<![CDATA[The government guarantees the equal and same rights to access education. But the problem is, is it true that education can be accessed by all levels of society without exception, including those with disabilities? We must look at the issue of education for individuals with special needs through its implementation or in other words whether schools really have accepted disabled people to enjoy regular education like other children. This study aims to find out how schools within the Ministry of Religion, especially at the level of State Islamic Elementary School (MIN), as an institution that is authorized to implement the government policies that provide easy and equitable access to education. This research is a survey research conducted on 5 state Islamic elementary schools with research time starting from July 2018 to December 2018. The target population is all MIN, and all of them will be observed in depth. From the results of the study we can conclude that all of the State Islamic Elementary School (MIN) in Banjarmasin are not responsive to disability. This is indicated by the absence of supporting facilities for this matter and there are no disability students who attend all these MIN. Then the socialization of the related legal basis is indeed unknown to the school as an executor who directly serves the community. Pemerintah menjamin hak yang sama untuk mengakses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah, apakah benar pendidikan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali termasuk bagi kaum disabilitas. Isu pendidikan bagi individu berkebutuhan khusus ini harus kita lihat melalui dilihat dari implementasinya atau dengan kata lain apakah sekolah benar-benar telah menerima kaum disabilitas untuk menikmati pendidikan regular seperti anak-anak lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sekolah yang berada di lingkungan Kementrian Agama khususnya pada tingkat Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, melakukan upaya akses pendidikan yang adil dan merata. Penelitian ini menrupakan penelitian survey serta dilaksanakan pada seluruh MIN di Kota Banjarmasin yang berjumlah 5 MIN dengan waktu penelitian mulai dari tanggal Juli 2018 sampai dengan Desember 2018. Populasi target adalah seluruh MIN yang berjumlah 5 dan semuanya akan di observasi secara mendalam. Dari hasil penelitian dapat kami simpulkan bahwa seluruh Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) di Kota Banjarmasin dapat kami katakan tidak layak disabilitas. Hal ini ditandai dengan tidak adanya fasilitas pendukung hal tersebut dan tidak ada pula siswa disabilitas yang bersekolah di semua MIN tersebut. Kemudian sosialisasi dasar hukum terkait memang tidak diketahui oleh pihak sekolah sebagai pelaksana yang langsung melayani masyarakat.]]>
