divorce. If the divorce was caused by guiltiness commited by the wife, the mutual property was shared together with 1/3 for the wife and 2/3 for the husband. Recently the judge decisions (jurisprudence) have changed, namely if there is mutual property dispute after the divorce the Court always decides that the mutual is shared equally (½ : ½) between the (former) husband and the (former) wife without considering who is the guilty one in the divorce.This normative study needs to be continued with emprical study so that the status of mutual property after the divorce can be indentified if the mutual property dispute is settled outside of the Court.
KEDUDUKAN PEREMPUAN BALI TERHADAP HARTA BERSAMA DALAM HAL TERJADI PERCERAIAN (ANALISIS PERKEMBANGAN YURISPRUDENSI) Sukranatha, A.A. Ketut
Jurnal Studi Jender SRIKANDI Vol. 4, No. 1 Januari 2005
Publisher : Jurnal Studi Jender SRIKANDI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims at finding out the jurisprudence development on the effect of divorce toward the status of mutual property in the marriage (gunakarya). The study is conducted by using normative approach that is to study the judge decision at Denpasar Court of First Instance that related to the mutual property dispute. Results of the study indicate that the judge decision (jurisprudence) on the effect of divorce toward the status of mutual property has experienced some depelovment. In the past (in the period of Kertha Raad Custom Court), the status of mutual property after divorce was judged based on the guilty one in the divorce. If the divorce was caused by guiltiness commited by the wife, the mutual property was shared together with 1/3 for the wife and 2/3 for the husband. Recently the judge decisions (jurisprudence) have changed, namely if there is mutual property dispute after the divorce the Court always decides that the mutual is shared equally (? : ?) between the (former) husband and the (former) wife without considering who is the guilty one in the divorce. This normative study needs to be continued with emprical study so that the status of mutual property after the divorce can be indentified if the mutual property dispute is settled outside of the Court.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PENGGUNA JALAN YANG DIRUGIKAN AKIBAT KEGIATAN PROMOSI DI JALAN RAYA Putri Laksmi, Made Helena; Sukranatha, Anak Agung Ketut
Kertha Desa Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.667 KB)

Abstract

Ada 2 tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu: (1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum bagi pelaku usaha terkait kegiatan promosi yang merugikan pengguna jalan; (2) untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terkait pengguna jalan yang dirugikan akibat kegiatan promosi di jalan raya. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun hasil dari penelitian ini, antara lain: (1) Pengaturan hukum bagi pelaku usaha terkait terkait larangan dalam kegiatan promosi di jalan raya yang menimbulkan dampak negatif bagi para pengguna jalan merujuk pada ketentuan Pasal 79 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 19 huruf g Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Pasal 7 PP No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Peseroan Terbatas serta Pasal 30 Perda Kota Denpasar No. 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum; (2) Tanggung jawab pelaku usaha dalam hal merugikan pengguna jalan terkait kegiatan promosi di jalan raya merupakan tanggung jawab sosial perusahaan dan administratif dikenakan sanksi apabila pelaku usaha terbukti tidak melakukan jawab tanggung sosial perusahaan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 34 ayat 3 UUPM. Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Jalan Raya, Promosi, Pengguna Jalan Abstract The development of the Indonesian state led to developments in the business world. The number of new inventions has created business competition in the world of commerce. Various methods are used by business actors to promote their businesses, one of which is by promoting on the road in the form of distributing brochures, but these promotional activities often harm road users. The purposed of thisy writingh ish to know and understand the legal arrangements for business actors related to promotional activities which are detrimental to road users and to recognize the responsibilities of business actors related to road users who are disadvantaged due to promotional activities on the highway. The research method in this paper uses the normative legaly researchk methodk withn the legislation approachy and conceptually