Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DINAMIKA ILMU: Jurnal Pendidikan Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga
Sa'dulloh Muzammil
IAIN Pontianak
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga

 1 
PERAN TOKOH AGAMA TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN DI PARIT LEBAN DESA PUNGGUR KECIL KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA Muhammad Hafidz; Marluwi Marluwi; Sa'dulloh Muzammil
Al-Usroh Vol 2 No 1 (2022): Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-usroh.v2i1.484

Abstract

Peneliti meneliti pernikahan di bawah tangan untuk mengetahui: 1) Faktor Pernikahan di Bawah Tangan di Parit Leban Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya; 2) Akibat Hukum Dari Pernikahan di Bawah Tangan di Parit Leban Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya; 3) Pandangan Tokoh Agama Terhadap Pernikahan di Bawah Tangan yang terjadi di Parit Leban Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berjenis penelitian lapangan dan pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis. Sumber data yang peneliti gunakan ialah data primer berupa wawancara dari masyarakat yang telah ditentukan subjeknya dan data sekunder berupa buku-buku. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis yang bersifat deskriptif-analitis dengan pola induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, data tersebut dapat disimpulkan bahwa 1) faktor nikah di bawah tangan antara lain karena faktor ekonomi yang tidak memadai, faktor ketidak pahaman atau kesulitan dalam mengurus administrasi, faktor umur yang tidak mencukupi untuk melaksanakan pernikahan dan faktor jarak antara suami dan istri sehingga dianggap ribet untuk mengurusnya. 2) adapun akibat hukum yang didapat dari pernikahan di bawah tangan yang terjadi di Parit Leban antara lain ialah anak yang dilahirkan tidak mempunyai akta dari ayahnya, suami tidak mendapatkan bagian dari harta gono gini setelah bercerai. 3) Tokoh agama memandang Pernikahan di Bawah Tangan sebagai hal yang biasa dan fenomina alam, mereka menganggap bahwa pencatatan pernikahan bukanlah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi.
PESTA PERKAWINAN DI DESA PENIRAMAN KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH MENURUT TOKOH AGAMA Lilis Sugiarti; Marluwi Marluwi; Sa'dulloh Muzammil
Al-Usroh Vol 2 No 1 (2022): Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-usroh.v2i1.588

Abstract

Pelaksanaan pesta pernikahan atau walimatul ursy merupakan tradisi ajaran Islam di kalangan masyarakat umat muslim. Tradisi tersebut merupakan gambaran atau perbedaan suatu kehidupan di kalangan masyarakat luas. Pada pernikahan sangat dianjurkan untuk melaksanakan pesta perkawinan dan diperlukan untuk memperbaiki dan mengetahui keberadaan untuk menyesuaikan keadaan masyarakat dengan tuntutan perkembangan zaman, sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui Pelaksanaan walimatul ursy di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang menjadi subyek penelitian dalam skripsi ini adalah Kepala Desa Peniraman, Tokoh Agama dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu: Observasi, wawancara/interview, dan dokumentasi. Peneliti mendapatkan hasil diantarnya: Pertama, pelaksanaan pesta perkawinan atau walimatul ursy di Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah sudah berjalan dengan baik dan sudah menjadi tradisi dari dahulu. Namun mayoritas penduduk masyarakat Desa Peniraman dalam pelaksanaan pesta perkawinan/ walimatul ursy rata-rata berlebihan dan bahkan bermewah-mewahan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kedua dalam ajaran Islam melaksanakan pesta perkawinan/ walimatul ursy sangat dianjurkan dan di sunnahkan untuk melaksanakan pesta perkawinan tersebut yang tidak berlebih-lebihan atau bermewah-mewahan dan dianjurkan juga untuk mengundang khususnya kepada orang-orang yang tidak mampu, kerabat dan tetangga sekitar. Sedangkan orang yang di undang dalam pesta perkawinan hukumnya wajib untuk menghadiri. Selain itu, dalam ajaran Islam mengadakan pesta perkawinan yang berlebih-lebihan tidak dianjurkan bahkan diaharamkan, karena bisa menimbulkan rasa riya’ dan ingin disanjung. Dan juga membawa mudharat kepada orang yang melaksanakan pesta seperti: makanan yang tidak di makan, setelah melaksanakan pesta perkawinan meninggalkan hutang.
PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH PADA TAHUN 2020 Siti Hardayanti; Marluwi Marluwi; Sa'dulloh Muzammil
Al-Usroh Vol 3 No 1 (2023): Hukum Keluarga Islam
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-usroh.v3i1.938

Abstract

This study aims to find out: The reasons for the application for exemption for underage marriage at the Nanga Pinoh Religious Court and the basis for the judge's considerations in examining and determining the case for the requesting for exemotion for underage marriage at the Nanga Pinoh Religious Court. The method used in this study is a qualitative method with the type of empirical juridical research. The primary data source used was interviews with the Judge and Registrar of the Nanga Pinoh Religious Court. The secondary data used are books, journals, previous theses, Law No. 1 of 1974, Law No. 16 of 2019, Supreme Court Regulation Number 5 of 2019, as well as the annual case report of the Nanga Pinoh Religious Court. Data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation. Then the data analysis technique uses reduction, presentation and conclusion drawing. After all the data is collected, then its validity is checked using source triangulation. The findings of this study indicate that the Request for marriage exemption at the Nanga Pinoh Religious Court is caused by changes to the Marriage Law, then there are very urgent reasons such as having had sexual relations which led to pregnancy outside of marriage. Worried about the emergence of slander from the community, then the habits of some people. In handling the marriage dispensation, the Judge is guided by PERMA No. 5 of 2019 especially the best interests of the child, during the process of handling marriage exemption cases there are supporting factors such as clear regulations, awareness of the applicant's parents, as well as electronic litigation regulations. The inhibiting factors are that the applicant does not present the parties, the administrative requirements are incomplete, the size of the jurisdiction of the Nanga Pinoh Religious Court, the community does not understand technology, and there is a language barrier.
Co-Authors Lilis Sugiarti Marluwi Marluwi Muhammad Hafidz Siti Hardayanti