p-Index From 2019 - 2024
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pahlawan
Yuli Heriyanti
Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

KEKUATAN BERLAKUNYA MOU DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA (STUDI KASUS MOU ANTARA PT. SLI TECHNOLOGY DENGAN DRAGON Kee. Pte. Lt) Yuli Heriyanti
Jurnal Pahlawan Vol. 1 No. 1 (2018): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.488 KB) | DOI: 10.31004/jp.v1i1.549

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kekuatan berlakunya MoU ditinjau dari hukum positif Indonesia. MoU pada penelitian ini dibuat antara warga negara yang berbeda kewarganegaran dan dengan sistem hukum yang berbeda. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan 1. Ciri-ciri dan jenis –jenis MoU. 2. Hukum positif Indonesia telah mengatur berlakunya MoU yang dilaksanakan di wilayah Indonesia. Dalam arti kata MoU dapat diberlakukan dan dilaksanakan sebagai dasar terjadinya perjanjian atau pelaksanaan dari suatu kesepakatan. 3. MoU antara PT. SLI Technology dengan Dragon Kee. Pte.Ltd tidak bertentangan dan dapat dilaksanakan sesuai dengan Hukum Positif Indonesia. Kata kunci: Kekuatan berlaku, MoU, Hukum Positif Indonesia. Abstract This research was conducted with the aim to know the strength of MoU enactment in terms of positive law of Indonesia. The MoU in this study was made between citizens of different nationalities and with different legal systems. By using normative legal research method is concluded 1. The characteristics and types of MoU. 2. The positive law of Indonesia has regulated the enactment of MoU which is implemented in the territory of Indonesia. In a sense the word MoU can be enacted and implemented as the basis of the agreement or the implementation of an agreement. 3. MoU between PT. SLI Technology with Dragon Kee. Pte.Ltd is not incompatible and may be implemented in accordance with the Indonesian Positive Law. Keywords: Strength apply, MoU, Positive Law of Indonesia.
DAMPAK GLOBALISASI EKONOMI PADA PRODUK KERTAS INDONESIA YANG DIKAITKAN DENGAN TUDUHAN DUMPING OLEH NEGARA KOREA SELATAN Yuli Heriyanti
Jurnal Pahlawan Vol. 1 No. 2 (2018): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (618.385 KB) | DOI: 10.31004/jp.v1i2.560

Abstract

Praktek anti-dumping adalah salah satu isu penting dalam menjalankan perdagangan internasional agar terciptanya fair trade. Praktek dumping merupakan praktek dagang yang tidak fair, karena bagi Negara pengimpor, praktek dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis dalam negeri, dengan terjadinya banjir barang-barang dari pengekspor yang harganya jauh lebih murah daripada barang dalam negeri akan mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing, sehingga pada akhirnya akan mematikan pasar barang sejenis dalam negeri, yang diikuti munculnya dampak ikutannya seperti pemutusan hubungan kerja massal, pengganguran dan bangkrutnya industri barang sejenis dalam negeri. Dewasa ini jaringan koleksi dan distribusi barang dan jasa perdagangan dalam negeri banyak mengalami hambatan karena belum terintegrasinya sistem perdagangan di tiga tingkatan pasar (pengumpul, eceran, dan grosir) serta maraknya berbagai pungutan dan peraturan di tingkat daerah akibat penyelenggaraan otonomi. Masalah ini menyebabkan berkurangnya daya saing produk dalam negeri untuk dimanfaatkan sebagai bahan antara (intermediate goods) karena kalah bersaing dengan produk impor sejenis dan berkurangnya daya saing produk yang langsung di ekspor. Kata kunci:Globalisasi, Ekonomi, Dumping Abstract Anti-dumping practices are one of the important issues in carrying out international trade in order to create fair trade. Dumping practices are unfair trade practices, because for importing countries, the practice of dumping will cause losses to the business world or similar goods industries in the country, with a flood of goods from exporters whose prices are much cheaper than domestic goods will result in similar goods losing competitiveness, so that in the end it will turn off the market of similar goods in the country, followed by the emergence of follow-up impacts such as termination of mass employment, unemployment and bankruptcy of similar goods industries in the country. Today, the collection and distribution network of domestic trade goods and services has experienced many obstacles due to the lack of integration of the trading system at three levels of the market (collecting, retailing and wholesale) and the proliferation of various levies and regulations at the regional level due to the implementation of autonomy. This problem causes a reduction in the competitiveness of domestic products to be used as intermediate goods because they are unable to compete with similar imported products and reduce the competitiveness of products that are directly exported. Keywords: Economic, Globalization, Dumping
PENERAPAN TERHADAP ASPEK HUKUM PENGUASAAN TANAH OLEH NEGARA DAN MILIK PERORANGAN DI INDONESIA Yuli Heriyanti
Jurnal Pahlawan Vol. 2 No. 1 (2019): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.625 KB) | DOI: 10.31004/jp.v2i1.565

