Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Sriwijaya Law Review Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Jurnal Simbur Cahaya Batulis Civil Law Review
Sri Turatmiyah
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Religion Decision Sciences, Operations Research & Management Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Simbur Cahaya

 1 
Sertifikat Pra Nikah Sebagai Upaya Menekan Tingginya Perceraian di Indonesia Sri Turatmiyah; Annalisa Yahanan; Arfianna Novera
Simbur Cahaya VOLUME 29 NOMOR 1, JUNI 2022
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.518 KB) | DOI: 10.28946/sc.v29i1.858

Abstract

Pemerintah  akan memberlakukan program sertifikasi pranikah pada 2020. Tujuannya untuk menekan angka perceraian yang terus meningkat setiap tahun. Di Indonesia, setiap hari terjadi 1.100 perceraian dari 2 juta perkawinan per tahun. Kegiatan ini berupa bimbingan dalam bentuk pembekalan untuk calon pengantin terkait dengan asas-asas perkawinan, yaitu terkait ekonomi keluarga, kesehatan reproduksi, pengasuhan anak, sehingga dapat menekan angkar perceraian yang tinggi.  Bagi calon mempelai diharuskan mengikuti pembinaan perkawinan pranikah yang sudah dilaksanakan dalam waktu 2 hari dengan materi pembekalan antara lain reproduksi remaja, hak dan kewajiban suami istri, pengelolaan keuangan yang baik, untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah. Bimbingan pra nikah tidak mempersulit calon mempelai karena setelah mendaftar ke KUA secara otomatis akan mendapatkan bimbingan tersebut.  Bimbingan tersebut saat ini berlangsung selama 2 hari. Program ini  akan dilakukan selama 3 (tiga ) bulan sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dan bersifat wajib bagi semua pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Program ini akan dapat efektif untuk menekan tingkat perceraian karena melalui program ini pasangan calan mempelai dibekali dengan pengetahuan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam membina kehidupan rumah tangga. Pasangan calon mempelai setelah mengikuti bimbingan dapat menerapkan nanti setelah menjalani kehidupan berumah tangga.  Pasangan suami istri setelah mendapatkan edukasi bimbingan perkawinan, memahami akan hak dan kewajiban masing-masing sehingga rumah tangga mereka akan berjalan sesuai dengan tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.
Model Of Agreement Executing Fiduciary Collateral Objects With Underhand Selling Sri Turatmiyah; Annalisa Yahanan; Sri Handayani
Simbur Cahaya Volume 30 Nomor 1, Juni 2023
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/sc.v30i1.2727

Abstract

Fiduciary Collateral gives priority to fiduciary recipient creditors. If the debtor defaults, then, complying with the provisions of Article 29 paragraph 1, sub-paragraph c, Law Number 42/1999 concerning Fiduciary Collateral, creditor may directly executes fiduciary objects with underhand  selling based on the agreement of the parties. This selling is implemented after the debtor is declared default in 1 (one) month after the written statement of the creditor to the debtor announced in at least 2 (two) newspapers in the relevant area. Execution of objects with underhand  selling based on  an agreement between the creditor and the debtor has not been clearly regulated in this law. Therefore, the model of agreement must be included at time on which the fiduciary agreement is made. Based on this background, it is necessary to conduct research with objective to obtain a agreement model of debtor and creditor in underhand selling of fiduciary collateral object if the debtor defaults. This study is normative research prioritizing secondary legal materials analyzed descriptively qualitatively. Creditor receiving Fiduciary Collateral is preferred and prioritized creditor because the creditor has rights to sell fiduciary objects with personal power. It is regulated in Article 15 paragraph (3) of Law Number 42/1999 suggesting that that creditor has power to sell fiduciary collateral object on his/her own personal power.
Co-Authors Ahmaturrahman Ahmaturrahman Annalisa Y Annalisa Y. Annalisa Yahanan Annalisa Yahanan Annalisa Yahanan Antonius Suhadi AR Febrian Arfianna Novera Bagoes Mahendra Jaya Febrian Febrian Firman Muntaqo Haniyatul Husna binti Md Mohtar Joni Emirzon K. N. Sofyan Hasan M. Syaifuddin Machdum Satria Muhammad Syaifuddin Sri Handayani syaifuddin syaifuddin