Ihda Shofiyatun Nisa'
Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Analisis Budaya Khitbah Nikah oleh Perempuan Kepada Laki-laki di Desa Jatisari Senori Tuban Ihda Shofiyatun Nisa'; Abdul Mufidi Muzayyin; Ali Muhrizam
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 2 No 2 (2021): Oktober
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.123 KB) | DOI: 10.51675/jaksya.v2i2.165

Abstract

Abstrak: Khitbah merupakan serangkaian acara yang dilakukan sebelum pernikahan dimulai. Bab I Pasal I KHI menjelaskan bahwa, khitbah nikah adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Kamal Muhtar mengartikan khitbah nikah sebagai perryataan atau permintaan dari pihak laki-laki kepada pihak peremuan untuk mengawininya baik dilakukan secara langsung ataupun melalui perantara. Para ulama fikih, mendefinisikan khitbah sebagai keinginana pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengawininya dan pihak perempuan menyebarluaskan pertunangan tersebut. Dari uraian tersebut berbeda dengan keadaan di daerah Jatisari Senori Tuban. Yang mana khitbah nikah dilakukan oleh pihak perempuan terlebih dahulu. Bahagaiamana sebenarnya hukum Islam memandang budaya tersebut ? Untuk menjawab permasalahan diatas maka penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi di lingkungan masyarakat secara langsung. Adapun hasil penelitian ini adalah; pertama, budaya hukum khitbah nikah yang dilakukan perempuan kepada laki-laki pada masyarakat Jatisari Kecamatan Senosi Kabupaten Tuban, adalah tradisi perilaku, seperangkat nilai, norma yang terbangun oleh budi dan daya masyarakat setempat yang telah terinternalisasi kedalam alam sadaran (mindset) secara turun temurun dan berfungsi sebagai pedoman yang telah dipatuhi oleh masyarakat Jatisari. Dari perilaku masyarakat tersebut, maka terbentuklah budaya hukum yang dipatuhi oleh masyarakat Jatisari. Kedua, praktik khitbah nikah yang dilakukan oleh masyarakat Jatisari ditinjau dari hukum Islam tidak ada permasalahan. Secara spesifik tidak ada larangan khitbah nikah diajukan oleh pihak perempuan.
Tinjauan Maqasid al-Syari’ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama Lamongan (Studi Terhadap Penetapan No. 0073/Pdt.P/2008/Pa.Lmg.) Ulfiyatul Fauziyah; Ihda Shofiyatun Nisa’; Yuli Roisotul A
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 1 No 2 (2020): Oktober
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (399.674 KB) | DOI: 10.51675/jaksya.v1i2.170

Abstract

Kesesuaian dasar dan pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan mengenai adhalnya wali dengan kemaslahatan yang ditimbulkan. Dalam perkara No.: 0073/Pdt.P/2008/PA.Lmg., wali pemohon keberatan menikahkan anak perempuannya dengan tidak menyertakan alasan yang jelas dan sesuai syar’i. Hal ini tidak dibenarkan menurut peraturan hukum yang berlaku karena merupakan perbuatan yang dzalim. Adanya penolakan dari wali pemohon, maka dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan syari’at Islam, misalnya terjadinya hamil di luar nikah atau kawin lari. Oleh karena itu, pernikahan antara pemohon dan calon suami pemohon lebih mendatangkan maslahah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptik-analitik serta menggunakan pendekatan normatif-empiris. Hasil penelitian ini adalah; Pertimbangan hakim menurut maqasid al-syari’ah yaitu permohonan penetapan wali adhal termasuk hifzh al-din dan hifzh al-nasl, sedangkan pertimbangan hakim menurut hukum positif bahwa ayah pemohon tidak suka dengan calon suami pemohon terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 dan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita, karena tidak sah menikah tanpa wali. Walaupun seorang wali mempunyai hak untuk memilihkan calon suami bagi anaknya, wali dilarang mempersulit perkawinan wanita yang berada dalam perwaliannya selama mendapatkan calon yang sekufu. Apabila seorang wali menolak untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya, maka disebut sebagai wali adhal (keberatan).
Penundaan Perkawinan dalam Perspektif Fath Adz-Dzari’ah dan Sadd Adz-Dzari’ah: Studi Kasus di Desa Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang Abdul Rozak; Ihda Shofiyatun Nisa'; Arif Sugitanata
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 1 No 1 (2020): April
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (50.319 KB) | DOI: 10.51675/jaksya.v1i1.141