approach. The results of this paper explain that the legal arrangements for business actors related to the prohibition in promotion activities on the highway that have a negative impact on road users are regulated in the provisions of Article 74 Paragraph 1 of Company Law, Article 15 letter b of Company Law, and Article 7 PP No. 47 of 2012 and Article 30 of the Denpasar City Regulation No. 1 of 2015 concerning Public Order and the Responsibilities of Business Actors in terms of detrimental to road users related to promotional activities on the highway are corporate social responsibility and will be subjected to administrative sanctions if the business actor is proven to noty carryh outi corporatek socialo responsibility stated in the provisions of Article 34 Paragraph 3 UUPM. Keywords: Responsibility, Business Actors, Road Users, Promotion Activities, Roads
KEDUDUKAN HUKUM PENYEDIA APLIKASI TRANSPORTASI UMUM BERBASIS APLIKASI ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 Pradiptaningtyas, Ni Made Imaz Ayuhandra Galuh; Sukranatha, A.A Ketut
Kertha Desa Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dan mengenalisis tentang kedudukan hukum serta tanggungjawab penyedia aplikasi transportasi umum berbasis aplikasi online terhadap konsumen pengguna jasa transportasi online berdasarkan Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal ini tergolong jenis penelitian hukum normatif. Yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa kedudukan hukum penyedia aplikasi transportasi umum berbasis aplikasi online berdasarkan UU ITE adalah penghubung antara permintaan dan penawaran yakni sebagai penyedia armada transportasi umum dengan para pengguna, serta mengelola dari sistem elektronik. Dalam kedudukan tersebut, penyedia aplikasi transportasi umum berbasis aplikasi online memiliki hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab. Lebih lanjut diatur, bahwa penyedia aplikasi dapat dilakukan oleh negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat. Prihal tanggungjawab penyedia aplikasi transportasi umum berbasis aplikasi online terhadap konsumen pengguna jasa transportasi online juga telah diatur dalam UU ITE, yaitu pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Kata “harus” di dalam peraturan a quo, menunjukan sifat hukum yang imperatif dengan tujuan memberikan upaya perlindungan bagi konsumen pengguna jasa transportasi online. Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Penyedia Aplikasi, Transportasi Online. ABSTRACT This journal writed aims to identify and identify the legal position and responsibilities of online application-based public transportation application providers to consumers using online transportation services based on Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. This journal is classified as a type of normative legal research. Which uses a statutory approach (statue approach) and a conceptual approach (conceptual approach). Based on the results of the analysis, it is known that the legal position of providers of online application-based public transportation applications based on the ITE Law is a link between supply and demand, namely as a provider of public transportation fleets with users, as well as managing from electronic systems. In that position, providers of online application-based public transportation applications have the right and obligation to organize electronic systems reliably and safely and responsibly. It is further regulated, that application providers can be made by the state, persons, business entities, and / or the public. The responsibility for providers of online application-based public transportation applications to consumers using online transportation services has also been regulated in the ITE Law, namely that business actors offering products through electronic systems must provide complete and correct information regarding the terms of contracts, producers, and products offered. The word "must" in the a quo regulation, shows the imperative nature of the law with the aim of providing protection for consumers who use online transportation services. Keywords: Legal Standing, Application Providers, Online Transportation.
TERHALANGNYA PELAKSANAAN KONTRAK BISNIS KARENA FORCE MAJEURE AKIBAT PANDEMI COVID-19 Sudhana, I Gusti Putu Harry; Sukranatha, A A Ketut
