Satri Satri
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Journal of Lex Generalis (JLG)

Implementasi Ketentuan Rahasia Bank Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Muhammad Hisfari; Syahruddin Nawi; Satri Satri
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (480.687 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis ketentuan rahasia bank berdasarkan prinsip kehati-hatian. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran karyawan bank mengenai definisi dari Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang rahasia bank berbeda beda dikarenakan sangat bersifat umum dan ambigu dikalangan para bankir, sehingga mengakibatkan pelanggaran di dalam pengimplementasiannya. Ketentuan rahasia bank memang sudah diatur ke dalam aturan internal bank atau standar operational prosedur akan tetapi ini juga menjadi suatu problematika dalam pelaksanaannya dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi diantaranya target bisnis perbankan dan perkembangan industri yang sangat pesat dan penjelasan aturan perundang-undangan yang bersifat umum. The research objective to analyze the provisions of bank secrecy based on the precautionary principle. This type of research is normative and empirical legal research. The results of this study indicate that the interpretation of bank employees regarding the definition of Law no. 10 of 1998 concerning bank secrecy is different because it is very general and ambiguous among bankers, resulting in violations in its implementation. The provisions for bank secrecy have indeed been regulated in the bank's internal rules or standard operating procedures, but this also becomes a problem in its implementation due to many influencing factors including banking business targets and very rapid industrial developments and explanations of general laws and regulations.
Efektivitas Penahanan Yang Dilakukan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Agussalim Agussalim; La Ode Husen; Satri Satri
Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)
Publisher : Journal of Lex Generalis (JLG)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (480.013 KB)

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penahanan yang dilakukan jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, kemudian dilakukan analisis kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas penahanan yang dilakukan jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat kurang berjalan secara efektif dikarenakan banyaknya ditemukan penangguhan penahanan yang dilakukan oleh Penyidik. Faktor yang mempengaruhi efektivitas penahanan yang dilakukan jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat yaitu; struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum. The research objective to analyze the effectiveness of detention by the public prosecutor against perpetrators of criminal acts at the West Sulawesi High Court. This type of research is empirical juridical, the data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties in this case the West Sulawesi High Court, then quantitative analysis is carried out. The results of the study the authors found that: The effectiveness of detention by public prosecutors against perpetrators of criminal acts at the West Sulawesi High Prosecutor's Office was not running effectively because many investigators found suspensions of detention by investigators. The factors that influence the effectiveness of detention by the public prosecutor against perpetrators of criminal acts at the West Sulawesi High Prosecutor's Office are; legal structure, legal substance, legal culture.