Abstract

Artikel ini berusaha menjelaskan bagaimana alasan-alasan dari masyarakat di Desa Leteh Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang menunda perkawinannya dalam kacamata sadd adz-dzari’ah dan fath adz-dzari’ah. Dengan melakukan wawancara secara mendalam terhadap lima belas orang yang telah memilih untuk menunda perkawinan mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakbolehan atau kebolehan penundaan perkawinan dapat digambarkan melalui pertimbangan sadd adz-dzari’ah (yang mengarah pada kerusakan) dan fath adz-dzari’ah (yang mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan). Penundaan perkawinan karena alasan ekonomi atau untuk menemukan pasangan yang sesuai dengan harapan dapat dianggap sebagai fath adz-dzari’ah karena hal ini dianggap sebagai langkah bijak untuk menghindari kerusakan dalam rumah tangga. Namun, penundaan perkawinan karena pengalaman kegagalan atau perasaan bahagia tanpa perkawinan dapat dianggap sebagai sadd adz-dzari’ah karena hal ini dapat mengarah pada ketidaksempurnaan hidup dan kesendirian di masa tua.
Analisis Terhadap Jasa Pembuatan Skripsi Perspektif Fatwa DSN Nomor 62 DSN-MUI/XII/2007/ Tentang Ju’alah (Studi Kasus Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) M.Syafrie Ramadhan; Ihda Shofiyatun Nisa'
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 4 No 2 (2023): Oktober
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51675/jaksya.v4i2.398

Abstract

Praktik jasa pembuatan skripsi atau karya ilmiah lainnya bukanlah hal yang baru dalam dunia akademisi. Yogyakarta yang disebut kota Pendidikan yang ada di Indonesia, pelayanan seperti ini umumnya terjadi secara sembunyi-sembunyi dan bersifat tertutup. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta atau bisa dikenal UIN SUKA, adalah salah satu perguruan tinggi negeri berbasis Islam terbaik yang ada di Indonesia. penelitian ini mengenai profesi jasa pembuatan skripsi melalui akad Ju’alah khususnya dalam jasa pembuatan skripsi dengan memfokuskan pada perpektif fatwa DSN Nomor 62 DSN-MUI/XII/2007/Tentang Ju’alah juga untuk memudahkan kita dalam menganalisa dan memahami bagaimana praktik jasa pembuatan skripsi dan penerapan akad Ju’alah dalam transaksi tersebut apakah sudah sesuai dengan penetapan fatwa MUI tentang Ju’alah karena di dalam Fatwa MUI tentang Ju’alah. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu mengacu pada data yang bersifat yuridis empiris dengan menggambarkan kondisi dari lapangan secara apa adanya juga memadukan bahan bahan hukum yang ada terutama dalam Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Ju’alah. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis, teori yang digunakan dalam menemukan penelitian ini, penulis menggunakan teori Sadd Adz-Dzari’ah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada dua hal yang menjadi perhatian penulis dalam praktik jasa skripsi ini, yaitu mengenai pemberian upah di awal oleh pengguna jasa skripsi, dimana berdasarkan konsep Fatwa MUI tentang Ju’alah pemberian upah diawal tidak di benarkan karena hal ini mengandung ketidakjelasan, sebagaimana diketahui dalam pengerjaan skripsi oleh penyedia jasa merupakan pekerjaan yang tidak pasti dan amat kurang baik, sekalipun penyedia jasa tersebut adalah orang yang ahli di bidang tersebut.