Kertha Desa Vol 9 No 4 (2021)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pandemi Corona Virus Disease (SARS-CoV-2) - COVID-19 sebagai keadaan force majeure dalam suatu kontrak bisnis dan sekaligus berpotensi menjadi pengahambat pelaksanaan kontrak bisnis. Penelitian ini tergolong penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memenuhi unsur-unsur keadaan force majeure. Mengingat COVID-19 merupakan peristiwa yang tidak dapat diprediksi dan turut berimplikasi pada ketidakmampuan pihak dalam melaksanakan isi kontrak. Namun demikian, Pandemi COVID-19 tidak serta merta dapat dijadikan alasan force majeure yang berimplikasi pada ketidakmampuan melaksanakan isi perjanjian. Oleh karenanya dibutuhkan upaya pembuktian terhadap pandemi COVID-19 yang dapat dikualifikasi sebaga peristiwa force majeure. Kata kunci: COVID-19, Force Majeure, Kontrak Bisnis ABSTRACT This study aims to determine and analyze the Corona Virus Disease (SARS-CoV-2) - COVID-19 pandemic as a force majeure situation in a business contract and at the same time has the potential to become an obstacle to the implementation of business contracts. This research is classified as a normative research that uses a statutory approach and a conceptual approach. The results show that the COVID-19 pandemic fulfills the elements of a force majeure situation. Given that COVID-19 is an unpredictable event and also has implications for the inability of parties to carry out the contents of the contract. However, the COVID-19 pandemic cannot automatically be used as an excuse for force majeure which implies the inability to carry out the contents of the agreement. Therefore, an effort to prove the COVID-19 pandemic is needed that can qualify as a force majeure event. Keywords: COVID-19, Force Majeure, Business Contract
KEABSAHAN USAHA JASA TITIP ONLINE DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN Bramantha, Putu Radya; Sukranatha, Anak Agung Ketut
Kertha Desa Vol 8 No 6 (2020)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dalam pembuatan jurnal ini pertama, untuk mengetahui bentuk kegiatan usaha jasa titip online di Indonesia. Kedua, untuk memahami dan menganalisis keabsahan usaha jasa titip online di Indonesia ditinjau dari perspektif hukum perjanjian. Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dengan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian pada jurnal ini yaitu bentuk kegiatan usaha jasa titip online yaitu usaha yang dijalankan sebagai pihak ketiga antara penjual dan pembeli yang saling terhubung dengan internet akun media sosial yang digunakan. Terkait keabsahan usaha titip online ditinjau dari perspektif hukum perjanjian, pada prinsipnya usaha jasa titip online telah memiliki kepastian hukum bagi penyedia dan pengguna jasa titip jual beli online hingga saat ini hanya berdasarkan pada Pasal 1313, Pasal 1320, dan Pasal 1338 KUHPer dan Pasal 1 angka 17 dan Pasal 18 UU ITE yang menjelaskan bahwa bentuk transaksi jasa titip online termasuk transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Meskipun telah diatur secara umum dalam KUHPer dan UU ITE yang dapat digunakan sebagai dasar terjadinya perjanjian atau kotrak elektronik. Akan tetapi, sampai saat ini belum terdapat aturan khusus yang mengatur batasan-batasan dalam melakukan kegiata usaha jasa titip online. Agar terdapat sebuah aturan khusus yang mampu menciptakan usaha jasa titip online yang lebih kondusif. The purpose of making this journal is first, to determine the form of online entrusted service business activities in Indonesia. Second, to understand and analyze the legitimacy of online entrusted services in Indonesia from an agreement law perspective. This journal uses normative legal research methods with a statutory approach with descriptive qualitative data analysis techniques. The results of research in this journal are forms of online entrusted service business activities, namely businesses that are run as a third party between sellers and buyers who are connected to the internet, the social media accounts used. Regarding the legitimacy of the online entrusted business in terms of agreement law perspective, in principle the online entrusted service business has legal certainty for providers and users of online entrusted services to date only based on Article 1313, Article 1320, and Article 1338 of the Criminal Code and Article 1 number 17 and Article 18 of the ITE Law which explains that the form of online entrusted service transactions, including electronic transactions, is written into an electronic contract binding on the parties. Even though it has been generally regulated in the KUHPer and the ITE Law which can be used as the basis for an electronic agreement or contract. However, until now there have been no specific rules governing the limitations of conducting online entrusted business services. So that there is a special rule that can create a more conducive online entrusted service business.