Abstract

Penguasaan tanah oleh negara dalam konteks di atas adalah penguasaan yang otoritasnya menimbulkan tanggung jawab, yaitu untuk kemakmuran rakyat. Di sisi lain, rakyat juga dapat memiliki hak atas tanah. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial yang melekat pada kepemilikan tanah tersebut. Dengan perkataan lain hubungan individu dengan tanah adalah hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Hak menguasai tanah oleh negara bersumber dari kekuasaan yang melekat pada negara, sebagaimana tercermin dalam ketentuan pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan perkataan lain hubungan individu dengan tanah adalah hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Sedangkan hubungan negara dengan tanah melahirkan kewenangan dan tanggung jawab. Negara adalah salah satu subjek hukum. Dalam hal ini organisasi negara dipandang sebagai badan hukum publik yang memiliki otoritas mengatur warganya maupun menyelenggarakan seluruh kedaulatan yang melekat pada dirinya sesuai mandat yang diberikan oleh konstitusi atau perundang-undangan. Pada saat sekarang terdapat berbagai macam bentuk hak atas tanah yang diberikan kepada masyarakat. Hak-hak tersebut diberikan sebagai kewenangan dan tanggung jawab pemerintah atas tanah. Aspek hukum yang terkandung dalam penguasaan tanah ini harus dimiliki oleh negara dan diatur oleh Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Kata kunci: Hukum, Penguasaan, Tanah. Abstract The control of land by the state in the above context is mastery whose authority raises responsibility, namely for the prosperity of the people. On the other hand, the people can also have rights to land. Property rights are the hereditary, strongest and most fulfilled rights that people can have on land keeping in mind the social functions inherent in the ownership of the land. In other words, individual relations with land are legal relationships that give birth to rights and obligations. The right to control the land by the state comes from the inherent power of the state, as reflected in the provisions of pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 which states that the earth and water and natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people. In other words, individual relations with land are legal relationships that give birth to rights and obligations. While the relationship between the state and the land gives birth to authority and responsibility. The state is one of the legal subjects. In this case the state organization is seen as a public legal entity that has the authority to regulate its citizens and carry out all the sovereignty inherent in itself in accordance with the mandate given by the constitution or legislation. At present there are various forms of land rights granted to the community. These rights are granted as government authority and responsibility for land. The legal aspects contained in the control of this land must be owned by the state and regulated by pasal 33 Undang-undang Dasar 1945. Keywords: Law, Mastery, Land
TINJAUAN YURIDIS TENTANG BUKTI PERSANGKAAN SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA PERDATA DALAM PUTUSAN NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD (N.O) ( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BANGKINANG) Yuli Heriyanti
Jurnal Pahlawan Vol. 3 No. 1 (2020): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (712.854 KB) | DOI: 10.31004/jp.v3i1.590

Abstract

Dalam pokok Perkara Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O)serta Para Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara tersebut.Pertimbangan hakim atas pembuktian yang telah disampaikan oleh Para Pihak menghasilkan Persangkaan menurut hakim yang akhirnya memutuskan perkara menjadi Niet Ontvankelijk Verklaard (N.O).Perbedaan persangkaan menurut undang-undang jelas bahwa apa yang disangkakan nyata-nyata diatur oleh undang-undang baik objek maupun subjeknya dan tidak diperlukan sebuah pembuktian dari para pihak yang berperkara. Sedangkan persangkaan menurut hakim lebih merupakan kesimpulan dan keyakinan hakim yang diperoleh dari kongkretisasi pembuktian yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara yang dapat memperlihatkan suatu peristiwa umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Hal ini baru bisa diketahui ketika terjadi pembuktian dari masing-masing pihak melalui bukti-bukti yang mereka ajukan sesuai pokok perkara. Kata kunci: Bukti Persangkaan, Alat Bukti, Perkara Perdata, Putusan, Niet Ontvankelijk Verklaard Abstract In the subject of the Case Stating the Plaintiff's claim cannot be accepted Niet Ontvankelijk Verklaard (NO) and the Plaintiffs were sentenced to pay the court fees incurred in the case. Judge's consideration of the evidence submitted by the Parties resulted in a Judgment according to the judge who finally decided the case to be Niet Ontvankelijk Verklaard (NO). The difference between the allegations according to the law is clear that what is alleged is clearly governed by the law both the object and the subject and no proof is needed from the parties to the litigation. Whereas the judge's opinion is more of a conclusion and the judge's conviction obtained from the concretization of the evidence submitted by the parties to the litigation which can show a public event towards an event that is not publicly known. This can only be known when there is evidence from each party through the evidence that they submit in accordance with the subject matter. Keywords: Evidence Of Evidence, Evidence, Civil Cases, Decisions, Niet Ontvankelijk Verklaard
POLITIK PEMBANGUNAN HUKUM KEKUASAAN KEHAKIMAN PASCA REFORMASI 1998 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN Yuli Heriyanti; Ahmad Zikri; Firmansyah L Tobing
Jurnal Pahlawan Vol. 5 No. 2 (2022): JURNAL PAHLAWAN
Publisher : Pahlawan Tuanku Tambusai University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jp.v5i2.12414

Abstract

The main basis for the existence of judicial power is regulated in Article 24 Paragraph (2) of the 1945 Constitution, namely "judicial power is exercised by a Supreme Court and judicial bodies under it in the general court environment, religious court environment, military court environment, state administrative court environment, and by a Constitutional Court. This choice is actually similar to what is done by 78 other countries in the world. Where, in addition to the Supreme Court (Supreme Court), independent courts are formed which are generally named the Constitutional Court (Constitutional Court). Thus, judicial power will be exercised by two courts simultaneously. The formulation of the problem in this study is which institutions are the perpetrators of judicial power in Indonesia according to Law Number 48 of 2009, and what are the politics of legal development from Law Number 48 of 2009 concerning the new Judicial Power in the reform era. This research is a normative juridical research, this emphasizes more on the conception of the rules relating to changes in judicial power in accordance with the goals and politics of legal development for the future. Keywords: politics, legal development, judicial power.