SYARAT SAHNYA SURAT KUASA SUBSTITUSI YANG DIBUAT DI LUAR NEGERI DALAM PRAKTIK PERADILAN PERDATA DI INDONESIA Ni Made Ayu Sintya Dewi; Anak Agung Ketut Sukranatha
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 03, Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Advokat asing dalam menangani perkara perdata pada peradilan di Indonesia dilakukan dengan pemberian kuasa kepada Advokat Indonesia. Kondisi orang asing yang pada mulanya memberikan kuasa kepada advokat asing tetapi kemudian mengalihkan kuasanya kepada advokat Indonesia karena harus berperkara pada pengadilan di Indonesia dianggap suatu hal yang biasa. Namun yang menjadi objek dalam jurnal ini adalah orang Indonesia memberikan kuasa kepada advokat asing, lalu advokat asing tersebut melimpahkan kepada advokat Indonesia karena harus beracara pada pengadilan di Indonesia. Sehingga diperlukan yang namanya Surat Kuasa Substitusi. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan. Asas lex fori dalam hukum perdata internasional memberikan jawaban yang dimana asas ini memiliki makna bahwa hukum acara mana yang berlaku ialah hukum acara dimana gugatan atau sengketa itu diadili, tentu saja dalam hal ini adalah Indonesia. Ini berarti bahwa mengenai syarat sahnya kuasa khusus diharuskan tunduk kepada ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Prosedur dan persyaratan legalisasi adalah sebagai berikut Pertama, Dokumen komersial yang akan dilegalisasi hendaknya sudah disertifikasi oleh notaris dengan menyertakan surat dari secretary of state setempat; Kedua, untuk dokumen bukan komersial seperti transkrip nilai sekolah, ijazah, diploma, surat kuasa, terjemahan akta kelahiran dan akta perkawinan, serta dokumen bukan komersial lainnya cukup membawa salinan dan asli dokumen-dokumen tersebut; Ketiga, khusus untuk pengesahan surat kuasa, pemohon sedapat mungkin datang ke konsulat dan menandatangani surat kuasa tersebut di depan petugas Konsuler KJRI. Kata Kunci : Surat Kuasa Substitusi, Advokat Asing, Peradilan Perdata
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PECABULAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA DENPASAR) I Gusti Putu Ary Septiawan; A. A. Ketut Sukranatha
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 03, April 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masih sering terjadinya berbagai bentuk perilaku orang dewasa yang melanggar hak-hak anak di Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan mendorong diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemberlakuan Undang-Undang ini dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dalam bentuk perlindungan hukum yang meliputi hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi..Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hambatan yang dihadapi oleh pihak Polresta Denpasar dan Lembaga Perlindungan Anak Kota Denpasar dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan, yaitu korban (saksi) tidak berani memberikan kesaksian karena adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu atau takut aibnya diketahui oleh masyarakat banyak.Upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh Polresta Denpasar dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu dengan menggunakan sarana spenal (melalui jalur hukum pidana) dan non penal (di luar jalur hukum pidana), sedangkan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Kota Denpasar yaitu dengan mendorong penguatan di pemerintahan untuk mendorong perubahan kebijakan dalam melaksanakan upaya-upaya perlindungan bagi korban pencabulan.
Perlindungan Hukum Kepada Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Kasus Film Bajakan Di Internet I Putu Ari Heryadi Putra; Anak Agung Ketut Sukranatha
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 10 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v10.i10.p06

Abstract

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui peranan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta film guna menanggulangi maraknya bermunculan situs-situs film bajakan secara online di dunia maya dan untuk memahami faktor-faktor apa yang dapat menghambat upaya pemerintah dalam usaha menanggulangi penyebaran film bajakan secara online, sehingga dapat menemukan jalan keluar permasalahan ini. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen, dengan teknik pendekatan paraturan perundang-undangan dan pendekatan fakta yang bersifat deskriptif. Hasil dari studi ini menunjukan peranan pemerintah belum sepenuhnya dapat berjalan maksimal sesuai dengan perencanaan awal karena dihambat oleh beberapa faktor yang memungkinkan semakin meluasnya peredaran website streaming film bajakan secara online didunia maya (internet) karena sangat luasnya jangkauan dunia maya yang terdapat banyak celah bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan aksinya terkait dengan berbagai kasus pelanggaran hak cipta berkaitan dengan film online bajakan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Film Bajakan, Internet ABSTRACT The purpose of this study is to determine the role of the government in legal protection for film copyright owners in order to overcome the proliferation of pirated film sites online in cyberspace and to find out and understand what factors can hinder government efforts to prevent the spread. pirated movies online, so you can find a solution to this problem. This research was conducted with normative legal research methods using document study data collection techniques, with legislation approach techniques and descriptive facts approach. The results of this study show that the role of the government has not been fully implemented according to the initial planning because it is hampered by several factors that allow the wider circulation of pirated movie streaming websites online in cyberspace (the internet) because of the very wide reach of cyberspace, which has many gaps for unscrupulous individuals. persons who are not responsible for carrying out their actions related to various cases of copyright infringement related to pirated online films. Key Words: Legal Protection, Copyright, Pirated Movies, Internet Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui peranan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta film guna menanggulangi maraknya bermunculan situs-situs film bajakan secara online di dunia maya dan untuk memahami faktor-faktor apa yang dapat menghambat upaya pemerintah dalam usaha menanggulangi penyebaran film bajakan secara online, sehingga dapat menemukan jalan keluar permasalahan ini. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen, dengan teknik pendekatan paraturan perundang-undangan dan pendekatan fakta yang bersifat deskriptif. Hasil dari studi ini menunjukan peranan pemerintah belum sepenuhnya dapat berjalan maksimal sesuai dengan perencanaan awal karena dihambat oleh beberapa faktor yang memungkinkan semakin meluasnya peredaran website streaming film bajakan secara online didunia maya (internet) karena sangat luasnya jangkauan dunia maya yang terdapat banyak celah bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan aksinya terkait dengan berbagai kasus pelanggaran hak cipta berkaitan dengan film online bajakan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Film Bajakan, Internet ABSTRACT The purpose of this study is to determine the role of the government in legal protection for film copyright owners in order to overcome the proliferation of pirated film sites online in cyberspace and to find out and understand what factors can hinder government efforts to prevent the spread. pirated movies online, so you can find a solution to this problem. This research was conducted with normative legal research methods using document study data collection techniques, with legislation approach techniques and descriptive facts approach. The results of this study show that the role of the government has not been fully implemented according to the initial planning because it is hampered by several factors that allow the wider circulation of pirated movie streaming websites online in cyberspace (the internet) because of the very wide reach of cyberspace, which has many gaps for unscrupulous individuals. persons who are not responsible for carrying out their actions related to various cases of copyright infringement related to pirated online films. Key Words: Legal Protection, Copyright, Pirated Movies, Internet
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT KENAIKAN HARGA HAND SANITIZER DI MASA PANDEMI COVID-19 Nyoman Cintya Putri Wikaryuni; Anak Agung Ketut Sukranatha
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2021.v11.i01.p05

Abstract

Tujuan penulisan karya tulis ini untuk mengidentifikasi dan mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen serta untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dan penanggulangan terkait dengan adanya kenaikan harga penjualan hand sanitizer akibat penimbunan barang yang dilakukan saat pandemi virus Covid-19. Penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis bahan hukum berupa perundang-undangan (statute approach). Hasil yang dicapai dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha tertentu yang menaikkan harga penjualan hand sanitizer dengan cara melakukan penimbunan barang tentu tidak sesuai isi dari Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni mengesampingkan kewajibannya untuk beritikad baik dalam menjalankan usahanya dan telah melanggar hak-hak yang dimiliki konsumen diantaranya tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga konsumen merasa haknya telah dilanggar karena tidak memperoleh barang dengan harga yang sesuai serta keluhannya tidak didengar atas kenaikan harga hand sanitizer yang menyebabkan harganya sangat tidak terjangkau. Pentingnya penelitian ini dilakukan agar konsumen mengetahui hak-hak yang dimilikinya dan untuk memperoleh kepastian hukum. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, Tanggung Jawab ABSTRACT The purpose of writing this paper is to identify and examine forms of legal protection for consumers as well as to find out the responsibilities of business actors to consumers and countermeasures related to the increase in the selling price of hand sanitizers due to stockpiling of goods carried out during the Covid-19 virus pandemic. The writing of this paper uses a normative legal research method with an analytical approach to legal materials in the form of legislation (statute approach). The results achieved from this study indicate that certain business actors who increase the selling price of hand sanitizers by hoarding goods are certainly not in accordance with the contents of Article 7 of the Consumer Protection Act, which excludes the obligation to have good intentions in carrying out their business and have violated the rights of consumers including those stated in Article 4 of the Consumer Protection Act so that consumers feel their rights have been violated because do not get goods at the right price and their complaints are not heard over the increase in the price of hand sanitizers which makes the price very unaffordable. The importance of this research is done so that consumers know their rights and to obtain legal certainty. Key Words: Consumer Protection, Business Actor, Responsibility
Co-Authors A.A . Ngurah Bisma Wisesa A.A.Gde Agung Kresna Dalem Achmad Yudha Yogaswara Ade Hendra Yasa Aditya Surya Bratha Agus Nurmansyah Anak Agung Gede Surya Nanda Anak Agung Istri Ari Atu Dewi Anak Agung Ngurah Bagus Baskara Ayuning Sasmitha Margana Bella Intan Permata Sari Bramantha, Putu Radya Dewa Gede Wibhi Girinatha Dewe Gde Rudy Elisabeth Stevani Wijaya Ferdian Nickolas Pasangka Gde Made Swardhana Gede Hardiyana Putra Gusti Ayu Angie Martika Gusti Ayu Kade Komalasari Hari Chandra Palguna I Gede Adis Suta Sanjaya I Gede Bagus Tegar Dananjaya Sapanca I Gede Putu Aditya Dharma I Gst. Nyoman Agung I Gusti Ayu Diah Yuniti I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti I Gusti Ayu Putri Kartika, I Gusti Ayu I Gusti Ngurah Agung Praktiasa Yoganam I Gusti Ngurah Putu Wahyu Khrisnantara P I Gusti Ngurah Surya Semara Jaya I Gusti Putu Agung Angga Aditya I Gusti Putu Ary Septiawan I Kadek Adi Suhardiyana I Kadek Ari Pebriarta I Ketut Markeling I Made Agus Windara I Made Angga Kretanjala I Made Dedy Priyanto I Made Pujawan I Made Sarjana I Made Satria Wibawa I Made Surya Adhitthana I Made Udiana I Made Wahyudi Anantha I Made Yuda Wiguna I Nyoman Bagiastra I Nyoman Darmadha I Nyoman Mudana I Nyoman Surya Dharma Subawa I Putu Adi Darmawan I Putu Agung Nova Nasution I Putu Agus Putrawan I Putu Ari Heryadi Putra I Putu Paritra Naya Pratama I Wayan Eka Darma Putra I Wayan Wiryawan Ida Ayu Chintya Andini Ida Ayu Dian Putri Yuliana Ida Ayu Katsuya Putri Dewi Ida Ayu Utami Prabandari Ida Ayu Wedanti Ida Bagus Aditya Dana Ida Bagus Kade Benol Permadi Ida Bagus Ketut Agastya Ida Bagus Oka Putranata Ida Bagus Putu Apriangga Swebawa Ida Bagus Wahyu Anom Permana Putra Kadek Ayu Anggreni Putri Kadek Ayu Desi Candra Dewi Kadek Diana Darmita Wisudawati Kadek Septian Dharmawan Prastika Komang Agus Wahyu Tricahyadinata Komang Ayu Devi Natasia Luh Gede Lia Muliasari Luh Nila Winarni Luh Putu Dianata Putri Luh Putu Sintia Arwini Made Dwiki Gangga Maharani Putrayasa Marwanto Marwanto Ngakan Ketut Dunia Ni Ayu Emi Sri Andari Ni Ketut Pirda Juwisa Badra Ni Ketut PitriAdiGunarti Ni Komang Sutrisni Ni Luh Putu Ririn Kusumayanti Ni Luh Vena Puspa Yanti Ni Made Ayu Sintya Dewi Ni Made Rahayu Laksmi Ni Made Raras Putri Weda Ni Nyoman Kembaryana Ni Putu Dina Darmita Agustiani Ni Wayan Erna Sari Nyoman Cintya Putri Wikaryuni Nyoman Kamajaya Nyoman Rizkyta Putri Nyoman Shintya Purnama Dewi Pondang Agustawan Sidauruk Pradiptaningtyas, Ni Made Imaz Ayuhandra Galuh Putri Laksmi, Made Helena Putu Anantha Pramagitha Putu Mira Rosviyana Putu Pravasta Harbian Putu Yoga Kurnia Putra R. A. Retno Murni Reno Maratur Munthe Riki Ardiansyah Rizki Widya Ari Susanti Sagung Istri Mas Mahadiani Sudhana, I Gusti Putu Harry